Susi Pudjiastuti : Pembangunan Reklamasi Merupakan Pilihan Kedua

                                 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.
"Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan," tutur Susi.
Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.
Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.
"Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan," imbuh Susi.
Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.
Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.
Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.
"Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan," tandas Susi.
Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.
Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.
Kesepuluh pulau tersebut adalah:

• Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
• Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
• Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
• Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
• Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

• Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Susi Pudjiastuti memimpin proses penenggelaman 23 Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memimpin proses penenggelaman 23 kapal asing pelaku illegal fishing di perairan Indonesia dari kantornya di Jakarta. Proses penenggelaman untuk kapal sitaan sendiri berlangsung di 7 lokasi berbeda namun dalam waktu bersamaan. 

Untuk memudahkan dalam koordinasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat teleconference. Proses ini dimulai pukul 10.44 WIB di GMB 4, KKP. Saat berada di ruang, Susi langsung memberi perintah lantang kepada setiap pemimpin regu peledakan di setiap lokasi, di antaranya Aceh. Susi menanyakan kesiapan di sana. Selanjutnya, komandan lapangan di sana menjawab siap. Setelah mendengar kesiapan dari lokasi, Susi langsung berteriak: ledakan.

"Aceh, sudah siap? Siap! Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ledakan," perintah Susi dari kantornya, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Proses peledakan di setiap lokasi berlangsung hanya sekitar 2 menit. Usai satu lokasi berhasil diledakkan, Susi berpindah ke daerah lain seperti Batam. 

Bila proses peledakan di satu lokasi selesai, seluruh peserta nonton bareng penenggelaman kapal illegal fishing langsung bertepuk tangan. Ruang acara terdengar gemuruh oleh sahutan dan tepuk tangan dari tamu dan petinggi KKP.

Pada acara itu, Hadir juga Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas 115 TNI AL Laksamana Muda Arie Sembiring, Wakabaharkam Polri Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Sisanya adalah petinggi KKP serta perwira TNI dan Polri. Suasana ruang acara penuh oleh tamu undangan.

Acara ini selesai pada pukul 11.03 WIB. Selanjutnya, Susi menggelar acara jumpa pers. 

Susi mengatakan pemerintah tidak akan berhenti melakukan penenggelaman kapal maling ikan. Alasannya, aksi ini dilakukan untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

"Pemerintah tidak akan berhenti melakukan penenggelaman kapal dalam rangka mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa," kata Susi.



www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Retno Menegaskan Hubungan Baik itu Bukan Berarti Mengabaikan Kedaulatan

 Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi yakin kapal penangkap ikan berbendera China serta kapal costguard-nya di perairan Natuna, telah melanggar batas wilayah. Dua kapal tersebut memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. 
"Positioning kapal China itu berada di wilayah kita. Sesuai radar, mereka memang berada di wilayah kita," ujar Ade saat ditemui di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 
Dua kapal China yang dimaksud, yakni KM Kway Fey dan kapalcost guard (penjaga pantai) China terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB lalu. 
Awalnya, kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).  Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard China yang datang mendekat. 
Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia. Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti senada dengan Luhut. Menurut Susi, pengawasan perairan di Indonesia memang masih kurang sehingga dibutuhkan penguatan di sektor tersebut. 
Untuk jangka pendek, kementeriannya akan menurunkan skippy atau kapal baja pengangkut berukuran 60 meter untuk menjaga perairan yang kerap dijadikan area ilegal fishing.  

"Kami akan kirim skippy kita sehingga kalau ada apa-apa lebih mampu (menghalau pencuri ikan)," ujar Susi. 

Ade menganggap, ketegangan yang terjadi di Natuna bukan menyangkut pertahanan, melainkan konflik perikanan. Oleh sebab itu, penanganannya pun diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi itu diselesaikan dengan diplomasi," ujar dia.  

Tidak akan ada penambahan armada kapal di perairan Natuna. TNI AL hanya mengintensifkan patroli keamanan laut dengan lima kapal yang memang ditugaskan di perairan Natuna dan Laut China Selatan. 

Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.
Pertama, Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan kapal keamanan laut China terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen. 
Kedua, Indonesia memprotes terkait pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen. Ketiga, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China. 


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, meski kehilangan kapal motor China yang telah melanggar batas wilayah, petugas KKP berhasil menangkap delapan ABK Kapal itu. Dia memastikan, kedelapan ABK itu tetap diproses hukum di Indonesia.
"Tentunya hukum Indonesia akan berlaku. Kami akan lakukan proses hukum dan nantinya akan ada otoritas yang lebih berwenang menjelaskan mengenai masalah delapan ABK yang berada di kita saat ini," ujar Retno. 
Indonesia dan China memiliki hubungan diplomatik yang baik. Namun, Retno menegaskan hubungan baik itu bukan berarti mengabaikan kedaulatan. Hubungan baik itu harus dimanfaatkan kedua belah pihak untuk menghormati hukumnya masing-masing.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Menteri Susi Kecewa

 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap pemerintah China (Tiongkok) yang seakan berada di belakang aksi illegal fishing di perairan Natuna yang baru saja digagalkan tim Satgas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat itu, ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey 10078, coastguard China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan.

"Kapal kita melepaskan kapal itu untuk ditarik oleh kapal coastguard. Kapal ikannya dibentur oleh kapal coastguard ini akhirnya tidak jalan. Akhirnya ditarik keluar mereka. Artinya itu kan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, mengambil wilayah teritorial," kata Susi saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra V, Jakarta.

"Mungkin supaya tidak ditenggelamkan. Perkiraan saya mereka tidak ingin kapalnya tertangkap oleh satgas, kalau tertangkap oleh kita kan ditenggelamkan. Pemerintah Tiongkok tidak berkenan kapal ikannya ditenggelamkan," jelasnya.

Menurut Susi, sudah seharusnya pemerintah tidak berada di balik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Pemerintah China meski sebagai negara besar tetap harus menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tidak boleh seperti itu. Karena seharusnya pemerintah tidak berada di belakang IUU fishing. Kita sangat menghormati negara besar seperti Tiongkok, akan tetapi seyogyanya negara Tiongkok juga bisa menghargai bahwa Indonesia sekarang, sekarang melakukan perang terhadap IUU fishing," ucap Susi.

"Jadi keinginan kita, kita menghormati negara besar seperti Tiongkok, negara Tiongkok juga bisa menghormati kedaulatan negara kita," tegasnya. 


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473