Ahok Ajak Pantau Reklamasi Teluk Jakarta Dari Udara

                  Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyimpang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak beberapa menteri Kabiner Kerja seperti Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti akan menyambangi proyek tersebut.
                Pemantauan itu akan dilakukan dari udara. Jika memang ada yang penyimpangan amdal (analisis mengenai Dampak Lingkungan), maka pengerjaan tersebut akan resmi diberhentikan sementara.
"‎Iya besok. Ada surat dari Pak Rizal Ramli. Akan naik heli dari Halim sama ibu Siti Nurbaya dan Ibu Susi. Kami berempat akan meninjau langsung," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
              Rencananya, mereka berempat akan berangkat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan helikopter. Sebelumnya, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih dibekukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Penundaan ini akan berlangsung sampai ada aturan hukum yang pasti dan sepaham mengenai hal itu.
               Untuk itu, telah dibentuk joint committe antara Pemprov DKI, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji segala aturan yang selama ini berbenturan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami berempat akan meninjau langsung. Karena kalau sudah tinjau kan sekarang di lapangan sudah bekerja, akan dilihat ada laporan. Berita acara dari amdal. kalau memang mereka melanggar dari yang ditulis di amdal, maka akan dilakukan penyetopan sementara," bebernya.
              Langkah Ahok memboyong sejumlah menteri itu untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan itu sehingga nantinya mendukung dan memuluskan program reklamasi tersebut.
Jika memang proyek tersebut benar melanggar amdal, tentu ini akan jadi pembelajaran bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memperbaiki dan baru lanjut bangun jika sudah benar.

"‎Makanya nanti itu biar amdal yang putuskan. Apa nanti dipotong atau apa. Pasti akan dipotong itu teknik kerja dia bilang, makanya biar sesuai enggak dengan dokumen amdalnya. Penghentian sementara ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Setelah berhenti, perbaiki Amdal, baru lanjut bangun,” tutupnya.

Agus Rahardjo : Pelaksanaan Reklamasi Sejatinya Harus Sesuai aturan Terkait Zonasi Dan Tata Ruang

            Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami proses pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta yang tengah berlangsung. Pendalaman itu dilakukan lantaran belum ada aturan yang dijadikan pedomannya.
Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan, pelaksanaan reklamasi sejatinya harus sesuai dengan aturan-aturan terkait zonasi dan tata ruang.
“Beberapa hal, batas wilayah laut, pengelolaan tata ruang, pengelolaan sumber daya kelautan. Terhadap ketiga hal tersebut banyak yang disarankan berdasarkan aspek regulasinya, tata laksana dan kelembagaannya,” ujar Agus saat berdiskusi dengan awak media di gedung KPK, Senin (25/4).
            Di tempat yang sama Wakil Ketua KPK Laode Syarif menegaskan, reklamasi Pantura Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Alasannya, karena letak Pantura Jakarta itu juga melewati wilayah lainnya, seperti Tanggerang dan Bekasi.
“Sekarang dalam UU yang berlaku sekarang, kalau melewati satu wilayah provinsi harus dikelola nasional dan pemimpinnya kementerian.”
            Pernyataan Syarif ini, sebetulnya sejalan dengan pikiran Bupati Tanggerang Ahmad Zaki Iskandar. Zaki, yang pekan lalu diperiksa KPK mengatakan, bahwa pihaknya juga ikut merasakan dampak dari reklamasi tersebut.
Kata Zaki, daerah di Tanggerang yakni Kosambi, telah diajukan sebagai salah satu akses untuk masuk ke zona pulau hasil reklamasi. Dimana, PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup, telah mengajukan proposal untuk pembangunan jembatan penghubung ke pulau.
“Saya hanya menegaskan bahwa Kabupaten Tanggerang berbatasan dengan DKI, dan daerah reklamasi itu mungkin juga, apa namanya, nyambung ke Kabupaten Tanggerang, karena batas wilayah itu kan ada di provinsi bukan di kita,” ujar Zaki di gedung KPK, Jumat (22/4).
              Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tanggerang sudah mendapatkan proposal yang diajukan pengembang, dalam hal ini PT Kapuk Naga. Namun, hingga kini proposal itu belum disetujui.
Alasannya, sambung Zaki, belum ada kejelasan mengenai manfaat jembatan tersebut. Menurut politikus Golkar itu, jembatan itu harus juga bermanfaat untuk kepentingan umum, bukan hanya orang-orang yang nantinya akan bermukim di pulau-pulau hasil reklamasi.

“Kita mempertanyakan ke Gubernur DKI, apakah itu juga nyambung jembatannya. Jangan sampai jembatan itu dibangun tapi tidak bisa untuk kepentingan umum.”


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sunny Tanuwidjaja diketahui mendatangi kantor Ahok

           Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuktikan ucapannya soal kunjungan Sunny Tanuwidjaya ke kantornya.
Sunny Tanuwidjaja diketahui mendatangi kantor Ahok pagi ini. Kedatangan Sunny awalnya tidak diketahui awak media.

Namun salah satu petugas pengamanan yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa Sunny sudah tiba di Balai Kota, sesaat setelah Ahok datang.

"Saya enggak tahu datangnya, tapi setelah Pak Ahok masuk, dia (Sunny) masuk," kata petugas keamanan tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4/2016).

Dia menuturkan, Sunny tiba dengan setelan batik coklat lengan pendek dan celana panjang hitam. Hingga kini, Sunny belum terlihat keluar dari kantor orang nomor satu di DKI tersebut.

Sebelumnya, pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) mengeluarkan pencegahan terhadap Sunny.

menurutnya , pencekalan tersebut dilakukan agar dirinya tidak berpergian keluar negeri dan komisi antirasuah mudah memanggilnya untuk pemeriksaan nanti.
"Intinya ,supaya siap saja memberi keterangan nanti,"

Karenanya, Sunny enggan mempersoalkan pencekalan tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat belum berencana keluar negeri. “Jadi, ya sudahlah, enggak terlalu berasa juga,” selorohnya.

Bekas peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini justru berharap, agar segera dipanggil penyidik KPK. “Lebih cepat, lebih baik lah,” ungkapnya.

Sebab, hingga awal pekan ini, Sunny belum menerima surat panggilan dari Agus Raharjo cs terkait kasus dugaan suap dua raperda inisiasi Pemprov DKI itu.

“Saya lagi minta KPK suratnya, supaya di dalam suratnya ada alasannya,” pungkas cucu pendiri PT Sinar Mas itu.

Pencegahan Sunny terkait dengan dugaan suap pembahasan dua Raperda, yakni tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.

Nama pria yang disebut-sebut sebagai staf khusus Ahok ini pertama kali keluar dari pernyataan pengacara Mohamad Sanusi, Krisna Murthi. Krisna mengungkapkan dugaan keterlibatan Sunny dalam kasus suap Sanusi.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

KPK Cegah Petinggi Agung Sedayu Terkait Suap Reklamasi Teluk Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencegah petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto, dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai reklamasi Teluk Jakarta.
“Benar, KPK telah mengirimkan surat cegah ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham atas nama Sugianto Kusuma sejak 1 April 2016 untuk enam bulan ke depan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu (3/4).
PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu, diketahui merupakan salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro Land.
KPK sudah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja, sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan Ariesman meski belum diketahui total “commitment fee” yang diterima Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Raperda tersebut sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu, namun pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta belum sepakat karena pemprov DKI Jakarta mengusulkan tambahan kontribusi 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP) dari lahan efektif pulau yaitu seluas 58 persen luas pulau.
Sementara sejumlah anggota Baleg DPRD mengusulkan persentase NJOP dan luasan faktor pengali yang jauh lebih kecil yaitu 5 persen.
Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota Baleg DPRD lain, karena KPK belum menetapkan tersangka lain.
KPK menyangkakan Sanusi berdasarkan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473