Kesangkut Di KPK, Jaksa Agung Samakan Posisi Jusuf Kalla Dengan Kajati DKI Jakarta

Lisboa369.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak perlu memberhentikan sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang meski namanya disebut dalam persidangan Pengadilan Tipikor perkara dugaan suap PT Brantas Abipraya.

“Tidak perlu (diberhentikan sementara) dari hasil pemeriksaan dia tidak bersalah,” katanya di Jakarta.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit KPK jika memerlukan keterangan Kajati DKI serta Aspidsus-nya Tomo Sitepu, termasuk dalam persidangan.

“Ya harus datang (jadi saksi), Pak Wapres saja bisa jadi saksi. Apa bedanya semua orang. Ya untuk persidangan. Ya kita tunggulah,” katanya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang terhitung ‘ganjil’ karena dalam perkara itu hanya menyidangkan pihak yang diduga memberikan suap sedangkan ‘penerima’-nya tidak ada.

Perkara dugaan korupsi BUMN itu, awalnya ditangani oleh Kejati DKI Jakarta namun dihentikan dengan pertimbangan tidak ada bukti dugaan korupsinya.

Namun KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) senilai Rp2,5 miliar yang ditujukan untuk menghentikan perkara tersebut.

KPK pun menangkap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno.

Dalam dakwaan Marudut selaku Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra juga disebutkan bahwa dia menyuap dua pejabat di Kejati DKI Jakarta senilai Rp 2,5 Miliar.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Lisboa369.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kurtubi kembali menegaskan penolakannya atas rencana pemerintah untuk menjadikan Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus melalui Undang-Undang Migas yang sedang dalam pembahasan DPR.

Menurut Kurtubi, perubahan SKK migas menjadi BUMN khusus tidak boleh terjadi karena dianggap tidak mendorong penguatan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan migas nasional.

“Itu tidak boleh terjadi, itu semakin terpisah-pisah kewenangannya dan tidak memperkuat kewenangan dalam kuasa energi nasional,” tegasnya di DPR Senayan Jakarta.

Bahkan sebaliknya dia mendorong PT Pertamina menjadi National Oil Company (NOC) yang memegang kuasa penuh pengelolaan migas Indonesia, dengan demikian secara otomatis akan membubarkan SKK Migas dan memberikan kewenangannya kepada Pertamina.

“Kalau NOC maka dia punya kekuatan untuk minjam uang guna membangun berbagai kilang, karena dia memiliki kuasa pertambangan di Indonesia, kalau kondisi seperti sekarang maka susah membangun kilang, seperti di Masela akhirnya yang mengelola Inpex,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM, Sudirman Said menginginkan SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang berada di bawah kementerian teknis.

“Kalau konsep pemerintah, SKK Migas ingin dijadikan BUMN Khusus, jelas ada komisaris, ada direksi. Kekhususannya adalah keberadaannya di bawah Kementerian teknis. Karena memang tidak bisa diukur dengan ukuran operasi pada umumnya,” kata Sudirman.

Dia menambahkan bahwa pihaknya dari Kementerian ESDM telah menyampaikan kepada DPR atas keinginan itu. Dia juga mengaku terus memantau perkembangan pembahasan di DPR.

“Kita sudah menyampaikan poin-poin subtansi pada DPR, oleh karenanya kita tunggu jadwal dari pembahasan ini dari DPR. Tentu kita akan terus memantau,” pungkasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Konsep Menteri Rini Terkait Holding BUMN Menyimpang dari Tujuan Kementerian

Lisboa369.com - Konsep holding yang ditawarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dirasa semakin membuat tata kelola BUMN semakin serampangan dan menyimpang dari semangat awal mula pembentukannya Kementerian tersebut.

Ketua Dewan Pakar KAHMI Nasional, Laode Masihu Kamaluddin yang juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam membidani hingga lahirnya Kementerian BUMN menceritakan, bahwa memang pembentukan Kementerian itu bertujuan mendorong holding, tapi holding yang dimaksud bukan ‘holding sempit’ seperti apa yang dipikirkan oleh Menteri Rini.

“Holding adalah memang cita-cita dibemtuknya Kementerian BUMN, BUMN yang ada semestinya didorong untuk mandiri kemudian menjadi pengerak perekinonian Indonseia dalam rangka membangun peradaban bangsa. Tapi kini tidak ada design road map untuk itu, pandangan holding Menteri BUMN terlalu sempit,” Katanya di KAHMI Center Jakarta.

Dia mengamati holding energi melalui penggabungan PT PGN kedalam Pertamina tidak lain hanya sebatas konsolidasi aset, revenue dan profit, untuk pencarian hutang yang tentu akan memjadi beban bagi Pertamina dan semakin menjauh dari cita-cita kemandirian.

“Esensi dari holding itu adalah memandirikan perusahaan hingga dia bisa jalan sendiri, kalau hanya mengejar revenue maka itu bukan holding. Covernya holding tetapi prilakunya bukan holding,” pungkasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Tambah PMN Rp53 T Dalam RAPBNP 2016, Pemerintah Abaikan Kepentingan Rakyat

Lisboa369.com - Presiden Jokowi kembali melakukan kekeliruan dalam skala prioritas pembangunan. Diketahui pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun ini, Pemerintah mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp13 T lebih, sehingga total PMN tahun ini mencapai Rp53 T lebih.

Berkaca dari tahun lalu, implementasi dari PMN tidak mampu mengangkat perekonomian bangsa, bahkan semua target-target ekonomi tidak tercapai dan jauh di bawah target.

“Artinya dana PMN tahun lalu itu mubazir dan tidak bermamfaat. Deviden yang disetorkan BUMN penerima PMN tersebut sangat rendah dan tidak sesuai dengan kewajaran berbisnis. Sangat aneh, uang dikucurkan puluhan trilliun tapi tidak membawa mamfaat sementara hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan rakyat diabaikan,” kata Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, Minggu (5/6).

Dia melanjutkan, Pengajuan PMN dalam APBNP 2016 ini hingga total mencapai Rp53 T lebih akan kembali sia-sia dan tidak bermamfaat bagi rakyat. PMN ini hanya akan bermamfaat bagi pribadi Jokowi karena akan digunakan mem-back up proyek-proyek China yang tidak berjalan, karena memang dana dari China tidak turun.

“Rejim ini sedang terobsesi membangun infrastruktur yang tingkat urgensinya rendah dan dalam skala prioritas rendah, karena tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Inilah yang saya sebut dulu bahwa Jokowi sedang membangun instana pasir,” ujarnya.

Dia mensinyalir bahwa PMN kali ini akan diarahkan untuk meneruskan proyek-proyek mangkrak Jokowi seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kebijakan ini ia nilai membahayakan ekonomi nasional.

Dari itu dia mendesak DPR agar menolak pengajuan PMN tersebut dan segera mengalihkan dana puluhan trilliun itu untuk infrastruktur kehidupan masyarakat, seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan rakyat dan pendidikan.

“Dana puluhan trilliun digunakan untuk memenuhi ekspektasi personal presiden dan bukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Jangan seenaknya memimpin republik ini. Jika kesalahan ada pada kementrian BUMN, maka kami minta Presiden untuk pecat Rini dan kalau perlu bubarkan kementrian BUMN karena tidak bermamfaat,” pungkasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

RUU Pengampunan Pajak Tak Berpihak Pada Rakyat Ekonomi Bawah

                Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyesalkan sikap pemerintah yang akan mengesahan RUU Amnesty (RUU pengampunan pajak) pada Juni 2016 mendatang. Pasalnya, dalam RUU Tax Amnesty akan memberikan pengampunan pajak kepada para wajib pajak nakal yang sudah bertahun tahun tidak bayar pajak.
“Hampir 100 persen wajib pajak nakal tersebut adalah para pengemplang BLBI, koruptor dan perusahaan perusahaan nakal yang sering melakukan pengelapan pajak. Mereka bekerja sama dengan oknum petugas pajak yang menjadi Mafia di Direktorat Jendral Pajak yang ada selama ini,” ujar Arief di Jakarta, Kamis (28/4).
              Hal ini menciptakan sebuah ketidak adilan bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum pekerja di BUMN maupun di luar BUMN, PNS, pedagang pedagang di pusat pertokoan, pedagang pasar, petani serta nelayan yang selama ini patuh membayar pajak kepada pemerintah.
              Dirinya mencontohkan, wajib pajak yang patuh terlihat paling gampang adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak penghasilan bagi kaum pekerja, pajak pedagang dan pajak atas bunga bank bagi masyarakat yang menabung di Bank.
“Padahal, para pengemplang pajak yang masuk kategori pengemplang pajak adalah kelompok masyarakat kelas Ekonomi atas,” tambahnya.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang selama ini patuh membayar pajak seharusnya menolak UU Tax  Amnesty yang tidak berpihak pada wajib pajak yang patuh.
“Pengampunan pajak akan menghasilkan tambahan sejumlah Rp60 triliun, artinya para pengemplang pajak hanya diwajibkan bayar pajak berhutang sebesar 1,5 persen saja dari total utang pembayaran pajak sebesar Rp4.000 Triliun,” ungkapnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473