slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label kpk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kpk. Tampilkan semua postingan

Selasa, 21 Februari 2017

Santainya Jokowi dituding 'beking' Ahok hingga digugat ke PTUN



Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Polemik kembalinya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta pascacuti kampanye Pilkada terus bergulir. Sebab, kembalinya Ahok menjadi gubernur dinilai melanggar Pasal 83 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena belum rampung kasus penodaan agama hingga menyeretnya menjadi terdakwa.

Kritik keras datang dari sejumlah fraksi di DPR dan DPRD. Bahkan, empat fraksi di DPR mengajukan hak angket yang disebut 'Ahok Gate' guna mendesak pemerintah pusat mencopot sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai gubernur usai tersandung masalah hukum. 

Empat fraksi itu adalah PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sementara itu, empat fraksi DPRD DKI menolak rapat di Balai Kota sebagai bentuk kembalinya Ahok sebagai gubernur.

Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur.

Jokowi digugat ke PTUN oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Tuntutan agar Ahok dicopot sebagai gubernur juga dilakukan massa dari gabungan ormas dengan beraksi di gedung DPR.

Sejumlah perwakilan ormas kemarin bahkan mengunjungi DPR agar membantu menyampaikan tuntutan aksi 212 kepada Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respons dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan kepala negara menghormati hukum Tanah Air. Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas putusan pemerintah.

"Kalau enggak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagai pihak yang memiliki wewenang hal itu menyatakan belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).

Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.

"Prinsipnya, pendapat/penjelasan apapun dari MA, pasti Kemendagri menghormatinya. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Itu saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat/pernyataan MA, jadi tidak perlu menjadi polemik," ujar dia.




Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Rabu, 15 Februari 2017

Pengunggah Video Munarman Ditetapkan Sebagai Tersangka


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Polda Bali menetapkan Hazan Achmad sebagai tersangka terkait kasus yang menyeret juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman. Tersangka diketahui mengunggah pernyataan Munarman ke situs berbagi video Youtube.
Rekaman itu yang dikemudian dilaporkan oleh Zet Hasan mewakili Elemen Masyarakat Bali sebagai tindakan fitnah terhadap pecalang.
“Ya benar ada satu tersangka lagi yang sudah kita tetapkan. Tersangka ini yang menyebarkan rekaman video Munarman ke Youtube,” jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Kennedy, di Bali, Selasa (14/2).‎
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Hazan ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 11 Februari lalu.‎ Hazan merupakan anggota organisasi FPI, ia bertugas mengakses seluruh kegiatan FPI ke media sosial.‎
Ditetapkannya Hazan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang salah satunya adalah Munarman. Meski begitu, Munarman menyatakan tidak menugaskan Hazan mengunggah videonya yang belakangan menyeretnya menjadi tersangka.
‎Kennedy memastikan akan menelusuri izin dari para petinggi FPI soal tindakan Hazan menunggah pernyataan Munarman ke Youtube.
“Soal kebenaran apakah ada izin dari pihak petinggi FPI untuk menyebarluaskan di medsos, itu akan kita periksa nanti terhadap HA. Kebenarannya kita lihat nanti,”ungkapnya.
Untuk itu ia mengaku telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua DPP FPI. Sayang, surat panggilan pertama tak diindahkan.
“Ketua FPI kita lakukan pemanggilan kedua. Minggu depan kita jadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya (Ketua FPI dan Hazan),” paparnya.
(Bobby Andalan)
(Soemitro)

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Jumat, 10 Februari 2017

Polda Metro Beri Pengamanan Khusus TPS Paslon Cagub-Cawagub DKI


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi lokasi pencoblosan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, 15 Februari 2017, akan dilakukan pengamanan khusus.
Salah satunya TPS cagub nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
“Ada pengamanan khusus (TPS Ahok), tentu kita amankan ekstra karena keselamatan beliau, harus terjamin keselamatannya,” kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/2).
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.  
Pengamanan khusus juga berlaku di TPS yang menjadi tempat mencoblosnya paslon lainnya yaitu paslon nomor urut 1, Agus Harimurti Yodhoyono-Sylviana Murni dan paslon nomor 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.
“Nomor urut 1, 2, 3. Semua sama,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat jebolan Akpol 84′ itu.
Tidak hanya itu, TPS yang menjadi lokasi mencoblosnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni di Gambir, Jakarta Pusat juga mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian.
“Ya semuanya (termasuk lokasi TPS Jokowi di Gambir),” tambah Iriawan.
(Fadlan Syam Butho)
(Soemitro)

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Jumat, 03 Februari 2017

NasDem Galang Kekuatan Tolak Ide Demokrat Soal Hak Angket Penyadapan


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)Jhonny G Plate mengatakan partainya srcara tegas menolak usulan Partai Demokrat menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Jhonny mengau akan menggalang dukungan dengan mengajak fraksi partai lain menolak usulan Demokrat.
"NasDem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut," kata Jhonny saat dihubungi, Jumat (3/2).
Jhonny melihat, DPR seharusnya tidak terjebak dalam permainan dan manuver politik kelompok tertentu. Sebaiknya DPR berkonsentrasi menyelesaikan tugas politik yang masih sangat banyak.
"Lembaga DPR RI jangan terkontaminasi dan tidak boleh terjebak political game dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengadilan yang sedang berjalan."
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA. 
Usulan hak angket ini dianggap sangat prematur dan tanpa dasar. Lagipula, penyadapan terhadap SBY baru sebatas dugaan dan interpretasi. Usulan tersebut dianggap akan mempengaruhi proses pengadilan kasus penistaan agama yang tengah dijalani Ahok dan mengganggu stabilitas politik.
"Inisiatif usulan hak angket terkait penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tidak ada basis. Proses pengadilan yang sedang berjalan jangan diintervensi melalui usulan hak angket ini. Proses dan jalannya pengadilan justru harus diawasi agar berlangsung secara fair, jujur dan adil," tegasnya.
Proses penggunaan hak angket sangat berliku dan harus mengikuti prosedur dalam UU MD3. Menurutnya persoalan ini tidak layak menjadi materi hak angket karena masih bersifat dugaan atas kemungkinan penyadapan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan percakapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Rencana ini terkait tudingan kubu terdakwa Basuki T Purnama soal permintaan permintaan SBY untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai bukti rekaman yang dikantongi kubu Ahok didapat melalui penyadapan ilegal. Penyadapan ini, kata dia, menimbulkan sikap saling curiga dan mengganggu keharmonisan di masyarakat.
"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," kata Benny
Demi merealisasikan niatnya, Demokrat tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah fraksi partai di DPR. Pihaknya berniat mencari dukungan minimal 25 anggota DPR lintas fraksi yang setuju menggunakan hak angket.
"Iya, makanya kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," ucapnya.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369WhatsApp : +66924855473

Rabu, 01 Februari 2017

Ancaman Kepada KH Ma’ruf Amin, PKB: Warga NU Menjadi Sangat Marah


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Ancaman terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang akan melaporkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin karena dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan membuat warga Nahdlatul Ulama murka.

Sikap Gubernur nonaktif DKI Jakart yang sangat arogan dan kasar tersebut dinilai menjadi sebuah blunder. “Sikap keras Ahok yang kasar, arogan dan ngancam-ngancam Kiai Maruf saat persidangan menjadi sikap yang sangat blunder.

Ahok kali ini membuat warga NU menjadi sangat marah,” ujar Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan saat dihubungi, Rabu (1/2).

Menurut dia, Ahok tidak paham dan sadar betapa dihormatinya Ma’ruf Amin oleh warga NU, yang telah dianggap sebagai pimpinan tertinggi di PBNU saat ini. NU sejatinya sejak awal merupakan pelindung segenap komunitas, dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan bangsa ini agar selalu teduh serta damai.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

“Ini menjadi hadiah yang sangat menyedihkan dari seorang Ahok kepada NU di hari ulang tahunnya yang ke-91. Apa Ahok tidak sadar kalau NU dalam beberapa bulan ini pontang-panting dan pasang badan dalam menenangkan situasi yang panas akibat ulah dan ucapannya?”

Sebelumnya, pada persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (31/1), Ahok merasa keberatan atas pertemuan Ma’ruf dengan pasangan calon gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni pada 7 Oktober.

Menurut dia, Ma’ruf yang kemarin menjadi saksi persidangan, menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene ayah dari Agus.

Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telefon dari SBY kepada Ma’ruf agar bertemu dengan Agus-Sylviana.

Karena Ma’ruf membantah adanya telefon itu, Ahok mengatakan akan memproses secara hukum ketua MUI tersebut. Lantas, Ahok juga mengatakan bahwa Ma’ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak objektif.

Laporan: Fadlan Syiam Butho
(Wisnu)

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Jumat, 27 Januari 2017

KPK Didesak Tuntaskan Kasus Suap ke Semua Pihak


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mendesak KPK membongkar hingga tuntas dugaan suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.
Diyakini Asep, jika yang bersangkutan terbukti menerima suap, maka tidak mungkin hanya dilakukan sendiri untuk memenuhi keingingan dari para penyuap.
“Kasus ini harus diungkap tuntas (KPK), karena logikanya tidak mungkin penyuap hanya melakukannya pada Patrialis sendiri saja. Sebab, seorang Patrialis tentunya bukan superman yang sanggup melakukan itu sendirian,” kata Asep saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (27/1).
“Jadi harus benar-benar dituntaskan, agar kasus ini tidak terulang lagi dan agar mafia hukum dan mafia-mafia lainnya juga dapat dihukum dan tidak muncul lagi,” tambah dia.
Pembongkaran kasus secara tuntas, yang melibatkan hakim MK bukanlah baru kali pertama terjadi, yakni kasus Ketua Hakim MK Akil Mochtar yang terseret kasus suap sengketa Pilkada.
“Kan sudah ada preseden sebelumnya, ketua MK ditangkap karena kasus korupsi. Saya khawatir kalau tidak dituntaskan maka akan muncul kasus lainnnya di kemudian hari,” ujar dia.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Oleh karena itu, Asep meminta agar KPK mengembangkan kasus ini ke pihak pemerintah terutama dari pihak Kementerian Pertanian dan juga DPR utamanya komisi IV.
Sebab, para penyuap diyakininnya juga melakukan hal yang sama kepada pemerintah dan DPR untuk meloloskan pasal dalam UU yang digugat, yang sebelumnya sudah dibatalkan MK dalam UU yang lama.
“Para penyuap ini nampaknya ingin agar MK dalam putusannya menolak gugatan dari pihak penggugat. Penyuap ini berkepentingan agar pasal tersebut tetap ada dan mereka bisa mendapatkan keuntungan,” papar dia.
“Logikanya karena sebelumnya dalam proses pembahasan sampai pengesahannya oleh pemerintah dan DPR mereka tidak mungkin tidak menyuap karena lolosnya pasal yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MK. Kan aneh pasal yang sudah dibatalkan kemudian muncul kembali kalau tidak ada apa-apanya,” pungkas dia.
Laporan: Novrizal
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Minggu, 18 September 2016

Ketua DPD RI Pindah Kantor ke Rutan Guntur


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Ketua DPD RI Irman Gusman akhirnya keluar dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah ditetapkan tersangka kasus suap rekomendasi kuota impor gula, Sabtu (17/9) malam.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Irman keluar sudah mengenakan rompi tahanan lembaga antirasuah yang berwarna oranye sekitar pukul 23.45 WIB.

Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Senator asal Sumatera Barat ini ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media yang setia menunggunya sejak pagi tadi.

Bekas Capres konvensi Partai Demokrat ini hanya mengangkat dua telapak tangan setinggi dada sembari berjalan menerobos kerumuman wartawan.

Irman sempat tertahan di pelataran gedung KPK sebelum masuk ke mobil tahanan yang terparkir untuk menjemputnya.

Setelah itu Irman akhirnya dibawa menggunakan mobil menuju Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Sedangkan dua penyuap Irman yakni Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi sudah lebih dulu dijebloskan ke tahanan. Keduanya ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur cabang KPK.

Sebelum Irman keluar gedung, terlihat seorang perempuan yang diduga istrinya, datang ke KPK. Ia menutupi wajahnya dengan jaket sambil dikawal koleganya.

Tak lama berada di dalam KPK, ia pun keluar. Selang beberapa menit kemudian, barulah Irman keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Kamis, 01 September 2016

Kinerja KPK Dibawah Kepimpinan Agus Rahardjo


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait status Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam.

Sudah hampir dua pekan Nur Alam menyandang status tersangka dugaan korupsi pemberian izin pertambangan. Namun demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum menanggalkan jabatannya.

"Nanti kita beri tahu menteri dalam negeri bahwa kita akan panggil (periksa Nur Alam)," ujar Agus kepada wartawan, Kamis (1/9/2016).

Terkait kasus Nur Alam, lanjut Agus, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebelumnya KPK mengakui, ada benang merah antara kasus yang kini ditangani KPK dengan kasus dugaan pencucian uang yang ditangani Kejagung pada Tahun 2012.

Saat itu, Kejagung menyelidiki dugaan pencucian uang berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari temuan PPATK, Nur Alam diindikasikan menjadi satu dari 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut‎.

Dari hasil penyelidikan Kejagung, ditemukan fakta Nur Alam menerima sejumlah aliran uang dalam jumlah fantastis. Jumlah uang di rekening‎ Nur Alam mencapai USD4,5 juta. Uang itu diduga ditransfer dari pengusaha tambang asal Taiwan untuk mengamankan konsensi tambangnya di wilayah Sultra.

Nur Alam menerima USD4,5 juta dari empat kali transfer dalam bentuk polis asuransi bank di Hongkong. Namun demikian, Kejagung telah menghentikan penyelidikan dugaan pencucian uang Nur Alam tanpa alasan jelas.

‎KPK resmi menetapkan Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan surat keputusan terkait izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). D‎iduga, Gubernur Sultra 2008-2013 dan 2013-2018 itu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.

Nur Alam selaku Gubernur Sultra mengeluarkan tiga SK kepada PT AHB. Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

PT AHB diketahui merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.‎‎ Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT Inco.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHP.

                          Suap Raperda Reklamasi, Presdir PT APL Hadapi Vonis Siang Ini


LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan asisten pribadinya Trinanda Prihantoro akan mendengar vonis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Rencananya, sidang dengan agenda pembacaan vonis bagi Ariesman dan Trinanda akan digelar pukul 14.00 WIB, Kamis (1/9/2016). Ariesman didakwa menyuap Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebesar Rp2 miliar untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sementara itu, Trinanda didakwa berperan sebagai penghubung antara Ariesman dan Sanusi dalam pemberian suap tersebut. Ariesman dan Trinanda didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 KUHP.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut Ariesman dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta. Sementara Trinanda dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Ariesman dituntut hukuman yang lebih berat karena JPU menilai Ariesman sebagai aktor intelektual di balik pemberian suap kepada Sanusi.

                                         KPK Tetapkan Rohadi Sebagai Tersangka TPPU


LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU AGEN KHUSUS IONCASINO UNTUK LIVE GAME CASINO ONLINE, JUGA AGEN TERPERCAYA MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah menemukan bukti cukup untuk tetapkah R sebagai tersangka TPPU," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugaraha ketika dikonfirmasi, Kamis (301/9/2016).

Menurut Priharsa, Rohadi diduga telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, dan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil korupsi.

"Tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan," kata Priharsa.

Atas perbuatannya, Rohadi diganjar dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rohadi sebagai tersangka suap penanganan perkara pidana asusila yang menyeret nama pedangdut Saipul Jamil. Rohadi tertangkap tangan melakukan transaksi suap pada Juni 2016.

Bersama Rohadi, KPK juga menangkap kuasa hukum Saipul Jamil bernama Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji, serta Samsul Hidayatullah selaku kakak Saipul Jamil.

Dari tangan Rohadi KPK menyita Rp250 juta. Diduga uang tersebut diberikan Bertha kepada Rohadi untuk mengatur besaran vonis kasus pidana asusila dengan terdakwa Saipul Jamil.

Belakangan, KPK juga mulai mengembangkan penyidikan kasus ini ke arah lain. Salah satunya dengan memeriksa Anggota DPR Sareh Wiyono yang disebut-sebut berkaitan dengan sengketa Partai Golkar.




Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473