Jelang Laporan Data Ketenagakerjaan AS Harga Emas Turun

Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena para pedagang menunggu laporan ketenagakerjaan AS yang akan dirilis Jumat.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD8,9 atau 0,72 persen menjadi menetap di USD1.228,60 per ounce.
Emas berada di bawah tekanan menjelang rilis laporan bulanan ketenagakerjaan AS, sebagai laporan terpisah yang dirilis oleh Automated Data Processing (ADP) yang berbasis di AS pada Rabu, yang menunjukkan sektor swasta menambahkan lebih banyak pekerjaan dari perkiraan pada Maret, memberikan kesan berlanjutnya perbaikan di pasar tenaga kerja AS.
Sejak pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Maret, pedagang yakin bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga 0,50 persen ke 0,75 persen selama pertemuan FOMC pada Juni.
Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat ini untuk kenaikan suku bunga 0,50 persen ke 0,75 persen adalah lima persen pada pertemuan April 2016, dan 26 persen pada pertemuan Juni 2016.
Emas tertekan lebih lanjut ketika indeks dolar AS naik 0,26 persen menjadi 94,93 pada pukul 18.00 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama.
Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.
Logam mulia terus di bawah tekanan karena Dow Jones Industrial Average AS naik 83 poin atau 0,43 persen pada pukul 18.00 GMT.
Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik karena investor mencari tempat yang aman. Sebaliknya ketika ekuitas AS membukukan keuntungan, maka logam mulia biasanya turun.

Perak untuk pengiriman Mei turun 2,2 sen atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD15,211 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD0,8 atau 0,08 persen menjadi ditutup pada USD966,20 per ounce

KPK Tetapkan Mantan Rektor Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka untuk mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fasichul Lisan (FAS). Dia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan di Unair.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, status itu disematkan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap pengembangan RS kesehatan Unair, yang kemudian ditemukan 2 alat bukti.
“KPK menetapkan mantan Rektor Unair dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi RS kesehatan Unair, sumber DIPA 2007-2010 dan dugaan peningkatan sarana prasarana RS yang sama, sumber DIPA 2009,” papar dia di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3).
Lebih lanjut disampaikan Yuyuk, bahwa penyidik juga telah memperkirakan kerugian keuangan negara, yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.
“Kerugian negara sekitar Rp 85 miliar, dari total nilai proyek kurang lebih Rp 300 miliar,” jelasnya.

Atas dugaan tersebut, penyidik menjerat Fasichul dengan hukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pro Dan Konta Renca DPR Akan Bangun Perpustakaan Rp 570 M

DPR berencana membangun gedung perpustakaan sekaligus ruang kerja baru bagi anggota dewan senilai Rp 570 miliar.Rencana Ketua DPR Ade Komarudin untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara tidak goyah meski ada pihak-pihak yang menolak. Dia pun siap menghadapinya.
Wacana ini diangkat setelah pria yang akrab disapa Akom itu menerima para cendekiawan. Dia pun balik mempertanyakan alasan para penolak perpustakaan DPR ini.
"Kalau dengan akal sehat, saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan para cendekiawan itu. Mereka lebih bijak, lebih mengerti bagaimana mencerdaskan bangsa ini," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Akom baru akan membicarakan usul ini dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan fraksi fraksi setelah reses. Meski begitu, dia percaya diri bisa meyakinkan semua pihak.
"Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak," ucap politikus Golkar ini.
Akom membandingkannya dengan Library of Congress di Amerika Serikat. Menurutnya, perpustakaan ini bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk simbol intelektual bangsa.  Oleh sebab itu, Akom tidak ambil pusing bila ada yang menilai rencana pembangunan perpustakaan ini hanya akal-akalan.

"Silakan. Mau ngomong apa saja, EGP (emang gue pikirin)," cetusnya.

Politikus asal Jabar ini menyebut kegemaran membaca belum merata di masyarakat, termasuk anggota DPR. Ada yang hobi membaca buku, ada pula yang tidak.
"Negara susah maju karena enggak doyan buku," ucap Akom.
Sebelumnya, Fraksi NasDem dan Gerindra sudah meminta agar pembangunan perpustakaan ini ditunda. Mereka beralasan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.
Anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan yang bisa memuat 600.000 buku ini nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.
Pendapat Fraksi Hanura rencana pembangunan gedung perpustakaan Rp 570 miliar belum mendesak dan tak menjadi keharusan. Rencana proyek pembangunan ini justru membuat DPR menuai kritikan.
"Ini hanya akan menjadi protes, kritikan karena apa yang dilakukan DPR menuai sorotan rakyat. Ya karena kinerja enggak bagus," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Senin (28/3/2016) malam.
Menurut Dadang, lebih baik DPR fokus dalam menjalankan kinerja legislasi dibanding mempublikasikan rencana membangun gedung perpustakaan. Apalagi, rencana ini belum disosialisasikan secara maksimal oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kepada setiap fraksi.
"Sosialisasi belum kena. Tapi pandangan Hanura alangkah baiknya DPR genjot kinerja legislasi dulu. Kalau sudah bagus, legislasi meningkat baru kita minta tambah fasilitas," tuturnya.
Dadang menambahkan, persoalan keuangan negara yang masih defisit juga harus menjadi catatan. Memang diakuinya, secara fasilitas DPR memerlukan gedung pendukung untuk kinerja. Tapi, mesti melihat secara obyektif terlebih setelah ada kebijakan moratorium dari pemerintah.
"Moratorium dari pemerintah itu juga harus dipahami agar efisiensi menyesuaikan kemampuan negara," ucapnya.
Sebelumnya, penolakan atas rencana pimpinan DPR membangun perpustakaan sekaligus ruang kerja anggota DPR senilai Rp 570 miliar, juga disuaraka NasDem dan Gerindra. PKS juga menilai belum urgen.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Declarasi Hanura Dukung Ahok

Setelah Partai Nasdem, Partai Hanura juga mendeklarasikan dukungannya untuk bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Deklarasi itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad "Ongen" Sangaji.

Keputusan berdasarkan hasil rapat pimpinan Hanura DKI Jakarta dalam surat keputusan deklarasi nomor 03/Kep Rapimda DKI Jakarta 2016 tanggal 24 Maret 2016.

Rapat itu dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, pengurus harian, DPC di Jakarta dan Kepulauan Seribu, serta pengurus cabang.

"Maka dengan ini, sesuai hasil rapimda, Partai Hanura memutuskan dan dukungan kepada Bapak Insinyur Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022," kata Ongen mengucap deklarasi dukungan Partai Hanura kepada Ahok, di Kantor DPP Hanura, Sabtu (26/3/2016).

Ongen pun memberikan rompi Partai Hanura kepada Ahok.

Sudah sejak satu bulan terakhir, Partai Hanura memberikan sinyal untuk memberikan dukungan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk Pilkada DKI 2017.
Hal ini ditunjukan dengn sikap Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang mengundang kelompok relawan "Teman Ahok" untuk makan siang.
Meski pengurus Hanura tidak secara gamblang menceritakan isi pertemuan dengan Teman Ahok, pertemuan itu diyakini membicarkan Pilkada DKI 2017.
Selain mengundang Teman Ahok, hal lain yang juga disebut sinyal dukungan adalah kehadiran Ketua DPD Partai Hanura DKI Mohamad "Ongen" Sangaji dalam pelantikan kader Partai Nasdem, yang merupakan partai pendukung Ahok.
Dalam acara pelantikan kader partai, sejatinya semua perwakilan partai diundang. Namun dalam pelantikan kader Partai Nasdem, hanya Partai Hanura dan PKB yang hadir.
Kedua partai itu sendiri diyakini Ahok sebagai partai yang akan mendukungnya. Setelah berbagai sinyal kuat,

Dukungan dari Partai Hanura ini memberikan tambahan kekuatan untuk Ahok. Seperti diketahui, sebelum Partai Hanura, sudah ada Partai Nasdem yang lebih dulu menyatakan dukungan untuk Ahok.
Adapun Partai Hanura memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta, sementara Partai Nasdem menguasai 5 kursi. Jika dijumlahkan, total dukungan kepada Ahok di DPRD sudah mencapai 15 dari 106 kursi.Ahok sendiri tetap berencana maju melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya, "Teman Ahok". Ahok berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur.Namun, kemunculan partai-partai pendukung ini bisa memperkuat posisi Ahok jika dia berhasil menang pada Pilkada DKI 2017.Seperti yang disampaikan Ongen beberapa hari yang lalu mengenai janji untuk mengawal pemerintahan Ahok di periode mendatang.

"Kalau kita enggak bisa bantu dalam hal pengusungan, ya kita akan bantu ketika di fraksi nanti. Ahok akan punya fraksi di DPRD, Fraksi Hanura!" ujar Ongen.
Namun, dalam memberikan dukungan, Partai Hanura tetap memberikan sejumlah syarat untuk Ahok.

"Mana ada dukungan tanpa syarat? Yang pasti,

Ahok harus membangun Jakarta lebih baik, lebih cepat perhatikan rakyat miskin, membantu pendidikan, dan memastikan BPJS berjalan lancar. Banyak yang kami minta ke dia," kata Ongen.

Ahok mengaku senang dengan dukungan Partai Hanura.

"Hanura tidak dapat apa-apa, enggak dapat uang besar dan privilege atau perlakuan khusus dari Gubernur," kata Wiranto, di Kantor DPP Hanura, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Wiranto hanya mengharapkan, warga Jakarta mendapat keamanan, kenyamanan hidup, serta kesejahteraan hidup di ibu kota.

"Kami tidak peduli Ahok maju independen, partai mau usung atau dukung, juga kami tidak peduli soal itu," tambah Wiranto.

Dia juga senang karena Partai Hanura tidak meminta sepersen pun uang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Selain itu, Hanura juga secara sukarela akan memberikan kontribusi untuk membiayai kampanye.

"Saya bicara berapa kali, mau biayain macam-macam, duit Ahok enggak cukup. Pak Ongen tahu lah," kata Ahok.

Ahok mengatakan, seluruh politisi yang berteman dengannya sudah mengetahui sikap dia. Yakni, dia tidak akan membiayai, tak akan susah payah mengurus kampanye, hingga urusan operasional partai.

"Makanya kalau misalnya biaya kampanye dan lain-lain, mereka biasanya patungan," kata Ahok.

Dukungan yang diberikan Partai Hanura kepada Ahok ini bukan berarti mengerdilkan partai politik. Sebab, Ahok tetap akan maju melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya "TemanAhok".
"Tetapi ketika di dalam tanda kutip terjadi suatu proses di mana rakayat meragukan orang politik, kami bangun kepercayaan kepada parpol kembali," kata Ahok.
"Sekarang saya rasa, ini merupakan suatu proses yang mempertontontonkan bahwa masih ada partai politik yang berjalan sesuai dengan hati nurani rakyat," ujar Ahok lagi.

Pernyataan Kontroversial Ahmad Dhani Ke Ahok

Musisi Ahmad Dhani yang berniat meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta menuding cagub petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibekingi konglomerat. Dia menyebut ada kelompok tertentu yang berada di belakang Ahok sehingga Gubernur DKI Jakarta itu kuat secara politis.
Pemilihan Calon Gubernur Jakarta memang masih lama, namun para bakal calon Gubernur sejak jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terhadap khalayak umum untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon orang nomor satu di Jakarta. Sindiran-sindiran para bakal calon Gubernur pun tidak kalah sengit, sebut saja musisi Ahmad Dhani yang terus saja melontarkan pernyataan pedas kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bakal calon Gubernur petahana.
Dhani yang turut meramaikan bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta bahkan pernah melontarkan pernyataan kontroversial terhadap Ahok. Bos Republik Cinta Manajemen itu mengatakan Presiden Joko Widodo akan membekingi Ahok dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. "Yang saya pahami Ahok diback up 100 persen oleh Jokowi. Kemenangan Ahok nanti adalah kemenangan Jokowi," kata Dhani saat menghadiri Mukerwil DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (3/3).
Bahkan suami siri penyanyi Mulan Jameela mengaitkan Pilgub DKI Jakarta nanti masih berkaitan dengan koalisi Sewaktu masa Pilpres 2015-2019 kemarin yakni Koalisi Merah Putih (KMP) untuk Jokowi-JK, dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Prabowo-Hatta.

"Masih ada faktor KIH KMP di pilgub DKI," tegas Dhani.

Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok tidak hanya sampai di situ. Dia melihat Ahok bukan sosok pintar bila dibandingkan dengannya. Namun, dia meyakini gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kesempatan lebih baik darinya.
Meski merasa setara, Ahmad Dhani harus mengakui kalah dalam segi financial dibanding Ahok. Namun, Dhani tetap tak gentar dan melihat Ahok bukan sebagai lawan berat.

"Saya tak yakin Ahok lebih pintar dari saya. Cuma masalah kesempatan, dia dapat kesempatan. Saya kurang finansial saja. Yang lain saya kuat," terangnya.

Belum berhenti dengan menyeret nama Jokowi yang akan memback up Ahok dalam Pilgub 2017, Dhani juga menyindir keputusan Ahok yang maju Pilgub melalui jalur independen. Menurutnya, Ahok memang independen dari partai, tapi dia tidak independen dari konglomerat. Dia menambahkan secara teknis Ahok memiliki kekuatan yang besar di belakangnya. Tapi bukan rakyat yang merupakan kekuatan Ahok melainkan para konglomerat.

"Ahok itu kan anak baru di Jakarta. Kenapa dia bisa berlagak berani, karena ada beking. Jangan sombong, karena saya sudah kenal beberapa konglomerat tersebut lebih dahulu, Menurutnya, ada banyak konglomerat yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub tahun depan. Dhani menghitung, saat ini ada empat orang konglomerat yang sudah mendukungnya. Namun, ia tak mau menyebutkan siapa saja konglomerat tersebut.

"Nama konglomerat yang saya tahu itu ada 4. Satu (orang konglomerat) saja sudah super sekali" lanjut dia.

Dia menjelaskan kebijakan yang dibuat Ahok hanya menguntungkan para investor asing bukan pribumi. Para pemodal inilah yang memberikan modal Ahok kembali menduduki kursi DKI 1 periode selanjutnya. "Mereka bisa membeli hukum, bahkan membeli KPU," imbuh Dhani.
Rasa antipati Ahmad Dhani terhadap Ahok pun kian terasa saat Dhani berujar tidak sudi menerima uang Rp 1 trilun sampai Rp 2 triliun jika diminta sebagai pendamping Ahok saat maju Pilgub nanti. Alasannya, Dhani mengaku masih beriman dan memiliki martabat sehingga tidak ingin disandingkan dengan Ahok untuk membangun Ibu Kota. "Ya alasannya karena saya masih beriman, dan bermartabat. Sudah jelas deh saya enggak mungkin berpasangan dengan Ahok," tegasnya.
Pernyataan nyinyir juga dilontarkan oleh Dhani saat mendengar kabar PKB dan PAN turut mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dhani mengatakan kabar itu seperti kabar burung yang tidak ada dasarnya. Menurutnya PKB dan PAN merupakan partai islam, tidak elok jika mendukung calon pemimpin non-muslim.

"Jadi gini, kalau ada partai berbasis islam yang dia bilang untuk kepentingan rakyat mereka memilih Ahok, itu hoax," tandasnya ,Jumat (25/3).

Dia menambahkan, petinggi partai juga harus meminta fatwa ketika ingin mendukung Ahok yang notabene non muslim. Fatwa yang dimaksud adalah pemberian dukungan kepada calon pemimpin non-muslim. Contoh, bila PKS ingin dukung Ahok, maka petinggi partai harus meminta fatwa terlebih dulu kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

"Minta fatwa dulu tentang pemimpin non-muslim, sebelum mereka mendukung Ahok atas nama aspirasi rakyat," tegas Dhani.

Pembangunan Waduk Teritip di Percepat

Pembangunan Waduk Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dipercepat. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian waduk lebih awal dari targetnya di akhir 2016 ini.
"Kita ingin pembangunan bisa dipercepat agar sebelum hujan musim depan waduk ini sudah selesai," kata Jokowi seusai meninjau pembangunan waduk.
"Saya tadi sudah memerintahkan Menteri PU lewat dirjennya agar sebelum musim (hujan) ini datang, waduk bisa diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi tiba ke Balikpapan pada Rabu (23/3/2016) malam. Ia disambut Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Dalam pertemuan Rabu malam itu, Jokowi menerima keluhan dari Rizal bahwa warga kotanya kesulitan mendapatkan air bersih karena Waduk Manggar, satu-satunya sumber air baku bagi warga, mengalami kekeringan.
Karena keluhan ini pula, akhirnya Jokowi menambah satu lagi agenda kunjungan selama di Balikpapan, tadi siang.
"Tadi malam saya mendapatkan keluhan dari Wali Kota bahwa di Balikpapan terjadi krisis, kekurangan air," kata Jokowi.
Keluhan ditanggapi serius. Pemerintah menjanjikan bantuan untuk pembangunan Waduk Teritip sedang dibangun sejak 24 Februari 2014.
Rencananya, Waduk Teritip mesti selesai di pertengahan Desember 2016. Awalnya, proyek pembangunan konstruksinya saja menelan biaya Rp 262 miliar lewat APBN.
Waduk dibangun di lahan seluas 300 hektar dan dirancang mampu menampung air hingga 2.400.000 kubik.
Saat nanti beroperasi, waduk mampu menghasilkan debit 250 liter per detik dan diyakini bisa memenuhi 20.000 kepala keluarga.
Namun, kini pembangunan waduk itu terkendala pembebasan lahan. Hingga kini, 118 hektar lahan sudah bebas, sedangkan 181 hektar lain memasuki masa negosiasi dengan pemilik lahan.
Dalam menggenjot penyelesaian, pemerintah daerah akan menggelontor Rp 86 miliar dari APBD dan pemerintah pusat melalui kementrian PU akan bertambah jadi Rp 370 miliar. Ini termasuk untuk pembangunan instalasi dan pemipaan. Jokowi mengatakan, memang perlu sinergi dari APBN dan APBD sehingga proyek-proyek semacam ini cepat selesai dibangun.

"Kita harapkan nanti (di akhir) tahun depan sudah jadi tampungan air baku jadi masyarakat sekitarnya. Waduk juga bisa jadi pengendali banjir dan pariwisata," kata Jokowi.

Ahok Orang Pertama Yang Mendapat Buku

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjadi orang pertama yang mendapatkan buku, langsung dari tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menanggapi hal ini, Ahok mengaku memang akrab dengan Megawati, melebihi sekat-sekat partai politik.
Buku yang diserahkan bertajuk "Megawati dalam Catatan Wartawan, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat", diluncurkan di Gedung Arsip Nasional, Jl Gadjah Mada, Jakarta Pusat.
"Ada 10 buku yang mau kita bagikan. Dari huruf A saja, yang sekarang jadi hot news, untuk tetap belajar tentang perjuangan dan berpolitik, saya pilih Pak Ahok," kata salah satu penulis buku, Ninil WDA dari Tempo.
Buku yang ditulis oleh 22 wartawan dan disunting oleh Kristin Samah. Setelah ditunjuk untuk menerima buku, Ahok yang berbatik cokelat bercorak hitam ini maju ke atas panggung.
Senyum terkembang, kemudian bersalaman dengan Megawati yang sama-sama tersenyum. Sekitar 30 detik di atas panggung, Ahok lantas turun dari panggung.
Setelah Ahok, sejumlah tokoh dan kader juga menerima buku. Ada mantan Kepala BIN Hendropriyono yang menjadi penerima buku urutan kedua. Penerima buku lainnya adalah Kepala BIN Sutiyoso, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang dulu adalah sopir Megawati, dan Wakil Presiden ke-11 Ri Boediono.
Terakhir, putri Megawati yang kini duduk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ditunjuk langsung Megawati untuk menerima buku.
"Saya sih senang (dapat buku giliran pertama). Kan saya hubungan dengan Bu Mega kan kayak kakak-adik, yang melampaui kayak hubungan parpol," kata Ahok usai peluncuran buku 'Megawati dalam Catatan Wartawan, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat', di Gedung Arsip Nasional No 111, Jalan Gajah Mada, Jakarta
Bahkan ketika dirinya bersitegang dengan PDIP-pun, Ahok tetap dekat dengan Megawati. Meski Ahok bukan kader PDIP, namun itu tak menjadi penghalang kedekatannya dengan putri proklamator Soekarno ini.
"Makanya (saat) parpol PDIP marah sama saya, saya bilang 'Gue (Saya) kan bukan orang PDIP'. Gue bilang saja, 'Gue orangnya Bu Mega'," ujar Ahok.
Soal buku ini, Ahok menilai 22 wartawan penulisnya bisa menuangkan yang mereka rasakan saat bersama Megawati. Buku ini bisa menjelaskan siapa Megawati sebenarnya.
"Ini bagian dari catatan sejarah buat bangsa ini, bagaimana orang bisa menilai Bu Megawati. Selama ini orang menilai salah terhadap beliau, saya kebetulan dekat dengan beliau, dan saya kira banyak orang yang salah," kata Ahok.
Dalam acara tersebut, Megawati menceritakan dirinya yang marah soal pelesetan lambang PDIP yakni banteng moncong putih yang diberi anting. Megawati menyeru juga kepada Ahok dengan seruan yang sama saat dia marah atas perkara yang menurutnya menyerempet isu LGBT dan pelesetan lambang PDIP.
"Jadi saya ke Pak Ahok ya begitu, 'Yang jantan dong!'," kata Megawati setengah berteriak dan disambut tepuk tangan para hadirin. Banyak elite PDIP di situ.
"Tapi saya bingung, saya kan bukan jantan," sambung Megawati saat derai tawa dan tepuk tangan ratusan hadirin masih terdengar.

Pendapat Prabowo Tentang Jalur Independent

Soal calon gubernur jalur independen, Prabowo berpandangan positif selama calon tersebut mencerminkan dan murni berpedoman pada kehendak rakyat. "Asal semua mencerminkan kehendak rakyat yang murni," katanya.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan kembali bahwa dirinya yang dulu mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dan memasangkannya dengan Joko Widodo, sebelum kemudian naik menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden.
"Saya persilakan semua kader terbaik bangsa untuk maju, dari dulu. Saya ingatkan saja, dulu saya yang calonkan Ahok. Saya ingatkan saja. Saya hanya ingin calonkan pemimpin yang terbaik untuk rakyat," ujar Prabowo di Gelanggang Olahraga Jakarta PusatPria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini menjelaskan, untuk seleksi pilkada, Gerindra memiliki mekanisme dari bawah ke atas. Mekanisme ini, ucapnya, sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh Gerindra."Bagi kami ini cukup bagus dan kami akan berpegang tetap kepada itu. Jadi nanti yang akan berperan besar adalah Dewan Pimpinan Daerah DKI. Dia yang seleksi, dia yang paling dekat dengan rakyat, dia yang tahu. Jadi saya biasanya akan sangat mendengarkan pandangan dari Ketua DPD," ujarnya.

Prabowo menyampaikan, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta telah menyaring sejumlah nama dan beberapa dari mereka berpotensi kuat, salah satunya Sandiaga Uno. Ia pun mempersilakan para kader Gerindra lainnya yang ingin maju dalam bursa perebutan kursi DKI-1.
"Masih ada proses, karena kami ingin demokratis, menangkap suara dari bawah. Kita enggak mau meleset. Dan biasanya suara dari bawah itu enggak meleset," katanya.
Selain Yusril, Dasco menyebut ada sejumlah nama yang juga masuk dalam radar Gerindra. Mereka diantaranya adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana, bekas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Boy Sadikin.Salah satu indikator penjaringan Gerindra, tutur Prabowo, adalah dari survei, baik internal partai maupun eksternal. "Survei salah satu (indikator), jelas. Tapi kita juga tahu survei bisa dipesan," ujarnya. 

Ketika ditanya kapan Gerindra akan secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada nama calon gubernur DKI Jakarta, Prabowo mengaku hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"KPU minta kapan? September? Masih lama, September," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan Yusril masuk dalam radar partainya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Retno Menegaskan Hubungan Baik itu Bukan Berarti Mengabaikan Kedaulatan

 Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi yakin kapal penangkap ikan berbendera China serta kapal costguard-nya di perairan Natuna, telah melanggar batas wilayah. Dua kapal tersebut memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. 
"Positioning kapal China itu berada di wilayah kita. Sesuai radar, mereka memang berada di wilayah kita," ujar Ade saat ditemui di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 
Dua kapal China yang dimaksud, yakni KM Kway Fey dan kapalcost guard (penjaga pantai) China terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB lalu. 
Awalnya, kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).  Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard China yang datang mendekat. 
Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia. Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti senada dengan Luhut. Menurut Susi, pengawasan perairan di Indonesia memang masih kurang sehingga dibutuhkan penguatan di sektor tersebut. 
Untuk jangka pendek, kementeriannya akan menurunkan skippy atau kapal baja pengangkut berukuran 60 meter untuk menjaga perairan yang kerap dijadikan area ilegal fishing.  

"Kami akan kirim skippy kita sehingga kalau ada apa-apa lebih mampu (menghalau pencuri ikan)," ujar Susi. 

Ade menganggap, ketegangan yang terjadi di Natuna bukan menyangkut pertahanan, melainkan konflik perikanan. Oleh sebab itu, penanganannya pun diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi itu diselesaikan dengan diplomasi," ujar dia.  

Tidak akan ada penambahan armada kapal di perairan Natuna. TNI AL hanya mengintensifkan patroli keamanan laut dengan lima kapal yang memang ditugaskan di perairan Natuna dan Laut China Selatan. 

Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.
Pertama, Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan kapal keamanan laut China terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen. 
Kedua, Indonesia memprotes terkait pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen. Ketiga, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China. 


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, meski kehilangan kapal motor China yang telah melanggar batas wilayah, petugas KKP berhasil menangkap delapan ABK Kapal itu. Dia memastikan, kedelapan ABK itu tetap diproses hukum di Indonesia.
"Tentunya hukum Indonesia akan berlaku. Kami akan lakukan proses hukum dan nantinya akan ada otoritas yang lebih berwenang menjelaskan mengenai masalah delapan ABK yang berada di kita saat ini," ujar Retno. 
Indonesia dan China memiliki hubungan diplomatik yang baik. Namun, Retno menegaskan hubungan baik itu bukan berarti mengabaikan kedaulatan. Hubungan baik itu harus dimanfaatkan kedua belah pihak untuk menghormati hukumnya masing-masing.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Kelanjuta Proyek Hambalang

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.
Johan Budi menyebutkan, audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.
Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR mengkaji lebih lanjut, baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.
“Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3).
Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
“Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampai aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai,” katanya.
Menurut dia, aset itu harus diselamatakn apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.
Sementara itu, mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.
“Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya ‘Tour de Java’, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang,” kata Johan.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat petinggi Partai Demokrat, salah satunya sang ketua umum Anas Urbaningrum.

SBY mengakui memang ada orang yang tidak suka dengan gelaran SBY Tour De Java yang dilakukan kader Demokrat selama 16 hari ini. Ada yang mengaitkan kunjungan Jokowi ke Hambalang untuk menyindir keliling Jawa yang dilakukan SBY untuk bertemu rakyat jelang Pilkada serentak 2017.
"Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java" , bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang," kata SBY dari akun resmi Facebook-nya, Senin (21/3).
SBY mengaku tak percaya jika kunjungan Jokowi ke Hambalang sengaja untuk menghancurkan Tour De Java itu. Dia tak habis pikir jika memang itu yang menjadi tujuan Jokowi.
"Jika ada yg bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader & rakyat mau dihancurkan?" tulis SBY lagi.
"Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata dia.
SBY menjelaskan, sudah kewajiban partai politik untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya langsung. Dia mengatakan, tak ada yang boleh menghalangi partai politik menyerap aspirasi masyarakat.
"Suara dari kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak & kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri," tegas dia.
"Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar," jelas dia.
Soal proyek Hambalang, SBY menekankan, pihaknya juga saat itu ingin melanjutkan proyek senilay Rp 2,5 triliun itu. Sayang, kala itu DPR dan KPK melarang agar proyek yang menjerat Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin itu dilanjutkan.
"Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran ditahan DPR & KPK tak izinkan. Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai," ujar dia.
SBY meminta agar Jokowi fokus bekerja dan tak mudah diprovokasi oleh pihak manapun. Sekali lagi, dia tak yakin jika kunjungan Jokowi ke Hambalang hanya ingin menghancurkan Tour De Java yang SBY lakukan bersama kader Demokrat.
"Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses," tuntas SBY.

www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Teman Ahok Dan NasDem

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru saja melantik pengurus partainya mulai dari tingkat ranting hingga wilayah se-DKI Jakarta.
"Saya Ketua Umum Partai NasDem dengan ini melantik Anda sebagai DPW, DPD, DPC, dan DPRt di daerah khusus Jakarta Raya sesuai surat keputusan," kata Surya di Istora Senayan, Jakarta Pusat
Acara seremonial berlangsung meriah. Setiap Ketua Pengurus Daerah Pimpinan Daerah di DKI Jakarta diberikan bendera partai oleh Surya sebagai simbol pelantikan. Ketua DPD Jakarta Utara Hasan Basri mendapat sambutan dari para pendukungnya yang duduk di area sebelah kanan panggung.
Usai memberikan bendera, acara dilanjutkan dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke atas panggung. Pengisi acara mengatakan akan memberikan kejutan kepada Ahok.
Ahok hanya tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengenakan rompi tersebut.
Para pengunjung bersorak dan menyanyikan lagu kemenangan untuk partai dan Ahok. "Ku ingin... NasDem harus menang. Yo ayo... Yo Partai NasDem. Ku ingin... Ahok harus menang."
Kemudian, seorang pria dan wanita yang memakai baju adat Betawi dengan selendang bertuliskan Duta NasDem menyerahkan sebuah rompi putih kepada Surya. Rompi putih dengan tulisan Teman Ahok yang disandingkan dengan logo partai itu dipegang Surya dan memakaikannya ke Ahok.
Keputusan partai untuk mendukungnya bukan hanya untuk menyukseskannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 saja.
Momen ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Ahok, sapaan Basuki, mengacu kepada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang akan berlangsung pada tahun yang sama yaitu 2019. Pada saat itu, akan diuji kembali apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol sudah meningkat.
"2019 nanti kita selesaikan reformasi yang belum selesai. Rakyat akan memilih partai yang mau merestorasi mau mereformasi total."
"Makanya saya katakan, taruhannya bukan hanya Ahok jadi gubernur atau tidak. Kita masang sebuah posisi untuk mengembalikan kembali kepercayaan kepada partai politik," ujar Ahok di Istora Senayan, Minggu (20/3/2016).
Ahok mengatakan, salah satu partai yang sudah memulai upaya itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem telah mendukungnya tanpa syarat bahkan membantu proses pengumpulan KTP.
Ahok yakin atas sikap Partai Nasdem tersebut, kelompok pendukungnya "Teman Ahok" akan mau membantu Partai Nasdem agar sukses di tahun politik 2019 nanti.
Sebab, kata dia, "Teman Ahok" telah ditunjukan sikap rendah hati Partai Nasdem yang telah mendukungnya.
"Setelah selesai 2017, saya yakin mereka akan dukung Partai Nasdem habis-habisan untuk 2019," ujar Ahok.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Menteri Susi Kecewa

 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap pemerintah China (Tiongkok) yang seakan berada di belakang aksi illegal fishing di perairan Natuna yang baru saja digagalkan tim Satgas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat itu, ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey 10078, coastguard China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan.

"Kapal kita melepaskan kapal itu untuk ditarik oleh kapal coastguard. Kapal ikannya dibentur oleh kapal coastguard ini akhirnya tidak jalan. Akhirnya ditarik keluar mereka. Artinya itu kan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, mengambil wilayah teritorial," kata Susi saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra V, Jakarta.

"Mungkin supaya tidak ditenggelamkan. Perkiraan saya mereka tidak ingin kapalnya tertangkap oleh satgas, kalau tertangkap oleh kita kan ditenggelamkan. Pemerintah Tiongkok tidak berkenan kapal ikannya ditenggelamkan," jelasnya.

Menurut Susi, sudah seharusnya pemerintah tidak berada di balik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Pemerintah China meski sebagai negara besar tetap harus menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tidak boleh seperti itu. Karena seharusnya pemerintah tidak berada di belakang IUU fishing. Kita sangat menghormati negara besar seperti Tiongkok, akan tetapi seyogyanya negara Tiongkok juga bisa menghargai bahwa Indonesia sekarang, sekarang melakukan perang terhadap IUU fishing," ucap Susi.

"Jadi keinginan kita, kita menghormati negara besar seperti Tiongkok, negara Tiongkok juga bisa menghormati kedaulatan negara kita," tegasnya. 


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Kepercayaan Investor Terhadap Prospek Pemulihan Ekonomi Di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan derasnya dana asing yang masuk ke pasar modal dan obligasi hingga 17 Maret 2016 menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi di Indonesia. “Dana asing yang masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2016 meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan,” kata Agus di Jakarta.
Dana asing yang masuk, ujarnya, tumbuh 4 persen atau sebesar Rp 46 triliun dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 44 triliun.
“Hal itu membawa optimisme lebih jauh ke Indonesia,” ujarnya.
Menurut Agus, pelaku pasar dan investor telah mencermati percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, ditandai dengan terjaganya laju inflasi, percepatan realisasi belanja dari APBN, dan data terakhir dari neraca perdagangan yang surplus 1,14 miliar dolar AS.
Indikator membaiknya ekonomi pun terlihat dari turunnya nilai “Credit Default Swap” atau instrumen yang dijadikan kontrak untuk perlindungan dan proteksi risiko kredit.
Sedangkan, tekanan ekonomi eksternal kepada Indonesia dinilai Agus mereda, meskipun potensi gejolak tidak hilang sepenuhnya dalam sisa tahun.
“Kebijakan bank sentral negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang cenderung tidak menaikkan suku bunganya membawa dampak positif bagi negara berkembang,” ujarnya.
Dari kebijakan otoritas moneter, Agus meyakini, penurunan suku bunga acuan (BI Rate) tiga kali berturut-turut menjadi 6,75 persen akan memacu kegiatan ekonomi dan memberikan ruang leluasa bagi investor.
BI masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,2 persen – 5,6 persen. Sementara, pada kuartal I 2016, Agus memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1 persen, dan kuartal II 2016 sebesar 5,2 persen – 5,3 persen.
“Kondisi ekonomi dunia masih dalam kondisi yang belum menggembirakan, kita di Indonesia kondisinya jauh lebih membaik,” ujarnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Ricuh Sidang Paripurna

Ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berubah ricuh setelah Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa menyinggung perihal masa jabatan tiga pimpinan DPD yakni Ketua DPD Irman Gusman, wakil ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas.
Perlu ada perubahan dalam tata tertib DPD yang menyebutkan masa jabatan tiga pimpinan DPD dipersingkat dari lima tahun menjadi hanya 2,5 tahun. Jika disetujui, maka tiga pimpinan yang dilantik 1 Oktober 2014 ini harus angkat kaki dari kursi pimpinan pada April 2017.
Asal muasal polemik ini dimulai saat sidang paripurna luar biasa yang digelar pada 15 Januari 2016 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Pansus Tatib DPD. Saat itu muncul dua opsi perubahan masa jabatan pimpinan DPD.
Opsi pertama lima tahun dan opsi kedua 2,5 tahun. Untuk memutuskan itu dilakukan pemungutan suara. Mayoritas atau 44 suara memilih opsi kedua, memangkas masa jabatan pimpinan DPD. Hanya 17 suara memilih opsi pertama dan 2 suara abstain.
"BK berpendirian bahwa apabila perlu ada perubahan susbtansif, dengan menempuh mekanisme perubahan tatib dari peraturan DPD yang disahkan di paripurna luar biasa," ujar AM Fatwa saat paripurna DPD.
Fatwa meminta pimpinan DPD menandatangani keputusan itu. "Ini momen terakhir pimpinan untuk tanda tangan di muka sidang. Bila tidak, kita sulit memperhitungkan apa yang akan terjadi," kata Fatwa.
Dia langsung bergerak menuju meja pimpinan DPD namun Irman berkukuh menolak menandatangani. Teriakan anggota DPD mewarnai jalannya sidang paripurna. Ada yang menyebut pimpinan melakukan pembangkangan. Tak lama terdengar suara gebrakan meja.
Selain pemangkasan masa jabatan, pimpinan DPD yang sudah dua kali menjabat dilarang mencalonkan diri lagi menjadi pimpinan. Dalam hal ini, Irman Gusman yang sudah menjadi pimpinan DPD sejak 2004, dan GKR Ratu Hemas tak boleh mencalonkan diri lagi. Senator I Kadek Arimbawa melihat, pimpinan DPD dengan berbagai cara mencoba menggagalkan dan mengubah keputusan.
Dia menjelaskan, rapat paripurna luar biasa memutuskan diserahkan ke Badan Kehormatan untuk memperbaiki redaksi yang belum sempurna, bukan mengubah keputusan. Pimpinan DPD sudah ketok palu sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.
"Nah sekarang BK sudah selesaikan tugasnya dan serahkan ke pimpinan untuk tandatangani keputusan tapi beliau enggak mau tanda tangan. Nah di sinilah teman-teman tidak terima," ucapnya. 
Dia tidak segan mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum jika pimpinan DPD ngotot tak mau menandatangani keputusan itu. "Kalau dia enggak tanda tangan kita langsung jerat hukum ke MA dan MK. Karena ada mekanismenya."
Senator dari Sulawesi Utara Benny Ramdhani bakal mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPD karena dianggap membangkang hasil keputusan paripurna luar biasa DPD. "Ini tidak hanya pembangkangan terhadap moral pimpinan DPD tapi juga pelanggaran sidang paripurna," katanya.
GKR Ratu Hemas angkat suara. Menurutnya, kericuhan dalam sidang paripurna DPD merupakan dinamika politik biasa yang bertujuan meningkatkan kinerja. Konsolidasi internal segera dilaksanakan untuk mencari solusi.
Dia menyadari, dua pandangan soal masa jabatan pimpinan DPD sama-sama bertujuan agar kinerja pimpinan lebih maksimal. "Kedua pandangan ini mempunyai argumentasi yang cukup dan didasari tujuan yang sama, perbaikan kinerja secara menyeluruh anggota dan pimpinan," jelas Hemas, kemarin.
Dia melihat peristiwa dalam sidang paripurna itu sebagai bagian cara senator mengekpresikan kesadaran tinggi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Sementara pimpinan DPD, kata dia, mencoba mendudukkan persoalan pada koridor hukum dan peraturan.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Langkah Transparansi Anggaran Di Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menambah 3 layanan baru berbasis elektronik bagi warga DKI. Tiga sistem informasi elektronik yang dimaksud, yakni Sistem Informasi e-Retribusi, sistem informasi e-Aset dan sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono, dan Direktur Utama (Dirut) PT Bank DKI Kresno Sediarsi siang tadi meluncur 3 layanan ini ke publik.

Usai peluncuran, Heru mengatakan 3 sistem baru ini dikenalkan kepada warga DKI karena Pemprov DKI ingin lebih terbuka terutama soal pengelolaan aset dan transaksi keuangan.

"Intinya, ketiga sistem informasi ini untuk mempermudah transparansi dan pengelolaan aset," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Ahok sapaan Basuki menambahkan dengan adanya 3 sistem ini, Pemprov DKI ingin meminta kepada warga DKI untuk ikut berperan dalam pengawasan soal keuangan Pemerintah Daerah.

"Saya ingin semua aplikasi dapat diawasi masyarakat. Makanya kita bikin semuanya dalam bentuk elektronik," terangnya.

Selain itu, pengawasan internal yang bakal dilakukan Ahok adalah menghapus sistem tarik uang secara kontan semisal untuk belanja daerah. Sistem yang dilakukan ada transfer sehingga akan lebih mudah dikontrol dan dilacak.

"Sekarang di DKI tidak bisa menarik uang kontan satu rupiah pun, semua harus transfer. Jadi kalau ada apa-apa, saya lacaknya gampang," tandas mantan politisi Gerindra ini.

Ditambahkannya, ketiga sistem ini sebenarnya sudah berjalan, namun dia ingin 3 aplikasi ini lebih dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran SKPD maupun UKPD di lingkungan Pemprov DKI.

Untuk diketahui, e-Retribusi sendiri adalah aplikasi yang mempermudah warga DKI untuk membayar retribusi secara langsung melalui bank. Nantinya retribusi yang dibayarkan akan langsung tercatat dalam laporan keuangan Bank DKI.

Sedangkan, e-BKU adalah aplikasi yang mempermudah laporan transaksi keuangan daerah tiap harinya. Laporan keuangan itu sendiri dapat langsung dipantau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah.

Ketiga, E-Aset, sistem aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan SKPD dan UKPD ataupun BUMD DKI dalam memasukkan laporan aset mereka dalam sistem digital yang dapat diakses semua orang.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Ahok Masih Setia Tempuh Jalur Independen

Kini Basuki T.  Purnama (Ahok) berpotensi didukung penuh Partai NasDem, Hanura, PKB, dan PAN sekaligus. Sekadar berhitung, jumlah kekuatan mereka di DPRD DKI sudah 23 kursi, cukup untuk mengusung Ahok menjadi cagub jalur parpol.

Namun Gubernur DKI ini tetap tak tergoda untuk menempuh jalur parpol dan tetap setia di jalur independen. Ini dilakukannya demi pendukung yang tergabung dalam Teman Ahok.

"Tetap kalau menjadi 23 kursipun, tetap kita akan pakai independen untuk menghargai Teman Ahok, untuk semua partai yang mendukung sudah tahu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Mengulas dukungan-dukungan yang didapatnya, Ahok menceritakan sudah bertemu dengan Ketua DPD Hanura DKI Mohamad Sangaji (Ongen). Meski Ongen dulu adalah Ketua Pansus Angket DPRD DKI yang bernah berpotensi menurunkan dari jabatannya, Ahok tetap menjalin hubungan baik dengan Ongen.

"Kalau Pak Wiranto (Ketum Hanura) sih memang pengarahannya (dukungan) ke saya. Sudah beberapa kali ketemu. Dia sudah proses," kata Ahok.

Ahok juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Kemarin, di Istana," katanya. Ahok menyampaikan PAN akan mendukungnya bila hasil survei soal Pilgub DKI 2017 dimenangi dirinya.

"PKB juga. PKB saya kenal betul. Dulu saya nyalonin di Bangka Belitung-pun Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dukung saya. Patokan PKB sederhana, kalau di survei bisa menang dan visi-misinya jelas, biasanya juga dukung," kata Ahok.

Bila benar Ahok mendapat dukungan partai-partai itu, Ahok tetap menghargai pengumpulan KTP dukungan yang dikerjakan Teman Ahok. Soalnya, Teman Ahok khawatir bila Ahok dikhianati partai, dijanjikan akan diusung ke Pilgub DKI 2017, namun malah ditinggal saja di detik-detik terakhir pencalonan.

"Teman Ahok tidak mau kalau nanti partai berubah pikiran. Kalau berubah pikiran, enggak bisa balik lagi loh. Mereka enggak percaya juga sama partai loh. Ya enggak apa-apa," kata Ahok.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Politisi PDI-P Nilai Untuk Syarat Calon Perseorangan Tidak Adil

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka, menilai syarat pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah jalur independen atau perseorangan selayaknya diperberat agar memenuhi azas keadilan. Ia menekankan demikian karena persyaratan calon kepala daerah jalur independen relatif rendah sehingga mengusik rasa keadilan dari calon yang diusung partai politik. “Sebagai ilustrasi, dengan syarat dukungan parpol seperti sekarang, maka calon dari parpol maksimal hanya ada 3-4 pasang. Sedangkan calon perseorangan dengan syarat seperti sekarang dikisaran itu dapat memunculkan hingga 10 calon, bagaimana adilkah?,” ucap Hamka di Jakarta, Kamis (17/3).
Dalam Undang-Undang Pilkada, diketahui syarat calon independen yang maju di Pilkada harus mampu mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Sementara bagi partai politik mengusung calon harus mendapatkan suara 20 persen atau 25 persen kursi di DPRD.
Menurut Rahmat politisi PDI Perjuangan, calon perseorangan hakikatnya adalah suara masyarakat yang tidak tersalurkan lewat calon parpol. Oleh karena itu sudah selayaknya aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Calon perseorangan ini juga diatur dalam UU Pilkada sebagai bagian dari demokrasi yang telah disepakati bersama.
Namun demikian, alangkah baiknya jika demokrasi tetap mengedepankan azas keadilan dengan partai politik.
“Ada baiknya jumlah calon dari perseorangan itu pesertanya tidak melebihi jumlah dari calon parpol atau paling tidak disamakan, sehingga Pilkada dapat berlangsung bukan hanya adil namun juga tertib,” ucapnya.

Jakarta Butuh Sistem Bukan Figur

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai beresiko tinggi. Segala kemungkinan bisa terjadi.

Termasuk kemungkinan relawan pendukungnya, "Teman Ahok" tak berhasil mengumpulkan target satu juta fotokopi KTP. Namun, Basuki mengaku tak ambil pusing menghadapi Pilkada DKI 2017.

Tugasnya kini hanya bekerja dan mempersiapkan sistem agar pemerintahan DKI Jakarta tetap berjalan. Ia ingin meninggalkan kesan yang baik bila nantinya dia tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"(Kepemimpinan) saya sampai Oktober 2017 pun kamu akan lihat bedalah Jakarta. Tahun ini kamu lihat Jakarta beda lah, saya jamin," ujar Ahok beberapa waktu lalu.

Di samping itu, Ahok menginginkan gubernur selanjutnya dapat menerapkan standar tinggi dalam melayani warga Jakarta. Salah satu sistem yang tengah dibangunnya adalah sistem penyusunan penganggaran melalui e-budgeting hingga satuan ketiga.

Gubernur penggantinya tidak dapat lagi mengutak-atik sistem yang ia bangun dan warga dapat mengawasinya. Bahkan, menurut dia, Gubernur yang mencoba mengubah sistem yang sudah dia bangun, akan berdampak buruk bagi mereka.

"Saya jamin sistem yang saya bangun, (gubernur) yang gantiin saya pun kalau dia ubah sembarangan pasti dicaci maki orang, langsung jatuh dia. Saya buat standar tinggi," kata Basuki.

"Kamu tahan enggak jadi gubernur tiap hari datang masuk pagi pukul 07.30 WIB sampai pulang malem, Sabtu-Minggu bawa pulang koper. Liburan bawa pulang koper. Mana ada disposisi saya yang lebih dari seminggu," kata Basuki lagi.

Jakarta butuh sistem bukan figur

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, melihat tidak akan ada perubahan yang signifikan ketika Jakarta berganti kepemimpinan. Termasuk jika Basuki tidak memimpin ibu kota kembali.

Muradi menjelaskan, sistem pemerintahan DKI Jakarta tetap akan berjalan, meskipun berganti kepemimpinan.

"Siapapun pemimpinnya tidak masalah, sistem tetap berjalan. Shock di awal pasti ada, tapi itu terjadi normatif saja," kata Muradi.

Ia mengatakan, berbagai sistem seperti e-budgeting, pembelian barang dan jasa melalui e-katalog, serta pengusulan anggaran melalui e-musrenbang tetap akan berjalan. Yang dibutuhkan hanyalah pengawasan dari gubernur, satuan kerja perangkat daerah, DPRD DKI, serta warga Jakarta sendiri.

"Selama dibangun sistem, individu bukan lagi menjadi unsur kuat. Berganti kebijakan, birokrasi tetap akan dibangun dan berjalan. Karena yang dibutuhkan itu adanya sebuah sistem bukan figur," kata Muradi.