Presiden Jokowi di Istana Hari ini

     Pimpinan DPR dijadwalkan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Agenda utama dalam pertemuan nanti adalah pembahasan RUU Tax Amnesty.

"Jadi sebetulnya ini adalah amanah dari rapat badan musyawarah untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden sebelum membahas RUU Tax Amnesty," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat dikonfirmasi, Jumat (15/4/2016).

Kelima pimpinan DPR akan hadir dalam pertemuan pukul 09.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah pertemuan, pimpinan DPR akan membahas dengan pimpinan fraksi.

"Nantinya juga ada pandangan fraksi terkait RUU Tax Amnesty ini," imbuh Agus.

    Sementara itu mengenai perbedaan pendapat antara Ketua DPR Ade Komarudin dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga disebut akan dibicarakan hari ini. Ade Komarudin mendukung pembahasan RUU Tax Amnesty, sementara Fadli menolak.     Presiden Joko Widodo menemui pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan yang tersebut berlangsung cair dan penuh tawa.
Pertemuan berlangsung pukul 09.20 WIB, di ruang utama Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).
     Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja batik warna cokelat itu langsung menyambut Ketua DPR Ade Komarudin yang terlihat mengenakan kemeja batik warna cokelat dan peci warna hitam itu. Keduanya bersalaman dan saling cium pipi.
Selain Ade Komarudin, hadir juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Taufik Kurniawan. Namun tak terlihat Fahri Hamzah dan Agus Hermanto.
Namun hadir juga Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, anggota Komisi I Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit, Wakil Ketua Fraksi PDIP Utut Hadianto.
Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkum HAM Yasonna Laoly, Wamenkeu Mardiasmo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pertemuan berlangsung cair dan penuh canda. Usai bersalaman, para tokoh ini kemudian duduk di bangku yang tersusun di depan sebuah meja panjang.Sejak awal pertemuan hingga perbincangan, antara pihak DPR dan pemerintah saling bercerita sambil tertawa lepas. Namun tak diketahui jelas cerita apa yang membuat mereka tertawa tersebut.

Setelah bertemu dengan pimpinan DPR, Jokowi dijadwalkan menerima pimpinan dan anggota Komiter Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Istana Merdeka. Di tempat yang sama Jokowi juga akan menerima klub sepakbola dan Asosiasi PSSI Provinsi.

Sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi dijadwalkan melantik Gubernur Lemhanas yang baru di Istana Negara. Setelah itu, Jokowi akan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait persiapan kunjungan kerjanya ke beberapa negara di Eropa.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Susi Pudjiastuti : Pembangunan Reklamasi Merupakan Pilihan Kedua

                                 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.
"Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan," tutur Susi.
Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.
Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.
"Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan," imbuh Susi.
Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.
Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.
Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.
"Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan," tandas Susi.
Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.
Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.
Kesepuluh pulau tersebut adalah:

• Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
• Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
• Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
• Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
• Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

• Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
• Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
• Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
• Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
• Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Jokowi : Soal Panama Papers Tak Mau Setengah - Setengah

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dirinya akan membuat pernyataan terkait ‘Panama Papers’ setelah mendapatkan data-data yang komplit.
Menurutnya, data keluaran Panama Papers tak berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah, terkait dana simpanan pengusaha di luar negeri.
“Itu nanti baru akan kita bicarakan setelah semuanya data-datanya komplit, baru saya akan bicara,” kata Jokowi, saat peringatan Hari Hutan Internasional di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).
Menurutnya, persoalan Panama Papers tak bisa dibicarakan setengah-setengah dan menunggu pengumpulan data.

Diketahui, sejumlah pengusaha hingga pejabat Indonesia tercantum dalam dokumen Panama Papers yang bocor ke publik. Masyarakat meminta pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, agar menyikapi bocoran dokumen ini.

www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Satu Jengkal Lahan Reklamasi Pulau Sertifikatnya Tetap Milik DKI

  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa  sertifikat hak pengelola lahan (HPL) pulau-pulau yang akan direklamasi tetap milik Pemprov DKI.
Untuk diketahui, banyak pihak yang menganggap keputusan Basuki memberi izin swasta untuk reklamasi pulau di utara Jakarta berpihak kepada salah satu pengembang, yakni Agung Podomoro Group, dan mengakibatkan Jakarta tenggelam. 

"Ingat, 17 pulau (reklamasi) itu begitu jadi, seluruh sertifikat HPL adalah milik Pemprov DKI, catat baik-baik. Seluruh pulau, satu jengkal tanah pun, sertifikatnya milik DKI," kata Basuki kesal menanggapi pertanyaan salah seorang wartawan di Balai Kota.

Ahok, sapaan Basuki, menampik bahwa dia berpihak kepada Agung Podomoro Group untuk menjalankan proyek reklamasi pulau. Hal ini terkait penerbitan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pulau kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land.
Reklamasi pulau ini merupakan bagian dari pengembangan properti Pluit City yang investasinya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

Menurut dia, izin pengembang melakukan reklamasi pulau bukanlah atas izin dia. Basuki menjelaskan, reklamasi pulau ini merupakan realisasi Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto waktu itu.

Dalam Keppres tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta.

Keppres ini ditindaklanjuti dengan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta.

Sementara itu, Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga ikut memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi Jakarta.

"Banyak media salah menduga, reklamasi 17 pulau ini bukan giant sea wall (GSW). Enggak ada hubungannya sama sekali dan juga kami masih menunggu kajian dari Belanda. Nah, 17 pulau ini adalah Keppres tahun 1995, yang hampir setengahnya (pulau) diberikan kepada BUMD, (pulau) yang lainnya juga perusahaan anaknya Pak Harto sebenarnya," kata Basuki. 

"Kemudian, sebagian mereka (pengusaha) kerja sama dan yang namanya Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group ini adalah grup-grup yang dari dulu sudah dapat hak beli pulau," ujarnya.

Sebanyak tujuh hingga sembilan pulau direklamasi oleh BUMD DKI, yakni PD Pembangunan Saran Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam keppres yang diterbitkan Presiden Soeharto tercantum kewajiban pengembang untuk membantu mengantisipasi banjir di daratan Jakarta.

"Sekarang kan gini, air sungai kan datang dari selatan ke utara, terus kamu bikin pulau 300 meter di atas (utara Jakarta), ini ada ngehambat jalur air Anda enggak? Ya enggak ada urusan dengan Anda, justru dia menahan ombak. Sekarang saya mau tanya, ruginya di mana sih bikin pulau," kata Basuki dengan nada tinggi.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Ivan Gunawan : Saya Sudah Terdaftar KTP Ahok

                      Desainer Ivan Gunawan mengaku dirinya sudah menyerahkan data KTP kepada relawan "Teman Ahok". Ivan menegaskan akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Pilkada DKI sudah harusnya pilih Pak Ahok. Karena saya sudah terdaftar KTP Ahok, he-he-he," kata Ivan saat ditemui wartawan seusai acara Jakarta Fashion and Food Festival 2016, di Balai Kota, Rabu (13/4/2016).
Ivan merasakan perubahan yang lebih baik sejak Jakarta dipimpin Ahok. Menurut dia, Ahok dapat memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk hal bermanfaat, seperti membuat kota Jakarta lebih indah dan warganya sejahtera.
"Yang paling signifikan itu jalanan depan rumah mamaku diaspal sama Ahok. Mamaku tuh kirim SMS ke nomor pengaduan yang disebar itu, enggak ada satu bulan, jalanannya sudah diaspal," kata Ivan.
Hal ini, lanjut dia, merupakan bukti kerja keras Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau dilihat-lihat, Jakarta kan gitu-gitu aja, tapi sejak ada Ahok (Jakarta) kece deh. Apalagi hari ini aku foto sama Ahok, jadi aku semakin cinta sama Ahok," kata Ivan.
Desainer Ivan Gunawan enggan mengomentari perihal adanya rekan sesama figur publik yang juga maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Adapun figur publik yang sudah berencana maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yakni musisi Ahmad Dhani.

"No comment. Karena saya bukan orang politik," kata Ivan seusai acara preview Jakarta Fashion and Food Festival 2016.
Hanya saja, yang pasti dia akan mendukung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bahkan, ia akan memilih golput jika Ahok tidak maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau yang maju (jadi cagub pada Pilkada DKI Jakarta 2017) bukan Ahok, ya saya mending tidur saja di rumah. Saya enggak nyoblos, menurut aku sih beliau paling benar ya," kata Ivan.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Hasanudin Abdurakhman : Bolehkah Ahok Menggusur ?

 Oleh: Hasanudin Abdurakhman
                 Di dekat rumah mertua saya di kawasan Setiabudi, di dekat gedung Bank Ekonomi, ada sejumlah gubuk bedeng yang dibangun di atas bahu jalan. Di atas bahu jalan selebar 1 meter itu dibangun bedeng, panjangnya kira-kira 2 meter setiap satu bedeng, di kedua sisi jalan.
Penghuninya sekedar tinggal di situ, ada juga yang berjualan pulsa, atau buka bengkel. Jalan yang seharusnya cukup untuk dilalui 2 kendaraan jadi sempit dan hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan mobil. Kalau berpapasan harus repot mundur dulu, mencari tempat meminggir agar bisa bergantian lewat.
Ini adalah pencurian yang nyata terhadap hak-hak publik. Bagi saya mereka layak digusur, kalau perlu dihukum dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum.
Tapi apa yang terjadi kalau mereka digusur? Akan muncul pahlawan-pahlawan kesiangan yang mengecam. Tak manusiawi, kata mereka.
Manusiawi? Apakah manusiawi membiarkan orang-orang tinggal di bedeng berukuran 2 kali 1 meter? Maaf, bagi saya tempat itu tak layak dihuni manusia. Membiarkan mereka tinggal di situ juga tidak manusiawi.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Gusur saja. Syukur-syukur kalau disediakan rumah pengganti seperti rumah susun.
Bagaimana dengan mata pencarian? Kalau mau dagang, mereka harus sewa lapak. Tidak sanggup? Ah, masa. Embok-embok di pasar banyak yang sanggup bayar sewa lapak, kok. Jangan-jangan biaya rokok mereka justru lebih besar dari uang sewa lapak.
Tidak empati sama rakyat kecil? Hehehehe. Emak saya buta huruf, ayah saya cuma kelas 2 SR. Saat memulai hidup, hartanya cuma 2 batang parang, dan 2 kapak. Kurang kecil apa mereka sebagai rakyat.
Emak saya menebang pohon, menerobos rimba, membuka lahan pertanian, bersama Ayah. Lima tahun kemudian mereka bebas dari kemiskinan, setelah kelapa berbuah.
Ada puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan manusia yang seperti mereka. Bersama Emak dan Ayah, ada orang-orang Jawa yang pindah ke pelosok terpencil pesisir pulau Kalimantan. Mereka berangkat sendiri, tanpa dibiayai pemerintah.
 Sama, dalam waktu 5 tahun mereka bebas dari kemiskinan, bahkan tak lama setelah itu mereka jadi petani kelapa yang makmur. Kemudian datang lagi orang-orang lain berbondong-bondong, sampai membentuk 2 kampung. Mereka juga kemudian menjadi petani-petani kaya.
Pernahkah Emak dan Ayah meminta bantuan pemerintah? Tidak. Pernahkah mereka dibantu pemerintah? Secara langsung tidak. Pernahkah mereka mengeluhkan pemerintah? Tidak.

Saya berempati pada rakyat kecil, karena saya pernah jadi rakyat kecil. Pada usia 10 tahun, kelas 5 SD sambil sekolah saya sudah bekerja di kebun, menebas rumput. Sesekali saya berjualan es. Itu semua ajaran dari Emak dan Ayah. Intinya? Bekerja! Tanganmu sendiri yang akan mengubah nasibmu, kata Emak.
Di kota pun hukumnya sama. Mau berhenti jadi orang miskin, kerja! Saya percaya pada prinsip Emak, bahwa kemiskinan itu sebagian besar dimulai dari pola pikir. Saya bisa katakan bahwa orang-orang yang menempati bedeng-bedeng itu punya masalah dalam hal pola pikir.

Bagaimana memanusiakan manusia? Kembalikan mereka kepada harkat sebagai manusia. Manusia hidup harus bekerja. Hewan saja harus bekerja untuk dapat makan, toh?
Jadi memanusiakan orang-orang itu adalah dengan menjauhkan mereka dari pola hidup tidak manusiawi seperti tinggal di bedeng tadi, dan mendorong mereka untuk mandiri, bukan dengan terus menerus memanjakan mereka. Sesekali dorongan keras itu diperlukan.
Kembali ke soal penggusuran, yang memang ilegal dan mengganggu, gusur saja. Itu hal dasar. Bahwa mereka dibantu, itu tambahan saja sifatnya.
Bagaimana dengan soal kampung-kampung yang digusur Ahok? Prinsipnya sama. Kalau mereka menempati tanah secara ilegal, gusur saja. Tapi kalau mereka punya bukti kepemilikan yang sah, tidak boleh asal gusur.
Bagaimana dengan Kampung Luar Batang? Prinsip saya sama. Kalau penduduk ilegal, gusur saja. Yang punya sertifikat berhak atas ganti rugi yang pantas. Kalau tidak diberi, itu namanya zalim.

Nah, detil soal Kampung Luar Batang, saya tidak tahu. Kalau Ahok menggusur orang yang tinggal di sana secara sah, Ahok zalim. Di luar itu, sah!


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Ahok Penuhi Panggilan KPK

               Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dokumen yang ia bawa pada Selasa, 12 April 2016, ke Komisi Pemberantasan Korupsi sama dengan berkas yang ia bawa pada pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI.

"Ya, siapin bahan yang persis di BPK dan di Bareskrim saja," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa, 12 April 2016. Ahok hari ini akan memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. "Terkait dengan Sumber Waras, saya sudah lihat suratnya."

Ahok pernah datang ke BPK dalam kaitannya dengan audit investigasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Pada Februari 2014, ia juga diperiksa Bareskrim terkait dengan kasus uninterruptible power supply dan APBD 2014.

Ahok mengaku belum mengetahui secara spesifik pertanyaan yang akan diajukan penyidik KPK. Menurut dia, kasus ini pertama kali muncul saat beberapa lembaga swadaya masyarakat melapor ke KPK. KPK kemudian mengirim surat kepada BPK untuk mengaudit investigasi. Dari hasil audit, Ahok menyebutkan KPK tak menemukan niat jahat.

"Jadi sekarang KPK putuskan (panggil Ahok)," ujar Ahok. "Biasanya KPK minta BPK dari audit investigasi. Nah, ini saya enggak tahu KPK mau minta apa. Apa dia enggak percaya BPK atau dia mau cari sendiri, kami enggak tahu. Kami profesional saja."

Meskipun KPK belum menemukan niat jahat berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan, Ahok tak mau melontarkan anggapan apa-apa soal pemanggilannya tersebut. Ahok akan tetap menjalani prosedur hukum yang berlangsung.

"Aku pingin tahu dia mau nanya apa," tutur Ahok. "Kalau saya menuduh, kan, kesannya saya kurang profesional. Di KPK, kan, juga bisa ada oknumnya. Saya enggak tahu."

BPK akhirnya kembali mengaudit ulang atas permintaan KPK. Ahok diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Beberapa waktu lalu, KPK sempat menyatakan belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok mengaku tak mengerti mengapa KPK mengulang kembali pertanyaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat mengaudit investigasi.

"Sekarang kami pengen tahu KPK mau nanya apa, orang jelas BPK ngaco begitu kok," ujar Ahok sebelum masuk ke gedung KPK, Selasa, 12 April 2016. Ahok, yang dikenal ceplas-ceplos itu, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 09.00 WIB. Dia tiba pukul 09.10 WIB mengenakan batik berwarna cokelat, setelah sebelumnya ke gedung Balai Kota.

Ahok menyiapkan sejumlah dokumen untuk pemeriksaan hari ini.
Ahok mengaku siap dengan seluruh pertanyaan yang akan diajukan penyidik kepadanya. "Ya, pokoknya kami tanya aja, dia (penyidik) maunya apa," ucapnya. Ahok enggan menanggapi terlalu jauh perihal dia akan lolos dari jeratan kasus Sumber Waras atau tidak. "Ya, kamu lihat saja."

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK DKI, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

BPK RI pun mengaudit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473