Indra Bambang Utoyo : Caketum Golkar Termiskin

         Politikus senior Golkar Indra Bambang Utoyo siap maju dalam bursa calon ketua umum Golkar. Mengaku hanya bermodal cekak, dia enggan menerapkan strategi bagi-bagi uang untuk menarik suara di Munas Golkar.

Bambang berseloroh dari calon ketum yang mencapai 20 orang, dia paling cekak.

"Dari calon-calon ketua umum Golkar yang ada 20 orang, mungkin saya yang paling miskin. Tapi, saya mau maju karena melihat situasi Golkar sekarang yang memprihatinkan," kata Bambang di Cafe Demang, Sarinah, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Bahkan, dia mengaku sampai saat ini belum memiliki tim sukses karena keterbatasan dana. Meski diakui sudah 5 bulan belusukan, namun itu dilakukan tanpa tim sukses yang menyertainya.

"Saya tidak punya kemampuan logistik, keliling ke DPD dengan membagikan uang. Saya bingung mau bentuk tim sukses tapi orang-orang besar sudah merapat ke mana-mana. Jadi, relawan sekarang ini ya teman-teman lama saya," tutur mantan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) itu.

Kemudian, bila hanya mengandalkan politik uang maka Munas Golkar tak akan sehat. Pasalnya, hanya calon ketum tertentu dengan modal dana yang bisa maju.

"Jangan politik uanglah. Karena politik uang itu akan menyebabkan hanya orang yang punya uang yang bisa jadi ketua umum dan tak adil," katanya.

Selain itu, politik uang juga tak sesuai dengan dasar Golkar yaitu yang menerapkan musyawarah mufakat serta gotong royong. Politik uang hanya membuat munas tak berkualitas dan jauh dari tujuan.

"Politik uang meninggalkan sikap dasar Golkar yaitu musyawarah mufakat, gotong royong. Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk memulai munas dengan politik uang," tuturnya.

iuran Rp 1 miliar pada Komite Pemilihan Munaslub. Apa respons Indra?

"Bagi saya ini masalah prinsip, ya tidak akan nyetor. Silakan saja dicoret dari daftar calon ketum," kata Indra saat dihubungi lewat telepon.

Dijelaskan Indra, dirinya menyebut iuran Rp 1 miliar ini tidak ada dalam AD/ART partai. Kedua, saat ini belum masuk pada proses Munas. Seharusnya semua diputuskan di tata tertib Munas.
"Kemudian pada waktu sosialisasi bakal caketum, Stering Commitee mengatakan, khusus dana wajib Rp 1 miliar ini akan ditanyakan ke KPK. Wakil Ketua Komisi Etik Lawrence Siburian sudah mendapat penjelasan dari KPK, itu dana wajib digolongkan gratifikasi, tapi tidak diindahkan. Di luar itu tidak pernah terjadi pada munas ada setor dana wajib kepada calon," jelas Indra.

Indra menyebut, bila dana Rp 1 miliar ini tidak diwajibkan, sebenarnya dirinya bersedia memberikan. Namun karena diwajibkan, dirinya tegas menolak.

"Ini akan menjadi preseden buruk ke depan, apalagi bila menjadi budaya. Akan diikuti oleh DPD, bukan tidak mungkin akan menyebabkan hanya kader yang kaya saja yang bisa jadi ketua, dan kader berkualitas tapi tidak punya kecukupan dana akan tersingkir. Jauh dari pikiran menjadikan partai ini modern," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi DKI Anjlok

                      Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi di ibu kota Jakarta selama triwulan I 2016 sebesar 5,62 persen, lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 dan di bawah perkiraan BI.
“Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2016 tumbuh 5,62 persen secara tahunan (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 6,48 persen (yoy), dan berada di bawah perkiraan BI,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Doni P Joewono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (5/5).
                Menurut Doni, optimisme konsumen yang semakin kuat dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2016 tidak diikuti dengan perbaikan kinerja belanja pemerintah dan kinerja ekspor.
Kedua komponen ini justru tumbuh lebih rendah sehingga secara keseluruhan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ini menjadi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Melemahnya kinerja belanja pemerintah pusat mengkontribusi penurunan konsumsi pemerintah pada triwulan ini.
                Serapan belanja APBD DKI Jakarta yang cukup baik pada triwulan I 2016 tidak diimbangi dengan penyerapan belanja APBN melalui kementerian/lembaga yang optimal.
Relatif besarnya peran belanja kementerian/lembaga dalam komponen pengeluaran pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dan lemahnya kinerja penyerapan belanja APBN oleh kementerian/lembaga berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Jakarta.
Meskipun lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 dan perkiraan BI, namun realisasi angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 sebesar 5,62 persen itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,54 persen (yoy).
Sementara itu, masih lemahnya perkembangan ekonomi global berdampak pada terkontraksinya kinerja ekspor dari DKI Jakarta.
                Perkembangan ini terutama terjadi pada penurunan ekspor barang dan berdampak pada melambatnya kinerja industri pengolahan pada triwulan I 2016.
Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih terus menunjukkan perbaikan seiring dengan perbaikan optimisme konsumen dan membaiknya daya beli masyarakat.
“Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan UMP dan turunnya harga beberapa komoditas akibat penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL),” kata Doni.
Menurut dia, peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut juga tercermin dari meningkatnya penjualan mobil, aktivitas impor barang konsumsi dan aktivitas lapangan usaha perdagangan.
Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (wait and see) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi di triwulan ini.
                Perkembangan ini terutama terjadi pada investasi bangunan sektor swasta di tengah membaiknya realisasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
Dengan besarnya dominasi sektor swasta, hal ini mengakibatkan turunnya kinerja lapangan usaha konstruksi dan konsumsi semen di Jakarta.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada triwulan II 2016. Kondisi tersebut didukung oleh adanya implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah, terus meningkatnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur dan masih kuatnya konsumsi rumah tangga, sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan optimisme konsumen pada Indeks Tendensi Konsumen (BPS) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (BI).
               Selain itu, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta belanja APBN lewat kementerian/lembaga yang ada di Jakarta diperkirakan akan berkinerja lebih baik pada triwulan II 2016.

“Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta akan terus memonitor berbagai perkembangan baik di tingkat regional, nasional, maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta,” kata Doni Joewono.

Hasil Peninjauan Lokasi Reklamasi Teluk Jakarta

              Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar prihatin dengan kondisi lingkungan di lokasi reklamasi Teluk Jakarta. Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pundjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pihaknya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin lingkungan untuk lokasi reklamasi.
“Hari Senin, saya kira surat keputusan terkait izin lingkungan akan kita terbitkan. Kondisi lingkungannya sudah parah ini,” ujar Siti di lokasi reklamasi pulau C dan D, Rabu (4/5).
Ia tidak menampik adanya izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di kedua pulau yang direklamasi oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI) tersebut. Namun izin Amdal yang dikeluarkan tersebut tidak mengkaji sejumlah permasalahan.
Contohnya, permasalahan ketersediaan air bersih, pengaruhnya terhadap kabel pipa bawah laut dan gas, dan lain-lain.
                   Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji keberatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang dan Tanjung Priok.
“Memang kelihatan semua kajian belum rampung detail. Selain itu, juga tidak dikaji kebutuhan bahan urukan,” kata Siti.
Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji dampak limpasan sedimen terumbu karang. Dia menilai, pengembang juga tidak membangun pemisah antara pulau hasil reklamasi dan daratan dengan baik sehingga mempersempit ruang gerak nelayan untuk mencari ikan.

“Kalau dilihat di lapangan, harusnya pulau terbelah dan ada kanal untuk memberi jalan kepada nelayan. Ini harus dikoreksi,” kata Siti.

Ahok Ajak Pantau Reklamasi Teluk Jakarta Dari Udara

                  Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyimpang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak beberapa menteri Kabiner Kerja seperti Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti akan menyambangi proyek tersebut.
                Pemantauan itu akan dilakukan dari udara. Jika memang ada yang penyimpangan amdal (analisis mengenai Dampak Lingkungan), maka pengerjaan tersebut akan resmi diberhentikan sementara.
"‎Iya besok. Ada surat dari Pak Rizal Ramli. Akan naik heli dari Halim sama ibu Siti Nurbaya dan Ibu Susi. Kami berempat akan meninjau langsung," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
              Rencananya, mereka berempat akan berangkat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan helikopter. Sebelumnya, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih dibekukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Penundaan ini akan berlangsung sampai ada aturan hukum yang pasti dan sepaham mengenai hal itu.
               Untuk itu, telah dibentuk joint committe antara Pemprov DKI, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji segala aturan yang selama ini berbenturan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami berempat akan meninjau langsung. Karena kalau sudah tinjau kan sekarang di lapangan sudah bekerja, akan dilihat ada laporan. Berita acara dari amdal. kalau memang mereka melanggar dari yang ditulis di amdal, maka akan dilakukan penyetopan sementara," bebernya.
              Langkah Ahok memboyong sejumlah menteri itu untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan itu sehingga nantinya mendukung dan memuluskan program reklamasi tersebut.
Jika memang proyek tersebut benar melanggar amdal, tentu ini akan jadi pembelajaran bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memperbaiki dan baru lanjut bangun jika sudah benar.

"‎Makanya nanti itu biar amdal yang putuskan. Apa nanti dipotong atau apa. Pasti akan dipotong itu teknik kerja dia bilang, makanya biar sesuai enggak dengan dokumen amdalnya. Penghentian sementara ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Setelah berhenti, perbaiki Amdal, baru lanjut bangun,” tutupnya.

Perubahan Tidak Perlu RAdikal

               Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil menyatakan perubahan sosil yang dilakukan di masyarakat jangan menggunakan cara-cara radikal maupun ekstrem.
“Ada tiga komponen masyarakat yang mampu melakukan perubahan, yakni kampus dengan mahasiswanya, pesantren dengan santrinya dan masjid dengan remaja masjidnya. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang reformis,” katanya di Banda Aceh, Sabtu (30/4).
              Dalam Dialog Pemuda Remaja Masjid (DPR Masjid) yang digelar oleh Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Banda itu, Ia mengatakan pemuda dan remaja masjid agar dapat melakukan perubahan sosial di masyarakat dengan cara reformasi, tidak dengan cara radikal.
Menurut Nasir, radikalisme tidak identik dengan agama, apalagi sampai mempersepsikan radikalisme sebagai bagian dari ajaran agama.
“Orang-orang yang menghubungkan radikalisme dengan Islam itu adalah orang yang keliru,” kata anggota DPR asal Aceh itu.
             Politisi PKS itu juga menyesalkan adanya segelintir umat Islam yang ikut-ikutan mengatakan Islam menyuburkan radikalisme, padahal Islam adalah pedoman hidup yang tidak mungkin mengajarkan radikalisme.
“Radikalisme bisa terjadi kalau ada kesenjangan ekonomi, sosial dan kesenjangan politik. Maka peran pemuda dan remaja untuk memahami realita di masyarakat sehingga bisa melakukan klarifikasi, termasuk menjelaskan bahwa masjid tidak mendidik radikalisme,” katanya.
Dialog bertajuk peran pemuda dan remaja masjid dalam menangkal paham radikalisme dan ekstremisme di tengah masyarakat itu merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Remaja Cinta Masjid (Pertama) di Banda Aceh.
Nasir juga mengajak pemuda dan remaja untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan dan shalat jamaah.


 www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Komarudin Watubun : Masih Ada Kemungkinan Tri Rismaharini, Diusung Sebagai Pilgub DKI 2017

         Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai, masih ada kemungkinan besar bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Meskipun, sejak awal Risma sudah menyatakan menolak dan tak mau membohongi warga Surabaya.

Komarudin mengatakan, Risma tak bisa menolak perintah partai. Terlebih itu direkomendasikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya bilang politik itu kemungkinan. Bisa saja terjadi. Sebagai kader tidak bisa (menolak). Kalau partai memerintahkan, tidak ada bilang tidak bisa. Pasti harus dilaksanakan," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Anggota komisi II DPR tersebut menjelaskan bahwa, saat ini calon kepala daerah PDIP untuk 156 wilayah tengah ditutup. Selanjutnya akan ada fit and proper test terkait faktor psikologis, kepemimpinan, daya juang, hingga kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

"Masih diverifikasi sekarang. Nanti diserahkan ke DPP, baru kita lakukan proses psikotes dan wawancara," tuturnya.

Menurut Komarudin, ada beberapa kader yang sebelumnya tidak melalui proses uji kelayakan, namun biasa diusung menjadi kepala daerah. Salah satunya ialah Presiden Jokowi.

"Jokowi ditugaskan jadi presiden tidak lewat proses fit and proper test segala, tapi langsung ditugaskan," pungkasnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

RUU Pengampunan Pajak Tak Berpihak Pada Rakyat Ekonomi Bawah

                Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyesalkan sikap pemerintah yang akan mengesahan RUU Amnesty (RUU pengampunan pajak) pada Juni 2016 mendatang. Pasalnya, dalam RUU Tax Amnesty akan memberikan pengampunan pajak kepada para wajib pajak nakal yang sudah bertahun tahun tidak bayar pajak.
“Hampir 100 persen wajib pajak nakal tersebut adalah para pengemplang BLBI, koruptor dan perusahaan perusahaan nakal yang sering melakukan pengelapan pajak. Mereka bekerja sama dengan oknum petugas pajak yang menjadi Mafia di Direktorat Jendral Pajak yang ada selama ini,” ujar Arief di Jakarta, Kamis (28/4).
              Hal ini menciptakan sebuah ketidak adilan bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum pekerja di BUMN maupun di luar BUMN, PNS, pedagang pedagang di pusat pertokoan, pedagang pasar, petani serta nelayan yang selama ini patuh membayar pajak kepada pemerintah.
              Dirinya mencontohkan, wajib pajak yang patuh terlihat paling gampang adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak penghasilan bagi kaum pekerja, pajak pedagang dan pajak atas bunga bank bagi masyarakat yang menabung di Bank.
“Padahal, para pengemplang pajak yang masuk kategori pengemplang pajak adalah kelompok masyarakat kelas Ekonomi atas,” tambahnya.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang selama ini patuh membayar pajak seharusnya menolak UU Tax  Amnesty yang tidak berpihak pada wajib pajak yang patuh.
“Pengampunan pajak akan menghasilkan tambahan sejumlah Rp60 triliun, artinya para pengemplang pajak hanya diwajibkan bayar pajak berhutang sebesar 1,5 persen saja dari total utang pembayaran pajak sebesar Rp4.000 Triliun,” ungkapnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473