Wapres Ingatkan Pentingya Bayar Pajak

Saat menghadiri puncak peringatan Cap Go Meh di Jakarta International Expo, Kemayoran malam ini,  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya membayar pajak. Pajak diperlukan untuk membangun negeri ini.Dalam sambutannya JK berpesan agar semua masyarakat mempercayai Indonesia dan ikut membayar pajak bersama-sama.
"Ada 3 langkah. Bayar pajak, dan mempercayai negeri ini, kita tidak ada diskriminasi," kata JK dalam sambutannya, Minggu (28/2/2016).
JK menyampaikan penghargaannya atas upaya yang dijalankan masyarakat Tionghoa dalam membesarkan Indonesia dari sisi ekonomi dan sosial. Menurut dia, hingga saat ini sudah banyak masyarakat Tionghoa yang telah berkiprah dalam pembangunan bangsa dari segi politik dan pemerintahan.
Namun JK berpesan agar ke depannya tidak ada lagi penggolongan suku-suku dan etnis tetapi bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Pada kesempatan itu, JK juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tionghoa yang telah menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak. Tidak hanya itu, JK mengingatkan agar meningkatkan kekuatan internal dan meningkatkan investasi di dalam negeri.
Pemerintah, kata Wapres JK, saat ini tengah berupaya melakukan pengampunan pajak melalui Rancangan Undang-undang tentang tax amnesty. RUU Tax Amnesty saat ini tengah berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.  Menurut JK, pengampunan pajak diperlukan untuk membawa kembali dana pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri kembali ke tanah air. 
"Memang hari ini kita berusaha untuk melakukan tax amnesty. Ada uang yang beredar di luar tapi nggak mau membawa dana masuk untuk membangun bangsa. Apabila kita semangat membangun negeri kita pakai kekuatan negeri," Ucap JK saat membacakan sambutannya dalam puncak acara peringatan Cap Go Meh di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2016). 
Namun JK mengingatkan bagi pengusaha Indonesia yang dananya berada di luar negeri dan ingin membayar pajak, tak perlu menunggu terbitnya Undang-undang Tax Amnesty. Perlu kesadaran semua pihak untuk membangun bangsa ini melalui pajak. 
"Tapi kita ingin katakan siapa saja kalau ingin bayar pajak tidak perlu tunggu pengampunan. Tanpa itu bangsa ini tidak akan besar. Lebih percaya negara lain simpan dana," Ucap JK. 
Di ujung sambutannya, penghargaan dan pengakuan terhadap bangsa tidak hanya berasal lewat kartu identitas.
"Pengakuan bangsa bukan hanya KTP tapi perilaku. Mari kita selalu membahagiakan bangsa kita," ucapnya.

Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat tinjau Kalijodo

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat meninjau Kawasan Kalijodo beberapa jam menjelang eksekusi. Beliau tiba sesaat setelah kebakaran di sebuah rumah di Kalijodo berhasil dipadamkan.

Djarot tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB. Ia sejenak berkeliling Kalijodo ditemani Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi.

"Tadi beliau ngecek-ngecek persiapan saja. Buat besok," ucap Anas menjelaskan maksud kedatangan Djarot, di Kawasan Kalijodo, Jakarta Barat, Minggu (28/2/2016).

Djarot berada di kawasan Kalijodo sekitar 30 menit. Tak lama, ia pun meninggalkan lokasi.

Selain Anas, tampak pula Kapolsek Tambora Kompol Wirdhanto Hadicaksono.

Siapa yang Duduki Ruang Terbuka Hijau Kami Habisi , Ujar Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok berniat mengembalikan (RTH) ruang terbuka hijau sesuai dengan fungsinya. Karena itu dia menegaskan, mereka yang menduduki ruang terbuka hijau akan disingkirkan.

"Kita kejar terus. Supaya semua RTH di Jakarta kita tertibkan terus. Ngak ada toleransi, siapa yang dudukin  (RTH) ruang terbuka hijau kami habisi," tegas Ahok di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

Ruang terbuka hijau di Jakarta memang terbatas. Saat ini saja dari seluruh Jakarta hanya ada 9 persen saja. Salah satu lokasi RTH adalah Kalijodo.

"Kalau kita tertibkan dapet 30 persen, kita beli lagi ada 33 persen, melebihi target 10 persen dari UU. Nah, Jakarta berubah. Bayangkan, sekarang hanya 9 persen, tiba-tiba hijaunya 30 persen. Berubah Jakarta," terang Ahok.

Lagi.!!! Pasar Johar Semarang Terbakar, Pedagang Panik Selamatkan Dagangan

Kebakaran melanda Pasar Johar Baru, Semarang. Kebakaran tersebut membuat para pedagang panik untuk menyelamatkan diri dan barang-barang dagangan.

Beruntung, petugas pemadam kebakaran Semarang cepat dating untuk menangani kebakaran tersebut. Staf Komunikasi Pemadam Kebakaran Semarang, Agung, mengatakan, pihaknya mengerahkan sembilan mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api.

“Armada dari Semarang sembilan unit,” ujar Agung. Sabtu (27/2/2016).

Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekira 2 jam lebih untuk mengendalikan api. Hal itu lantaran pihaknya menjumpai kendala dalam memadamkan api. Agung mengungkapkan, pihaknya kesulitan melintasi Jalan Agung Salim sehingga cukup menyulitkan untuk menjangkau lokasi.

“Masih relokasi, Jalan Agung Salim tak bisa masuk,” ujarnya.

Para pedagang yang panik juga membuat pihak pemadam kebakaran cukup kesulitan,

“Pedagang panik. Kita akses sulit berbarengan dengan pedagang yang menyelamatkan barang dagangan. Selain itu, ada tumpukan barang dagangan,” tuturnya.

Saat ini, Agung mengatakan, pihaknya sudah berhasil memadamkan api. Namun, ia belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang melanda Pasar Johar Baru, Semarang.

“Belum bisa dipastikan,” katanya.

Ferialdy Noerlan di Periksa oleh KPK menyangkut kasus RJ Lino

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan (QCC) quay container crane tahun 2010 di PT Pelindo II. 
Kasus ini menjerat Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. 
Salah satu saksi adalah mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, Ferialdy Noerlan. "Dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJL (Richard Joost Lino)," ujar Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Senin (4/1/2016). 
Ferialdy mendatangi Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja putih dan tak memberikan keterangan apa pun kepada media. 
Dalam kasus yang ditangani Bareskrim Polri, Ferialdy ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobile crane 2013.
Dia dicopot dari jabatannya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bersamaan dengan dicopotnya RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. 
Pencopotan dilakukan dengan alasan agar keduanya dapat fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya. 
Selain Ferialdy, KPK juga mengagendakan pemeriksaan sakai lainnya, yaitu Wahyu Hardiyanto. Pada 2014, Wahyu menjabat Kepala Biro Pengadaan PT Pelindo II. 
KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan QCC tahun 2010, Jumat (18/12/2015). 
Dalam kasus ini, Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi. 
Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.

Di Temukan Penyimpangan pada Kasus "Mobile Crane" Pelindo II Oleh BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelindo II tahun anggaran 2012.

Hal ini menindaklanjuti surat dari Bareskrim Polri tanggal 3 September 2015 tentang Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara Perkara Korupsi PT Pelindo II.

"Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 23 Januari 2016," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (25/1/2016).

"Pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kasus tersebut kepada Bareskrim Polri,"

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

"Dikarenakan laporan hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Bareskrim Polri, maka tindak lanjut atas laporan tersebut sepenuhnya ada pada Bareskrim Polri," ucap Yudi.

Sebelumnya, hasil uji coba fisik terhadap 10 unit mobile crane di PT Pelindo II, Bareskrim Polri menemukan bahwa kondisi beberapa mobile crane ternyata tidak dapat beroperasi dengan baik.

Sebelumnya pada Sabtu (28/11/2015), penyidik Bareskrim telah melakukan uji coba fisik terhadap dua mobile crane.

Kasus dugaan korupsi melalui pengadaan 10 unit mobile cranesudah dimulai sejak Agustus 2015. Temuan penyidik, pengadaan mobile crane diduga tak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara dan mark up anggaran.

Penyidik telah menetapkan seorang tersangka, yakni Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan.

Namun, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino membantah tuduhan itu. Ia menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya.

Instruksi Jokowi di Teruskan Kabareskrim ke Seluruh Penyidik Tentang Kasus Korupsi

                                      Polisi di rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla ada pekerjaan lebih. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan kepada azas kepastian serta keadilan semata, tetapi juga diorientasikan untuk pembangunan nasional.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016.

Perpres itu diteken demi mempercepat proyek strategis. Total, terdapat 225 proyek yang dimaksud.

Dalam momen inilah, menurut Anang, polisi di seluruh Indonesia harus turut ambil bagian. Polisi harus bisa mengawal proses percepatan itu dari unsur pidana, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Percuma dong Bareskrim kalau tidak bisa mendukung pembangunan nasional di republik ini. Kami ini harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pembangunan nasional," ucap Anang di kantornya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/2/2016) pagi.

Tugas Bareskrim, kata Anang, tidak hanya memberi kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan dan harus bisa mendukung pembangunan nasional. Ujung penegakan hukum harus bisa mensejahterakan masyarakat.

Pesan itu telah disampaikan kepada para penyidik tindak pidana korupsi se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Saya minta khusus, sesuai instruksi Presiden serta Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti), kepada jajaran direktorat tindak pidana korupsi, untuk mengawal dan memberikan asistensi, khususnya dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur," ucap Anang.

Ada 225 proyek nasional yang membutuhkan pengawalan polisi. Rinciannya, 47 proyek jalan tol; lima jalan nasional non-tol; 12 proyek kereta api; tujuh sarana dan parsarana kereta perkotaan; 11 revitalisasi bandara; pembangunan empat bandara baru dan pengembangan dua bandara strategis; pembangunan 13 pelabuhan serta tiga tahap proyek satu juta rumah.

Selain itu, ada pula tiga proyek kilang minyak yang selalu diwacanakan, di antaranya yakni Bontang dan Tuban; tiga proyek pipa gas; satu proyek infrastruktur energi berbasis sampah; delapan proyek air minum; satu sistem air limbah.

Kemudian, satu proyek tanggul laut Jakarta atau bagian dalam "National Capital Integrated Coastal Development"; tujuh proyek pos lintas batas ; 60 proyek bendungan; dua proyek jaringan "broadband" dan 24 proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selanjutnya satu proyek percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih di 10 kawasan strategis pariwisata nasional; enam proyek smelter serta tiga proyek pertanian dan kelautan. 

"Harus kami kawal dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Kita juga harus proaktif dan secara integral berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya," ucap Anang.

Hanafi Rais: "Perencanaan tentang UU LGBT akan diatur dalam Undang-undang"

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Hanafi Rais menyambut positif langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang stasiun televisi dan radio mempromosikan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transaksional (LGBT).

Menurutnya, aturan tersebut perlu diatur tegas dalam Revisi Undang-undang Penyiaran yang akan datang.

"Kami mengapresiasi langkah KPI yang kemarin memberi surat edaran mengenai larangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender) dan di UU nanti saya kira itu juga relevan untuk dimasukkan supaya aturannya tegas mengenai propaganda itu," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Adapun pembahasan tentang revisi Undang-Undang Penyiaran, menurut Hanafi, masih pada tahap awal. Namun, ia mengaku pihaknya mengejar pembahasannya sudah selesai sebelum proses. Sehingga pada masa persidangan berikutnya sudah dibahas dengan pemerintah.

Hanafi Rais: "Masih tahap awal. Sepertiganya. Maksimal dua kali masa sidang kita harapkan selesai. Berarti sebelum 2016 selesai," 

Pak Ahok Orang Sakti kata yusril

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai orang yang sakti.

Hal ini disampaikan Yusril terkait dengan rencana pencalonan kedua tokoh itu dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Pak Ahok bilang saya orang hebat. Saya bilang Pak Ahok orang sakti hehe," tulis Yusril dalam akun Twitter-nya, Kamis

Ridwan Kamil: Mau Maju atau Tidak ke Pilgub DKI, Tunggu Senin Depan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai memberikan sinyal, terkait pencalonannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Pria yang karib disapa Kang Emil itu akan mengumumkan keputusan itu pada Senin 29 Februari mendatang.

"Saya pengumuman Senin ya, pengumuman maju atau tidaknya Senin," ujar Kamil usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Kamil mengatakan, masih harus bersilaturahmi dengan beberapa tokoh untuk memantapkan keputusannya maju pada Pilkada DKI. Sehingga masih butuh waktu lebih untuk berpikir lebih dalam.

"Saya hitung Senin karena ada deadline di bulan April, saya hormati dan Senin saya ambil keputusan. Saya masih ada 1 silaturahim lagi di weekend ini," beber lulusan Teknik Arsitektur ITB itu.

Namun, suami Atalia Praratya Kamil itu enggan menyebutkan siapa saja tokoh yang akan dimintai pendapat dan pandangan, untuk memantapkan langkahnya 'hijrah' ke Jakarta.

"Banyak ke tokoh nasional, minta aspirasi juga lah," pungkas Kamil.

Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi calon kuat gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra, untuk melawan Ahok pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan April merupakan target penetapan calon gubernur dari Gerindra.