DPR Janji RUU Akan Lindungi Petani Tembakau

Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com -  Hasil survei Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), meresahkan banyak pihak, termasuk DPR.

DPR pun merespons survei itu dengan mempercepat proses pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang intinya melindungi dan menyejahterakan para petani tembakau dan cengkih di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan, survei kenaikan rokok Rp50 ribu yang diprakarsai oleh UI itu hanya untuk memuaskan kepentingan asing. Itu terbukti survei tersebut dibiayai  Bloomberg Initiative  sekitar Rp4,5 miliar.

Karena itu, politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah  berhati-hati dan pertimbangkan betul sebelum mengambil kebijakan tentang menaikkan harga rokok.

“Dampak dari kenaikan rokok Rp50 ribu sangat luas. Yang sangat nyata akan dirasakan  6,2 juta petani tembakau," kata Misbakhun dalam Dialektika Demokrasi yang digelar di Press Room DPR, di Jakarta, kemarin.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA 

Diskusi bertema "Rokok, Pajak dan Nasib Petani Tembakau" juga menghadirkan pembicara  politikus Partai Gerindra  Heri Gunawan, Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI M Sobari dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji.

Misbakhun lebih jauh mengatakan, selama ini kontribusi rokok pada negara sangat besar yaitu Rp145 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dari kontribusi ratusan BUMN yang hanya Rp30 triliun.

"Jadi pemerintah harus bijaksana karena rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Sementara itu Heri Gunawan menilai  isu kenaikan rokok Rp50 ribu hanya gonjang-ganjing politik yang dilakukan sekelompok orang yang didanai asing. Karena itu pemerintah jangan sembrono dan gegabah dalam merespons hasil survei UI yang jelas-jelas dibiayai asing.

Heri melihat dampak yang sangat besar dari menaikkan harga rokok yakni makin banyaknya rokok ilegal yang beredar. Saat ini kata dia, peredaran rokok ilegal sudah mencapai 11% dan itu sudah merugikan negara dan petani.

Pabrikan rokok kita dulu mencapai 4.600-an, tapi kini tinggal 700-an. Selalu berkurang karena kebijakan pemerintah yang memihak asing. “Jadi, Gerindra akan menolak kalau pemerintah menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei yang melayani kepentingan asing," tandasnya.

 www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

 

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

 

RUU Pengampunan Pajak Tak Berpihak Pada Rakyat Ekonomi Bawah

                Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyesalkan sikap pemerintah yang akan mengesahan RUU Amnesty (RUU pengampunan pajak) pada Juni 2016 mendatang. Pasalnya, dalam RUU Tax Amnesty akan memberikan pengampunan pajak kepada para wajib pajak nakal yang sudah bertahun tahun tidak bayar pajak.
“Hampir 100 persen wajib pajak nakal tersebut adalah para pengemplang BLBI, koruptor dan perusahaan perusahaan nakal yang sering melakukan pengelapan pajak. Mereka bekerja sama dengan oknum petugas pajak yang menjadi Mafia di Direktorat Jendral Pajak yang ada selama ini,” ujar Arief di Jakarta, Kamis (28/4).
              Hal ini menciptakan sebuah ketidak adilan bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum pekerja di BUMN maupun di luar BUMN, PNS, pedagang pedagang di pusat pertokoan, pedagang pasar, petani serta nelayan yang selama ini patuh membayar pajak kepada pemerintah.
              Dirinya mencontohkan, wajib pajak yang patuh terlihat paling gampang adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak penghasilan bagi kaum pekerja, pajak pedagang dan pajak atas bunga bank bagi masyarakat yang menabung di Bank.
“Padahal, para pengemplang pajak yang masuk kategori pengemplang pajak adalah kelompok masyarakat kelas Ekonomi atas,” tambahnya.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang selama ini patuh membayar pajak seharusnya menolak UU Tax  Amnesty yang tidak berpihak pada wajib pajak yang patuh.
“Pengampunan pajak akan menghasilkan tambahan sejumlah Rp60 triliun, artinya para pengemplang pajak hanya diwajibkan bayar pajak berhutang sebesar 1,5 persen saja dari total utang pembayaran pajak sebesar Rp4.000 Triliun,” ungkapnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473