Ahok Ajak Pantau Reklamasi Teluk Jakarta Dari Udara

                  Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyimpang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak beberapa menteri Kabiner Kerja seperti Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti akan menyambangi proyek tersebut.
                Pemantauan itu akan dilakukan dari udara. Jika memang ada yang penyimpangan amdal (analisis mengenai Dampak Lingkungan), maka pengerjaan tersebut akan resmi diberhentikan sementara.
"‎Iya besok. Ada surat dari Pak Rizal Ramli. Akan naik heli dari Halim sama ibu Siti Nurbaya dan Ibu Susi. Kami berempat akan meninjau langsung," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
              Rencananya, mereka berempat akan berangkat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan helikopter. Sebelumnya, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih dibekukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Penundaan ini akan berlangsung sampai ada aturan hukum yang pasti dan sepaham mengenai hal itu.
               Untuk itu, telah dibentuk joint committe antara Pemprov DKI, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji segala aturan yang selama ini berbenturan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami berempat akan meninjau langsung. Karena kalau sudah tinjau kan sekarang di lapangan sudah bekerja, akan dilihat ada laporan. Berita acara dari amdal. kalau memang mereka melanggar dari yang ditulis di amdal, maka akan dilakukan penyetopan sementara," bebernya.
              Langkah Ahok memboyong sejumlah menteri itu untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan itu sehingga nantinya mendukung dan memuluskan program reklamasi tersebut.
Jika memang proyek tersebut benar melanggar amdal, tentu ini akan jadi pembelajaran bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memperbaiki dan baru lanjut bangun jika sudah benar.

"‎Makanya nanti itu biar amdal yang putuskan. Apa nanti dipotong atau apa. Pasti akan dipotong itu teknik kerja dia bilang, makanya biar sesuai enggak dengan dokumen amdalnya. Penghentian sementara ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Setelah berhenti, perbaiki Amdal, baru lanjut bangun,” tutupnya.