Indra Bambang Utoyo : Caketum Golkar Termiskin

         Politikus senior Golkar Indra Bambang Utoyo siap maju dalam bursa calon ketua umum Golkar. Mengaku hanya bermodal cekak, dia enggan menerapkan strategi bagi-bagi uang untuk menarik suara di Munas Golkar.

Bambang berseloroh dari calon ketum yang mencapai 20 orang, dia paling cekak.

"Dari calon-calon ketua umum Golkar yang ada 20 orang, mungkin saya yang paling miskin. Tapi, saya mau maju karena melihat situasi Golkar sekarang yang memprihatinkan," kata Bambang di Cafe Demang, Sarinah, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Bahkan, dia mengaku sampai saat ini belum memiliki tim sukses karena keterbatasan dana. Meski diakui sudah 5 bulan belusukan, namun itu dilakukan tanpa tim sukses yang menyertainya.

"Saya tidak punya kemampuan logistik, keliling ke DPD dengan membagikan uang. Saya bingung mau bentuk tim sukses tapi orang-orang besar sudah merapat ke mana-mana. Jadi, relawan sekarang ini ya teman-teman lama saya," tutur mantan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) itu.

Kemudian, bila hanya mengandalkan politik uang maka Munas Golkar tak akan sehat. Pasalnya, hanya calon ketum tertentu dengan modal dana yang bisa maju.

"Jangan politik uanglah. Karena politik uang itu akan menyebabkan hanya orang yang punya uang yang bisa jadi ketua umum dan tak adil," katanya.

Selain itu, politik uang juga tak sesuai dengan dasar Golkar yaitu yang menerapkan musyawarah mufakat serta gotong royong. Politik uang hanya membuat munas tak berkualitas dan jauh dari tujuan.

"Politik uang meninggalkan sikap dasar Golkar yaitu musyawarah mufakat, gotong royong. Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk memulai munas dengan politik uang," tuturnya.

iuran Rp 1 miliar pada Komite Pemilihan Munaslub. Apa respons Indra?

"Bagi saya ini masalah prinsip, ya tidak akan nyetor. Silakan saja dicoret dari daftar calon ketum," kata Indra saat dihubungi lewat telepon.

Dijelaskan Indra, dirinya menyebut iuran Rp 1 miliar ini tidak ada dalam AD/ART partai. Kedua, saat ini belum masuk pada proses Munas. Seharusnya semua diputuskan di tata tertib Munas.
"Kemudian pada waktu sosialisasi bakal caketum, Stering Commitee mengatakan, khusus dana wajib Rp 1 miliar ini akan ditanyakan ke KPK. Wakil Ketua Komisi Etik Lawrence Siburian sudah mendapat penjelasan dari KPK, itu dana wajib digolongkan gratifikasi, tapi tidak diindahkan. Di luar itu tidak pernah terjadi pada munas ada setor dana wajib kepada calon," jelas Indra.

Indra menyebut, bila dana Rp 1 miliar ini tidak diwajibkan, sebenarnya dirinya bersedia memberikan. Namun karena diwajibkan, dirinya tegas menolak.

"Ini akan menjadi preseden buruk ke depan, apalagi bila menjadi budaya. Akan diikuti oleh DPD, bukan tidak mungkin akan menyebabkan hanya kader yang kaya saja yang bisa jadi ketua, dan kader berkualitas tapi tidak punya kecukupan dana akan tersingkir. Jauh dari pikiran menjadikan partai ini modern," ujarnya.