Targetkan Laba Rp5 T Dengan atau Tanpa PMN, DPR: Ngapain Jasa Marga Minta PMN?

Lisboa369.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengusung target bisa mengantongi laba bersih lebih dari Rp5 triliun pada 2024 nanti. Bahkan keuntungan tersebut bisa diraih dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) atau tanpa PMN.

Jika ada PMN, laba bersih Jasa Marga bisa mencapai Rp5,42 triliun. Tapi jika tanpa PMN laba bersihnya juga tak beda jauh sebsar Rp5,29 triliun. Kondisi itu memantik penasaran anggota DPR.

Menurut anggota Komisi VI DPR, Primus Yustisio, jika keuntungannya tak jauh beda hanya selisih Rp200-an miliar ngapain Jasa Marga ngotot meminta PMN.

“Mendingan Anda jangan latah ikut-ikutan minta PMN. Toh, tanpa PMN pun sudah bagus kinerja Jasa Marga. Saya adalah anggota DPR yang mendukung Jasa Marga untuk espansi agar tol-tol dikelola oleh Jasa Marga. Jadi ngapain minta PMN?” tegas dia saat raker Panja PMN 2 Komisi VI, di Gedung DPR, Jakarta.

Mestinya, dalam menggenjot pendanaan, Jasa Marga tidak perlu mengincar PMN, toh masih bisa pinjam ke perbankan BUMN. “Jadi tidak membebani kas negara,” kata dia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman menyebutkan, PMN ini aakan dijadikan sebagai pendanaan untuk membangun tiga ruas jalan tol, yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang dan Jakarta-Cikampek II.

Untuk ruas Semarang- Batang sebanyak Rp630 miliar dari PMN dengan total investasi Rp11,04 triliun. Kemudian, ruas Pandaan-Malang sebanyak Rp380 miliar dari PMN dengan total investasi Rp5,97 triliun, dan untuk ruas Jakarta-Cikampek II sebesar Rp250 miliar dari PMN dengan total investasi sebanyak Rp13,13 triliun.

“Jadi, PMN ini menambah kemampuan keuangan kami untuk mendukung pembangunan ruas-ruas jalan tol baru yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Adityawarman.

Ketiga proyek tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum 2019 nanti. Dan untuk proyek Jakarta-Cikampek II hingga kini memang belum ditenderkan.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Anggiasari menambahkan, memang dengan atau tanpa PMN keuntungan perseroan diproyeksikan mencapai lebih dari Rp5 triliun di 2024 nanti.

“Cuma, PMN akan mengurangi benan bunga. Karena yang membedakan adalah financial cost-nya. Jika ada PMN, kami tidak terbebani bunga dan mudah menerbitkan rising cost yang kitabtargetkan hingga 2019 mencapai Rp70 triliun,” jelas dia

Selain itu, perseroan juga akan mudah mendapat pinjaman dengan adanya PMN tersebut. “Karena ruas tol yang kami jaminkan sama, tapi jika ada PMN kami tidak terbebani bunga, sehingga akan lebih mudah pinjam ke perbankan,” papar Anggi.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369.com

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Uji Kelayakan dan Kepatutan Tito Karnavian Diputuskan Malam Ini

Lisboa369.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian akan diputuskan Kamis malam.

“Kamis besok akan kita lakukan fit and proper test, kita akan ambil keputusan malam harinya,” kata Ade Komarudin, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan hasil fit and proper test selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR untuk diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR.

“Tanggal 27-28 Juni, kita sidang paripurna, setelah itu diserahkan kepada Presiden,” kata Ade.

Ia menyebutkan waktu pelantikan Kapolri baru apakah akan dilakukan sebelum atau setelah Lebaran 2016 tergantung keinginan Presiden.

“Yang jelas tugas dewan memberi persetujuan, waktu pelantikan diserahkan ke Presiden atau Setneg,” kata Ketua DPR yang kerap disapa Akom itu.

Sementara itu mengenai kabar adanya pengusulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru, Akom mengatakan soal Kepala BIN itu tidak ada kaitan dengan DPR dari segi pengambilan keputusannya.

“UU dan peraturan lainnya tidak mengatur itu. Itu kewenangan Presiden, kita serahkan kepada Presiden,” katanya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369.com

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Luhut: Gelar Pahlawan Mantan Presiden Gusdur Tunggu Mantan Presiden Soeharto

Lisboa369.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur akan menunggu pemberian gelar yang sama kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

“Kalau urutannya yang kita lihat sekarang ada juga Presiden Kedua Soeharto, lalu setelahnya Presiden keempat, Gusdur,” kata Menteri Luhut saat ditemui di Jakarta.

Penganugerahan gelar bagi Gusdur, ujarnya melanjutkan, akan ditargetkan selesai pada tahun ini yang diharapkan bertepatan dengan hari pahlawan nasional pada 10 November 2016.

Sehubungan dengan pengajuan tersebut, Menteri Luhut menilai Gusdur layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional karena keberpihakannya yang sangat besar pada rakyat kecil.

“Kita sudah berikan testimoni, selain menjunjung tinggi pluralisme, beliau juga berpihak pada rakyat kecil. Ini yang menurut saya layak untuk diajukan,” ujarnya menjelaskan.

Saat ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa proses penilaian masih menunggu hasil dari pengajuan Presiden RI kedua Soeharto.

“Untuk sekarang pengajuannya sudah ada nama Pak Harto. Secara teknis kita tidak bisa menentukan butuh waktu berapa lama, yang jelas untuk keduanya masih menunggu waktu,” tuturnya.

Sejumlah sahabat dan keluarga Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur berencana untuk mengajukan gelar pahlawan nasional pada tokoh tersebut.

Dalam pertemuan yang digagas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu sore itu, wacana pemberian gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Gusdur yang dinilai telah banyak berkontribusi pada negara.

“Kami akan usahakan agar Gusdur mendapat gelar pahlawan nasional dengan segala bentuk penilaian yang objektif,” kata Mahfud menjelaskan.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : www.Lisboa369.com

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Komisi III DPR Sambangi Rumah Tito Karnavian Siang Ini

Lisboa369.com - Komisi III DPR akan menyambangi kediaman calon kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian di Kompleks Polri, Ragunan, Jakarta Selatan siang ini. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari proses pemilihan kapolri.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kunjungan pada hari ini, Rabu (22/6/2016) dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

"Rabu jam 1 siang, kita agendakan kunjungan ke kediaman yang bersangkutan, sampai buka puasa di sana," ujar Bambang Soesatyo di DPR, Jakarta, Senin 20 Juni 2016.

Sementara itu, Tito Karnavian menyatakan sudah siap menerima kedatangan anggota Komisi III DPR di rumahnya.

"Sudah (siap). Besok (hari ini) kan Komisi III kunjungan ke rumah saya, di Jalan Ampera," kata Tito, usai perayaan Nuzulul Quran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 21 Juni 2016.

Tidak hanya itu, Tito juga siap menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR, pada Kamis 23 Juni 2016.

Ia telah menyiapkan visi dan misi, serta poin-poin krusial apa saja yang akan dikerjakan saat jadi kapolri nantinya.

"Persiapan sudah siap untuk visi-misi. Apa yang belum selesai, akan saya lanjutkan terutama masalah reformasi internal, lalu layanan publik lebih baik yang bisa diakses dengan IT, kemudian stabilitas kamtibnas," tegas Tito.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

PDIP Serang Ahok, Persoalkan Relawan & Parpol Pendukung

Lisboa369.com - Tiga partai politik resmi memberikan dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, pada 2017 mendatang. Ketiga parpol tersebut antara lain Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Sementara PDI Perjuangan sebagai pengusung Ahok di Pilgub 2012 hingga kini terus melakukan penjaringan untuk mengusung calon sendiri. Sekretaris DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menegaskan partainya tidak khawatir meski masa pendaftaran pasangan calon dari partai politik makin singkat yakni 19-21 September 2016.

Dia menyebut bisa saja PDIP mengumumkan bakal calon gubernur di detik-detik terakhir seperti saat mencalonkan Joko Widodo di Pilgub DKI 2012. Asalkan calon tersebut berasal dari internal partai sehingga tidak butuh banyak waktu untuk prosesnya.

"Kemungkinannya, kalau internal partai kan enggak perlu di fit dan proper test lagi. Kayak Pak Jokowi kan dulu Pilgub 2012 berasal internal partai," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (21/6).

Prasetio menegaskan meski PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, partainya tetap terbuka apabila ada partai lain yang mengajukan koalisi. Mengenai dukungan tiga parpol terhadap Ahok, ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, dukungan partai politik untuk Ahok dianggap resmi jika sudah ada surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai.

"Mendukung itu kalau sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani. Selama hanya mengatakan dukung mendukung tapi enggak ada bukti ya susah," kata Prasetio.

Menurut dia, apabila surat tersebut belum dikeluarkan oleh institusi partai, keabsahan dukungan untuk Ahok patut dipertanyakan. Karena itu, Ahok dan relawannya harus khawatir dan hati-hati.

"Ya mungkin kali ya, (kalau sudah ada surat resmi) itu baru namanya dukungan," ucapnya.

Selain mempersoalkan keabsahan parpol pendukung, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga menuding relawan pengumpul KTP untuk mendukung pencalonan Ahok menerima suap sebesar Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi teluk Jakarta. Tudingan itu dilontarkan anggota DPR fraksi PDIP, Junimart Girsang, saat rapat dengar pendapat dengan KPK terkait kasus RS Sumber Waras.

Menurut Junimart, aliran duit itu masuk ke TemanAhok melalui Cyrus Network dan asisten pribadi Ahok, Sunny Tanuwidjaya. Junimart pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuannya tersebut.

Menanggapi permintaan Junimart, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa penanganan kasus suap di balik pembahasan raperda reklamasi akan segera naik ke pengadilan. Soal uang Rp 30 miliar kepada Teman Ahok, Agus mengaku akan segera mengusutnya dengan berjanji akan mengeluarkan sprindik baru terkait masalah itu.

Ahok sendiri marah besar atas pernyataan Junimart relawannya, TemanAhok mendapat kucuran duit dari pengembang yang menggarap proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta. Sejauh ini, Ahok mengaku tidak mengetahui operasional atau pun aliran dana dari pendukungnya itu.

"Kalau ada tuduhan begitu dia periksa saja yang dituduh. Buktinya mana. Saya profesional saja," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai kota, Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga ada unsur politis di balik tudingan Junimart. Sebagai anggota DPR, politisi PDIP itu memiliki hak imunitas sehingga bisa berbicara seenaknya tanpa bisa digugat.

"Saya bilang pertama gini saya kan pernah anggota DPR. Enak banget coba dia mau ngomong apa saja dia punya hak imunitas enggak bisa dituntut enggak bisa digugat. Ini bisa main politik nih," jelas Ahok.

Tak hanya Ahok, salah satu pendiri teman Ahok, Singgih Widyastomo berani membuka semua sumber dan jumlah aliran dana yang diterima selama ini. Singgih heran ada fitnah semacam ini, apalagi saat detik terakhir pengumpulan sejuta KTP hampir rampung.

Kesal difitnah, Singgih menyatakan Teman Ahok juga siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal isu aliran dana yang dilontarkan politisi PDIP.

"Ada datanya dong pasti. Makanya kita bingung juga kok tiba-tiba ada fitnah ke kita. Tapi kita clear kok siap diselidiki. Pasti siap buka data keuangan teman Ahok," kata Singgih saat dihubungi, Kamis (16/6).

Selama ini, dana yang masuk atau dana yang terkumpul dari hasil penjualan merchandise Teman Ahok selalu dicatat dengan baik. Singgih mengklaim jalan yang ditempuh Teman Ahok untuk mengantarkan calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama maju independen, sudah benar dan taat aturan.

"Kami kaget sih dengan berita tersebut, tapi kami siap jika harus diselidiki KPK, kita oke dan enggak ada masalah. Kita yakin masih sekali di jalan yang benar, karena emang anggaran itu semua dari penjualan merchandise," tegasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Lisboa369.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kurtubi kembali menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah untuk menjadikan Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus melalui Undang-Undang Migas yang sedang dalam pembahasan DPR.

Menurut Kurtubi, perubahan SKK migas menjadi BUMN khusus tidak boleh terjadi karena dianggap tidak mendorong penguatan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan migas nasional.

“Itu tidak boleh terjadi, itu semakin terpisah-pisah kewenangannya dan tidak memperkuat kewenangan dalam kuasa energi nasional,” tegasnya di DPR Senayan Jakarta.

Bahkan sebaliknya dia mendorong PT Pertamina menjadi National Oil Company (NOC) yang memegang kuasa penuh pengelolaan migas Indonesia, dengan demikian secara otomatis akan membubarkan SKK Migas dan memberikan kewenangannya kepada Pertamina.

“Kalau NOC maka dia punya kekuatan untuk minjam uang guna membangun berbagai kilang, karena dia memiliki kuasa pertambangan di Indonesia, kalau kondisi seperti sekarang maka susah membangun kilang, seperti di Masela akhirnya yang mengelola Inpex,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM, Sudirman Said menginginkan SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang berada di bawah kementerian teknis.

“Kalau konsep pemerintah, SKK Migas ingin dijadikan BUMN Khusus, jelas ada komisaris, ada direksi. Kekhususannya adalah keberadaannya di bawah Kementerian teknis. Karena memang tidak bisa diukur dengan ukuran operasi pada umumnya,” kata Sudirman.

Dia menambahkan bahwa pihaknya dari Kementerian ESDM telah menyampaikan kepada DPR atas keinginan itu. Dia juga mengaku terus memantau perkembangan pembahasan di DPR.

“Kita sudah menyampaikan poin-poin subtansi pada DPR, oleh karenanya kita tunggu jadwal dari pembahasan ini dari DPR. Tentu kita akan terus memantau,” pungkasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Kritik Fadli Zon ke KPK soal Sumber Waras dinilai bodohi publik

Lisboa369.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon telah merendahkan dirinya sendiri ketika memberikan penilaian dan pendapat soal posisi audit BPK dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta yang sedang ditangani oleh KPK.

"Sangat disayangkan seorang pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan tentang kasus Sumber Waras yang tengah ditangani KPK tidak ditunjang data yang valid. Saya pikir, Fadli Zon sedang mendegradasikan dirinya sendiri," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (20/6) seperti dikutip Antara.

Menurut Ray, pernyataan Fadli Zon juga memperlihatkan degradasi kualitas dan kapasitas dirinya sebagai pimpinan lembaga negara. Ray mengaku tak memahami logika berpikir Fadli Zon ketika dia mengatakan, kasus RS Sumber Waras itu wewenang atau domain pengadilan dan bukannya KPK.

"KPK itu penuntut umum. Apa yang mau diadili di pengadilan kalau apa yang mau dituntut tidak ada. Tak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut," katanya.

Ray pun mengimbau Fadli Zon agar tidak mengeluarkan pernyataan karena nafsu politik semata. Menurut Ray, akan sangat elegan jika yang dilakukan Fadli Zon adalah mengevaluasi kenapa BPK melakukan audit seperti itu.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap dan penilaian Fadli Zon, seorang pimpinan DPR, dalam memberikan penilaian dan pendapat soal posisi LHP BPK dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras yang sedang ditangani oleh KPK.

"Pendapat Fadli Zon cenderung membodohi publik dan menunjukkan kurang pahamnya Fadli Zon tentang hukum acara pidana dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi," kata Petrus.

Menurut Petrus, pendapat Fadli Zon selain tidak argumentatif, juga menggambarkan watak seorang pimpinan lembaga negara yang tidak memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab KPK sebagai lembaga penyelidik, penyidik dan penuntut perkara Korupsi dan BPK sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebagai lembaga penyelidik dan penyidik, kata Petrus, KPK ketika melakukan tugas penyelidikan hanya mengacu kepada KUHAP, UU KPK dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain. Oleh karena itu, tambahnya terkait dengan hasil Audit BPK dalam pembelian lahan Sumber Waras yang sudah disampaikan kepada KPK, maka posisi LHP BPK itu bukanlah sebagai alat bukti penentu utama dalam menentukan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan dan bukan pula penentu utama menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Petrus menambahkan, apa yang dilontarkan Fadli Zon dalam twitternya berupa komentar berisi keinginannya untuk memperhadapkan KPK dan BPK, hal itu tidak lebih dari sikap emosional pribadi, emosi kelompok kepentingan yang sangat subjektif, yang mencoba memprovokasi BPK untuk secara berhadap-hadapan adu kekuatan, audit forensik bahkan sampai gelar perkara secara terbuka dengan KPK. "Ini namanya membungkus secara halus upaya mengintervensi tugas KPK, seolah-olah hendak mencari kebenaran," katanya.