slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label dpr ri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dpr ri. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 September 2016

Komisioner KPU 2017-2022 Diharapkan Mencukupi Keterwakilan Perempuan


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah, menyambut baik panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang masuk dalam Pansel KPU/Bawaslu disebutnya cukup kredibel dan kompeten untuk memilih komisioner KPU dan Bawaslu ke depan.

“Mereka selama ini cukup kritis, mudah-mudahan ketika memilih juga teliti dan selektif,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa (6/9).

Surat Keputusan Presiden (Keppres) Jokowi Nomor 98/P Tahun 2016 tertanggal 2 September beredar pada Senin (5/9) malam. Presiden menunjuk Pansel KPU/Bawaslu untuk nantinya memilih calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Dalam Keppres tersebut memutuskan Ketua merangkap Anggota Saldi Isra, Wakil Ketua merangkap Anggota Ramlan Surbakti, Sekretaris merangkap Anggota Soedarmo, dan masing-masing anggotanya adalah Widodo Ekatjahjana, Valina Singka Subekti, Hamdi Muluk, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Erwan Agus Purwanto, Harjono, Beti Alisjahbana dan Komarudin Hidayat.

Menurut Hetifah, tugas Pansel ke depan sangat berat. Mereka harus mampu memilih orang-orang yang siap membangun KPU menjadi lembaga yang bisa dipercaya publik. Apalagi tahun 2019 Pileg dan Pilpres akan dilakukan secara serentak. KPU dan Bawaslu butuh kemampuan manajemen dan kerjasama yang baik.

Meski demikian, politisi Golkar itu menyayangkan minimnya anggota Pansel dari kalangan perempuan. Dari nama-nama yang ada, tercatat hanya dua orang yang mewakili kaum perempuan. Padahal, untuk memgakomodir keterwakilan perempuan, seharusnya ada tiga orang perempuan.

Kondisi demikian dikhawatirkan pada hasil pemilihan nantinya. Ia berkaca pada satu-satunya komisioner KPU mewakili kaum perempuan saat ini, yakni Idha Budiati. Hetifah berharap minimnya keterwakilan perempuan sebagaimana Keppres Jokowi tidak berdampak pada minimnya keterpilihan kaum perempuan.

“Sekarang hanya satu dari tujuh. Minimal harus dua. Apalagi target keterwakilan perempuan di parlemen harus ditingkatkan. Salah satunya dengan manajemen pemilu yang lebih ramah perempuan,” demikian Hetifah.

Merujuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemerintah harus membentuk Pansel KPU/Bawaslu paling lambat enam bulan sebelum masa kerja komisioner KPU dan Bawaslu saat ini berakhir.




Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 09 Juli 2016

DPR: Jatuh Korban Tragedi Brexit Akibat Koordinasi Lemah



Lisboa369.com - Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menilai infrastruktur Tol Brebes sudah cukup memadai untuk dilalui pemudik Lebaran 2016. Hanya saja pemerintah lupa mempersiapkan gerbang keluar Tol Brebes atau belakangan akrab disebut sebagai Brexit, yang mengakibatkan kemacetan parah.

Kemacetan ini dinilainya sebagai bentuk lemahnya koordinasi antar instansi yang hanya fokus ke tol tapi melupakan pintu keluar tol. “Kalau belum siap kok dipaksain dibuka (penggunaannya), ini pelajaran sangat berharga bagi pemerintah pada arus balik,” ujar Nizar, kepada Aktual.com, Jumat (8/7).

Kemacetan parah selama puluhan jam di pintu keluar Brexit menunjukkan kepanikan luar biasa dari pemudik. Mereka yang berharap segera berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, tidak siap menghadapi kemacetan parah.

Akibatnya, pemudik alami dehidrasi, kepanasan dan kelelahan, mobil mogok karena kehabisan bahan bakar minyak, hingga kekurangan asupan makanan dan kepanikan akibat kemacetan puluhan jam. bahkan hingga akibatkan belasan nyawa pemudik melayang.

Nizar menyesalkan pernyataan salah satu pejabat yang menangani masalah transportasi. Dimana pejabat tersebut menyinggung ibadah puasa yang dilakukan pemudik bisa tahan tidak makan selama puluhan jam, namun tidak kuat saat menghadapi kemacetan.

“Tidak bisa menganalogikan puasa bisa kuat puluhan jam, puasa itu kewajiban, kemacetan itu kepanikan luar biasa,” ujar dia.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473


Rabu, 22 Juni 2016

DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus



Lisboa369.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kurtubi kembali menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah untuk menjadikan Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus melalui Undang-Undang Migas yang sedang dalam pembahasan DPR.

Menurut Kurtubi, perubahan SKK migas menjadi BUMN khusus tidak boleh terjadi karena dianggap tidak mendorong penguatan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan migas nasional.

“Itu tidak boleh terjadi, itu semakin terpisah-pisah kewenangannya dan tidak memperkuat kewenangan dalam kuasa energi nasional,” tegasnya di DPR Senayan Jakarta.

Bahkan sebaliknya dia mendorong PT Pertamina menjadi National Oil Company (NOC) yang memegang kuasa penuh pengelolaan migas Indonesia, dengan demikian secara otomatis akan membubarkan SKK Migas dan memberikan kewenangannya kepada Pertamina.

“Kalau NOC maka dia punya kekuatan untuk minjam uang guna membangun berbagai kilang, karena dia memiliki kuasa pertambangan di Indonesia, kalau kondisi seperti sekarang maka susah membangun kilang, seperti di Masela akhirnya yang mengelola Inpex,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM, Sudirman Said menginginkan SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang berada di bawah kementerian teknis.

“Kalau konsep pemerintah, SKK Migas ingin dijadikan BUMN Khusus, jelas ada komisaris, ada direksi. Kekhususannya adalah keberadaannya di bawah Kementerian teknis. Karena memang tidak bisa diukur dengan ukuran operasi pada umumnya,” kata Sudirman.

Dia menambahkan bahwa pihaknya dari Kementerian ESDM telah menyampaikan kepada DPR atas keinginan itu. Dia juga mengaku terus memantau perkembangan pembahasan di DPR.

“Kita sudah menyampaikan poin-poin subtansi pada DPR, oleh karenanya kita tunggu jadwal dari pembahasan ini dari DPR. Tentu kita akan terus memantau,” pungkasnya.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Rabu, 15 Juni 2016

DPR RI: Kasus Sumber Waras Belum Tamat



Lisboa369.com - Komisi III DPR RI berkeyakinan proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (YKSW) belum berhenti.
Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo sampaikan itu, meskipun Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan belum ditemukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pembelian lahan seluas 3,6 ha itu.
“Dalam terminologi hukum itu berarti proses penyelidikannya masih berjalan, bukan berarti berhenti penyelidikannya,” ujar dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.
Karenanya, komisi hukum tidak terkejut dengan pernyataan Agus tersebut dan meminta komisi antirasuah menuntaskan kasus transaksi antara Pemprov DKI dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp755 miliar ini.
Terlebih, lembaga yang pertama kali menemukan kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kerugian negara Rp191 miliar dalam audit investigasinya. “Dengan dasar itu, maka kita mendorong KPK melanjutkan penyelidikan ini sesuai dengan kerja-kerja BPK,” pinta Bamsoet.
Politikus Golkar itu pun menerangkan, bahwasanya selama ini temuan BPK selalu menguatkan temuan awal KPK. “Tidak pernah temuan BPK justru mementahkan dugaan awal KPK,” ujar dia.
Sekarang, ujar dia, tinggal KPK membuktikan tesisnya apakah benar tidak ada perbuatan melawan hukum di proses jual-beli Sumber Waras.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473