Menteri Susi Kecewa

 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap pemerintah China (Tiongkok) yang seakan berada di belakang aksi illegal fishing di perairan Natuna yang baru saja digagalkan tim Satgas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat itu, ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey 10078, coastguard China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan.

"Kapal kita melepaskan kapal itu untuk ditarik oleh kapal coastguard. Kapal ikannya dibentur oleh kapal coastguard ini akhirnya tidak jalan. Akhirnya ditarik keluar mereka. Artinya itu kan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, mengambil wilayah teritorial," kata Susi saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra V, Jakarta.

"Mungkin supaya tidak ditenggelamkan. Perkiraan saya mereka tidak ingin kapalnya tertangkap oleh satgas, kalau tertangkap oleh kita kan ditenggelamkan. Pemerintah Tiongkok tidak berkenan kapal ikannya ditenggelamkan," jelasnya.

Menurut Susi, sudah seharusnya pemerintah tidak berada di balik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Pemerintah China meski sebagai negara besar tetap harus menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tidak boleh seperti itu. Karena seharusnya pemerintah tidak berada di belakang IUU fishing. Kita sangat menghormati negara besar seperti Tiongkok, akan tetapi seyogyanya negara Tiongkok juga bisa menghargai bahwa Indonesia sekarang, sekarang melakukan perang terhadap IUU fishing," ucap Susi.

"Jadi keinginan kita, kita menghormati negara besar seperti Tiongkok, negara Tiongkok juga bisa menghormati kedaulatan negara kita," tegasnya. 


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Kepercayaan Investor Terhadap Prospek Pemulihan Ekonomi Di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan derasnya dana asing yang masuk ke pasar modal dan obligasi hingga 17 Maret 2016 menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi di Indonesia. “Dana asing yang masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2016 meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan,” kata Agus di Jakarta.
Dana asing yang masuk, ujarnya, tumbuh 4 persen atau sebesar Rp 46 triliun dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 44 triliun.
“Hal itu membawa optimisme lebih jauh ke Indonesia,” ujarnya.
Menurut Agus, pelaku pasar dan investor telah mencermati percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, ditandai dengan terjaganya laju inflasi, percepatan realisasi belanja dari APBN, dan data terakhir dari neraca perdagangan yang surplus 1,14 miliar dolar AS.
Indikator membaiknya ekonomi pun terlihat dari turunnya nilai “Credit Default Swap” atau instrumen yang dijadikan kontrak untuk perlindungan dan proteksi risiko kredit.
Sedangkan, tekanan ekonomi eksternal kepada Indonesia dinilai Agus mereda, meskipun potensi gejolak tidak hilang sepenuhnya dalam sisa tahun.
“Kebijakan bank sentral negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang cenderung tidak menaikkan suku bunganya membawa dampak positif bagi negara berkembang,” ujarnya.
Dari kebijakan otoritas moneter, Agus meyakini, penurunan suku bunga acuan (BI Rate) tiga kali berturut-turut menjadi 6,75 persen akan memacu kegiatan ekonomi dan memberikan ruang leluasa bagi investor.
BI masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,2 persen – 5,6 persen. Sementara, pada kuartal I 2016, Agus memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1 persen, dan kuartal II 2016 sebesar 5,2 persen – 5,3 persen.
“Kondisi ekonomi dunia masih dalam kondisi yang belum menggembirakan, kita di Indonesia kondisinya jauh lebih membaik,” ujarnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Ricuh Sidang Paripurna

Ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berubah ricuh setelah Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa menyinggung perihal masa jabatan tiga pimpinan DPD yakni Ketua DPD Irman Gusman, wakil ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas.
Perlu ada perubahan dalam tata tertib DPD yang menyebutkan masa jabatan tiga pimpinan DPD dipersingkat dari lima tahun menjadi hanya 2,5 tahun. Jika disetujui, maka tiga pimpinan yang dilantik 1 Oktober 2014 ini harus angkat kaki dari kursi pimpinan pada April 2017.
Asal muasal polemik ini dimulai saat sidang paripurna luar biasa yang digelar pada 15 Januari 2016 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Pansus Tatib DPD. Saat itu muncul dua opsi perubahan masa jabatan pimpinan DPD.
Opsi pertama lima tahun dan opsi kedua 2,5 tahun. Untuk memutuskan itu dilakukan pemungutan suara. Mayoritas atau 44 suara memilih opsi kedua, memangkas masa jabatan pimpinan DPD. Hanya 17 suara memilih opsi pertama dan 2 suara abstain.
"BK berpendirian bahwa apabila perlu ada perubahan susbtansif, dengan menempuh mekanisme perubahan tatib dari peraturan DPD yang disahkan di paripurna luar biasa," ujar AM Fatwa saat paripurna DPD.
Fatwa meminta pimpinan DPD menandatangani keputusan itu. "Ini momen terakhir pimpinan untuk tanda tangan di muka sidang. Bila tidak, kita sulit memperhitungkan apa yang akan terjadi," kata Fatwa.
Dia langsung bergerak menuju meja pimpinan DPD namun Irman berkukuh menolak menandatangani. Teriakan anggota DPD mewarnai jalannya sidang paripurna. Ada yang menyebut pimpinan melakukan pembangkangan. Tak lama terdengar suara gebrakan meja.
Selain pemangkasan masa jabatan, pimpinan DPD yang sudah dua kali menjabat dilarang mencalonkan diri lagi menjadi pimpinan. Dalam hal ini, Irman Gusman yang sudah menjadi pimpinan DPD sejak 2004, dan GKR Ratu Hemas tak boleh mencalonkan diri lagi. Senator I Kadek Arimbawa melihat, pimpinan DPD dengan berbagai cara mencoba menggagalkan dan mengubah keputusan.
Dia menjelaskan, rapat paripurna luar biasa memutuskan diserahkan ke Badan Kehormatan untuk memperbaiki redaksi yang belum sempurna, bukan mengubah keputusan. Pimpinan DPD sudah ketok palu sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.
"Nah sekarang BK sudah selesaikan tugasnya dan serahkan ke pimpinan untuk tandatangani keputusan tapi beliau enggak mau tanda tangan. Nah di sinilah teman-teman tidak terima," ucapnya. 
Dia tidak segan mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum jika pimpinan DPD ngotot tak mau menandatangani keputusan itu. "Kalau dia enggak tanda tangan kita langsung jerat hukum ke MA dan MK. Karena ada mekanismenya."
Senator dari Sulawesi Utara Benny Ramdhani bakal mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPD karena dianggap membangkang hasil keputusan paripurna luar biasa DPD. "Ini tidak hanya pembangkangan terhadap moral pimpinan DPD tapi juga pelanggaran sidang paripurna," katanya.
GKR Ratu Hemas angkat suara. Menurutnya, kericuhan dalam sidang paripurna DPD merupakan dinamika politik biasa yang bertujuan meningkatkan kinerja. Konsolidasi internal segera dilaksanakan untuk mencari solusi.
Dia menyadari, dua pandangan soal masa jabatan pimpinan DPD sama-sama bertujuan agar kinerja pimpinan lebih maksimal. "Kedua pandangan ini mempunyai argumentasi yang cukup dan didasari tujuan yang sama, perbaikan kinerja secara menyeluruh anggota dan pimpinan," jelas Hemas, kemarin.
Dia melihat peristiwa dalam sidang paripurna itu sebagai bagian cara senator mengekpresikan kesadaran tinggi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Sementara pimpinan DPD, kata dia, mencoba mendudukkan persoalan pada koridor hukum dan peraturan.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Langkah Transparansi Anggaran Di Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menambah 3 layanan baru berbasis elektronik bagi warga DKI. Tiga sistem informasi elektronik yang dimaksud, yakni Sistem Informasi e-Retribusi, sistem informasi e-Aset dan sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono, dan Direktur Utama (Dirut) PT Bank DKI Kresno Sediarsi siang tadi meluncur 3 layanan ini ke publik.

Usai peluncuran, Heru mengatakan 3 sistem baru ini dikenalkan kepada warga DKI karena Pemprov DKI ingin lebih terbuka terutama soal pengelolaan aset dan transaksi keuangan.

"Intinya, ketiga sistem informasi ini untuk mempermudah transparansi dan pengelolaan aset," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Ahok sapaan Basuki menambahkan dengan adanya 3 sistem ini, Pemprov DKI ingin meminta kepada warga DKI untuk ikut berperan dalam pengawasan soal keuangan Pemerintah Daerah.

"Saya ingin semua aplikasi dapat diawasi masyarakat. Makanya kita bikin semuanya dalam bentuk elektronik," terangnya.

Selain itu, pengawasan internal yang bakal dilakukan Ahok adalah menghapus sistem tarik uang secara kontan semisal untuk belanja daerah. Sistem yang dilakukan ada transfer sehingga akan lebih mudah dikontrol dan dilacak.

"Sekarang di DKI tidak bisa menarik uang kontan satu rupiah pun, semua harus transfer. Jadi kalau ada apa-apa, saya lacaknya gampang," tandas mantan politisi Gerindra ini.

Ditambahkannya, ketiga sistem ini sebenarnya sudah berjalan, namun dia ingin 3 aplikasi ini lebih dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran SKPD maupun UKPD di lingkungan Pemprov DKI.

Untuk diketahui, e-Retribusi sendiri adalah aplikasi yang mempermudah warga DKI untuk membayar retribusi secara langsung melalui bank. Nantinya retribusi yang dibayarkan akan langsung tercatat dalam laporan keuangan Bank DKI.

Sedangkan, e-BKU adalah aplikasi yang mempermudah laporan transaksi keuangan daerah tiap harinya. Laporan keuangan itu sendiri dapat langsung dipantau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah.

Ketiga, E-Aset, sistem aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan SKPD dan UKPD ataupun BUMD DKI dalam memasukkan laporan aset mereka dalam sistem digital yang dapat diakses semua orang.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Ahok Masih Setia Tempuh Jalur Independen

Kini Basuki T.  Purnama (Ahok) berpotensi didukung penuh Partai NasDem, Hanura, PKB, dan PAN sekaligus. Sekadar berhitung, jumlah kekuatan mereka di DPRD DKI sudah 23 kursi, cukup untuk mengusung Ahok menjadi cagub jalur parpol.

Namun Gubernur DKI ini tetap tak tergoda untuk menempuh jalur parpol dan tetap setia di jalur independen. Ini dilakukannya demi pendukung yang tergabung dalam Teman Ahok.

"Tetap kalau menjadi 23 kursipun, tetap kita akan pakai independen untuk menghargai Teman Ahok, untuk semua partai yang mendukung sudah tahu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Mengulas dukungan-dukungan yang didapatnya, Ahok menceritakan sudah bertemu dengan Ketua DPD Hanura DKI Mohamad Sangaji (Ongen). Meski Ongen dulu adalah Ketua Pansus Angket DPRD DKI yang bernah berpotensi menurunkan dari jabatannya, Ahok tetap menjalin hubungan baik dengan Ongen.

"Kalau Pak Wiranto (Ketum Hanura) sih memang pengarahannya (dukungan) ke saya. Sudah beberapa kali ketemu. Dia sudah proses," kata Ahok.

Ahok juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Kemarin, di Istana," katanya. Ahok menyampaikan PAN akan mendukungnya bila hasil survei soal Pilgub DKI 2017 dimenangi dirinya.

"PKB juga. PKB saya kenal betul. Dulu saya nyalonin di Bangka Belitung-pun Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dukung saya. Patokan PKB sederhana, kalau di survei bisa menang dan visi-misinya jelas, biasanya juga dukung," kata Ahok.

Bila benar Ahok mendapat dukungan partai-partai itu, Ahok tetap menghargai pengumpulan KTP dukungan yang dikerjakan Teman Ahok. Soalnya, Teman Ahok khawatir bila Ahok dikhianati partai, dijanjikan akan diusung ke Pilgub DKI 2017, namun malah ditinggal saja di detik-detik terakhir pencalonan.

"Teman Ahok tidak mau kalau nanti partai berubah pikiran. Kalau berubah pikiran, enggak bisa balik lagi loh. Mereka enggak percaya juga sama partai loh. Ya enggak apa-apa," kata Ahok.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Politisi PDI-P Nilai Untuk Syarat Calon Perseorangan Tidak Adil

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka, menilai syarat pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah jalur independen atau perseorangan selayaknya diperberat agar memenuhi azas keadilan. Ia menekankan demikian karena persyaratan calon kepala daerah jalur independen relatif rendah sehingga mengusik rasa keadilan dari calon yang diusung partai politik. “Sebagai ilustrasi, dengan syarat dukungan parpol seperti sekarang, maka calon dari parpol maksimal hanya ada 3-4 pasang. Sedangkan calon perseorangan dengan syarat seperti sekarang dikisaran itu dapat memunculkan hingga 10 calon, bagaimana adilkah?,” ucap Hamka di Jakarta, Kamis (17/3).
Dalam Undang-Undang Pilkada, diketahui syarat calon independen yang maju di Pilkada harus mampu mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Sementara bagi partai politik mengusung calon harus mendapatkan suara 20 persen atau 25 persen kursi di DPRD.
Menurut Rahmat politisi PDI Perjuangan, calon perseorangan hakikatnya adalah suara masyarakat yang tidak tersalurkan lewat calon parpol. Oleh karena itu sudah selayaknya aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Calon perseorangan ini juga diatur dalam UU Pilkada sebagai bagian dari demokrasi yang telah disepakati bersama.
Namun demikian, alangkah baiknya jika demokrasi tetap mengedepankan azas keadilan dengan partai politik.
“Ada baiknya jumlah calon dari perseorangan itu pesertanya tidak melebihi jumlah dari calon parpol atau paling tidak disamakan, sehingga Pilkada dapat berlangsung bukan hanya adil namun juga tertib,” ucapnya.

Jakarta Butuh Sistem Bukan Figur

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai beresiko tinggi. Segala kemungkinan bisa terjadi.

Termasuk kemungkinan relawan pendukungnya, "Teman Ahok" tak berhasil mengumpulkan target satu juta fotokopi KTP. Namun, Basuki mengaku tak ambil pusing menghadapi Pilkada DKI 2017.

Tugasnya kini hanya bekerja dan mempersiapkan sistem agar pemerintahan DKI Jakarta tetap berjalan. Ia ingin meninggalkan kesan yang baik bila nantinya dia tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"(Kepemimpinan) saya sampai Oktober 2017 pun kamu akan lihat bedalah Jakarta. Tahun ini kamu lihat Jakarta beda lah, saya jamin," ujar Ahok beberapa waktu lalu.

Di samping itu, Ahok menginginkan gubernur selanjutnya dapat menerapkan standar tinggi dalam melayani warga Jakarta. Salah satu sistem yang tengah dibangunnya adalah sistem penyusunan penganggaran melalui e-budgeting hingga satuan ketiga.

Gubernur penggantinya tidak dapat lagi mengutak-atik sistem yang ia bangun dan warga dapat mengawasinya. Bahkan, menurut dia, Gubernur yang mencoba mengubah sistem yang sudah dia bangun, akan berdampak buruk bagi mereka.

"Saya jamin sistem yang saya bangun, (gubernur) yang gantiin saya pun kalau dia ubah sembarangan pasti dicaci maki orang, langsung jatuh dia. Saya buat standar tinggi," kata Basuki.

"Kamu tahan enggak jadi gubernur tiap hari datang masuk pagi pukul 07.30 WIB sampai pulang malem, Sabtu-Minggu bawa pulang koper. Liburan bawa pulang koper. Mana ada disposisi saya yang lebih dari seminggu," kata Basuki lagi.

Jakarta butuh sistem bukan figur

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, melihat tidak akan ada perubahan yang signifikan ketika Jakarta berganti kepemimpinan. Termasuk jika Basuki tidak memimpin ibu kota kembali.

Muradi menjelaskan, sistem pemerintahan DKI Jakarta tetap akan berjalan, meskipun berganti kepemimpinan.

"Siapapun pemimpinnya tidak masalah, sistem tetap berjalan. Shock di awal pasti ada, tapi itu terjadi normatif saja," kata Muradi.

Ia mengatakan, berbagai sistem seperti e-budgeting, pembelian barang dan jasa melalui e-katalog, serta pengusulan anggaran melalui e-musrenbang tetap akan berjalan. Yang dibutuhkan hanyalah pengawasan dari gubernur, satuan kerja perangkat daerah, DPRD DKI, serta warga Jakarta sendiri.

"Selama dibangun sistem, individu bukan lagi menjadi unsur kuat. Berganti kebijakan, birokrasi tetap akan dibangun dan berjalan. Karena yang dibutuhkan itu adanya sebuah sistem bukan figur," kata Muradi.