Gerindra sebut safari Jokowi ke parpol bisa hindari impeachment

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan safari ke partai-partai politik. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan Jokowi tidak mengecilkan peran partai dalam menciptakan stabilitas nasional.

"Tentu saja saya sangat mengapresiasi langkah safari Pak Joko Widodo ke Parpol ini menunjukan bahwa Pak Joko Widodo tidak mengecilkan peran parpol dalam ikut serta menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/11).

Arief menduga langkah Jokowi melakukan konsolidasi dengan parpol berkaitan dengan posisinya dalam perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat calon petahana Basuki T Purnama ( Ahok).

"Langkah politik Pak Joko Widodo dengan melakukan konsolidasi dengan parpol yang pasti meminta parpol dan elite parpol tentang posisi Joko Widodo dalam hal kasus Ahok," jelasnya.

Tujuannya, kata Arief, meminta elite-elite parpol untuk membantu menenangkan suasana politik yang tengah panas karena kasus Ahok.

"Serta meminta elite parpol dan parpol untuk menenangkan suasana politik yang sedang menghangat dan mengarah pada sebuah bencana politik nasional yang bisa mengganggu stabilitas nasional," tegas dia.

Meski begitu, Arief menyebut, keputusan Jokowi untuk mengunjungi partai politik sudah tepat. Sebab, safari itu bisa mengubah anggapan pemerintah Jokowi gagal menjaga stabilitas nasional hingga berujung pada penggulingan kekuasaan atau impeachment.

"Karena lebih penting Pak Joko Widodo safari ke Parpol yang secara konstitusi bisa membuat sebuah peristiwa politik secara konstitusional jika terjadi bencana politik nasional akibat kasus Ahok untuk mengimpeach Pak Joko Widodo dari kursi Presiden karena dianggap gagal menciptakan stabilitas nasional," klaim Arief.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Selain itu, Arief menilai, tujuan safari Jokowi yakni ingin agar hubungan kerjasama antara legislatif dan eksekutif terjalin dengan baik serta saling mendukung. Namun, dia berharap agar safari tersebut tidak menghilangkan sikap kritis parpol kepada pemerintah.

"Sebab antara legislatif dan eksekutif itu harus terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung untuk kepentingan kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Tetapi safari politik Joko Widodo pada parpol setelah itu jangan menghilangkan sikap kritis pada pemerintah Joko Widodo," tandasnya.

Sebelum berkunjung ke partai, Jokowi telah melakukan safari ke lembaga TNI-Polri. Sejumlah pihak menilai Jokowi tengah berupaya menjaga posisinya agar tidak dimakzulkan terkait kasus Ahok.

Arief menilai TNI-Polri tidak bisa menghalangi partai-partai seandainya berniat melengserkan Jokowi. TNI-Polri, lanjutnya, bekerja atas perintah konstitusi dan UU bukan karena Presiden.

"Dan TNI - Polri sekalipun dibawah kekuasaan pak Joko Widodo tidak serta merta bisa menghalangi parpol melalui parlemen untuk melengserkan pak Joko Widodo," ujarnya.

"Karena TNI - Polri itu tunduk dan patuh pada konstitusi negara dan NKRI bukan pada Presiden jika Presiden dirasa tidak mampu menciptakan stabilitas nasional atau Presiden melakukan tindakan inkonstitusional dan desakan masyarakat yang besar untuk meminta Joko Widodo turun," tambah Arief.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Mahfudz Siddiq : Presiden Tak Bisa Kerahkan TNI Demi Seorang Ahok

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidik menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya isu yang menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan digerakkan oleh presiden untuk berhadap-hadapan dengan rakyat.

Hal itu dikatakannya menanggapi persepsi yang berkembang terkait safari Presiden Jokowi ke lembaga pertahanan dan keamanan pasca aksi bela Islam 411. Dan untuk menghadapi aksi lanjutan pada 25 November.

Menurut mantan Ketua Komisi I DPR ini, TNI berasal dari rakyat dan merupakan garda terdepan dalam pengamanan negara. Serta menjadi alat negara dalam situasi yang mengancam NKRI. Secara otomatis TNI tidak peduli siapapun jika memang ada yang mengancam NKRI. TNI, kata Mahfudz, akan bergerak cepat untuk mengamankan.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

“Doktrin yang tertanam dalam setiap prajurit TNI itu, NKRI harga mati. Dia menjadi garda terdepan dalam mempertahankan negara. Pemerintahan hanyalah bagian dari sebuah negara,” ujar Mahfudz di Jakarta, Minggu (13/11).

“Loyalitas TNI dalam konteksnya kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI adalah selama tidak membahayakan negara. Jadi rakyat tidak perlu khawatir jika ada pihak yang seolah-olah dapat memanfaatkan TNI,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anggota komisi IV DPR ini mengaku banyak mendengar pertanyaan masyarakat akan sikap langkah presiden yang membingungkan.

Dalam pernyataannya di hadapan para ulama dan tokoh ormas Islam, presiden selalu mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum terhadap pelaku dugaan penista agama, yakni Ahok. Tapi disatu sisi, banyak tindakannya yang bisa ditafsirkan sedang unjuk kekuatan. Seperti menyambangi Brimob, marinir, Kopassus dan lain-lain yang justru terlihat seperti ingin “menakut-nakuti” rakyat. Belum lagi beberapa aktivis mahasiswa dan tokoh politik yang mulai disasar oleh aparat keamanan.

“Ini tindakan politik yang aneh dan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Masyarakat akan menilai pernyataan presiden tidak akan melindungi Ahok tidak tulus, karena dibarengi dengan isyarat unjuk kekuatan,” katanya.

“TNI dengan semua unsurnya dalam UU sebagai alat pertahanan negara. Jadi, tidak mungkin seorang presiden sekalipun boleh menggerakkan TNI untuk berhadapan dengan rakyat demi membela seorang Ahok. Ahok bukan negara. Bahkan presiden pun secara personal juga bukan negara,” tegas mahfudz.

Dia pun heran dengan sikap presiden Jokowi dalam menanggapi kasus penghinaan terhadap kitab suci Al Quran tersebut. Sebab, yang dipahami masyarakat adalah Ahok sebagai pemilik masalah, namun justru Jokowi yang terlihat sibuk.

”Masyarakat yang cerdas akhirnya menduga-duga ada kaitan apa Ahok dengan presiden Jokowi. Maka muncul lah dugaan kalau Ahok diproses hukum yang ketiban pulung,” jelas Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, berbagai langkah presiden Jokowi itu pun malah semakin memperlihatkan bahwa ada gejala yang tidak beres di pemerintahan. “Ini tanda-tanda abuse of power. Yaitu ketika presiden menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mengamankan satu perkara yang bukan agenda nasional dan bukan untuk kemaslahatan negara,” pungkasnya.

Ia pun mengingatkan, bahwa Presiden memang lah Panglima tertinggi tetapi loyalitas TNI hanya kepada Negara. “Jika presiden tidak diingatkan maka sangat mungkin yang akan marah bukan saja kalangan ummat Islam, tapi akan melebar ke kalangan aktivis pro-demokrasi.” Tandas Mahfudz.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Fadli Zon Soal Aktor Demo Ahok: Sebut Namanya, Tunjuk Hidungnya!

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut aktor politik kerusuhan demonstrasi 4 November berada di arena aksi menimbulkan kegaduhan. Fadli menantang pemerintah untuk segera membuka dalang yang dimaksud.

"Pernyataan ini malah menimbulkan kekisruhan. Pernyataan Menko Polhukam juga menimbulkan kekisruhan. Harusnya ditunjuk siapa yang dimaksud, sebut namanya, tunjuk hidungnya, mau diapakan? Jangan menimbulkan pernyataan yang enggak ada isinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamananan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, aktor politik itu tidak perlu dispekulasi. Sebab, kata dia, aktor politik demo 4 November 2016 sudah terlihat jelas saat aksi berlangsung pada Jumat lalu.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

"Ya enggak usah ditanya (siapa aktor politik yang dimaksud). Itu dilihatkan, anda lihat bahwa ada tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi. Itu kan muncul," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11).

Wiranto menuturkan, aksi unjuk rasa yang berujung ricuh itu seharusnya tidak terjadi jika masyarakat percaya kepada pemerintah. Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk memproses hukum perkara dugaan penistaan agama Islam secara tegas dan cepat.

Selain instruksi mengusut secara tegas, Jokowi juga sudah memastikan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan.

"Pemerintah tidak akan intervensi, tidak campur tangan. Berarti proses hukum itu adil, sesuai dengan proporsi hukum yang berlaku. Pas Jaminan itu muncul, kita harapkan masyarakat tenang dan menunggu dari proses hasil itu," jelas Wiranto.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Dua Kali Ahok Skak Fadli Zon Soal Kunjungan Ke AS

Lisboa369.com - Bukan rahasia lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon cukup sering melakukan perang terbuka melalui media massa. Saling kritik dan sindiran dilontarkan baik oleh Ahok maupun Fadli Zon.

Tengok saja saat Fadli Zon mengkritik habis soal keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut-sebut merugikan keuangan Pemprov DKI. Bahkan saat Ahok menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fadli Zon berdoa agar Ahok keluar dengan menggunakan rompi oranye alias tahanan KPK. Ahok juga tak mau kalah, dia balik menyerang ketika Fadli Zon mendatangani RS Sumber Waras.

Tidak hanya itu, Fadli Zon juga cukup rajin menyerang Ahok dengan isu politik seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Fadli menyindir Ahok yang notabene bisa menjadi pemimpin DKI Jakarta berkat dukungan Partai Gerindra di Pilgub 2012, kini justru maju melalui jalur independen.

Terbaru, Ahok menyerang Fadli Zon dengan menyindir terbongkarnya permintaan kepada KJRI New York untuk memfasilitasi Shafa Sabila Fadli, anak Fadli Zon, selama berada di Amerika Serikat. Sindiran ini sekaligus serangan balik kepada DPR yang berencana membentuk panitia khusus kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok.

"Kenapa enggak bikin pansus ke New York gitu bilang," singkat Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (28/6).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah mengirimkan surat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Dia menegaskan tak meminta agar putrinya bernama Shafa Sabila Fadli diberikan fasilitas selama mengikuti kegiatan summer camp Stage Manor di Loch Sheldrake, Amerika Serikat.

"Tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara, baik secara pribadi maupun institusi kepada pihak KJRI New York untuk anak saya Shafa Sabila selama kegiatannya di New York," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/6).

Dia berdalih hanya meminta staf sekretariatnya memberitahukan ke pihak KJRI New York tentang kegiatan anaknya di kota itu. Agenda tersebut berlangsung dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016.


Serangan Ahok ke Fadli Zon yang berhubungan dengan Amerika Serikat bukan kali ini saja. Belum lepas dari ingatan kita saat Fadli Zon dan Setya Novanto berkunjung ke Amerika Serikat dan mendatangi kampanye calon presiden AS Donald Trump. Saat itu Fadli Zon dan Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghadiri kampanye di negara lain.

Ahok menyindir Fadli yang tertangkap kamera berdiri di belakang Donald Trump. Fadli juga sempat berdiri di barisan depan.

"Terus bilangin lain kali kalau foto di belakang Donald Trump enggak usah cengar-cengir begitu bilang, malu-maluin tuh mukanya tuh," kata Ahok beberapa waktu lalu.

MKD hanya menjatuhkan sanksi ringan atas aksi Setya Novanto dan Fadli Zon saat itu. Alasannya, tidak ada pelanggaran hukum.

"Masuknya pelanggaran kepatutan atau etika. Hasilnya kita lakukan rapat internal MKD memutuskan untuk menyampaikan pada pimpinan DPR, supaya berhati-hati di dalam menjalankan tugas. Kami sampaikan kepada pimpinan DPR memang mereka menjalankan tugas, tapi dalam menjalankan tugas harus berhati-hati. Agar pimpinan DPR ke depan berhati-hati. Ke depan itu tentu menjadi pembelajaran," kata Surahman.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Kritik Fadli Zon ke KPK soal Sumber Waras dinilai bodohi publik

Lisboa369.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon telah merendahkan dirinya sendiri ketika memberikan penilaian dan pendapat soal posisi audit BPK dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta yang sedang ditangani oleh KPK.

"Sangat disayangkan seorang pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan tentang kasus Sumber Waras yang tengah ditangani KPK tidak ditunjang data yang valid. Saya pikir, Fadli Zon sedang mendegradasikan dirinya sendiri," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (20/6) seperti dikutip Antara.

Menurut Ray, pernyataan Fadli Zon juga memperlihatkan degradasi kualitas dan kapasitas dirinya sebagai pimpinan lembaga negara. Ray mengaku tak memahami logika berpikir Fadli Zon ketika dia mengatakan, kasus RS Sumber Waras itu wewenang atau domain pengadilan dan bukannya KPK.

"KPK itu penuntut umum. Apa yang mau diadili di pengadilan kalau apa yang mau dituntut tidak ada. Tak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut," katanya.

Ray pun mengimbau Fadli Zon agar tidak mengeluarkan pernyataan karena nafsu politik semata. Menurut Ray, akan sangat elegan jika yang dilakukan Fadli Zon adalah mengevaluasi kenapa BPK melakukan audit seperti itu.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap dan penilaian Fadli Zon, seorang pimpinan DPR, dalam memberikan penilaian dan pendapat soal posisi LHP BPK dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras yang sedang ditangani oleh KPK.

"Pendapat Fadli Zon cenderung membodohi publik dan menunjukkan kurang pahamnya Fadli Zon tentang hukum acara pidana dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi," kata Petrus.

Menurut Petrus, pendapat Fadli Zon selain tidak argumentatif, juga menggambarkan watak seorang pimpinan lembaga negara yang tidak memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab KPK sebagai lembaga penyelidik, penyidik dan penuntut perkara Korupsi dan BPK sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebagai lembaga penyelidik dan penyidik, kata Petrus, KPK ketika melakukan tugas penyelidikan hanya mengacu kepada KUHAP, UU KPK dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain. Oleh karena itu, tambahnya terkait dengan hasil Audit BPK dalam pembelian lahan Sumber Waras yang sudah disampaikan kepada KPK, maka posisi LHP BPK itu bukanlah sebagai alat bukti penentu utama dalam menentukan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan dan bukan pula penentu utama menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Petrus menambahkan, apa yang dilontarkan Fadli Zon dalam twitternya berupa komentar berisi keinginannya untuk memperhadapkan KPK dan BPK, hal itu tidak lebih dari sikap emosional pribadi, emosi kelompok kepentingan yang sangat subjektif, yang mencoba memprovokasi BPK untuk secara berhadap-hadapan adu kekuatan, audit forensik bahkan sampai gelar perkara secara terbuka dengan KPK. "Ini namanya membungkus secara halus upaya mengintervensi tugas KPK, seolah-olah hendak mencari kebenaran," katanya.