Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Tak Sembarangan Angkat Menteri

Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)

Lisboa369.com - Polemik dugaan kewarganegaraan ganda Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ditanggapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri pun mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak sembarangan mengangkat seseorang sebagai menteri.

Menurut dia, Arcandra maupun lingkaran Istana Kepresidenan perlu memberikan klarifikasi mengenai dugaan kewarganegaraan ganda menteri ESDM itu. "Ngangkat menteri tidak boleh sembarangan. Baru ketemu satu dua kali lalu diangkat jadi menteri. Memang dari dulu kritik saya kepada orang-orang di sekitar Pak Jokowi kayaknya enggak punya sistem, dibiarkan presiden mengambil keputusan yang salah, enggak boleh dong begitu," ujar Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Sebelum Presiden Jokowi mengangkat Arcandra sebagai menteri, menurut dia, Badan Intelijen Negara (BIN) harusnya melakukan klarifikasi rekam jejak yang bersangkutan. "Dari dia lahir pernah enggak dia tidak loyal kepada bangsa kita, pernah enggak dia melakukan sesuatu yang mengancam negara kesatuan dan sebagainya," tuturnya.

Dia menyarankan Presiden Jokowi memberhentikan sementara Arcandra dari jabatan Menteri ESDM, jika benar yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda.

"Sebab dia (Archandra) memegang satu sektor yang dalam UUD itu paling ketat pengaturannya. Pasal 33. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan keaejahteraan rakyat. Itu sektor yang paling penting dan dia akan jadi presiden di sektor itu," paparnya.

Adapun kabar Arcandra telah menjadi warga negara Amerika Serikat beredar di media sosial beberapa hari lalu. "Kalau dwi kenegaraan ini harus dihentikan dulu. Harus ada evaluasi terlebih dahulu, harus ada cek in terlebih dahulu," pungkasnya.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Senin pagi, 15 Agustus 2016. Arcandra yang memakai kemeja lengan pendek berwarna putih tiba di kantor Wiranto sekitar pukul 09.50 WIB. Ia mengendarai sedan hitam bernomor polisi RI 34.

Pertemuan berlangsung singkat, sekitar 15 menit. Usai pertemuan, Arcandra langsung menuju mobil tanpa mau memberi pernyataan. Pertanyaan wartawan ihwal yang dibahas dalam pertemuan itu, ia enggan memberikan penjelasan. "Nanti ya, sebentar," ujarnya di depan mobilnya.

Saat ini publik sedang dihebohkan oleh berita ihwal status dwi kewarganegaraan Arcandra. Ia disebut-sebut terikat dan sempat menjadi warga negara Amerika Serikat. Arcandra sempat mengaku masih mengantongi paspor Indonesia meski sudah 20 tahun tinggal di Amerika. Dia ke Amerika pada 1996.

Sementara itu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan pengecekan paspor Arcandra. "Kami sedang periksa data perlintasan imigrasi beliau (Archandra)," kata Humas Imigrasi Kemkumham Heru Santoso saat dikonfirmasi, Ahad kemarin.

Data perlintasan adalah catatan administrasi keluar-masuk warga negara dari Indonesia. Data itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi paspor mana yang digunakan Arcandra. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak imigrasi terkait pemeriksaan tersebut.

 www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

 

Dinilai Profesional di Sektor Migas, Satya Yudha Layak Dijadikan Menteri ESDM

Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub (Agen Khusus Ioncasino atau agen ionclub)

Lisboa369.com - Wacana pergantian menteri di kabinet kerja Jokowi-JK semakin santer beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya, posisi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dijabat Sudirman Said.  Pasalnya, beberapa kalangan menilai Sudirman Said gagal dalam mengelola sektor energi, mulai dari sengkarut izin eksport Freeport hingga megaproyek 35.000 MW andalan Jokowi-JK.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmi Radhi menilai, kandidat yang pantas menggantikan Sudirman Said haruslah orang yang memiliki komitmen, jujur dan bersih dalam mengelola sektor energi.

“Syarat utama menteri ESDM adalah insan yang memiliki komitmen tinggi terkait sektor energi. Selain itu, dia harus jujur dan bersih dalam mengelola sektor enegi meskipun anggaran APBN kecil,”  ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, kandidat menteri ESDM mempunyai kemampuan yang cakap dalam memutuskan dan mengelola ladang migas-minerba serta impor bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai ratusan ribu triliun rupiah.

Salah satu kandidat menteri ESDM adalah Satya Widya Yudha yang saat ini menjadi anggota komisi VII DPR RI dari partai Golkar. Satya Yudha memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di industri migas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Pak Satya Widya Yudha menurut saya punya komitmen yang kuat di sektor energi, bersih dan jujur. Bahkan Satya Yudha memiliki pengalaman profesional di bidang migas,” jelasnya.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA  AGEN RESMI MAXBET  DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Berdasarkan penelusuran, Satya Yudha pernah menjadi Director of Federal Relations and Business Development untuk Atlantic Richfield Company (ARCO) dan British Petroleum (BP) di Washington DC, United States pada saat BP mengakuisisi ARCO. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Director of International Affairs of BP Plc yang bertugas di London. Setelah itu dia kembali ke Indonesia sebagai Vice President BP Indonesia selama dua setengah tahun dan kemudian dipercaya sebagai LNG supply and Development Director BP Tiongkok di Beijing. Dari Tiongkok, Satya melanjutkan petualangan karir di BP Vietnam sebagai Business Strategy Director. Karir profesionalnya yang terakhir adalah sebagai perwakilan BP di Vico Indonesia sebagai Direktur Pengembangan Bisnis CBM sampai akhirnya ia memulai perjalanan karir politiknya hingga sekarang di parlemen.

Selain itu, Satya juga aktif menulis dan berbicara secara luas tentang Indonesia dan isu-isu energi global kepada industri energi, pemerintah, lembaga penelitian, media, berbagai forum seperti ‘Forum Kebijakan Publik Asia Harvard Kennedy School dan Universitas Indonesia’, Konvensi Indonesia Petroleum Association (IPA), Konferensi Indonesia Gas Association (IGA), Konferensi IndoCBM, Konferensi Fokus Indonesia di Michigan State University, Indonesian Petroleum Engineers Association (IATMI) Inspiring Talk; NRGI-Oxford University, St Chaterine College- Rise to the bottom of low oil price, May 2015 dan pada banyak kesempatan lainnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun, Maxbet, sbobet, ibcbet, ionclub, poker, tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Rizal Sindir Ahok Cengeng

Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub (Agen Ioncasino atau agen ionclub)

Lisboa369.com - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengaku heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkesan tidak menerima keputusan pembatalan reklamasi secara permanen Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

Keputusan ini sebelumnya dikeluarkan Komite Gabungan yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan reklamasi Pulau G Teluk Jakarta. Komite Gabungan terdiri dari Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemprop DKI Jakarta.

Ahok yang tidak menerima keputusan tersebut bahkan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk memohon kelanjutan reklamasi Pulau G. Ahok mengacu pada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995.
“Jangan cengenglah jadi orang, masa segala macam mau diaduin ke presiden,” ucap Rizal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, (13/7).

Menurutnya, Ahok semestinya berfikir lebih modern. Bukan sebaliknya, berfikir kuno dan menjadikan Keppres No 52 Tahun 1995 sebagai acuan pemberian izin reklamasi. Ia menekankan bahwa Keppres tersebut sudah diperbarui, baik aturan diatasnya melalui Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden baru.

“Satu menteri saja bisa batalkan, apalagi ini tiga menteri, dan juga undang-undang. Berpikir modern lah, jangan kuno melihat yang lama,” jelas Rizal.

Ditambahkan Rizal, keputusan pembatalan permanen atas reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah objektif dan dilindungi Undang-Undang.

Disampaikan bahwa wilayah pelabuhan menjadi kewenangan Kemenhub, wilayah laut menjadi kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan, dan soal lingkungan hidup menjadi wilayah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bersikukuh membela PT Agung Podomoro Land (APL) dan mempertanyakan sikap Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim yang membatalkan pembangunan Pulau G (Pluit City).

Karenanya, bekas bupati Belitung Timur itu telah melayangkan surat ke Istana ihwal pembatalan pulau buatan yang dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra (MWS), entitas PT APL tersebut.

Dalihnya, reklamasi 17 pulau diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.52/1995, sehingga pembatalannya harus melalui rapat terbatas (ratas) oleh presiden.

“Harusnya menteri kirim surat ke presiden, minta batalin kan? Kalau udah batalin, kan biasanya mesti rapat,” ujarnya di Balaikota DKI, Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/7).

Alasan kedua tetap menginginkan Pulau G dibangun, karena Ahok mempertanyakan, apakah konfrensi pers yang dipimpin Menko Rizal Ramli tersebut adalah keputusan final atau masih ada surat resmi.

“Kan menko kan konferensi pers nih, menyatakan kalau itu pulau dihentikan total. Nah, suratnya mana? Apakah bisa cuma baca berita menyatakan itu? Siapa tahu menko salah ngomong atau anda salah kutip,” kilahnya.

Kemudian, Ahok juga sesumbar, bahwasanya desain dan perencanaan pembangunan pulau seluas 161 ha ini telah sesuai prosedur dan tidak mengganggu kabel bawah laut milik PLN, sebagaimana dinyatakan Menko Rizal dalam jumpa pers, beberapa waktu lalu.


“Pulau G sudah dipotong setengah sebetulnya, jadi seratusan hektar. Semua pulau kan rata-rata 400-500 ha. Kenapa dipotong? Karena telah melewati jalur pipa gas dan PLN,” katanya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Indonesia Tunggu Izin Filipina Kejar Para Perompak

Lisboa369.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia masih menunggu finalisasi terkait izin untuk mengejar perompak sampai ke wilayah Filipina.

Hal itu dikatakan Luhut menyambung pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sepulangnya dari Filipina beberapa waktu lalu yang bertemu dengan otoritas Filipina untuk membicarakan masalah keamanan di perbatasan.

“Kita tunggulah pemerintahan (Filipina) yang baru. Kita lagi merancang sekarang detilnya bagaimana,” kata Luhut di Jakarta.

Pihaknya pun enggan membuka rencana ini secara menyeluruh, sebelum ada kepastian dari kedua belah pihak.

“Saya belum berani berspekulasi tapi yang penting kunjungan Menhan untuk bertemu counterpartnya di Filipina saya pikir sangat bermanfaat untuk proses penyelesaian ini,” ucap dia.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Disiplinnya Mentri Susi Tentang Ilegal Fishing

Lisboa369.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkenal sangat tegas dengan kapal asing pencuri ikan yang masuk ke perairan Indonesia. Semenjak diangkat Jokowi jadi menteri, Susi menjadi sorotan karena sangat berani menangkap bahkan menenggelamkan kapal asing yang kedapatan mencuri ikan Indonesia.

                      Pada awal 2016 saja, Menteri Susi tercatat telah menenggelamkan 23 kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia. Kapal asing ini berasal dari banyak negara seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Penenggelaman kapal dilakukan di empat lokasi yakni Pontianak-Kalimantan Barat sebanyak delapan kapal (Vietnam), Bitung-Sulawesi Utara sebanyak tujuh kapal (1 Filipina, 5 indonesia), Batam sebanyak tujuh kapal Malaysia dan Tahuna-Sulawesi Utara sebanyak satu kapal (Filipina).

"Tanggal 22 Februari jumlahnya yang terbaru jadi 23 kapal (akan ditenggelamkan). Ini merupakan penenggelaman kapal illegal fishing yang pertama kali dilakukan pada tahun 2016," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (12/2).

                          Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Susi mengakui, laut Indonesia menjadi sasaran empuk para pencuri ikan.

                     Susi menegaskan sumber daya perikanan di laut Arafuru dan Natuna merupakan milik Republik Indonesia. Oleh karena itu pihaknya bakal menindak tegas pihak asing yang melanggar kedaulatan nasional. "Laut Arafuru dan Natuna bukan milik kapal-kapal Thailand, China, Vietnam, tetapi milik kapal-kapal Indonesia," kata Susi Pudjiastuti seperti ditulis Antara, Kamis (30/3).

                         Menteri Susi mengemukakan, banyak kapal asing yang mengincar perairan Indonesia antara lain karena kayanya sumber daya ikan, seperti sekitar 60 persen tuna dunia datang dari lautan Indonesia.

Selain itu, pihaknya saat ini hanya ingin mengubah penangkapan ikan secara ilegal menjadi penangkapan ikan yang legal, tercatat, dan teregulasi dengan baik sehingga juga bermanfaat bagi negara.

"Saya tidak setuju pandangan yang mengatakan mubazir karena kapal kita tidak bisa ke ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif)," ucapnya.

                   Susi mengingatkan bahwa kapal nelayan dari daerah seperti Tegal dan Rembang (Jawa Tengah) juga telah melaut hingga ke perairan Australia dan ada dari mereka yang juga ditangkap oleh aparat negara Kangguru tersebut, karena dinilai telah melanggar teritorial mereka.

Demi memperkuat kedaulatan laut Indonesia, Susi menyiapkan kapal induk Rp 600 miliar.

                       Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membeli kapal induk atau kapal markas pada tahun ini. Investasi pembangunan kapal tersebut mencapai Rp 600 miliar, diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Susi mengatakan kapal raksasa dibutuhkan untuk memberantas para pencuri ikan. Selama ini, kapal para pencuri kebanyakan berukuran besar.

                  Selain itu, luasnya wilayah laut Indonesia di mana nomor 2 terbesar di dunia, membuat perjalanan menggunakan kapal induk lebih efektif. "Menteri KKP, Dirjen semua mau jalan-jalan, bakti sosial nyari minjam kanan-kiri," ujar Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/2).

Menurutnya, pengadaan kapal tersebut juga menjadi media pemerintah dalam bersosialisasi ke daerah. Menteri Susi mengatakan, di kapal tersebut nantinya ada tempat pelatihan, laboratorium, serta kantor KKP.

"Sosialisasi daerah, mereka melihat dan mengalami training, ada laboratorium," jelas dia.

             Menteri Susi menambahkan, kapal tersebut direncanakan menggunakan program tahun jamak (multiyears) selama dua tahun. "Targetnya satu sampai satu setengah tahun. Kita masih tahap finalisasi spesifikasi apa yang dibutuhkan," ungkapnya.

Susi menegaskan, tak takut dengan kapal asing dari negara manapun, termasuk Amerika Serikat.

             Susi baru-baru ini kembali menunjukkan taringnya dalam menangkap kapal asing pencuri ikan. Susi bahkan tak segan bakal menangkap kapal dari Amerika Serikat jika berani mencuri ikan di lautan Indonesia.

"Kita ke semua kapal yang melakukan pencurian di wilayah Indonesia pasti kita tangkap. Dari China, Thailand, Filipina, Amerika, kalau ada pun kita tangkap. Kalau melanggar dan melakukan pencurian di ZEE (zona ekonomi eksekutif) kita pasti ditangkap," ucap Susi di Kantornya, Jakarta, Senin (30/5).

Baru-baru ini juga, TNI Angkatan Laut menangkap kapal berbendera China di Natuna, Kepulauan Riau. Susi mengaku masih menyelidiki kasus ini. Kapal China tersebut ditangkap oleh KRI Oswald Siahaan-354, TNI Angkatan Laut beberapa hari lalu.

"Yang melakukan penangkapan ada KRI Armada Barat yang dilakukan dua hari lalu. Ini kapalnya cukup besar, " kata Susi.

           Susi menjelaskan, kapal pencuri ikan tersebut ditangkap oleh KRI Oswald Siahaan-354 TNI Angkatan Laut yang berada di bawah kendali operasi (BKO) Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Guspulaarmabar) di perairan Natuna pada posisi 05 06' 00" lintang utara dan 110 14' 00" bujur timur.

"Hari ini kita sedang selidiki," kata Susi.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Ahok Ajak Pantau Reklamasi Teluk Jakarta Dari Udara

                  Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyimpang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak beberapa menteri Kabiner Kerja seperti Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti akan menyambangi proyek tersebut.
                Pemantauan itu akan dilakukan dari udara. Jika memang ada yang penyimpangan amdal (analisis mengenai Dampak Lingkungan), maka pengerjaan tersebut akan resmi diberhentikan sementara.
"‎Iya besok. Ada surat dari Pak Rizal Ramli. Akan naik heli dari Halim sama ibu Siti Nurbaya dan Ibu Susi. Kami berempat akan meninjau langsung," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
              Rencananya, mereka berempat akan berangkat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan helikopter. Sebelumnya, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih dibekukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Penundaan ini akan berlangsung sampai ada aturan hukum yang pasti dan sepaham mengenai hal itu.
               Untuk itu, telah dibentuk joint committe antara Pemprov DKI, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji segala aturan yang selama ini berbenturan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami berempat akan meninjau langsung. Karena kalau sudah tinjau kan sekarang di lapangan sudah bekerja, akan dilihat ada laporan. Berita acara dari amdal. kalau memang mereka melanggar dari yang ditulis di amdal, maka akan dilakukan penyetopan sementara," bebernya.
              Langkah Ahok memboyong sejumlah menteri itu untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan itu sehingga nantinya mendukung dan memuluskan program reklamasi tersebut.
Jika memang proyek tersebut benar melanggar amdal, tentu ini akan jadi pembelajaran bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memperbaiki dan baru lanjut bangun jika sudah benar.

"‎Makanya nanti itu biar amdal yang putuskan. Apa nanti dipotong atau apa. Pasti akan dipotong itu teknik kerja dia bilang, makanya biar sesuai enggak dengan dokumen amdalnya. Penghentian sementara ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Setelah berhenti, perbaiki Amdal, baru lanjut bangun,” tutupnya.

Penundaan Proyek Reklamasi

        Hasil rapat koordinasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sejumlah menteri, kemarin menghasilkan keputusan untuk menunda proyek reklamasi hingga segala persyaratan terpenuhi. Secara otomatis, proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan.

         Untuk menanggulangi pengembang membandel yang masih tetap menjalankan reklamasi, Ahok berharap Pemerintah Pusat ikut turun tangan mengawasi.

"Makanya saya pengen (pemerintah) pusat ikut awasi," kata Ahok usai meresmikan RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4/2016).

           Jika pengembang tetap membandel melanjutkan proyek reklamasi, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin reklamasi.


"Ada sanksinya, di Kementerian LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," kata dia.
Sebagaimana diketahui, rapat koordinasi antara Ahok dan sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin 17 April 2016, memutuskan proyek reklamasi dihentikan untuk sementara waktu, menunggu segala persyaratan dipenuhi.

            Sementara itu, akan dibentuk Joint Commitee atau mitra kerja antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengkaji segala peraturan terkait reklamasi yang selama ini menjadi polemik.

            Sebelumnya Presiden Jokowi Telah berpesan kepada Ahok kala menjabat Gubernur DKI, kata Ahok, Presiden Jokowi pernah berpesan agar reklamasi tidak boleh sampai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir di pesisir Ibu Kota.

"‎Yang penting jangan merusak lingkungan kata Presiden; kedua, jangan sebabkan banjir sesuai lah; terus porsi biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi gubernur bilang saya dari masih wagub sudah ribut sama pengembang. Pengembang saat itu tawarkan Rp1 juta per meter, ya enggak bisa dong. Kita harus bicara berapa persen dari NJOP," terang Ahok.

           Ia menambahkan, bagi Presiden Jokowi permasalahan reklamasi adalah persoalan sederhana. Sebab, reklamasi harus memberikan fa‎silitas umum dan fasilitas sosial dalam membangun hunian baru nantinya.

"‎Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini harus ada fasum 45 persen, ada tanah komersial 5 persen, masak harus pakai ABDP bangun fasum-fasos di pulau," imbuhnya.

            Lebih lanjut Ahok mempersilakan para pengembang untuk membuat pulau di Teluk Jakarta. Namun, para pengembang harus menaati peraturan yang ada.


"Jadi maunya gimana? Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI. Fasum dan fasos 45 persen punya DKI. Lima persen gross pulau punya DKI. Terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung nanti," tandasnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : https://secure.livechatinc.com/licence/7243931/open_chat.cgi
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Susi Pudjiastuti : Pembangunan Reklamasi Merupakan Pilihan Kedua

                                 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.
"Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan," tutur Susi.
Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.
Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.
"Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan," imbuh Susi.
Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.
Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.
Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.
"Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan," tandas Susi.
Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.
Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.
Kesepuluh pulau tersebut adalah:

• Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
• Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
• Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
• Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
• Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

• Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Jokowi Akan Melakukan Perombakan Kabinet

    Presiden Jokowi memberi sinyal kuat untuk merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Sejumlah menteri sudah dipanggil secara pribadi ke Istana Bogor.
Isu yang berhembus ada beberapa menteri yang dipanggil Presiden Jokowi pada Kamis (7/4) malam. Namun Presiden Jokowi mengatakan pemanggilan menteri adalah hal yang biasa. Mantan Gubernur DKI itu juga tak mau menjelaskan secara rinci soal pertemuan itu, termasuk jumlah menteri yang dipanggil.

"Yah biasa. Setiap hari dipanggil hari Minggu dipanggil, hari Sabtu dipanggil yah biasa. Tengah malam kita panggil juga biasa," tuturnya. 

Siapa saja menteri yang dipanggil Jokowi? Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana menyebut Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dipanggil ke Istana Bogor. Namun belakangan hal itu dibantah oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Herman Suryatman. 

"Pak Menteri Yuddy sudah berangkat terbang menuju Sumatera Barat untuk menghadiri acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpanda) se Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi," kata Herman.

Bantahan juga muncul dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Marwan mengaku malam itu  dirinya sedang berada di Sidoarjo, Jatim dalam rangkaian kunjungan kerja dan menghadiri Haul KH Bisri Syansuri.

"Masa ritual keagamaan diplintir. Sudah jelaskan, saya ada di mana kemarin? Jadi tidak usah ditanya lagi," ungkap Marwan.

Ada satu nama menteri lagi yang disebut dipanggil Jokowi malam itu. Namun tidak diketahui jelas siapa menteri tersebut.

Kembali ke isu reshuffle, seorang di lingkungan Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi hendak melakukan perombakan kabinet. Perombakan tersebut kini tinggal menunggu waktu.

Ketika dikonfirmasi soal itu, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menjelaskan pemanggilan para menteri oleh Presiden Jokowi adalah hal yang biasa dan salah satu bentuk komunikasi Presiden  dengan para menterinya.

"Presiden memanggil menteri-menteri anggota kabinet hal yang biasa karena para menteri kan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bisa saja setiap saat dipanggil. Dipanggil di mana saja, kapan saja tidak jadi soal. Karena, jika diperlukan Presiden bisa memanggil dan melakukan komunikasi dengan menteri-menterinya," jelas Ari saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/4/2016).

Ari juga mengatakan reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Presiden tidak bisa didikte-dikte, ditekan tekan atau diintervensi terkait ini.

"Presiden kan sudah menekankan agar para Menteri fokus bekerja tanpa terganggu hiruk pikuk isu reshuffle," tutupnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Menteri Susi Kecewa

 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap pemerintah China (Tiongkok) yang seakan berada di belakang aksi illegal fishing di perairan Natuna yang baru saja digagalkan tim Satgas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat itu, ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey 10078, coastguard China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan.

"Kapal kita melepaskan kapal itu untuk ditarik oleh kapal coastguard. Kapal ikannya dibentur oleh kapal coastguard ini akhirnya tidak jalan. Akhirnya ditarik keluar mereka. Artinya itu kan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, mengambil wilayah teritorial," kata Susi saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra V, Jakarta.

"Mungkin supaya tidak ditenggelamkan. Perkiraan saya mereka tidak ingin kapalnya tertangkap oleh satgas, kalau tertangkap oleh kita kan ditenggelamkan. Pemerintah Tiongkok tidak berkenan kapal ikannya ditenggelamkan," jelasnya.

Menurut Susi, sudah seharusnya pemerintah tidak berada di balik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Pemerintah China meski sebagai negara besar tetap harus menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tidak boleh seperti itu. Karena seharusnya pemerintah tidak berada di belakang IUU fishing. Kita sangat menghormati negara besar seperti Tiongkok, akan tetapi seyogyanya negara Tiongkok juga bisa menghargai bahwa Indonesia sekarang, sekarang melakukan perang terhadap IUU fishing," ucap Susi.

"Jadi keinginan kita, kita menghormati negara besar seperti Tiongkok, negara Tiongkok juga bisa menghormati kedaulatan negara kita," tegasnya. 


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473