Uji Kelayakan dan Kepatutan Tito Karnavian Diputuskan Malam Ini

Lisboa369.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian akan diputuskan Kamis malam.

“Kamis besok akan kita lakukan fit and proper test, kita akan ambil keputusan malam harinya,” kata Ade Komarudin, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan hasil fit and proper test selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR untuk diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR.

“Tanggal 27-28 Juni, kita sidang paripurna, setelah itu diserahkan kepada Presiden,” kata Ade.

Ia menyebutkan waktu pelantikan Kapolri baru apakah akan dilakukan sebelum atau setelah Lebaran 2016 tergantung keinginan Presiden.

“Yang jelas tugas dewan memberi persetujuan, waktu pelantikan diserahkan ke Presiden atau Setneg,” kata Ketua DPR yang kerap disapa Akom itu.

Sementara itu mengenai kabar adanya pengusulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru, Akom mengatakan soal Kepala BIN itu tidak ada kaitan dengan DPR dari segi pengambilan keputusannya.

“UU dan peraturan lainnya tidak mengatur itu. Itu kewenangan Presiden, kita serahkan kepada Presiden,” katanya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369.com

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Ketua DPR Dilaporkan Ke MKD Karena Sebut Anggota DPR Berpikiran Sesat

Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan terkait rencana pembangunan perpustakaan DPR RI.

Akom saat memaparkan tentang perpustakaan DPR RI beberapa waktu lalu menyebut keberadaan perpustakaan DPR RI yang diklaim terbesar di Asia Tenggara itu untuk meluruskan pikiran anggota dewan yang sesat.

“Masalah dengan dibangunnya perpustakaan DPR untuk meluruskan pikiran anggota dewan. Itu menghina,” ucap perwakilan Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen, Ari Wibowo, di Sekretariat MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain melaporkan ke MKD, Ari juga meminta Ade Komaruddin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebab bagaimanapun setiap anggota dewan, apalagi pimpinannya, sudah seharusnya menjaga nama baik dan kewibawaan anggota dewan terhormat.

“Dengan menyatakan anggota berpikiran sesat, Ketua DPR gagal menjaga nama baik DPR,” kata dia.

Menurutnya, Pasal 12 ayat D Tata Tertib DPR disebutkan bahwa anggota DPR berkewajiban mendahulukan kepentingan negara dibanding pribadi. Di sisi lain, membangun perpustakaan negara harus mengeluarkan anggaran 570 miliar. Padahal situasi ekonomi sedang sulit.

“Kami ingin Akom kasih solusi kepada pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran negara. Darimana 500 miliar kan belum ada pembahasan di BURT ?,” tegas Ari.

Dalam laporannya ke MKD DPR RI, Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen membawa bukti berupa 1 keping CD rekaman video dan salinan berita dari media online.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Pro Dan Konta Renca DPR Akan Bangun Perpustakaan Rp 570 M

DPR berencana membangun gedung perpustakaan sekaligus ruang kerja baru bagi anggota dewan senilai Rp 570 miliar.Rencana Ketua DPR Ade Komarudin untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara tidak goyah meski ada pihak-pihak yang menolak. Dia pun siap menghadapinya.
Wacana ini diangkat setelah pria yang akrab disapa Akom itu menerima para cendekiawan. Dia pun balik mempertanyakan alasan para penolak perpustakaan DPR ini.
"Kalau dengan akal sehat, saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan para cendekiawan itu. Mereka lebih bijak, lebih mengerti bagaimana mencerdaskan bangsa ini," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Akom baru akan membicarakan usul ini dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan fraksi fraksi setelah reses. Meski begitu, dia percaya diri bisa meyakinkan semua pihak.
"Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak," ucap politikus Golkar ini.
Akom membandingkannya dengan Library of Congress di Amerika Serikat. Menurutnya, perpustakaan ini bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk simbol intelektual bangsa.  Oleh sebab itu, Akom tidak ambil pusing bila ada yang menilai rencana pembangunan perpustakaan ini hanya akal-akalan.

"Silakan. Mau ngomong apa saja, EGP (emang gue pikirin)," cetusnya.

Politikus asal Jabar ini menyebut kegemaran membaca belum merata di masyarakat, termasuk anggota DPR. Ada yang hobi membaca buku, ada pula yang tidak.
"Negara susah maju karena enggak doyan buku," ucap Akom.
Sebelumnya, Fraksi NasDem dan Gerindra sudah meminta agar pembangunan perpustakaan ini ditunda. Mereka beralasan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.
Anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan yang bisa memuat 600.000 buku ini nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.
Pendapat Fraksi Hanura rencana pembangunan gedung perpustakaan Rp 570 miliar belum mendesak dan tak menjadi keharusan. Rencana proyek pembangunan ini justru membuat DPR menuai kritikan.
"Ini hanya akan menjadi protes, kritikan karena apa yang dilakukan DPR menuai sorotan rakyat. Ya karena kinerja enggak bagus," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Senin (28/3/2016) malam.
Menurut Dadang, lebih baik DPR fokus dalam menjalankan kinerja legislasi dibanding mempublikasikan rencana membangun gedung perpustakaan. Apalagi, rencana ini belum disosialisasikan secara maksimal oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kepada setiap fraksi.
"Sosialisasi belum kena. Tapi pandangan Hanura alangkah baiknya DPR genjot kinerja legislasi dulu. Kalau sudah bagus, legislasi meningkat baru kita minta tambah fasilitas," tuturnya.
Dadang menambahkan, persoalan keuangan negara yang masih defisit juga harus menjadi catatan. Memang diakuinya, secara fasilitas DPR memerlukan gedung pendukung untuk kinerja. Tapi, mesti melihat secara obyektif terlebih setelah ada kebijakan moratorium dari pemerintah.
"Moratorium dari pemerintah itu juga harus dipahami agar efisiensi menyesuaikan kemampuan negara," ucapnya.
Sebelumnya, penolakan atas rencana pimpinan DPR membangun perpustakaan sekaligus ruang kerja anggota DPR senilai Rp 570 miliar, juga disuaraka NasDem dan Gerindra. PKS juga menilai belum urgen.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473