Perubahan Tidak Perlu RAdikal

               Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil menyatakan perubahan sosil yang dilakukan di masyarakat jangan menggunakan cara-cara radikal maupun ekstrem.
“Ada tiga komponen masyarakat yang mampu melakukan perubahan, yakni kampus dengan mahasiswanya, pesantren dengan santrinya dan masjid dengan remaja masjidnya. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang reformis,” katanya di Banda Aceh, Sabtu (30/4).
              Dalam Dialog Pemuda Remaja Masjid (DPR Masjid) yang digelar oleh Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Banda itu, Ia mengatakan pemuda dan remaja masjid agar dapat melakukan perubahan sosial di masyarakat dengan cara reformasi, tidak dengan cara radikal.
Menurut Nasir, radikalisme tidak identik dengan agama, apalagi sampai mempersepsikan radikalisme sebagai bagian dari ajaran agama.
“Orang-orang yang menghubungkan radikalisme dengan Islam itu adalah orang yang keliru,” kata anggota DPR asal Aceh itu.
             Politisi PKS itu juga menyesalkan adanya segelintir umat Islam yang ikut-ikutan mengatakan Islam menyuburkan radikalisme, padahal Islam adalah pedoman hidup yang tidak mungkin mengajarkan radikalisme.
“Radikalisme bisa terjadi kalau ada kesenjangan ekonomi, sosial dan kesenjangan politik. Maka peran pemuda dan remaja untuk memahami realita di masyarakat sehingga bisa melakukan klarifikasi, termasuk menjelaskan bahwa masjid tidak mendidik radikalisme,” katanya.
Dialog bertajuk peran pemuda dan remaja masjid dalam menangkal paham radikalisme dan ekstremisme di tengah masyarakat itu merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Remaja Cinta Masjid (Pertama) di Banda Aceh.
Nasir juga mengajak pemuda dan remaja untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan dan shalat jamaah.


 www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Ketua DPR Dilaporkan Ke MKD Karena Sebut Anggota DPR Berpikiran Sesat

Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan terkait rencana pembangunan perpustakaan DPR RI.

Akom saat memaparkan tentang perpustakaan DPR RI beberapa waktu lalu menyebut keberadaan perpustakaan DPR RI yang diklaim terbesar di Asia Tenggara itu untuk meluruskan pikiran anggota dewan yang sesat.

“Masalah dengan dibangunnya perpustakaan DPR untuk meluruskan pikiran anggota dewan. Itu menghina,” ucap perwakilan Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen, Ari Wibowo, di Sekretariat MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain melaporkan ke MKD, Ari juga meminta Ade Komaruddin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebab bagaimanapun setiap anggota dewan, apalagi pimpinannya, sudah seharusnya menjaga nama baik dan kewibawaan anggota dewan terhormat.

“Dengan menyatakan anggota berpikiran sesat, Ketua DPR gagal menjaga nama baik DPR,” kata dia.

Menurutnya, Pasal 12 ayat D Tata Tertib DPR disebutkan bahwa anggota DPR berkewajiban mendahulukan kepentingan negara dibanding pribadi. Di sisi lain, membangun perpustakaan negara harus mengeluarkan anggaran 570 miliar. Padahal situasi ekonomi sedang sulit.

“Kami ingin Akom kasih solusi kepada pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran negara. Darimana 500 miliar kan belum ada pembahasan di BURT ?,” tegas Ari.

Dalam laporannya ke MKD DPR RI, Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen membawa bukti berupa 1 keping CD rekaman video dan salinan berita dari media online.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

KPK di Desak Agar Usut Mafia Anggan DPR

Dugaan keberadaan mafia anggaran di DPR RI terus menjadi perhatian serius oleh Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Mereka pun mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.

Presedium Kamerad, Haris Pertama menuding politikus PPP, Syaifullah Tamliha yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI sebagai mafia anggaran.

Menurut dia, Syaifulah adalah orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam skandal pengurusan proyek pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Korupsi telah merajalela, banyak anggota dewan menjadi mafia anggaran dan memeras pengusaha agar mendapatkan proyek di sejumlah Kementerian. Kami minta agar KPK segera melakukan tindakan kepada Syaifullah,” ujar Haris saat berorasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Haris menegaskan, pihaknya akan terus mendesak lembaga antirasuah untuk segera membuka keterlibatan oknum anggota dewan dalam kasus tersebut. Hal ini, untuk menghindari opini publik bahwa KPK masuk angin.

“KPK harus buka kasus ini kembali, jangan ditutup-tutupi. Supaya jangan dinilai KPK masuk angin,” ujarnya.

Menurut Haris, dugaan keterlibatannya tampak tertulis dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas tersangka korupsi di proyek tersebut. Dalam salinan BAP itu, politikus PPP itu jelas-jelas meminta komisi Rp5 miliar kepada tersangka agar bisa memuluskan proyek di kementerian tersebut.

“Disini kenapa KPK tidak tuntas mengusut korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemeras dari anggota dewan tidak ditangkap,” tegas Haris.

Selain itu, Kamerad juga meminta agar DPP PPP memecat Tamliha atas dugaan mafia anggaran dan menerima suap sebesar Rp5 miliar dalam proyek di kementerian tersebut.

“KPK juga harus segera periksa dan tangkap Syaifullah. MKD DPR harus memanggil dan memecat Syaifullah. Dan kami juga akan kembali menyebarkan BAP keterlibatan ST,” pungkasnya.