Kerap Bertentangan Akhirnya Ibas Minta Ruhut Mundur Dari Demokrat

Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Manuver politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul dinilai kerap bertentangan dengan kebijakan partainya, seperti saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Untuk diketahui, Partai Demokrat memilih netral untuk tidak mendukung salah satu calon di Pilpres 2014 yang saat itu antara Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sedangkan Ruhut pada saat itu lebih memilih untuk mendukung Presiden Jokowi dan berlanjut hingga saat ini. Sikap beda pendapat Ruhut dengan Demokrat muncul kembali dalam Pilgub DKI Jakarta.

Ruhut secara terbuka menyatakan dukungannya untuk calon petahana Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan Partai Demokrat bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya calon sendiri yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Merespons sikap Ruhut ini ‎Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono‎ (Ibas) mempersilakan Ruhut Sitompul mengundurkan diri dari partainya.

Kendati demikian, Ibas menilai wajar ada kader Demokrat mendukung calon lain jika keputusan politik belum diambil oleh internal partai.

"Tetapi ketika keputusan berjenjang, akuntabel, transparan sudah diambil, maka sejak itulah semua kader harus berjuang bersama, bersatu untuk mensukseskan keputusan tersebut, begitulah etika politiknya," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/9/2016).

Namun demikian, Ibas mempersilakan kader yang berbeda pandangan mengambil sikap tegas untuk mengundurkan diri atau menempuh jalan lain.

"Namun, saya yakin kecintaan saudara Ruhut yang telah berjuang dan menjadi bagian dalam membesarkan Partai Demokrat tidak pernah pudar pada partai yang disayanginya," ucap Ibas.

‎Ibas menegaskan, Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni untuk maju dalam pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta 2017 telah melalui proses yang cepat dan dinamis.

"Keputusan sudah diambil melalui proses yang sangat cepat, dinamis, transparan dan berjenjang dengan mekanisme partai sesuai segala aspek pertimbangan matang dan parameter yang ada," ujarnya.

Sementara dari Boy Sadikin Menyatakan Ruhut Jangan Malu-Malu Jika Ingin Masuk PDIP

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Mantan politikus PDIP, Boy Sadikin, geram dengan tudingan Ruhut Sitompul yang menyebutnya sakit hati terkait keputusan keluar dari partai banteng moncong putih. Boy meminta Ruhut tak menyangkutpautkan dirinya jika keinginannya adalah menjadi kader PDIP.

"Jangan dia yang ribut (dengan Partai Demokrat) tapi nyerempetnya ke saya, dibilang saya sakit hati. Kalau Ruhut mau masuk PDIP, jangan menjelek-jelekkan saya. Melamar saja (ke PDIP), masuk saja, jangan malu-malu, diterima kok," kata Boy di Jakarta, Selasa (27/9).

Putra mantan gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, ini mengatakan, keputusannya untuk keluar dari PDIP murni lantaran tak sejalan dengan keputusan DPP PDIP yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai cagub. Ia menilai Ahok tak pantas menjadi gubernur DKI karena sikap dan gaya kepemimpinan dia yang dianggap tak berpihak kepada masyarakat kecil.

Dalam kasus yang hampir sama, Ruhut juga menyatakan tetap mendukung Ahok meski Partai Demokrat mengusung Agus Yudhoyono sebagai Cagub. Ruhut diminta untuk secara kesatria mengundurkan diri dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sebelumnya, Ruhut sempat menyindir sikap Boy yang keluar dari PDIP. Ia menuding Boy sakit hati lantaran tidak dicalonkan sebagai gubernur. Ia menolak diminta untuk bersikap kesatria seperti Boy Sadikin lantaran sikapnya tak sejalan dengan partai terkait pilkada DKI.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

NasDem Pastikan Prasetio Gantikan Posisi Nusron

Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Politikus Partai NasDem Bestari Barus memastikan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menggantikan posisi Nusron Wahid sebagai ketua tim pemenangan Ahok-Djarot.

Bestari mengetahui hal itu setelah dirinya bertemu dengan Prasetio di DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prasetio mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Ahok langsung menjadi ketua tim pemenangan.

"Saya sempat bertemu dengan Pak Pras saya bertanya, karena kami di DPRD "om ini gima tim kita kapan mulai main" (dijawab Pasetio) "nanti tunggu tanggal 29 kan penutupan semua proses pendaftaran. Lantas siapa yang akan memimpin tim ini. Lalu beliau sampaikan saya yang diminta," kata Bestari menirukan komunikasinya dengan Prasetyo pada INILAHCOM, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Bestari mengatakan, permintaan ini akan dikomunikasikan bersama partai yang memberikan dukungan pada Ahok-Djarot. Diantaranya, Partai Golkar, Hanura, NasDem, dan PDPI.

Namun demikian, lanjut dia, partainya tidak mempermasalahkan siapa pun yang akan menggantikan Nusron. Sebab partainya memberikan dukungan terhadap Ahok tanpa syarat.

"Jangankan tim sukses Ahok mau maju lewat manapun kan kita tidak ada syarat atau apapun," kata dia

Terlebih, keputusan yang diambil oleh Ahok pasti sudah dipikirkan dengan masak-masak. Untuk itu, partainya tidak mau ambil pusing dengan kabar akan digantinya Nusron Wahid sebagai ketua tim pemenangan.

"Kami yakini apa yang diputuskan oleh Ahok sudah dipikirkan matang-matang," papar dia.
Dikabarkan Nusron akan digeser dari posisinya sebagai ketua, tentu hal ini memunculkan nama baru untuk menggantikan. Nama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi masuk dalam daftar kuat calon Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot.

Bahkan Ahok meminta Edi Prasetio menggantikan posisi Nusron Wahid yang lebih dulu didapuk jadi Ketua Tim Pemenangan Ahok sebelum PDIP mendukungnya.

"Si Prasetio juga bersedia, gampang lah," kata Ahok di Balai Kota.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

KPU DKI Diminta Buka Hasil Tes Kejiwaan Para Calon

itus Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama hanya tertawa saat dimintai tanggapannya terkait permintaan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kepada KPU DKI. Mereka meminta lembaga penyelenggara Pilgub DKI 2017 mendatang tersebut membuka hasil tes kesehatan rohani Basuki.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini menyambut baik para advokat tersebut telah memperhatikannya dengan serius. Bahkan dia mendukung KPU DKI untuk membuka hasil tes kesehatan rohaninya akhir pekan lalu.

"Bagus. bagus dong. Biar tahu gue gak syaraf. Mereka kira syaraf gue salah, padahal masih pas sama ambang batas. hehehehe," katanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9).

Sebelumnya, ACTA menilai, publik berhak tahu hasil tes kesehatan tersebut karena rakyat akan menjadi pihak yang paling dirugikan bila DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur yang tidak cukup mampu secara rohani.

"Kami ingin mengetahui alasan apa yang membuat tim dokter menyimpulkan bahwa Ahok mampu secara rohani untuk menjadi kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 7 huruf f UU Pilkada. Harus dijelaskan kepada publik bagaimana metode pemeriksaannya, apa saja pertanyaan yang diajukan, serta bagaimana skor penilaiannya," ujar Wakil Ketua ACTA Nur Hayati di Jalan Imam Bonjol No. 44, Jakarta Pusat, Minggu (25/9).

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Ada beberapa momen yang menurut ACTA menjadi indikasi bahwa Ahok tidak mampu mengendalikan emosinya. Bahkan mereka mengaku mendapat informasi bahwa Ahok menderita psikopat grade 4.

Momen-momen yang dimaksud di antaranya adalah ketika Ahok memarahi Ibu Yusri dan menyebutnya maling di DPRD karena dia salah menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, disebut juga momen saat Ahok diberitakan mengajak berkelahi seorang pria yang mengadukan persoalan tanah kepadanya di Balai Kota dan momen saat mantan Bupati Belitung Timur ini memarahi pegawai honorer yang mengadukan permasalahan mereka kepadanya. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, ACTA beranggapan ada kesan yang kuat bahwa Ahok tidak bisa berempati dengan rakyat yang mengadukan permasalahan hidup mereka.

"Kalau orang normal kayaknya sulit memarahi ibu-ibu di depan publik, bahkan mengajak rakyatnya sendiri berkelahi. Padahal kepala daerah harus punya ekstra kesabaran, mengendalikan diri, dan empati," sebut Habiburrahman, Ketua Dewan Pembina ACTA sekaligus politikus Partai Gerindra.

Dengan alasan-alasan tersebutlah ACTA menuntut KPUD untuk merilis hasil tes kesehatan rohani Ahok secara rinci. Surat tertulis akan disampaikan kepada KPUD pada Senin (25/9).

"Kami berharap dalam waktu paling lama 10 hari kerja KPU Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan informasi yang lengkap dan detail soal hasil pemeriksaan rohani Ahok kepada kami selaku pemohon informasi publik," tandasnya.

Seperti diketahui, bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyelesaikan tes kesehatan yang dilakukan oleh KPU DKI di RSAL Mintohardjo kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Ahok mengaku dinyatakan sehat jasmani dan rohani.

"Psikopat versi Lulung salah. Karena aku sehat jasmani dan rohani," kata Ahok di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat.

Pernyataan Kontroversial Ahmad Dhani Ke Ahok

Musisi Ahmad Dhani yang berniat meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta menuding cagub petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibekingi konglomerat. Dia menyebut ada kelompok tertentu yang berada di belakang Ahok sehingga Gubernur DKI Jakarta itu kuat secara politis.
Pemilihan Calon Gubernur Jakarta memang masih lama, namun para bakal calon Gubernur sejak jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terhadap khalayak umum untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon orang nomor satu di Jakarta. Sindiran-sindiran para bakal calon Gubernur pun tidak kalah sengit, sebut saja musisi Ahmad Dhani yang terus saja melontarkan pernyataan pedas kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bakal calon Gubernur petahana.
Dhani yang turut meramaikan bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta bahkan pernah melontarkan pernyataan kontroversial terhadap Ahok. Bos Republik Cinta Manajemen itu mengatakan Presiden Joko Widodo akan membekingi Ahok dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. "Yang saya pahami Ahok diback up 100 persen oleh Jokowi. Kemenangan Ahok nanti adalah kemenangan Jokowi," kata Dhani saat menghadiri Mukerwil DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (3/3).
Bahkan suami siri penyanyi Mulan Jameela mengaitkan Pilgub DKI Jakarta nanti masih berkaitan dengan koalisi Sewaktu masa Pilpres 2015-2019 kemarin yakni Koalisi Merah Putih (KMP) untuk Jokowi-JK, dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Prabowo-Hatta.

"Masih ada faktor KIH KMP di pilgub DKI," tegas Dhani.

Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok tidak hanya sampai di situ. Dia melihat Ahok bukan sosok pintar bila dibandingkan dengannya. Namun, dia meyakini gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kesempatan lebih baik darinya.
Meski merasa setara, Ahmad Dhani harus mengakui kalah dalam segi financial dibanding Ahok. Namun, Dhani tetap tak gentar dan melihat Ahok bukan sebagai lawan berat.

"Saya tak yakin Ahok lebih pintar dari saya. Cuma masalah kesempatan, dia dapat kesempatan. Saya kurang finansial saja. Yang lain saya kuat," terangnya.

Belum berhenti dengan menyeret nama Jokowi yang akan memback up Ahok dalam Pilgub 2017, Dhani juga menyindir keputusan Ahok yang maju Pilgub melalui jalur independen. Menurutnya, Ahok memang independen dari partai, tapi dia tidak independen dari konglomerat. Dia menambahkan secara teknis Ahok memiliki kekuatan yang besar di belakangnya. Tapi bukan rakyat yang merupakan kekuatan Ahok melainkan para konglomerat.

"Ahok itu kan anak baru di Jakarta. Kenapa dia bisa berlagak berani, karena ada beking. Jangan sombong, karena saya sudah kenal beberapa konglomerat tersebut lebih dahulu, Menurutnya, ada banyak konglomerat yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub tahun depan. Dhani menghitung, saat ini ada empat orang konglomerat yang sudah mendukungnya. Namun, ia tak mau menyebutkan siapa saja konglomerat tersebut.

"Nama konglomerat yang saya tahu itu ada 4. Satu (orang konglomerat) saja sudah super sekali" lanjut dia.

Dia menjelaskan kebijakan yang dibuat Ahok hanya menguntungkan para investor asing bukan pribumi. Para pemodal inilah yang memberikan modal Ahok kembali menduduki kursi DKI 1 periode selanjutnya. "Mereka bisa membeli hukum, bahkan membeli KPU," imbuh Dhani.
Rasa antipati Ahmad Dhani terhadap Ahok pun kian terasa saat Dhani berujar tidak sudi menerima uang Rp 1 trilun sampai Rp 2 triliun jika diminta sebagai pendamping Ahok saat maju Pilgub nanti. Alasannya, Dhani mengaku masih beriman dan memiliki martabat sehingga tidak ingin disandingkan dengan Ahok untuk membangun Ibu Kota. "Ya alasannya karena saya masih beriman, dan bermartabat. Sudah jelas deh saya enggak mungkin berpasangan dengan Ahok," tegasnya.
Pernyataan nyinyir juga dilontarkan oleh Dhani saat mendengar kabar PKB dan PAN turut mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dhani mengatakan kabar itu seperti kabar burung yang tidak ada dasarnya. Menurutnya PKB dan PAN merupakan partai islam, tidak elok jika mendukung calon pemimpin non-muslim.

"Jadi gini, kalau ada partai berbasis islam yang dia bilang untuk kepentingan rakyat mereka memilih Ahok, itu hoax," tandasnya ,Jumat (25/3).

Dia menambahkan, petinggi partai juga harus meminta fatwa ketika ingin mendukung Ahok yang notabene non muslim. Fatwa yang dimaksud adalah pemberian dukungan kepada calon pemimpin non-muslim. Contoh, bila PKS ingin dukung Ahok, maka petinggi partai harus meminta fatwa terlebih dulu kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

"Minta fatwa dulu tentang pemimpin non-muslim, sebelum mereka mendukung Ahok atas nama aspirasi rakyat," tegas Dhani.

Politisi PDI-P Nilai Untuk Syarat Calon Perseorangan Tidak Adil

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Hamka, menilai syarat pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah jalur independen atau perseorangan selayaknya diperberat agar memenuhi azas keadilan. Ia menekankan demikian karena persyaratan calon kepala daerah jalur independen relatif rendah sehingga mengusik rasa keadilan dari calon yang diusung partai politik. “Sebagai ilustrasi, dengan syarat dukungan parpol seperti sekarang, maka calon dari parpol maksimal hanya ada 3-4 pasang. Sedangkan calon perseorangan dengan syarat seperti sekarang dikisaran itu dapat memunculkan hingga 10 calon, bagaimana adilkah?,” ucap Hamka di Jakarta, Kamis (17/3).
Dalam Undang-Undang Pilkada, diketahui syarat calon independen yang maju di Pilkada harus mampu mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Sementara bagi partai politik mengusung calon harus mendapatkan suara 20 persen atau 25 persen kursi di DPRD.
Menurut Rahmat politisi PDI Perjuangan, calon perseorangan hakikatnya adalah suara masyarakat yang tidak tersalurkan lewat calon parpol. Oleh karena itu sudah selayaknya aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Calon perseorangan ini juga diatur dalam UU Pilkada sebagai bagian dari demokrasi yang telah disepakati bersama.
Namun demikian, alangkah baiknya jika demokrasi tetap mengedepankan azas keadilan dengan partai politik.
“Ada baiknya jumlah calon dari perseorangan itu pesertanya tidak melebihi jumlah dari calon parpol atau paling tidak disamakan, sehingga Pilkada dapat berlangsung bukan hanya adil namun juga tertib,” ucapnya.