DPD Beri Sejumlah Catatan terkait APBN 2017

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait APBN 2017.

“Pengesahan UU APBN Tahun 2017 diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan pada tahun 2017,” katanya di Jakarta, Sabtu (29/10).

Dia mengatakan, momentum perbaikan ekonomi tahun 2017 harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar keberlanjutan pembangunan hingga tahun 2019 tetap bisa terjaga.

Farouk kembali mengingatkan bahwa APBN 2017 memiliki momentum yang tepat sebagai titik balik pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Pertama, kebijakan efisiensi dan relokasi belanja negara yang diterapkan dalam APBN 2017 harus diprioritaskan untuk belanja yang bersifat produktif dan mendesak, terutama untuk belanja modal dan belanja operasional lainnya.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

“Dengan tetap menjaga tata kelola yang baik serta sejalan dengan prioritas pembangunan agar peningkatan kualitas belanja negara dapat segera diwujudkan.”

Jangan sampai kebijakan pemotongan belanja di tengah jalan kembali terulang sebagai akibat dari kelemahan perencanaan. Kedua, penetapan target penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan dalam APBN 2017 sudah lebih realistis dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, DPD tetap mengingatkan agar pemerintah harus bekerja keras guna mewujudkan target penerimaan perpajakan yang sudah ditetapkan tersebut.

“Aparatur pajak harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menggunakan segala cara dalam menekan wajib pajak guna mencapai target yang sudah ditentukan,” katanya.

Ketiga, kebijakan pembiayaan defisit dalam APBN 2017 lebih besar dari tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah utang baru pada tahun 2017.

Kebijakan ini dikhawatirkan akan menjadi beban yang lebih berat bagi perekonomian nasional dalam tahun-tahun berikutnya. “Pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan utang agar bisa efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang sudah direncanakan,” katanya.

Keempat, pengalokasian anggaran Penyertaan Modal Negara kepada beberapa Badan Usaha Miliki Negara dan Badan Layanan Umum, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Hal itu mengingat alokasi PMN yang dianggarkan kepada BUMN dan BLU tersebut cukup besar.

“Jangan sampai PMN yang sudah dialokasikan tersebut tidak bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Kelima, pemerintah hendaknya menjaga pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa agar bisa tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

DPD kembali mengingatkan pemerintah agar dalam APBN 2017 tidak adalagi kebijakan penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Pengalaman tahun 2016 menunjukkan bahwa penundaan pembayaran DAU dan DBH sangat menyulitkan keuangan daerah, terutama dalam membiayai pembangunan yang sudah direncanakan.

“Apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam RPJMN harus sudah mulai dirasakan perubahannya pada tahun 2017 demi menjaga keberlanjutan pembangunan sampai pada tahun 2019,” kata Farouk.

 

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Pendapat Prabowo Tentang Jalur Independent

Soal calon gubernur jalur independen, Prabowo berpandangan positif selama calon tersebut mencerminkan dan murni berpedoman pada kehendak rakyat. "Asal semua mencerminkan kehendak rakyat yang murni," katanya.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan kembali bahwa dirinya yang dulu mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dan memasangkannya dengan Joko Widodo, sebelum kemudian naik menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden.
"Saya persilakan semua kader terbaik bangsa untuk maju, dari dulu. Saya ingatkan saja, dulu saya yang calonkan Ahok. Saya ingatkan saja. Saya hanya ingin calonkan pemimpin yang terbaik untuk rakyat," ujar Prabowo di Gelanggang Olahraga Jakarta PusatPria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini menjelaskan, untuk seleksi pilkada, Gerindra memiliki mekanisme dari bawah ke atas. Mekanisme ini, ucapnya, sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh Gerindra."Bagi kami ini cukup bagus dan kami akan berpegang tetap kepada itu. Jadi nanti yang akan berperan besar adalah Dewan Pimpinan Daerah DKI. Dia yang seleksi, dia yang paling dekat dengan rakyat, dia yang tahu. Jadi saya biasanya akan sangat mendengarkan pandangan dari Ketua DPD," ujarnya.

Prabowo menyampaikan, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta telah menyaring sejumlah nama dan beberapa dari mereka berpotensi kuat, salah satunya Sandiaga Uno. Ia pun mempersilakan para kader Gerindra lainnya yang ingin maju dalam bursa perebutan kursi DKI-1.
"Masih ada proses, karena kami ingin demokratis, menangkap suara dari bawah. Kita enggak mau meleset. Dan biasanya suara dari bawah itu enggak meleset," katanya.
Selain Yusril, Dasco menyebut ada sejumlah nama yang juga masuk dalam radar Gerindra. Mereka diantaranya adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana, bekas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Boy Sadikin.Salah satu indikator penjaringan Gerindra, tutur Prabowo, adalah dari survei, baik internal partai maupun eksternal. "Survei salah satu (indikator), jelas. Tapi kita juga tahu survei bisa dipesan," ujarnya. 

Ketika ditanya kapan Gerindra akan secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada nama calon gubernur DKI Jakarta, Prabowo mengaku hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"KPU minta kapan? September? Masih lama, September," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan Yusril masuk dalam radar partainya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ricuh Sidang Paripurna

Ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berubah ricuh setelah Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa menyinggung perihal masa jabatan tiga pimpinan DPD yakni Ketua DPD Irman Gusman, wakil ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas.
Perlu ada perubahan dalam tata tertib DPD yang menyebutkan masa jabatan tiga pimpinan DPD dipersingkat dari lima tahun menjadi hanya 2,5 tahun. Jika disetujui, maka tiga pimpinan yang dilantik 1 Oktober 2014 ini harus angkat kaki dari kursi pimpinan pada April 2017.
Asal muasal polemik ini dimulai saat sidang paripurna luar biasa yang digelar pada 15 Januari 2016 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Pansus Tatib DPD. Saat itu muncul dua opsi perubahan masa jabatan pimpinan DPD.
Opsi pertama lima tahun dan opsi kedua 2,5 tahun. Untuk memutuskan itu dilakukan pemungutan suara. Mayoritas atau 44 suara memilih opsi kedua, memangkas masa jabatan pimpinan DPD. Hanya 17 suara memilih opsi pertama dan 2 suara abstain.
"BK berpendirian bahwa apabila perlu ada perubahan susbtansif, dengan menempuh mekanisme perubahan tatib dari peraturan DPD yang disahkan di paripurna luar biasa," ujar AM Fatwa saat paripurna DPD.
Fatwa meminta pimpinan DPD menandatangani keputusan itu. "Ini momen terakhir pimpinan untuk tanda tangan di muka sidang. Bila tidak, kita sulit memperhitungkan apa yang akan terjadi," kata Fatwa.
Dia langsung bergerak menuju meja pimpinan DPD namun Irman berkukuh menolak menandatangani. Teriakan anggota DPD mewarnai jalannya sidang paripurna. Ada yang menyebut pimpinan melakukan pembangkangan. Tak lama terdengar suara gebrakan meja.
Selain pemangkasan masa jabatan, pimpinan DPD yang sudah dua kali menjabat dilarang mencalonkan diri lagi menjadi pimpinan. Dalam hal ini, Irman Gusman yang sudah menjadi pimpinan DPD sejak 2004, dan GKR Ratu Hemas tak boleh mencalonkan diri lagi. Senator I Kadek Arimbawa melihat, pimpinan DPD dengan berbagai cara mencoba menggagalkan dan mengubah keputusan.
Dia menjelaskan, rapat paripurna luar biasa memutuskan diserahkan ke Badan Kehormatan untuk memperbaiki redaksi yang belum sempurna, bukan mengubah keputusan. Pimpinan DPD sudah ketok palu sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.
"Nah sekarang BK sudah selesaikan tugasnya dan serahkan ke pimpinan untuk tandatangani keputusan tapi beliau enggak mau tanda tangan. Nah di sinilah teman-teman tidak terima," ucapnya. 
Dia tidak segan mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum jika pimpinan DPD ngotot tak mau menandatangani keputusan itu. "Kalau dia enggak tanda tangan kita langsung jerat hukum ke MA dan MK. Karena ada mekanismenya."
Senator dari Sulawesi Utara Benny Ramdhani bakal mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPD karena dianggap membangkang hasil keputusan paripurna luar biasa DPD. "Ini tidak hanya pembangkangan terhadap moral pimpinan DPD tapi juga pelanggaran sidang paripurna," katanya.
GKR Ratu Hemas angkat suara. Menurutnya, kericuhan dalam sidang paripurna DPD merupakan dinamika politik biasa yang bertujuan meningkatkan kinerja. Konsolidasi internal segera dilaksanakan untuk mencari solusi.
Dia menyadari, dua pandangan soal masa jabatan pimpinan DPD sama-sama bertujuan agar kinerja pimpinan lebih maksimal. "Kedua pandangan ini mempunyai argumentasi yang cukup dan didasari tujuan yang sama, perbaikan kinerja secara menyeluruh anggota dan pimpinan," jelas Hemas, kemarin.
Dia melihat peristiwa dalam sidang paripurna itu sebagai bagian cara senator mengekpresikan kesadaran tinggi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Sementara pimpinan DPD, kata dia, mencoba mendudukkan persoalan pada koridor hukum dan peraturan.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473