Hasil Peninjauan Lokasi Reklamasi Teluk Jakarta

              Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar prihatin dengan kondisi lingkungan di lokasi reklamasi Teluk Jakarta. Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pundjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pihaknya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin lingkungan untuk lokasi reklamasi.
“Hari Senin, saya kira surat keputusan terkait izin lingkungan akan kita terbitkan. Kondisi lingkungannya sudah parah ini,” ujar Siti di lokasi reklamasi pulau C dan D, Rabu (4/5).
Ia tidak menampik adanya izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di kedua pulau yang direklamasi oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI) tersebut. Namun izin Amdal yang dikeluarkan tersebut tidak mengkaji sejumlah permasalahan.
Contohnya, permasalahan ketersediaan air bersih, pengaruhnya terhadap kabel pipa bawah laut dan gas, dan lain-lain.
                   Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji keberatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang dan Tanjung Priok.
“Memang kelihatan semua kajian belum rampung detail. Selain itu, juga tidak dikaji kebutuhan bahan urukan,” kata Siti.
Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji dampak limpasan sedimen terumbu karang. Dia menilai, pengembang juga tidak membangun pemisah antara pulau hasil reklamasi dan daratan dengan baik sehingga mempersempit ruang gerak nelayan untuk mencari ikan.

“Kalau dilihat di lapangan, harusnya pulau terbelah dan ada kanal untuk memberi jalan kepada nelayan. Ini harus dikoreksi,” kata Siti.

Penundaan Proyek Reklamasi

        Hasil rapat koordinasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sejumlah menteri, kemarin menghasilkan keputusan untuk menunda proyek reklamasi hingga segala persyaratan terpenuhi. Secara otomatis, proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan.

         Untuk menanggulangi pengembang membandel yang masih tetap menjalankan reklamasi, Ahok berharap Pemerintah Pusat ikut turun tangan mengawasi.

"Makanya saya pengen (pemerintah) pusat ikut awasi," kata Ahok usai meresmikan RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4/2016).

           Jika pengembang tetap membandel melanjutkan proyek reklamasi, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin reklamasi.


"Ada sanksinya, di Kementerian LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," kata dia.
Sebagaimana diketahui, rapat koordinasi antara Ahok dan sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin 17 April 2016, memutuskan proyek reklamasi dihentikan untuk sementara waktu, menunggu segala persyaratan dipenuhi.

            Sementara itu, akan dibentuk Joint Commitee atau mitra kerja antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengkaji segala peraturan terkait reklamasi yang selama ini menjadi polemik.

            Sebelumnya Presiden Jokowi Telah berpesan kepada Ahok kala menjabat Gubernur DKI, kata Ahok, Presiden Jokowi pernah berpesan agar reklamasi tidak boleh sampai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir di pesisir Ibu Kota.

"‎Yang penting jangan merusak lingkungan kata Presiden; kedua, jangan sebabkan banjir sesuai lah; terus porsi biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi gubernur bilang saya dari masih wagub sudah ribut sama pengembang. Pengembang saat itu tawarkan Rp1 juta per meter, ya enggak bisa dong. Kita harus bicara berapa persen dari NJOP," terang Ahok.

           Ia menambahkan, bagi Presiden Jokowi permasalahan reklamasi adalah persoalan sederhana. Sebab, reklamasi harus memberikan fa‎silitas umum dan fasilitas sosial dalam membangun hunian baru nantinya.

"‎Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini harus ada fasum 45 persen, ada tanah komersial 5 persen, masak harus pakai ABDP bangun fasum-fasos di pulau," imbuhnya.

            Lebih lanjut Ahok mempersilakan para pengembang untuk membuat pulau di Teluk Jakarta. Namun, para pengembang harus menaati peraturan yang ada.


"Jadi maunya gimana? Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI. Fasum dan fasos 45 persen punya DKI. Lima persen gross pulau punya DKI. Terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung nanti," tandasnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : https://secure.livechatinc.com/licence/7243931/open_chat.cgi
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Daftar Proyek Incaran Jokowi Di Eropa

                    Indonesia bakal melakukan beberapa kerja sama dengan perusahaan yang berada di Eropa. Kerja sama di teken pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Eropa pada 17 April 2016.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, kerja sama yang akan dijalin antara lain dengan Siemens dan Rolls Royce.
"Ada ‎beberapa, yaitu kemungkinan makanya pembicaraannya itu tadi dengan Siemens, bekerja sama untuk pendidikan dan local content kemudian Rolls Royce untuk maintainance service, Antam dengan Ferrostaal untuk pembangunan proses lanjutan dari feronikel untuk bisa suatu saat menjadi stainlessteel," kata Rini di kantor Pertamina, Rabu (13/4/2016).
Rini menjelaskan, kerjasama yang akan dirajut dengan Siemens dalam bidang pendidikan. Selain itu, Rini juga mendorong pembuatan mesin untuk PLN. Namun pembuatan mesin dilakukan di Indonesia.
"Kita juga ada beberapa hal ‎sehubungan dengan Siemens, kita mau kerja sama di bidang pendidikan, tetapi kita juga mendorong bagaimana kita bisa bikin mesin untuk PLN yang 20 megawatt (mw) sampai 50 mw bisa dibuat di Indonesia. Mereka commit untuk bisa, dan mereka sudah mempelajari Dirgantara Indonesia, Pindad, PT PAL, dan Barata, kalau dikombinasikan bersama mungkin local content bisa sampai 75 persen Jadi kita menuju kesana bekerja sama dengan Siemens," tukasnya.
Untuk diketahui, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bersafari keliling Eropa yakni Jerman, Inggris, dan Belgia. Safari dijadwalkan berlangsung pada 18-22 April.
Kunjungan Jokowi kali ini adalah untuk memenuhi undangan pemimpin negara-negara Eropa tersebut. Selain kunjungan yang sifatnya bilateral, maka untuk pertama kalinya seorang Presiden Indonesia akan diterima oleh Presiden Uni Eropa di Brussels, Belgia yakni oleh Presiden Parlemen Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Presiden Komisi Eropa.
"Indonesia merupakan Negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki Comprehensive Partnership Agreement (PCA) dengan Uni Eropa. Sudah sewajarnya bahwa fondasi kuat yang sudah dibangun tersebut dijewantahkan dalam kerjasama konkrit yang menguntungkan rakyat Indonesia dan Negara-negara Uni Eropa," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi pers untuk menyampaikan agenda safari Presiden tersebut di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).
Kunjungan kali ini akan memperkuat kerjasama dengan mitra tradisional strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan global baru. Dari tujuan besar ini, beberapa elemen yang akan diperkuat adalah kerjasama ekonomi, terutama perdagangan dan investasi, isu terkait kerjasama maritim, terorisme, dan kerjasama toleransi.

Mengenai rencana Jokowi ke Belanda, ini pertama kali dalam 16 tahun terakhir Presiden Indonesia sowan ke Negeri Tulip. Almarhum Abdurrachman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur adalah presiden Indonesia terakhir yang berkunjung ke Belanda pada 2016.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

KPK Harus Periksa Ahok Terkait Beri Ijin Reklamasi

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land PT APL), Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus dugaan suap raperda zonasi untuk reklamasi pantai Utara Jakarta kepada Anggota DPRD DKI Jakarta.
“Tersangka berikutnya AWJ, Presdir PT APL,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, ketika jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).
Selain Ariesma, KPK juga menetapkan karyawan PT APL berinisial TPT sebagai tersangka, dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
Dikatakan Agus, TPT adalah orang yang menyerahkan uang ke Sanusi di sebuah mal di Jakarta Selatan.
Untuk diketahui, PT APL bukan nama yang asing bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku memiliki kedekatan dengan PT APL. Bahkan, Ahok mengaku tidak masalah dengan sebutan “Gubernur Agung Podomoro”.
Ahok bahkan mengaku, mudah mendapatkan bantuan dari PT APL untuk membangun fasilitas di Ibu Kota, seperti pembangunan rumah susun (rusun), ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya dan pembangunan reklamasi Pulau G oleh anak perusahaan PT APL, PT Mura Wisesa Samudera (PT MSW).
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G itu, berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT MWS.

“Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan,” kata Ahok pada awal Maret lalu.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Kelanjuta Proyek Hambalang

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.
Johan Budi menyebutkan, audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.
Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR mengkaji lebih lanjut, baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.
“Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3).
Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
“Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampai aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai,” katanya.
Menurut dia, aset itu harus diselamatakn apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.
Sementara itu, mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.
“Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya ‘Tour de Java’, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang,” kata Johan.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat petinggi Partai Demokrat, salah satunya sang ketua umum Anas Urbaningrum.

SBY mengakui memang ada orang yang tidak suka dengan gelaran SBY Tour De Java yang dilakukan kader Demokrat selama 16 hari ini. Ada yang mengaitkan kunjungan Jokowi ke Hambalang untuk menyindir keliling Jawa yang dilakukan SBY untuk bertemu rakyat jelang Pilkada serentak 2017.
"Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java" , bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang," kata SBY dari akun resmi Facebook-nya, Senin (21/3).
SBY mengaku tak percaya jika kunjungan Jokowi ke Hambalang sengaja untuk menghancurkan Tour De Java itu. Dia tak habis pikir jika memang itu yang menjadi tujuan Jokowi.
"Jika ada yg bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader & rakyat mau dihancurkan?" tulis SBY lagi.
"Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata dia.
SBY menjelaskan, sudah kewajiban partai politik untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya langsung. Dia mengatakan, tak ada yang boleh menghalangi partai politik menyerap aspirasi masyarakat.
"Suara dari kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak & kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri," tegas dia.
"Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar," jelas dia.
Soal proyek Hambalang, SBY menekankan, pihaknya juga saat itu ingin melanjutkan proyek senilay Rp 2,5 triliun itu. Sayang, kala itu DPR dan KPK melarang agar proyek yang menjerat Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin itu dilanjutkan.
"Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran ditahan DPR & KPK tak izinkan. Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai," ujar dia.
SBY meminta agar Jokowi fokus bekerja dan tak mudah diprovokasi oleh pihak manapun. Sekali lagi, dia tak yakin jika kunjungan Jokowi ke Hambalang hanya ingin menghancurkan Tour De Java yang SBY lakukan bersama kader Demokrat.
"Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses," tuntas SBY.

www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Instruksi Jokowi di Teruskan Kabareskrim ke Seluruh Penyidik Tentang Kasus Korupsi

                                      Polisi di rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla ada pekerjaan lebih. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan kepada azas kepastian serta keadilan semata, tetapi juga diorientasikan untuk pembangunan nasional.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016.

Perpres itu diteken demi mempercepat proyek strategis. Total, terdapat 225 proyek yang dimaksud.

Dalam momen inilah, menurut Anang, polisi di seluruh Indonesia harus turut ambil bagian. Polisi harus bisa mengawal proses percepatan itu dari unsur pidana, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Percuma dong Bareskrim kalau tidak bisa mendukung pembangunan nasional di republik ini. Kami ini harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pembangunan nasional," ucap Anang di kantornya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/2/2016) pagi.

Tugas Bareskrim, kata Anang, tidak hanya memberi kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan dan harus bisa mendukung pembangunan nasional. Ujung penegakan hukum harus bisa mensejahterakan masyarakat.

Pesan itu telah disampaikan kepada para penyidik tindak pidana korupsi se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Saya minta khusus, sesuai instruksi Presiden serta Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti), kepada jajaran direktorat tindak pidana korupsi, untuk mengawal dan memberikan asistensi, khususnya dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur," ucap Anang.

Ada 225 proyek nasional yang membutuhkan pengawalan polisi. Rinciannya, 47 proyek jalan tol; lima jalan nasional non-tol; 12 proyek kereta api; tujuh sarana dan parsarana kereta perkotaan; 11 revitalisasi bandara; pembangunan empat bandara baru dan pengembangan dua bandara strategis; pembangunan 13 pelabuhan serta tiga tahap proyek satu juta rumah.

Selain itu, ada pula tiga proyek kilang minyak yang selalu diwacanakan, di antaranya yakni Bontang dan Tuban; tiga proyek pipa gas; satu proyek infrastruktur energi berbasis sampah; delapan proyek air minum; satu sistem air limbah.

Kemudian, satu proyek tanggul laut Jakarta atau bagian dalam "National Capital Integrated Coastal Development"; tujuh proyek pos lintas batas ; 60 proyek bendungan; dua proyek jaringan "broadband" dan 24 proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selanjutnya satu proyek percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih di 10 kawasan strategis pariwisata nasional; enam proyek smelter serta tiga proyek pertanian dan kelautan. 

"Harus kami kawal dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Kita juga harus proaktif dan secara integral berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya," ucap Anang.