slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan

Kamis, 10 November 2016

Elektabilitas Terus Menurun, 70 Persen Anggap Ahok Bersalah


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Peneliti LSI Adjie Alfarabi mengungkapkan setidaknya ada empat alasan yang menyebabkan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hiadayat kian jeblok.

Pertama, adalah efek dari surat Al-Maidah 51 yang berujung dugaan kasus penistaan agama. Dari data yang dihimpun LSI, diatas 85 persen pemilih DKI mengetahui kasus Ahok dan Al-Maidah 51.
“Diatas 70 persen menyatakan Ahok bersalah,” ujar Adjie saat jumpa pers di Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (10/11).

Bahkan, di semua segmen gender baik laki-laki maupun perempuan menilai Ahok salah. Mayoritas masyarakat menilai Ahok telah menistakan agama.

“Diatas 60 persen minta Ahok diproses secara hukum.”

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Kedua, elektabilitas Ahok kian melemah lantaran resistensi pemimpin beda agama semakin menguat. Ini fenomena muncul secara keras. “Ketidaksediaan dipimpin oleh pemimpin non muslim pada bulan Maret 40 persen, Oktober 55 persen, dan di bulan November kini resisten terhadap pemimpin beda agama mencapai 63,4 persen.”

Ketiga, karena tingkat kesukaan terhadap Ahok terus menurun. Saat ini tingkat ketidaksukaan kepada Ahok dibawah 50 persen. “Padahal Maret 71,3 persen masyarakat suka. Tapi November yang suka tinggal 48,3 persen.”

Alasan yang keempat yakni karena personality dan kebijakan Ahok selama memimpin Jakarta. Personal Ahok dipersepsikan arogan, kebijakan penggusuran dan reklamasi dianggap membela kepentingan pemodal.
“Ini sebabkan Ahok turun. Juga, adanya persepsi bahwa Jakarta tidak akan stabil jika Ahok kembali memimpin.”

Bila status hukum Ahok sebagai tersangka telah diputuskan Bareskrim Polri maka peluang Ahok melenggang bebas di Pilkada DKI pun akan semakin kecil. “Nah nanti, tergantung gerakan kompetitor pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi.”

Diketahui Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan elektabilitas pasangan cagub-cawagub DKI Incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat terus mengalami penurunan hingga 6,8 persen.

Elektabilitas pasangan Ahok-Djarot pada bulan November 2016 saat ini sudah dibawah 30 persen, terjun bebas diangka 24,6 persen. Turun 6,8 persen dari survei yang sama di bulan Oktober 2016 yakni 31,4 persen. Dan merosot 34,7 persen jika dibanding survei bulan Maret 2016 diangka 59,3 persen.



Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Minggu, 23 Oktober 2016

Pakar Hukum: Gugatan Reklamasi Di Tingkat Kasasi, Ahok 100 Persen Kalah!


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, kemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan yang membatalkan reklamasi Pulau G bukanlah hal yang menggembirakan.
“Nanti kan kasasi lagi itu,” ujar Margarito di Cikini, Jakarta.
Menurutnya, hal tersebut hanyalah sebuah kekonyolan putusan hukum di PT TUN. Pasalnya, sudah jelas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mencabut moratorium reklamasi Jakarta. Bahkan, juga Kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Ini kan konyol-konyol lagi aja ini. Ibu Siti masih belum cabut itu larangan. Kok menang ? Kan dia belum cabut larangan itu, karena salah.”
Margarito pun menantang pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Itupun, kata dia, jika berani dengan para pengusaha properti yang menyokong pembangunan tersebut.
“Memang ada yang berani hitung? Sudah lama begini enggak ada yang hitung. Ini akal-akalan aja. Kenapa enggak dihitung? Kan enggak ada yang berani. Jagoan semua didalam sana, mau cari mati?”
Untuk itu, Margarito sangat yakin jika penggugat akan menang telak melawan Ahok, bahkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nanti. “Saya yakin MA kalah tuh. Pemprov DKI, saya yakin di tingkat kasasi 100% kalah. Faktanya ada pelanggaran hukum, itu jelas. Apa kurang jelas tindakan Susi dan Siti yang belum cabut?”
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Sebagai informasi, Putusan PTUN yang dimaksud yakni yang memenangkan pihak penggugat reklamasi Pulau G Jakarta, yakni para nelayan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
Saat itu, PTUN memerintahkan Ahok mencabut izin reklamasi Pulau G, yang termaktub dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
Namun kini, putusan PTUN itu dibatalkan oleh Putusan PT TUN Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT. Putusan ini diambil lewat rapat permusyawaratan Majelis Hakim PT TUN pada 13 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis Kadar Slamet dan hakim anggota Nurnaeni Manurung dan Slamet Suparjoto. Putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 17 Oktober kemarin.
“Mengadili sendiri, dalam penundaan, menyatakan penundaan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tanggal 23 Desember 2014 dalam perkara Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tidak berlaku lagi,” demikian tertulis dalam salinan putusan.
Selain keputusan PTUN yang membatalkan reklamasi Pulau G itu tak berlaku lagi, para penggugat/para terbanding (nelayan, dkk) dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu.
Sengketa ini berlangsung antara pihak yang melakukan upaya banding yakni Ahok dan PT Muara Wisesa Samudra. Mereka melawan para nelayan yakni bernama Gobang dari Marunda, Mohamad Tahir dari Kalibaru, Nur Saepudin dari Pluit, Tri Sutrisno dari Muara Angke, dan Kuat dari Penjaringan. Ada pula Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan dan Wayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang turut sebagai penggugat terbanding melawan Ahok dan PT Muara Wisesa Samudra.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Rabu, 14 September 2016

Luhut Klaim Menteri Susi Setuju Reklamasi Jalan Terus


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Menteri Koordinator Maritim dan Suberdaya Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim keputusan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.


“KKP sudah setuju tidak ada masalah. Besok suratnya akan dikeluarkan hari Kamis (15/9) secara resmi,” ujar Luhut usai menggelar rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kantor ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Menurut Luhut keputusan melanjutkan reklamasi khususnya untuk pulau G milik PT Agung Podomoro Land merupakan hasil kajian dari lintas kementerian salah satunya Kementerian KKP.

Mengenai adanya putusan hukum di pengadilan soal izin reklamasi, Luhut menyebut putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih diajukan upaya banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 31 Mei 2016 mengabulkan gugatan pihak nelayan yang tergabung Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dengan mencabut izin reklamasi yang diterbitkan Ahok untuk PT MWS atas Pulau G.

“Gugatan hukum aspek yang dengar itu tidak berbalas karena belum berkekuatan hukum tetap kerja belum inkrah,” sebut Luhut.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Jumat, 02 September 2016

Pilgub DKI Belum Dimulai, Perperangan Ahok-Sandiaga Uno Makin Panas


Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Saling kritik antar bakal calon gubernur DKI semakin intens terjadi. Padahal, pendaftaran bagi para bakal cagub-cawagub dari parpol baru akan dibuka KPU DKI pada, 21 September mendatang.

Adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan calon pesaingnya Sandiaga Uno yang kerap berbalas serangan kata-kata di media. Beberapa waktu lalu Sandiaga Uno yang bakal diusung Gerindra di Pilgub DKI nanti menyindir sikap ngotot Ahok yang menolak cuti dari posisi gubernur DKI saat kampanye Pilgub DKI.

Dia menilai alasan Ahok menolak cuti kampanye karena ingin memantau langsung pembahasan APBD DKI 2017 sangat berlebihan. Dia melihat alasan Ahok menolak cuti kampanye karena takut digembosi dalam pembahasan APBD tak masuk akal karena semua pembahasan rapat sudah transparan.

Tak cuma itu, Sandiaga menyebut Ahok menolak cuti hanya agar bisa memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye.

"Saya justru khawatir bahwa ini adalah sebuah rencana untuk menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Jadi saya khawatir itu, siapa yang bisa membedakan dia sedang berkampanye atau dia sedang menjalankan tugasnya sebagai Gubernur? Hukum kita sudah mengatur bahwa ke depan untuk melakukan pemisahan fungsi dia sebagai gubernur atau petahana dipidahkan sehingga tidak menggunakan fasilitas negara," kata Sandiaga di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Selasa (23/8) malam.

Pernyataan Sandiaga pun mendapat tanggapan dari Ahok. Mantan anggota DPR ini justru balik menyindir Sandiaga tak paham hukum.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

"Gini aja lah, nanti tunggu di sidang MK ajalah. Berdebat sama orang di media, enggak ngerti hukum, ngapain. Di MK saja kita debatnya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9).

Sebelumnya, Sandiaga juga kerap mengritik keras Ahok. Sandiaga menyayangkan kinerja Ahok. Berbagai permasalahan terjadi di Ibu Kota Jakarta, mulai dari harga bahan pokok yang semakin meningkat hingga kemacetan yang semakin parah.

"Tiga bulan terakhir, khususnya satu bulan ini, kemacetan semakin akut. Dalam hal ini, pemerintah gagal, pemerintah ingkar janji mengatasi masalah kemacetan," ucap Sandiaga Uno kepada awak media di Hotel Cemara 2, Jakarta Pusat, Minggu (19/6) lalu.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosok Gubernur baru yang peduli terhadap masyarakat. Gubernur yang dapat menurunkan harga bahan pokok agar masyarakat kembali sejahtera.

"DKI tahun 2017 membutuhkan Gubernur baru," tegasnya.

Selain permasalahan kemacetan dan harga bahan pokok yang semakin melambung tinggi, Sandiaga Uno juga menyoroti permasalahan kesehatan dan pendidikan yang ada di Ibukota. Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan tentang jaminan sosial di bidang kesehatan.

"BPJS misalnya, banyak keluhan dari warga Ibu kota tentang jaminan sosial di bidang kesehatan itu dari mulai birokrasi kepengurusannya sampai pada premi yang dibayarkan," kata Sandiaga.

Sementara itu, Ahok juga pernah menyindir Sandiaga Uno tak berpengalaman di DKI. Karenanya Ahok mendukung jika Sandiaga duet dengan Sekda DKI Saefullah di Pilgub DKI nanti.

"Karena Sandi kan tidak pengalaman, dan Sekda sudah ikut saya sekian lama, siapa tahu Tuhan mengizinkan dia terpilih. Apalagi Sandi sudah yakin, ini bakal jadi kantor dia di 2017," kata Ahok, usai menjadi pembicara Young On Top (YOT) Nation Conference 2016, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (13/8).

Tak cuma itu, Ahok juga menyindir Sandiaga hingga saat ini tak punya ide dan program untuk DKI. Menurutnya, Sandiaga hanya mengadopsi dan mendukung program yang dimiliki Ahok. Karenanya, Saefullah pilihan yang tepat untuk menjadi wakil Sandiaga.

"Toh Sandi sampai hari ini tidak melahirkan ide-ide program hebat apa, hanya mendukung semua program saya, ya sudah cocok Sekda jadi wakil," ujarnya.

"Sekda sudah akan siap, kalau dia tidak bodoh, tidak menerima suap, harusnya dia bisa melanjutkan apa yang saya lakukan," tandasnya.



Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Jumat, 19 Agustus 2016

Hubungan Ahok , Megawati Dan Kader PDI-P


Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan membuka masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 19-21 September 2016 di Pilkada DKI 2017. Dari 28 hari waktu yang tersisa, masih belum jelas apakah petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diusung PDI Perjuangan di Pilkada DKI 2017.


Bagi Ahok dan internal PDI-P termasuk publik, keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lah yang paling ditunggu-tunggu.

Menelisik ke belakang, Ahok dan PDIP sempat renggang. Kala itu, Ahok yang diminta maju secara independen oleh relawan 'Teman Ahok' meminta Megawati mengizinkan Djarot maju. Namun, Megawati yang menghormati mekanisme internal, meminta Ahok bersabar. 

"Kurang ajar Ahok neh, maksa-maksa, kita kan ada proses," kata Megawati seperti diceritakan Ahok kepada tim merdeka.com di ruang kerjanya di Balaikota DKI beberapa waktu lalu.

Tapi karena terus didesak, Ahok kembali menemui Megawati dengan mengeluarkan tenggat waktu seminggu untuk Djarot. Ahok beralasan, relawannya meminta tenggat waktu tersebut untuk mulai mengisi formulir pencalonannya dengan Djarot. Padahal, kata Ahok formulir itu bisa diisi hanya dengan satu nama saja. 

Ahok mengaku dia tidak bisa menahan keinginan 'Teman Ahok' jika seandainya Djarot tidak diizinkan maka memilih Ketua BPKAD Heru Budi Hartono. Maka dalam formulir pencalonan pun tertera nama Ahok-Heru sebagai calon independen hingga 1 juta KTP terkumpul. Dan menurut Ahok, Megawati tidak marah karena keputusannya itu. "Saya sampaikan kepada ibu, ibu tidak komentar ya dan tidak marah juga," tutur Ahok. 

Djarot yang diminta awal oleh Ahok tidak berkomentar banyak. Dia memilih proses mekanisme PDIP ketimbang menerima pinangan Ahok di jalur independen. Dan oleh sikap Ahok tersebut, internal PDIP ramai-ramai 'menggebuk' Ahok dengan menyatakan ketidaksukaan mereka karena mengultimatum Megawati. 

"Sombong sekali. Kok PDIP diancam seminggu. Dia enggak ingat dulu sebelum ditarik? Dulu kan PDIP tahunya Jokowi, kita lalu sama-sama dengan Gerindra, Gerindra mengajukan Ahok," kata mantan Ketua DPD PDIP Boy Sadikin di rumahnya, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/3) lalu.

Ketika 1 juta KTP berhasil dikumpulkan, Ahok seperti di atas angin. Dia tidak lagi mengharapkan PDIP. Ahok hanya mengizinkan parpol untuk mendukung, bukan mencalonkan. Reaksi keras datang dari berbagai kalangan termasuk PDIP. Tudingan melakukan deparpolisasi pun dialamatkan kepada mantan bupati Belitung Timur ini. 

"Calon gubernur dari jalur independen adalah cerminan deparpolisasi dan PDIP melawan deparpolisasi," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Semakin dituding melakukan deparpolisasi, Ahok justru mendapat dukungan dari publik. Namun, di luar dugaan, Ahok justru menarik simpati parpol seperti NasDem. Partai besutan bos Metro TV, Surya Paloh ini pun menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Ahok di jalur independen. Setelah NasDem, giliran Partai Hanura mengatakan hal yang sama. 

Secara mengejutkan dukungan datang dari Golkar.Deklarasi dukungan dinyatakan dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Yorrys berbicara ditemani Ketua DPP Golkar Agun Gunandjar, Freddy Latumahina, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Ramli Muhammad. Dan Ahok pun seperti berkekuatan penuh dengan modal 1 juta KTP. Ahok pun seperti tak tertandingkan lagi. 

Lucunya, Ahok yang menolak keras dan menyatakan 'perang' dengan parpol ini justru 'membelot' dari pendukungnya. Tepat pada pada Rabu (27/7) kemarin, dalam gelaran acara Halal Bihalal antara relawan dan partai-partai pendukung Ahok, Gubernur DKI itu akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur parpol.

Tiga parpol pendukung dan 1 juta KTP tidak membuat Ahok pede. Dia terkesan masih mengharapkan dukungan PDIP. Dalam beberapa kesempatan, Ahok sesumbar bakal diusung PDIP. Dia menyebut sudah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, sinyal akan didukung hanya menunggu keputusan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Saya kira Mas Hasto Sekjen yang akan mengatur, memilih, apakah akan memutuskan Ahok-Djarot atau pasangan yang lain, kita enggak tahu," kata Ahok.

Ahok terlihat semakin optimis ketika dia bertemu Megawati dan Djarot di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pertemuan itu merupakan suatu tanda positif dalam hubungan Ahok dan PDIP, entah bagaimana pun keputusan nanti. 

"Dialog-dialog yang dilakukan perspektifnya positif, dan merupakan bagian kelembagaan partai dalam menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai cagub," terang Hasto.

Belakangan sinyal akan menduetkan Ahok dengan Djarot santer terdengar. Apalagi dalam skenario politik PDIP, Ahok-Djarotlah di urutan teratas. Namun, sebelum PDIP berkeputusan resmi, tersiar video 'Ahok pasti tumbang' dalam rapat konsolidasi DPD PDIP.

Meski diklaim wajar sebagai sebuah ekspresi oleh Hasto, video itu memperlihatkan perpecahan di kalangan internal. Ada yang mendukung Ahok dan ada yang tidak. Namun demikian, menurut Hasto, apapun keputusan nantinya, akan ditaati setiap kader PDIP. 

"Setiap anggota partai diberi kesempatan untuk sampaikan aspirasinya. Tetapi PDIP juga partai taat asas, taat pada mekanisme demokrasi internal partai dan itu bagian dari memperkuat dinamika jati diri DPP PDIP. Karena itu sekali keputusan diambil, maka kedisiplinan anggota akan menjalankan keputusan tersebut," ujarnya.


LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menjelaskan, adanya perbedaan pendapat di internal partainya terkait dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017, merupakan bentuk dinamika politik yang sangat demokratis, yang budayanya tetap dijaga oleh PDIP.

 Namun dirinya menekankan, bagaimana pun beragamnya pendapat mengenai dukungan kepada Ahok itu, keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada akhirnya tetap harus dipatuhi oleh semua kader.

"Dinamika PDIP ditempa oleh waktu sejak era otoritarianisme orba hingga sekarang. Jadi dinamikanya itu ada yang pro dan kontra, kami nikmati betul. Itulah dinamika berdemokrasi," kata Masinton, Jumat (19/8).

"Namun karena PDIP itu adalah partai yang terprogram dan terpimpin, maka ketika keputusan diambil oleh ketua umum, semuanya akan patuh dan solid mendukung keputusan partai," ujarnya menambahkan.

Ketika ditanya mengenai video yang beredar berisi tayangan dari sejumlah kader PDIP yang menyanyikan lagu dengan lirik 'Ahok pasti tumbang', Masinton menyebut bahwa itulah ragam bentuk dinamika yang budayanya tetap dijaga oleh partainya tersebut.

Sebab, lanjut Masinton, siapapun nanti calon yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada DKI Jakarta. bukanlah satu-satunya tujuan utama, karena apa yang diperjuangkan PDIP sebenarnya adalah seperangkat ide dan paket gagasannya.

"Jadi itu sebagai sikap dan ekspresi, artinya bersatu padu untuk menang. Dan itu yang memotivasi kader PDIP karena mereka yakin akan menang kalau bersama rakyat. Maka siapapun lawannya pasti bisa tumbang. Kalau kemudian partai memutuskan lain, ya kami yakin siapapun lawannya bisa kami tumbangkan," ujar Masinton.

"Bagi kami apa yang diputuskan partai harus didukung, karena kami bukan memenangkan orang per-orang, tapi kami memenangkan satu paket dan perangkat gagasan. Ketika keputusan diambil (ketua umum), maka semua yang berdinamika itu wajib patuh," pungkasnya.

Kamis, 18 Agustus 2016

Ahok Klaim DiDukung Megawati


Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)

Lisboa369.com - Bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendapat dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

“Kalau beliau (Megawati) setuju. DPP kan punya proses, harus dihargai. Nah itu saja sih. Terus teman-teman PDIP bawah kan, beberapa agak keki juga sama saya, seolah-olah enggak mau,” ujar Ahok di Jakarta, Rabu (17/8).

Ahok juga mengakui bahwa dalam rapat internal PDIP DKI banyak yang menolaknya. Bahkan dalam pertemuan itu para peserta rapat menyanyikan yel-yel ‘Ahok Pasti Tumbang’ dan terekam dalam video.

Dia pun enggan komentar terkait hal tersebut. Dia menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk menyikapinya. “Makanya nanti itu urusan DPP lah ya. Saya enggak tahu,” kata Ahok.

Video ‘Ahok Pasti Tumbang’ beredar di Youtube dan terunggah pada 14 Agustus lalu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Jakarta mengkonfirmasi kebenaran video itu.

“Itu direkam saat akan rapat internal. Sebenarnya video tersebut untuk konsumsi internal (PDIP) jadi tidak boleh dipublikasikan,” kata Gembong.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP Diponegoro, Rabu (17/8) kemarin. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, Ahok mengaku telah mendapatkan restu dari Mega.

Restu diberikan kepada Ahok untuk berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira membenarkan adanya pertemuan Ahok dengan Mega kemarin. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/8), Andreas mengatakan pertemuan tersebut atas inisiatif Ahok. PDIP menemui Ahok sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pertemuan tersebut atas inisiatif Pak Ahok yang melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai. Karena itulah kami terima sesuai mekanisme kelembagaan partai,” terangnya.

“Kami semua menerima Pak Ahok dengan berseragam Partai, sebab disitulah proses kelembagaan itu berjalan. Pak Ahok kami terima sebagai bakal calon Gubernur,” sambung Andreas.

Ahok secara khusus menyampaikan kepada Mega bahwa dirinya telah memutuskan menempuh jalur partai dalam Pilkada DKI Jakarta. Atas keputusannya itu, Ahok secara terang juga mengharapkan dukungan dari PDIP. Akan tetapi Mega tidak secara tegas memberikan dukungan kepada Ahok.

“Pada Kesempatan tersebut Pak Ahok secara khusus menegaskan telah memutuskan untuk menempuh jalan kepartaian dan mengharapkan dukungan PDI Perjuangan,” jelasnya.

PDIP dalam mengusung pasangan calon, ditegaskan Andreas, dilakukan melalui penilaian atau evaluasi DPP Partai atas kinerja pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Alat evaluasi yg dipakai adalah Dasa Prasetya Partai yg merupakan platform penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Keputusan terhadap pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI hingga saat ini belum diambil,” katanya.

“Keputusan akan diambil pada momentum yang tepat yang ditandai dengan legalitas dokumen tentang rekomendasi calon. Keputusan akan diambil pada momentum yang tepat,” sambung Andreas.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473