Cara Ganjar Pranowo Introspeksi Melalui Buku 'Kontroversi Ganjar'

Lisboa369.com - Awal kepemimpinan Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah banyak menarik perhatian. Pasalnya, usai memenangkan Pilkada Jateng dan menjabat sebagai Gubernur Jateng, politikus PDI Perjuangan ini melakukan banyak terobosan, menuai kritik dan memunculkan kontroversial.

Kepemimpinan awal selama 1,5 tahun ini membuat tiga orang jurnalis membuat buku berjudul 'Kontroversi Ganjar' yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia dan diluncurkan Rabu (29/6) di Gramedia Amaris Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali, Budayawan Prie GS, Wartawan senior Jawa Tengah Amir Machmud. Kemudian kolega, relawan serta beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jateng dan para politisi seperti pengurus DPP PDI Perjuangan Idham Samawi. Tampil sebagai moderator wartawati senior Sonya Helen Sinombor.

Di mata suami Siti Atikoh Supriyati ini, buku ini merupakan sebuah cermin introspeksi diri. Pasalnya, di setiap halaman 'Kontroversi Ganjar', tertuang perjalanan yang dilihat dari kacamata orang lain.

"Saya memang ingin ada pihak lain yang memotret, menceritakan, termasuk mengomentari perjalanan 1,5 tahun saya di Jateng. Dari sini, saya bisa lebih tahu, apa yang harus saya pertahankan dan kurangi," ungkapnya usai Peluncuran dan Bedah Buku 'Kontroversi Ganjar' di Semarang.

Selain itu, Ganjar juga ingin masyarakat bisa menilai, apakah selama dirinya memimpin ada yang keliru dan menyimpang. Termasuk, ada beberapa cerita di dalam buku yang memang memancing opini pembaca.

Seperti kisah cerita saat Ganjar marah-marah atau dalam istilah Jawa 'ngamuk-ngamuk' di salah satu jembatan timbang di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian melakukan proses lelang jabatan secara terbuka yang menjadi pusat perhatian dan masih banyak lagi kebijakan lain yang memunculkan kontroversi masyarakat Jawa Tengah.

"Memang seperti menuai dan memunculkan kontroversi. Kalau baca buku ini, pasti ada yang merasa senang, dan pasti ada yang senep juga," kelakar Ganjar kepada media.

Ganjar mengaku menerima respons dan kritik dari beberapa tokoh dan pakar di Jawa Tengah dan nasional umumnya. Salah satunya kritikan mengenai pembangunan fisik yang kurang terlihat selama masa kepemimpinannya.

Bagi Ganjar, pembangunan fisik sebagai upaya pengembangan daerah, bukan prioritas utama. Pasalnya, semua orang bisa dengan mudah membangun asal ada dananya. Karena itu, dia memilih untuk merancang pemerintahan yang bersih. Di mana sesuai dengan tage line atau moto awal kampanyenya 'Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi'. Prioritas utama awal kepemimpinannya adalah melayani masyarakat dengan cepat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Fokus saya ada di situ. Itulah bentuk transparansi akuntabilitas, termasuk fungsi negara dalam melayani masyarakat sebagai tuan pemerintah. Memang tidak begitu kelihatan karena tidak bisa ditata dengan cepat. Butuh 2-4 tahun agar bisa menjadi kultur baru dalam birokrasi," tandasnya.

Selain buku perdananya 'Kontroversi Ganjar', ke depan dirinya ingin membuat buku kedua yang lebih menggali isu-isu birokrasi di Jateng. Bagaimana politik anggaran, relasi dengan netizen serta sosial media. Sampai pada cerita-cerita di luar aktivitas kedinasannya sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.

Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali menilai buku 'Kontroversi Ganjar' merupakan ringkasan perjalanan kepemimpinan Gubernur Jateng yang patut disorot dan layak untuk disimak sehingga menjadi tauladan. "Saya suka Pak Ganjar yang mau memberikan contoh, bukan hanya memerintah saja. Sayang, dia terlalu emosional dalam memecahkan masalah," ungkapnya.

Anggota DPRD Jateng Sriyanto Saputro menilai, pada awal-awal kepemimpinan Ganjar, sebagai anggota legislatif yang merupakan mitra kerja Gubernur Jateng sebagai pimpinan lembaga eksekutif sosoknya adalah keras dan tegas.

Namun, seiring perjalanan waktu dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, diskusi dan perdebatan terkait kebijakan dengan anggota DPRD Jateng bisa mengalir dan dinamis. "Hal-hal semula jadi kemarahan, seiring waktu bisa kita diskusikan dengan baik. Karakter masyarakat Jateng tidak to the point atau keras perlu komunikasi," ujarnya.

Sriyanto yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jateng mengakui bahwa sebagai legislator dan Ganjar sebagai eksekutif harus bisa saling mengoreksi dan mengontrol. Apalagi, dengan pengalaman Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode sangat strategis untuk memberikan pendidikan politik terhadap wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Jateng.
"Kami juga perlu dikoreksi juga. Tapi pak Ganjar, sebaliknya dikoreksi juga. Tebal kuping dan jangan tipis kuping, sensitif," papar Sriyanto.

Usai peluncuran sekaligus bedah buku yang selama diskusi berjalan gayeng ini, ratusan para penggemar, kolega dan relawan Ganjar Pranowo pun tidak melewatkan kesempatan untuk berselfie ria. Juga mengantre meminta tandatangan di buku 'Kontroversi Ganjar' dan diakhiri dengan berbuka bersama dan makan malam di warung bakmi Pedagang Kaki Lima (PKL) pinggiran Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

PLN Raih Laba Bersih Rp5,01 Triliun

Lisboa369.com - PT PLN (Persero) meraih laba bersih Rp5,01 triliun pada triwulan pertama 2016 atau meningkat Rp5,87 triliun dibandingkan periode sama yang rugi Rp860 miliar.

“Pada triwulan pertama 2016, pendapatan usaha tercatat Rp53,731 triliun atau meningkat Rp2,647 triliun dibandingkan periode sama 2015 sebesar Rp51,084 triliun. Sementara, biaya usaha naik Rp627 miliar dari Rp55,44 triliun menjadi Rp56,067 triliun,” ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta.

Menurut dia, biaya usaha tersebut terdiri atas bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami penurunan cukup tajam yakni Rp4,958 triliun dari Rp9,911 triliun pada triwulan pertama 2015 menjadi Rp4,953 triliun pada triwulan pertama 2016.

Volume BBM pada triwulan pertama 2016 mengalami penurunan 300 ribu kiloliter dari 1,4 juta kiloliter pada triwulan pertama 2015 menjadi 1,1 juta kiloliter.

Biaya usaha lainnya adalah berasal dari bahan bakar non-BBM yang pada triwulan pertama 2016 tercatat Rp19,042 triliun dan biaya operasi lainnya mencapai Rp32,072 triliun.

Dengan demikian, lanjut Sarwono, pada triwulan pertama 2016, PLN mengalami rugi (selisih antara pendapatan usaha dan biaya usaha) Rp2,336 triliun.

“Kerugian tersebut sebelum subsidi. Setelah ditambah subsidi sebesar Rp12,495 triliun pada triwulan pertama 2016, maka kami mendapat laba Rp10,16 triliun,” ujarnya.

Kemudian, setelah dikurangi beban keuangan yang mencapai Rp3,557 triliun, perolehan laba PLN menjadi Rp6,602 triliun.

Selanjutnya, menurut dia, pada triwulan pertama 2016, PLN memperoleh keuntungan selisih kurs Rp3,682 triliun, sehingga laba naik menjadi Rp10,284 triliun.

“Terakhir, setelah dikurangi beban pajak yang cukup besar Rp5,275 triliun, didapat laba bersih Rp5,01 triliun,” ujar Sarwono.

Pada 2015, PLN membukukan laba bersih setelah audit sebesar Rp15,6 triliun.

Indikator kinerja PLN pada 2015 lainnya adalah pendapatan penjualan listrik Rp209,8 triliun atau naik Rp23,2 triliun (12,44 persen) dibandingkan 2014 sebesar Rp186,6 triliun, pertumbuhan pemakaian listrik 2,14 persen menjadi 202,8 Terra Watt hour (TWh) dari 198,6 TWh, dan beban usaha tercatat Rp246,3 triliun atau turun Rp19 triliun (7,16 persen) dibandingkan 2014 sebesar Rp265,3 triliun.

Selain itu, jumlah pelanggan per 31 Desember 2015 naik 3,7 juta (6,39 persen) menjadi 61,2 juta dibandingkan 2014 sebanyak 57,5 juta, rasio elektrifikasi tercatat 88,3 persen per 31 Desember 2015 atau naik dibandingkan posisi 2014 sebesar 84,35 persen, perolehan subsidi listrik turun Rp42,8 triliun menjadi Rp56,6 triliun dibandingkan 2014 sebesar Rp99,3 triliun dan pemakaian BBM turun dua juta kiloliter dari 7,2 menjadi 5,2 juta kiloliter atau nilainya berkurang Rp36,4 triliun dari Rp71,5 triliun menjadi Rp35 triliun.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Ini Alibi KPK Terkait Hilangnya Keterangan Ahok, Aguan dan Sunny Dalam Dakwaan

Lisboa369.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tak bisa menjelaskan secara rinci terkait hilangnya keterangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Sunny Tanuwidjaja, dalam dakwaan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Dalam dakwaan Ariesman, Jaksa Penuntut Umum pada KPK tidak memaparkan secara jelas mengenai kesaksian Ahok dan Aguan. Bahkan, Agus Rahardjo Cs tidak satu pun menuangkan kalimat dari kesaksian staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja.

“Begitu? Emang kamu sudah baca (dakwaannya)?,” ujar Basaria, di gedung KPK, Jakarta.

Basaria pun tak bisa memastikan apakah hal tersebut memang strategi penyidik. Kata dia, pada dasarnya sebuah dakwaan harus memenuhi unsur yang dituduhkan.

“Kalau memang ada pembuktiannya, itu displitkan bisa. Bikin dakwaan tebal-tebal buat apa, yang penting memenuhi unsur, selesai,” tegasnya.

Lembaga antirasuah, sambung Basaria, masih terus melakukan pendalaman terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Pun termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus yang menjerat pentolan Agung Podomoro sebagai pesakitan.

“Kita lihat nanti perkembangannya,” pungkas polisi bintang dua.

Dalam surat dakwaan Ariesman, Jaksa KPK hanya menerangkan mengenai pertemuan antaran Aguan, Ariesman dan anggota DPRD DKI, Edi Prasetyo Marsudi, Muhamad Taufik, Bestari Barus dan Mohamad Sanusi.

Terlebih, Agus Rahardjo Cs tidak merinci secara jelas mengenai permintaan Aguan kepada Sanusi ihwal pembahasan dan pengesahan raperda reklamasi pantura Jakarta.

“Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sanusi, Aguan dan Richard Haliem Kusuma alias Yung Yung, yang mana pada kesempatan tersebut Aguan menyampaikan kepada Mohamad Sanusi agar menyelesaikan pekerjaannya terkait dengan pembahasan dan pengesahan Raperda RTRKS Pantura Jakarta,” papar Jaksa pada KPK, dalam surat dakwaan Ariesman.

Untuk Ahok, Jaksa KPK hanya menuangkan ihwal rapat dengan Ariesman yang membahas tentang pembayaran tambahan kontribusi. Kedua, mengenai komentar Ahok ketika mendapatkan rekomendasi dari Badan Legislasi DPRD DKI, yang menyarankan agar tambahan kontribusi pengembang reklamasi dibayar dimuka.

“Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi,” ujar Ahok.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas|

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Dua Kali Ahok Skak Fadli Zon Soal Kunjungan Ke AS

Lisboa369.com - Bukan rahasia lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon cukup sering melakukan perang terbuka melalui media massa. Saling kritik dan sindiran dilontarkan baik oleh Ahok maupun Fadli Zon.

Tengok saja saat Fadli Zon mengkritik habis soal keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut-sebut merugikan keuangan Pemprov DKI. Bahkan saat Ahok menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fadli Zon berdoa agar Ahok keluar dengan menggunakan rompi oranye alias tahanan KPK. Ahok juga tak mau kalah, dia balik menyerang ketika Fadli Zon mendatangani RS Sumber Waras.

Tidak hanya itu, Fadli Zon juga cukup rajin menyerang Ahok dengan isu politik seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Fadli menyindir Ahok yang notabene bisa menjadi pemimpin DKI Jakarta berkat dukungan Partai Gerindra di Pilgub 2012, kini justru maju melalui jalur independen.

Terbaru, Ahok menyerang Fadli Zon dengan menyindir terbongkarnya permintaan kepada KJRI New York untuk memfasilitasi Shafa Sabila Fadli, anak Fadli Zon, selama berada di Amerika Serikat. Sindiran ini sekaligus serangan balik kepada DPR yang berencana membentuk panitia khusus kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok.

"Kenapa enggak bikin pansus ke New York gitu bilang," singkat Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (28/6).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah mengirimkan surat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Dia menegaskan tak meminta agar putrinya bernama Shafa Sabila Fadli diberikan fasilitas selama mengikuti kegiatan summer camp Stage Manor di Loch Sheldrake, Amerika Serikat.

"Tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara, baik secara pribadi maupun institusi kepada pihak KJRI New York untuk anak saya Shafa Sabila selama kegiatannya di New York," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/6).

Dia berdalih hanya meminta staf sekretariatnya memberitahukan ke pihak KJRI New York tentang kegiatan anaknya di kota itu. Agenda tersebut berlangsung dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016.


Serangan Ahok ke Fadli Zon yang berhubungan dengan Amerika Serikat bukan kali ini saja. Belum lepas dari ingatan kita saat Fadli Zon dan Setya Novanto berkunjung ke Amerika Serikat dan mendatangi kampanye calon presiden AS Donald Trump. Saat itu Fadli Zon dan Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghadiri kampanye di negara lain.

Ahok menyindir Fadli yang tertangkap kamera berdiri di belakang Donald Trump. Fadli juga sempat berdiri di barisan depan.

"Terus bilangin lain kali kalau foto di belakang Donald Trump enggak usah cengar-cengir begitu bilang, malu-maluin tuh mukanya tuh," kata Ahok beberapa waktu lalu.

MKD hanya menjatuhkan sanksi ringan atas aksi Setya Novanto dan Fadli Zon saat itu. Alasannya, tidak ada pelanggaran hukum.

"Masuknya pelanggaran kepatutan atau etika. Hasilnya kita lakukan rapat internal MKD memutuskan untuk menyampaikan pada pimpinan DPR, supaya berhati-hati di dalam menjalankan tugas. Kami sampaikan kepada pimpinan DPR memang mereka menjalankan tugas, tapi dalam menjalankan tugas harus berhati-hati. Agar pimpinan DPR ke depan berhati-hati. Ke depan itu tentu menjadi pembelajaran," kata Surahman.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Ribuan Massa di Deklarasi Pemuda Adat Kusamba Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Lisboa369.com - Gerakan penolakan atas proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, terus meluas. Hari Minggu (26/6) lalu, giliran delapan Sekaa Taruna (organisasi pemuda adat) di Desa Kusamba, Klungkung, yang gelar deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa.

Delapan Sekaa Taruna tersebut yakni ST. Mekar Sari, ST. Putra Segara, ST.Dharma Satya Kencana, ST.Dhala Bhuana, ST. Chanti Graha, ST.Chanti Budaya, ST.Satya Warma dan ST. Sahadewa.

Deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa mereka gelar di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Kusamba, Klungkung. Di hadapan ribuan massa aksi, tiap-tiap perwakilan sampaikan orasi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Ketut Agus, perwakilan dari ST dan pemuda Desa Kusamba mengatakan dalam penolakannya mereka menuntut dibatalkannya payung hukum reklamasi Teluk Benoa. “Batalkan Perpres nomor 51 tahun 2014” ujar Agus, dalam pernyataan sikap, yang diterima Aktual.com, di Jakarta.

Tutur dia, sebagai anak yang lahir dan besar di daerah pesisir pantai, terasa betul dampak buruk reklamasi dari Pulau Serangan. Pantai di Kusamba yang dulu luas hingga berhektar-hektar, kini menyusut drastis tinggal sejengkal.

“Apakah kita mau pantai kita habis, sehingga anak cucu kita nanti tidak punya pesisir lagi ?” tanya Agus retoris sambil mengajak massa aksi dari Kusamba untuk terus nyatakan penolakan.

Agus juga mengkritik sikap diam para pejabat setempat. “Saat mereka (para pejabat) diam terkait reklamasi, kami pemuda Kusamba dengan tegas menolak reklamasi teluk benoa. Tolak reklamasi” ujar dia.

Perwakilan komunitas yang hadir di deklarasi juga ikut sampaikan pernyataan sikap serupa. Seperti Wayan Inguh dari Denpasar, menyebut deklarasi para pemuda Kusamba adalah bentuk ‘Dharmaning Ksatrya Mahotama’. Yaitu kewajiban utama seorang ksatria.

“Hari ini pemuda kusamba klungkung menunjukan sikap ksatryanya dengan mendeklarasikan dirinya untuk berjuang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa” kata Wayan.

Sementara itu, koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa) Wayan Gendo Suardana mengatakan deklarasi pemuda Kusamba sebagai pembuktian gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa tidak akan surut.

“Inilah barisan militan Bali Tolak Reklamasi. Kita tidak pernah takut sinar matahari, kita tidak pernah takut ditempa cuaca, kita tidak pernah takut diintimidasi, yang kita takutkan adalah ketika hati nurani kita beku dan diam melihat ketidakadilan” ujar Gendo.

Jawaban Untuk Sang Gubernur yang Merasa Dikambinghitamkan

Dalam orasinya, Gendo membeberkan keterlibatan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam reklamasi Teluk Benoa, sampai akhirnya muncul Perpres 51 Tahun 2014. Penjelasan itu, ujar dia, merupakan jawaban atas pernyataan sang gubernur yang merasa ‘dikambinghitamkan’.

“Made Mangku Pastika yang meng- create dan mendukung penuh upaya mereklamasi Teluk Benoa, dari menerbitkan SK Reklamasi sampai akhirnya mengajukan perubahan status konservasi Teluk Benoa hingga muncul Perpres 51 tahun 2014” papar Gendo.

Gendo juga membantah berbagai tudingan bahwa gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa hanya sentimen terhadap pribadi gubernur yang berasal dari Bali Utara.

Tidak ada urusan dengan asal sang gubernur, kata Gendo, yang mereka persoalkan adalah sikap made Mangku yang tidak bisa mendengar suara rakyat yang menolak reklamasi.

Sebab rakyat pasti akan mendukung sepenuhnya jika sang gubernur berbuat baik terhadap Bali. “Kita akan melawan rezim siapapun, dengan gerakan yang sebesar ini dengan upaya menyelamatkan Teluk Benoa seperti ini kita takan pernah mundur” ujar Gendo.

Deklarasi dihadiri ribuan massa aksi dari berbagai organisasi dan komunitas desa-desa dan kabupaten lain di Bali untuk bersolidaritas terhadap deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa oleh pemuda di Kusamba.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Indonesia Tunggu Izin Filipina Kejar Para Perompak

Lisboa369.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia masih menunggu finalisasi terkait izin untuk mengejar perompak sampai ke wilayah Filipina.

Hal itu dikatakan Luhut menyambung pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sepulangnya dari Filipina beberapa waktu lalu yang bertemu dengan otoritas Filipina untuk membicarakan masalah keamanan di perbatasan.

“Kita tunggulah pemerintahan (Filipina) yang baru. Kita lagi merancang sekarang detilnya bagaimana,” kata Luhut di Jakarta.

Pihaknya pun enggan membuka rencana ini secara menyeluruh, sebelum ada kepastian dari kedua belah pihak.

“Saya belum berani berspekulasi tapi yang penting kunjungan Menhan untuk bertemu counterpartnya di Filipina saya pikir sangat bermanfaat untuk proses penyelesaian ini,” ucap dia.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Menteri Kesehatan Jadi Bulan-bulanan Karena Vaksin Palsu

Lisboa369.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjadi orang yang paling disorot atas kasus beredarnya vaksin palsu di sejumlah daerah di Indonesia. Vaksin palsu dianggap tanggung jawab Kemenkes untuk mengawasi. Kemenkes dianggap lalai dan tak becus dalam melaksanakan prosedurnya.

Menkes Nila bahkan langsung dipanggil oleh Komisi IX DPR untuk membahas hal itu. Nila tak khayal menjadi bulan-bulanan anggota DPR bidang kesehatan itu dalam rapat tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay marah dan menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api kepada Nila yang hadir di sana. Dia meminta, Nila harus menjawab pertanyaannya, jika tidak dia akan mengejarnya.

"Tolong dijelaskan apa sebetulnya bahaya vaksin palsu ini. Sudah tahu enggak apa campuran isi jenisnya sebenarnya. Sekarang kan sudah beredar, sudah dilakukan penelitian enggak? Apa jenisnya, apa bahayanya, setingkat apa berbahaya itu pada anak-anak," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Politikus PAN ini juga minta dijelaskan terkait data rumah sakit atau klinik yang diduga menjadi bagian peredaran vaksin tersebut. "Jangan-jangan ini sudah sampai ke Papua, cuma karena di Papua belum ada polisi nangkap jadi kita anggap enggak ada. Berapa rumah sakit, berapa klinik, apakah sudah distop atau ada di pasaran," tuturnya.

Saleh juga meminta penjelasan bagaimana langkah BPOM untuk menghentikan kasus peredaran vaksin palsu. Bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian dan Menkes.

"Saya tidak puas dengan penjelasan kementerian kesehatan melalui Twitter-nya itu. Di Twitter-nya katanya enggak usah khawatir lah, ada tujuh hal penjelasan yang disampaikan. Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya 1 persen yang itupun beredar di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah. Andaikata ada 1 orang Indonesia yang meninggal karena vaksin ini, ini betul-betul pelanggaran dan harus dikejar," bebernya.

Menurutnya, tak layak Nila menganggap remeh kasus vaksin palsu ini. Dia meminta Nila mengoreksi pernyataannya di Twitter.

"Coba lihat warga negara asing, 1 saja hilang di gunung Sinabung, itu sampai Kemenlu, kalau perlu presidennya datang ke situ jemput. Di negara kita vaksin beredar dikatakan hanya satu persen. Itu enggak betul," ungkapnya.

Selain itu, Saleh juga menyalahkan Nila yang mengatakan bahwa dikabarkan vaksin tersebut mengandung hal tertentu. "Dikabarkan? Ini kok bahasanya dikabarkan? Mestinya yang meneliti itu pemerintah. Kita bahas anggaran kemarin capek-capek itu biar pemerintah berhasil melindungi rakyat. Kalau dikabarkan berarti tidak pasti," ujarnya.

"Saya tidak suka dengan cara-cara pemerintah yang menganggap sepele terkait hal itu. Ingat Bu, jika pemerintah konsisten melanggar konstitusi, republik ini akan bubar," imbuhnya.

Tidak cuma Saleh, anggota Komisi IX lainnya, Ansory Siregar menegaskan, kasus vaksin palsu ini sebuah kejahatan besar. 

Dirinya menganggap Kementerian Kesehatan gagal melindungi masyarakat. Maka dari itu, dia mengancam akan menjegal anggaran APBN-P di rapat paripurna.

"Saya tunggu reaksi ibu (Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, kalau perlu nanti ada siaran pers yang meyakinkan saya karena besok ada pengesahan APBN-P. Jangan sampai besok saya menghadap persetujuannya. Pernah saya adang Bu, tunggu seminggu atau apa, Dahlan Iskan. Tolong nanti ibu habis ini konpres untuk lakukan apa tahap pertama tangani ini. Sebelum ada jawaban yang memuaskan saya, saya kecewa berat," ujar Ansory.

Wakil ketua Fraksi PKS ini berharap, Nila mampu memberantas kasus ini. Sebab, kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan orang-orang besar.

"Karena ibu orang besar, lawan kejahatan besar itu. Kita pada puyeng mau apa. Capek-capek kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, begini juga hasilnya," tuturnya.

Ansory juga menilai, tak efektif jika kasus ini dibentuk Panja di komisinya. Sebab beberapa kali Panja, hasilnya tak memuaskan. Maka dari itu dia sepakat jika lebih baik dibentuk Pansus saja.

"Kalau pansus saya setuju," ucapnya singkat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mencoba menjawab pertanyaan dari komisi IX DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan IDAI. Sayang jawaban Nila tak memuaskan anggota DPR.

"Saya setuju jika ini suatu kejahatan yang betul-betul harus kita lakukan tindakan. Karena ini tentunya tidak dibenarkan untuk melakukan pemalsuan yang menyangkut kesehatan baik anak sampai seluruh masyarakat," kata Nila di Kompleks Parlemen.

Nila kemudian memastikan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab mengawal kasus ini. Maka dari itu, Nila mengatakan, bahwa Kemenkes akan terus bekerjasama dengan Polri, IDAI, dan BPOM.

"Kita harus mengetahui distribusinya ke mana saja. Kemudian juga siapa yang terkena dan bagaimana mengatasi yang terkena," tuturnya.

Menurut dia, dari BPOM akan diketahui kandungan dari vaksin palsu tersebut. Namun sejauh ini dia hanya tahu kandungan tersebut dari apa yang diberitakan media semata.

"Tetapi BPOM akan memeriksa uji laboratorium apa yang menjadi konten tersebut. Namun karena ini barang sitaan, kita tak bisa mengambil begitu saja dan memeriksanya. Kami sangat harapkan isinya apa, karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," ujar dia.

Menurut Nila, bagi korban terkena vaksin palsu cukup diberikan vaksin ulang. Dengan begitu kekebalan tubuh akan kembali.

"Kami menunggu penyelidikan polisi. Kami tetap harus mengembalikan kekebalan anak-anak ini yang terkena vaksin yang tidak benar. Kami harus mengetahui rumah sakit tersebut tidak mau memakai vaksin yang normatif atau vaksin yang dikeluarkan PT Biofarma," tukasnya.

Bahkan Nila memastikan jika pihak rumah sakit atau dokter terlibat kasus ini akan dikenai sanksi tegas. "Jadi kalau memang jelas rumah sakit terlibat, dokter terlibat, ini bisa dipidana. Jadi artinya ini memang ini kriminal. Mereka mengetahui itu palsu dan tetap memberikan, ini kriminal. Rumah sakit bisa dituntut, dokter bisa dicabut izin prakteknya," ungkapnya.

Namun Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay tak terima dengan penjelasan Nila. Menurutnya penjelasan tersebut kurang dalam.

"Pertama bu menteri menjelaskan ini belum bisa diambil untuk sample penelitian. Anehnya kok polisi bisa tahu itu palsu, berarti kan polisi sudah uji coba dulu. Sementara menteri kesehatan belum pasti ini palsu atau tidak. Masak sudah darurat seperti ini. Sudah heboh republik ini. Tapi bu menteri belum bisa menjelaskan benda apa yang ada dalam vaksin itu. Jangan-jangan virus apa gitu," ungkap Saleh.

Politikus PAN tersebut menganggap kinerja Menkes tak professional. Maka dari itu dia menyayangkan kenapa DPR rela susah payah membahas anggaran Menkes dan meloloskannya dalam postur APBN-P.

"Saya minta paling lama besok, kita minta pemerintah menjelaskan apa zatnya, berbahaya seperti apa," tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang meminta agar RDP segera diakhiri. Hal tersebut lantaran Menkes Nila tak mampu menjelaskan hasil penelitian institusinya sendiri terkait kandungan dan dampak vaksin palsu.

"Saya pikir persidangan ini kita setop, lebih bagus kita membaca koran. Karena kita tidak ada penjelasan dari menteri kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa dengan menteri, kalau ibu menteri sudah mengatakan ada pelanggaran menurut polisi, sekalipun tidak ada kepastian dari BPOM mestinya ibu mengatakan bertanggung jawab. Kalau ada yang salah akan dipecat," ungkap Marwan.

"Setop ketua. Persidangan disetop, kita konferensi pers. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, titik. Selesai. Enggak ada gunanya persidangan ini. Tidak hadir di masyarakat, titik selesai," imbuh politikus PKB ini.

Marwan juga menyayangkan sikap Menkes Nila yang cenderung mengentengkan korban vaksin palsu. Padahal pihak korban sudah menderita.

Saleh juga sepakat agar RDP ini segera diakhiri, "Sanggup enggak menjawab, kalau enggak ya kita setop. Nanti kita lanjut setelah buka puasa atau sebelum sahur kita minta penjelasan. Kalau lama-lama gini ngapain," timpal Saleh.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Kesangkut Di KPK, Jaksa Agung Samakan Posisi Jusuf Kalla Dengan Kajati DKI Jakarta

Lisboa369.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak perlu memberhentikan sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang meski namanya disebut dalam persidangan Pengadilan Tipikor perkara dugaan suap PT Brantas Abipraya.

“Tidak perlu (diberhentikan sementara) dari hasil pemeriksaan dia tidak bersalah,” katanya di Jakarta.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit KPK jika memerlukan keterangan Kajati DKI serta Aspidsus-nya Tomo Sitepu, termasuk dalam persidangan.

“Ya harus datang (jadi saksi), Pak Wapres saja bisa jadi saksi. Apa bedanya semua orang. Ya untuk persidangan. Ya kita tunggulah,” katanya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang terhitung ‘ganjil’ karena dalam perkara itu hanya menyidangkan pihak yang diduga memberikan suap sedangkan ‘penerima’-nya tidak ada.

Perkara dugaan korupsi BUMN itu, awalnya ditangani oleh Kejati DKI Jakarta namun dihentikan dengan pertimbangan tidak ada bukti dugaan korupsinya.

Namun KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) senilai Rp2,5 miliar yang ditujukan untuk menghentikan perkara tersebut.

KPK pun menangkap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno.

Dalam dakwaan Marudut selaku Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra juga disebutkan bahwa dia menyuap dua pejabat di Kejati DKI Jakarta senilai Rp 2,5 Miliar.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

TNI Segera Aktifkan Lagi Pangkalan Militer di Sekitar Natuna

Lisboa369.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna.

“Yang dibangun adalah beberapa pangkalan militer. Tapi perlu kita berdayakan lagi, contohnya runway Lanud Ranai, perlu ada perpanjangan lagi, perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ‘ground support equipment’ pesawat tempur di sana,” kata Gatot ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru.

Panglima menjelaskan pembangunan diprioritaskan dapat dimulai pada akhir 2016 dan pada 2017 sudah harus ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan perairan.

Dia juga mengatakan pemerintah perlu menambah radar untuk memantau wilayah di seluruh kawasan perbatasan.

Presiden telah melakukan rapat terbatas di Natuna pada 23 Juni 2016 membahas pembangunan ekonomi di pulau tersebut.

Rapat terbatas itu diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Reuni Tiga Kawan Lama Pendukung Ahok di Pilgub Jakarta

Lisboa369.com - Pemilihan Gubernur DKI 2017 baru akan digelar tahun depan, tetapi atmosfer dan panasnya suhu politik sudah mulai terasa sejak tahun lalu. Tiga partai politik langsung tancap gas dan secara resmi memberikan dukungan pada calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Pria akrab disapa Ahok ini mengapresiasi dukungan tiga parpol meskipun sejauh ini dia menyatakan bakal maju dari jalur independen.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) lebih dulu memberikan dukungannya pada Ahok. Menyusul kemudian Partai Hanura. Terakhir, Partai Golkar yang juga secara tegas menyatakan dukungan untuk mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dukungan tiga partai otomatis membuat Ahok mempunyai dua pilihan jalan yang digunakan untuk maju Pilgub. Ahok sudah memiliki modal sejuta KTP dari relawan Teman Ahok jika akhirnya tetap maju tanpa kendaraan partai politik. Angka tersebut sudah cukup memberikan tiket bagi Ahok maju independen. Disisi lain, ada 3 partai yang bersedia dan sanggup memuluskan ambisi Ahok menjadi DKI 1 melalui jalur partai karena jumlah kursi di DPRD memenuhi syarat.

Jumlah total suara milik Nasdem, Hanura, dan Golkar adalah 24, yang terdiri dari 5 milik Nasdem, 10 milik Hanura, dan 9 milik Golkar. Sedangkan, batas minimal bagi Parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI diketahui adalah 22 kursi.

Selain fakta tersebut, ternyata terselip fakta unik terkait dukungan 3 partai pendukung Ahok itu. Jika ditelisik, keputusan mendukung Ahok seperti mempertemukan tiga kawan lama dalam sebuah reuni. Bukan rahasia lagi, tiga nakhoda partai pendukung Ahok itu dulu pernah berkarir dalam satu partai, yakni Partai Golkar.

Perpecahan di internal Golkar menyebabkan para petinggi partai berlambang pohon beringin ini memilih keluar, kemudian melahirkan partai baru. Sebut saja Wiranto yang harus berpisah dari Golkar dan membentuk partai Hanura pada 14 November 2006. Konflik di tubuh Golkar juga membuat satu lagi politisi senior hengkang yakni Surya Paloh. Paloh keluar pada tahun 2011 dan membentuk partai baru bernama Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Kini, menjelang gelaran Pilgub DKI, Wiranto, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto reuni karena memiliki sikap dan persepsi sama soal sosok yang dianggap bisa memimpin Jakarta yaitu Ahok. Tiga kawan lama ini pun sama-sama menghormati dan tak mempermasalahkan apapun keputusan akhir Ahok dalam Pilgub DKI. Apakah tetap berada di jalur independen atau kembali ke 'pelukan' parpol. Yang terpenting Ahok tetap maju dalam pilkada tahun depan.

Setelah mengantongi dukungan resmi dari tiga partai, Ahok sendiri berjanji menemui Teman Ahok usai Lebaran. Dalam pertemuan nanti dia akan tanyakan, apakah Teman Ahok tetap memilih jalur yang sulit atau mudah dengan diusung partai.

"Gua tanya nih gimana kita masih mau pakai tiket sulit atau mau tiket yang mudah. Prinsipnya tiga partai ini sama mau dukung mau ngusung sama," katanya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Teman Ahok Secepatnya Bicara dengan Basuki Soal Kepastian Jalur Pencalonan

Lisboa369.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengantongi dukungan dari parpol NasDem, Hanura dan Golkar termasuk 1 juta KTP yang dikumpulkan Teman Ahok. Namun Ahok belum menentukan jalur pilihannya di Pilgub DKI, apakah tetap independen atau diusung parpol.

Teman Ahok yang jadi relawan pendukung Basuki segera membahas penentuan pilihan politik Ahok. Teman Ahok menyatakan tetap mendukung kandidat petahana tersebut.

"Secepatnya dalam waktu dekat ini," ujar pendiri Teman Ahok, Singgih Widiastono, Sabtu (25/6/2016) malam.

Teman Ahok sudah mendeklarasikan tercapainya 1 juta KTP dukungan untuk Ahok. Ahok sebelumnya pernah mengatakan akan mantap lewat jalur independen jika KTP dukungannya telah mencapai 1 juta.

Namun surat dukungan yang diberikan tiga parpol membuat Ahok berpikir ulang mengenai jalur pencalonannya. Sedangkan Teman Ahok telah menunjukan sikap terbuka atas pilihan Ahok bila nanti memilih lewat jalur parpol.

"Ya kita nggak ada masalah kalau Bapak (Ahok) pilih jalur parpol. Kita mengapresiasi sekali pilihan parpol untuk dukung kita," ujar Singgih.

Sebelumnya Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan akan ada pertemuan yang digelar dengan tiga parpol untuk membahas soal Pilgub DKI.

Dalam pertemuan itu nanti akan dibahas jalur apa yang akan digunakan oleh Ahok. Ahok dalam kesempatan yang berbeda mengatakan akan melakukan diskusi bersama dengan relawan pendukungnya, Teman Ahok sebelum lebaran.

"Makanya nanti tiga partai pendukung dan saya, kita ketemu Teman ahok sebelum lebaran," kata Ahok Jumat (24/6) lalu.

Sementara itu, Ketum Golkar Setya Novanto memang berharap agar Ahok berpindah haluan dari jalur independen ke parpol. Akan tetapi, Novanto menyerahkan keputusan itu kepada Ahok. Pernyataan serupa juga diucapkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"(DPP) Golkar kan sudah memutuskan. Tapi saya berharap mudah-mudahan beliau lewat jalur partai, tidak lewat jalur non partai," tutur Ical.  

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Diundang Jokowi ke Istana, Relawan: Tidak Ada Instruksi Dukung Ahok

Lisboa369.com -  Presiden Joko Widodo tidak menyatakan mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengundang mantan relawannya ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/6).

Bantahan disampaikan Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, M Yamin, menanggapi klaim Ketua Jokowi-Ahok Media Sosial Volunteer (Jasmev) Kartika Jumadi. Pasalnya Kartika mengklaim Jokowi memberi instruksi kepada para mantan relawan untuk dukung Ahok di Pilkada DKI 2017 nanti.

Ditegaskan Yamin, Presiden Jokowi, baik secara terang-terangan atau tersirat, dalam pertemuan yang dihadirinya tidak menyinggung urusan dukung-mendukung Ahok di Pilkada DKI nanti.

“Presiden bicara panjang lebar tentang angkutan Lebaran 2016. Relawan di semua daerah diminta memantau dan memberi masukan melalui nomor khusus,” ungkap Yamin di Jakarta, Sabtu (26/6).

Selain itu, Jokowi juga bicarakan penegakan hukum agar ke depan investor tidak takut menanamkan investasi di Indonesia.

Menurut Yamin, baik terang-terangan atau tidak, sebagai seorang presiden tidak mungkin Jokowi menyebut dukungan. “Beliau kan Presiden, negarawan, jadi bukan saatnya lagi dukung-mendukung. Tugas kita semua menjaga presiden sebagai negarawan,” ujar dia.

Dituturkan dia, dalam pertemuan dengan presiden hari Jumat dihadiri enam relawan. Selain Yamin, juga ada Sihol Manullang (Barisan Relawan Jokowi Presiden), Reinhart Parapat (Kebangkitan Indonesia Baru), Immanuel Ebenezer (Jokowi Mania) serta Obby dan Junaidi dari Relawan Penggerak Jakarta Baru.

Sedangkan Kartika, kata Yamin, bisa saja bertemu presiden di hari yang sama. Namun dipastikannya kalau Kartika tidak berbarengan dengan mereka berenam bertemu Jokowi.

“Kami heran juga seakan-akan dalam pertemuan dengan enam relawan, Jokowi menyebut dukungan kepada Ahok,” ucap Yamin.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Tiongkok Tolak Arbitrase Filipina Soal Laut China Selatan

Lisboa369.com - Konsulat Jenderal Republik Rakyat China di Denpasar Hu Yinquan mengatakan, negaranya menolak cara arbitrase yang diajukan Filipina dalam isu Laut China Selatan (LCS) karena bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

"United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menghendaki penyelesaian sengketa maritim melalui jalur musyawarah dan perundingan antara negara-negara yang berhubungan langsung, sedang arbitrase hanyalah pelengkap dan sekunder," kata Yinquan dalam surat elektroniknya kepada Antara di Kupang, Sabtu sore, 25 Juni.

Ia mengatakan, sebelum mengadakan musyawarah dengan pihak Tiongkok, Filipina secara sepihak dan bersikeras mengajukan tuntutan arbitrase LCS yang jelas-jelas bertentangan dengan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Yinquan menambahkan, Filipina memungkiri komitmennya dalam upaya menyelesaikan sengketa LCS antara kedua pihak melalui musyawarah dan perundingan bilateral sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Perilaku Berbagai Pihak LCS dan beberapa persetujuan yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Filipina pada tahun 1999 dan 2011.

Tuntutan arbitrase yang diajukan oleh Filipina, kata dia, pada dasarnya merupakan persoalan kedaulatan, teritorial, dan delimitasi batas maritim, padahal UNCLOS sendiri tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa teritorial maupun kedaulatan.

Mengenai delimitasi batas maritim, ia menjelaskan, pada tahun 2006 Tiongkok telah membuat pernyataan untuk mengecualikan sengketa delimitasi batas maritim dari sengketa yang berlaku untuk arbitrase memaksa sesuai dengan ketentuan UNCLOS.

"Pengecualian tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi semua negara yang telah menandatangani UNCLOS. Negara lain tidak berhak mengajukan arbitrase terhadap sengketa yang telah dikecualikan oleh suatu negara, dan pengadilan arbitrase pun tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut," katanya.

Atas dasar itu, China tentu saja tidak menerima dan tidak ikut dalam tuntutan arbitrase yang ilegal dan tidak masuk akal. Dan setelah keputusan arbitrase keluar, China takkan mengakui dan menjalani keputusan tersebut. Posisi China ini justru untuk melindungi keseriusan dan keutuhan UNCLOS, dan sepenuhnya mencerminkan sikap penghormatannya kepada fakta dan hukum, Yinquan menambahkan, musyawarah dan perundingan akan tetap menjadi pendirian teguh Pemerintah China untuk menyelesaikan isu LCS, meskipun Negeri Tirai Bambu itu menjadi korban dalam isu tersebut.

Meskipun demikian, ujarnya, China tetap tegas menahan diri, dengan sikap yang bertanggungjawab dan konstruktif menangani isu LCS, menegakkan caranya atas persoalan ini melalui jalur musyawarah dan perundingan.

"China berusaha menyelesaikan masalah kedaulatan teritorial dan delimitasi batas maritim melalui musyawarah. Tiongkok berbatasan dengan 14 negara daratan," ujarnya.

Sejak berdiri, China telah menandatangani perjanjian perbatasan dengan 12 dari 14 negara tetangga tersebut, dengan kurang lebih 20.000 kilometer atau lebih dari 90 persen garis perbatasan telah ditentukan dan dibatasi, selain telah menyelesaikan delimitasi batas maritim di Teluk Beibu (Gulf of Tonkin) dengan negara Vietnam melalui musyawarah.

Ia menambahkan China mengapresiasi dan mendukung "Jalur Ganda" yang dikemukakan oleh negara-negara ASEAN untuk menangani isu LCS, yaitu sengketa-sengketa terkait harus diselesaikan oleh negara-negara yang berhubungan langsung melalui musyawarah dan perundingan, serta berdasarkan hukum internasional dan fakta sejarah.

Perdamaian dan kestabilan LCS harus dijaga bersama China dan negara-negara ASEAN. Hal ini sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional, dan merupakan kesepakatan penting dan komitmen serius antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam DOC, juga merupakan jalan yang paling praktis dan efektif untuk menangani isu LCS.

"Kini, sudah hampir 60 negara dengan jelas menyatakan dukungan terhadap posisi Tiongkok mengenai masalah LCS. Hal ini mencerminkan tekad masyarakat internasional untuk mempertahankan keadilan dan kejujuran. Tiongkok adalah negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi ide 'hidup rukun dengan negara tetangga, memperlakukan negara tetangga sebagai mitra'," katanya.

Ia menyatakan, China dan Filipina menjalin hubungan yang baik sejak dahulu, kedua negara ini memiliki persahabatan tradisional yang mendalam. Seperti suatu pepatah Tiongkok, "lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh".

Filipina, dikatakannya, merupakan negara yang akan terus bertetangga dengan Tiongkok.
Oleh karena itu, pintu bermusyawarah China selalu terbuka untuk Filipina, dan hanya dengan jalur musyawarah dan perundingan, Tiongkok dan Filipina baru dapat menyelesaikan masalah sengketa secara damai.

Laut China Selatan merupakan jalur internasional yang penting. Sebanyak 80 persen komoditas perdagangan Tiongkok melewati jalur tersebut.

"China sangat memperhatikan perdamaian dan kestabilan di LCS, dan siap bekerja sama dengan semua pihak, untuk menciptakan LTS menjadi laut damai, laut kerja sama, dan laut makmur," demikian Hu Yinquan.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Tak Terima Inggris Keluar Uni Eropa, Warga London Minta Merdeka

 


Lisboa369.com - Warga Ibu Kota London, Inggris, terkejut melihat 52 persen penduduk Britania Raya memilih hengkang dari Uni Eropa dalam referendum. Sebagian netizen yang kecewa membuat petisi, menuntut London menjadi kota mandiri terpisah dari Inggris.

Evening Standard melaporkan, Jumat (24/6), lebih dari 40 ribu orang sudah meneken petisi tersebut. Petisi itu ditujukan pada Wali Kota Sadiq Khan, agar melakukan langkah politik radikal menggabungkan diri ke Uni Eropa.

Sang pembuat petisi, James O'Malley, mengaku kecewa karena rakyat Inggris dan Wales bersikap tak rasional dengan keluar dari Zona Euro. "Sudah sering seperti ini, suara rakyat London kalah dari wilayah lainnya. Daripada kita selalu berkelahi, sebaiknya LOndon memisahkan diri dari Inggris," tulisnya dalam pengantar petisi itu.

"Kami menuntut Wali Kota Sadiq Khan memerdekakan London, masuk ke Uni Eropa, serta mempertahankan visa Schengen," imbuh O'Malley.

Warga London patut kecewa. Sebab mayoritas pemilih dari 33 distrik kota itu memilih opsi bertahan di Uni Eropa. Total ada 2,26 juta suara menolak Brexit, namun tidak ada artinya karena nyaris seluruh kota lain di Inggris dan Wales didominasi pemilih anti-Euro.

Seakan tak main-main, netizen yang mendukung petisi itu sudah membahas bagaimana langkah teknis membangun perbatasan di seantero London seandainya nanti merdeka.

Di kesempatan terpisah, Wali Kota muslim London itu memang menuntut akses ke Uni Eropa tetap dijaga. Dia mengatakan warga London sudah menyampaikan sikap, bahwa hubungan baik dengan seluruh Eropa sang penting.

"Meninggalkan pasar tunggal Eropa dengan 500 juta jiwa penduduk, ditambah keuntungan-keuntungan lain, adalah kesalahan," kata Khan seperti dilansir AFP.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

BKPM: Brexit Dapat Tingkatkan Investasi ke Dalam Negeri

Lisboa369.com -  Badan Koordinasi Penanaman Modal optimistis keluarnya Inggris dari Uni Eropa (“Brexit”) tidak berdampak negatif terhadap investasi Inggris ke Indonesia, tetapi justru dapat meningkatkan investasinya ke Tanah Air.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/6), mengatakan investasi langsung lebih bersifat jangka panjang sehingga keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tidak memengaruhi keputusan bisnis yang sudah dibuat.

“Investasi langsung tergolong dalam investasi yang sifatnya untuk jangka panjang, sehingga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan matang bahkan riset terlebih dahulu. Jadi, kita tidak perlukhawatir langkah Inggris keluar dari Uni Eropa, karena tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan bisnis yang sudah ada,” katanya.

Franky berpendapat saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk menarik investasi Inggris ke Indonesia. Terlebih Indonesia sudah punya perjanjian perdagangan negara yang menjadi pasar utama seperti Tiongkok dan India.

“Kita juga sedang mengupayakan FTA (perjanjian perdagangan bebas) dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat sehingga perusahaan Inggris dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk masuk ke pasar global,” jelasnya.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis menambahkan, pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan investor potensial terkait berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang investasi.

“Perwakilan BKPM di London dan tim marketing investasi kami untuk wilayah Eropa akan terus berkomunikasi dengan investor dari Inggris terkait peningkatan pelayanan investasi, deregulasi untuk iklim investasi yang ramah investor, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja,” katanya.

Inggris merupakan mitra utama investasi Indonesia. Sepanjang tahun 2010-2015, realisasi investasi Inggris ke Indonesia mencapai 4,8 miliar dolar AS dan merupakan peringkat kedelapan negara dengan investasi terbesar.

Sementara dari sisi komitmen investasi Inggris periode 2010-2015 mencapai 3,1 miliar dolar AS. Sedangkan komitmen investasi Inggris ke Indonesia Januari-Mei 2016 mencapai 111 juta dolar AS, tumbuh 517 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Brexit” merupakan singkatan yang mereferensi kepada peluang keluarnya Inggris (“British exit”/”Brexit”) dari Uni Eropa.

Hasil referendum menunjukkan suara kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa lebih besar dibanding kelompok yang menginginkan tetap bergabung.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

KPK Ingatkan Adanya Sanksi Pidana PNS Terima Gratifikasi Lebaran

Lisboa369.com - Berkenaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Sebab tindakan itu memiliki resiko sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, mereka diwajibkan melapor kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

“KPK berharap para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi teladan bagi masyarakat dengan menolak dan menghindari, baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati dalam keterangannya Jumat (24/6) malam.

Pada penjelasan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa gratifikasi mencakup pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Dijelaskan pula penerima bingkisan berupa makanan yang mudah kadaluarsa, mudah rusak dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, KPK menganjurkan untuk disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membutuhkan. Kemudian dilaporkan kepada kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

“KPK juga mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara langsung ataupun tertulis kepada masyarakat atau perusahaan,” ucap Yayuk.

Himbauan soal THR ini disampaikan karena tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus pada tindak korupsi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat.

Bagi pemimpin perusahaan atau asosiasi usaha, diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu atau mengintruksikan untuk memberikan gratifikasi, suap, atau uang pelicin dalam bentuk apapun.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam catatan KPK, tahun lalu menerima hampir 200 laporan gratifikasi dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Gratifikasi dalam bentuk parsel lebaran ini, terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari uang, makanan, voucher belanja, pakaian hingga perangkat elektronik dengan nilai total lebih dari 165 juta rupiah.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Mantan Pejabat KLHK Usul Nasib Reklamasi Diputuskan Lewat Referendum

Lisboa369.com - Pro kontra masih terus berlangsung atas kelangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diduga kuat demi kepentingan menangguk untung besar dari pengembang, ketimbang untuk warga DKI Jakarta. Salah satu yang menentang diketahui adalah Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang ajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Mantan Kepala Pusat Regional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dodo Sambodo lontarkan usulan kepada Koalisi yang antara lain terdiri atas KNTI, LBH, Walhi dan Kiara itu. Yakni agar lanjut tidaknya proyek ratusan triliun reklamasi Teluk Jakarta diputuskan lewat cara referendum.

“Saya minta kepada teman-teman (koalisi) yang mengajukan gugatan agar dorong referendum,” ujar dia di Jakarta, Kamis (23/6).

Alasan Dodo, lantaran pembangunan pulau-pulau palsu di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sehingga menjadi hak seluruh rakyat Indonesia untuk turut andil memutuskan apakah setuju atau tidak proyek berlanjut.

Peraih gelar master Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) ini mengingatkan, peran masyarakat dalam memutuskan dilakukannya suatu proyek tidak sebatas pada menyampaikan aspirasi pada sidang komisi penilai analisis dampak lingkungan (amdal) saja.”Sekarang kita pikirkan galang masyarakat,” seru Dodo.

Dia mencontohkan dengan langkah Presiden ketiga RI, BJ Habibie di tahun 1998 silam, saat memberi kesempatan kepada warga Timor Timur untuk memilih apakah ingin bersama Indonesia atau membentuk negara sendiri.

Apabila langkah politik referendum tidak diambil di urusan reklamasi, Dodo mengusulkan pemerintah ikuti kebijakan Presiden kedua RI Soeharto, untuk fokuskan pembangunan Jakarta di wilayah Selatan. “Jakarta enggak bisa jadi satu, pusat pemerintahan sekaligus ekonomi,” pungkas eks aktivis Walhi ini.

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti referendum /re·fe·ren·dum/réferéndum/ adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat). 

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

SKK Migas Ngotot Tak Mau Tingkatkan Lifting Blok Cepu

Lisboa369.com - Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ngotot tidak mau meningkatkan lifting pada produksi blok cepu sebagaimana permintaan existing operator, yakni Exxonmobil.

Kepala Bagian Humas SKK Migas, Taslim Z Yunus beralasan pembatasan produksi yang ada saat ini ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor keberlangsungan produksi jangka panjang, dan penerimaan negara yang rendah akibat harga jual minyak yang murah

“Memang tidak diproduksi besar karena cadangannya bahaya untuk waktu panjang, selain itu dengan harga minyak yang rendah negara tidak diuntungkan karena bagian yang exxonmobil sebesar 70 persen,” kata Taslim.

Sebelumnya dari pihak SKK Migas hanya mengizinkan produksi di blok Cepu sebanyak 165 ribu bph, padahal exxonmobil mengajukan produksi hingga 200 ribu bph.

Mengamati persoalan ini, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman melihat kebijakan SKK Migas sarat muatan politis. Terlebih kata Yusri bahwasanya kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi pernah menuding pihak PT Pertamina EP Cepu, anak usaha PT Pertamina (Persero) akan mengekspor hasil peningkatan produksi nantinya.

“Tidak mungkin Pertamina akan mengekspornya. Pertamina saja saat ini susah mencari minyak mentah untuk kebutuhan kilangnya sendiri. Kalau benar minyak itu kemudian diekspor oleh Pertamina, maka saya berani katakan anomali ini kental muatan mafia migasnya. Dan Pertamina sudah membantah tidak akan mengekspornya. Amien jangan berlindung dengan menjelekkan Pertamina,” kata Yusri.

Yusri mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa ada minyak mentah bagian negara yang dijual dengan cara cara diekspor dengan alasan operasional. Belum lagi ditambah penjualan minyak mentah bagian negara ke pihak swasta yang dibawah harga normal alias memperoleh diskon.

“Jika pernyataan Amin benar, berarti dia mengetahu permainan mafia Migas tersebut, Logikanya sederhana, tidak masuk akal minyak yang berasal dari produksi dalam negeri tidak disuplai untuk kepentingan negara melalui Pertamina tapi malah diprioritaskan untuk diekspor,” tekan Yusri.

Kemudian SKK Migas mengemukakan alasan teknis yang kepa ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) yang seakan ‘mengajari ikan berenang’. “Pasti EMCL dalam mengusulkan itu sudah dengan kajian teknis, bukan seperti komentar Amien Sunaryadi yang tidak paham teknis tapi sok lebih tahu. Ingat Amien itu lulusan apa,” tegas dia.

Lebih lanjut menurut yusri, semestinya Amin tidak buru-buru membuat keputusan menolak peningkatan produksi, ada baiknya dilakukan kajian yang mendalam sembari melihat tren harga minyak yang memungkinkan ekonomis bagi negara.

“Karena setiap keputusan setuju atau tidak bukan berarti produksi itu langsung bisa ditingkatkan hari itu juga, harus dipersiapkan semua infrastruktur penunjangnya,” tegasnya.

Kalau kemudian alasannya ekonomis, papar Yusri, akan menjadi pertanyaaan besar, seperti dengan harga minyak di bawah rata-rata USD 40 per barel, untuk apa SKK Migas menebar tawaran insentif yang berlebihan.

“Karena tidak diberikan insentif saja negara sudah tekor. Itu faktanya hasil penerimaan migas versus cost recovery tahun 2015 saja kita tekor. Jadi jangan publik dikecoh terus oleh pejabat-pejabat migas yang akan mendorong aktifitas hulu migas dengan memberikan insentif baru supaya menarik.” Pungkas Yusri.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Harry Azhar Azis : Sampai Kiamat Pemprov DKI Harus Bayar Kerugian Rp191 Miliar

Lisboa369.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menegaskan Pemerintah Provinsi DKI JAkarta harus membayar kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Hal itu berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2014.

“Kalau administrasi itu kewenangan kami dengan auditnya. Dia akan membebankan kepada pemerintahan berikutnya dan jika pemerintahan berikutnya tidak menindaklanjuti akan membebankan ke pemerintah berikutnya, sampai kiamat,” papar Harry usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Saat dimintai keterangan soal kewajiban membayar Rp191 miliar harus dibebankan kepada pihak RS Sumber Waras. Harry tak ambil pusing soal itu. Menurut dia, pihaknya mengirimkan surat kepada Pemprov DKI terkait temuan kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.

“Itu urusan detail antara pemerintah, tapi surat kita tidak ke Sumber Waras, surat kita ke Pemprov DKI, terserah Pemprov bagaimana. Kita tidak memandang Ahok, kita memandang pemprov secara keseluruhan,” tegas Harry.

Ia menegaskan bahwa hasil audit pihaknya sudah berakhir dan mengikat. Dirinyapun enggan mengomentari lebih jauh soal penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan di kawasan Jakarta Barat itu. Mengingat sudah ada kesepakatan bersama antar dua lembaga ini.

“Kan kita sudah sepakat dengan KPK, kita saling menghormati kewenangan masing-masing. Jadi dari dua laporan, laporan audit keuangan itu domain full BPK itu tip tahun kita audit penyelenggara negara dari pusat sampai daerah. Audit investigasi posisi kita cuma semacam supporting yang pemegang keputusannya bukan kita, tapi lembaga penegak hukum seperti KPK,” pungkas dia.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473