KPK di Desak Agar Usut Mafia Anggan DPR

Dugaan keberadaan mafia anggaran di DPR RI terus menjadi perhatian serius oleh Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Mereka pun mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.

Presedium Kamerad, Haris Pertama menuding politikus PPP, Syaifullah Tamliha yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI sebagai mafia anggaran.

Menurut dia, Syaifulah adalah orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam skandal pengurusan proyek pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Korupsi telah merajalela, banyak anggota dewan menjadi mafia anggaran dan memeras pengusaha agar mendapatkan proyek di sejumlah Kementerian. Kami minta agar KPK segera melakukan tindakan kepada Syaifullah,” ujar Haris saat berorasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Haris menegaskan, pihaknya akan terus mendesak lembaga antirasuah untuk segera membuka keterlibatan oknum anggota dewan dalam kasus tersebut. Hal ini, untuk menghindari opini publik bahwa KPK masuk angin.

“KPK harus buka kasus ini kembali, jangan ditutup-tutupi. Supaya jangan dinilai KPK masuk angin,” ujarnya.

Menurut Haris, dugaan keterlibatannya tampak tertulis dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas tersangka korupsi di proyek tersebut. Dalam salinan BAP itu, politikus PPP itu jelas-jelas meminta komisi Rp5 miliar kepada tersangka agar bisa memuluskan proyek di kementerian tersebut.

“Disini kenapa KPK tidak tuntas mengusut korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemeras dari anggota dewan tidak ditangkap,” tegas Haris.

Selain itu, Kamerad juga meminta agar DPP PPP memecat Tamliha atas dugaan mafia anggaran dan menerima suap sebesar Rp5 miliar dalam proyek di kementerian tersebut.

“KPK juga harus segera periksa dan tangkap Syaifullah. MKD DPR harus memanggil dan memecat Syaifullah. Dan kami juga akan kembali menyebarkan BAP keterlibatan ST,” pungkasnya.