Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI

Lisboa369.com - Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI dan Polisi yang ikut dilibatkan di aksi penggusuran Pemprov DKI jadi mencuat. Meskipun jauh sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah terang-terangan siapkan anggaran untuk itu di APBD.
                             Tapi pasca diberitakannya ada dana pengembang untuk biayai pasukan TNI/Polri yang dilibatkan di penggusuran, Ahok keluarkan pernyataan berbeda. Kali ini dia mengatakan dana operasional untuk itu memang bisa dari Pemprov DKI atau dari pengembang swasta. Bahkan pengembang menurut dia bisa langsung saja memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri.
“Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5).
                            Kata dia, jika ada pengembang memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri langsung, maka itu bukan urusannya. Misal PT Agung Podomoro Land merapihkan jalan inspeksi Daan Mogot. Kalau di proyek itu ada anggaran untuk polisi, maka itu tidak masuk ke dalam kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI.
“Kami enggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana, yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung,” dalih Ahok. Selain itu Ahok juga mengatakan jumlah uang yang digelontorkan dari pengembang ke TNI/Polri juga tidak perlu dilaporkan dirinya.
                      Tapi pernyataan berbeda disampaikan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Seperti diberitakan sebelumnya, Ariesman mengaku kepada penyidik KPK gelontorkan dana hingga Rp6 miliar untuk biayai penggusuran Kalijodo. Dan itu, kata Ariesman, atas permintaan Ahok. Yakni untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan yang diturunkan saat itu.

Mau Mendengarkan Saran Sandiaga Uno , Ahok Tunda Penggusuran

              Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menunda penggusuran permukiman liar hingga Lebaran. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menggusur permukiman liar pada bulan Ramadhan.
"Kalau memang masih bisa tunda pekerjaan setelah Lebaran, kami akan (gusur) setelah Lebaran," kata Ahok, di Balai Kota, Sabtu.
Meski demikian, ia kembali menyebut penertiban dilakukan setelah unit rumah susun tersedia.

"Semua tergantung rusun," kata Ahok.

Ahok sebelumnya telah menertibkan kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan. Rencananya, dua kawasan tersebut akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Imbauan agar Ahok tidak menertibkan permukiman liar pada bulan Ramadhan juga datang dari bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Pemprov DKI Jakarta harus lebih mendekatkan diri kepada warga sebelum melakukan penggusuran.

 Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk tidak lagi menggusur pemukiman warga karena sudah akan masuk bulan Ramadhan.
Dia mengimbau, komunikasi harus ditekankan oleh Ahok sebelum menertibkan pemukiman warga.
"Sekarang saya kira, (Ahok) cooling down, ini sudah mau masuk bulan Ramadhan, terakhir bulan Rajab dan masuk bulan Ramadhan. Kita cooling down dululah," kata Sandiaga di sela kunjungannya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).

Pengusaha itu menyebutkan kelemahan Pemprov DKI Jakarta adalah komunikasi. Dia mengimbau Ahok agar mendengar aspirasi warga dan melakukan konsultasi publik. Kemudian, lanjutnya, wali kota dan camat harus duduk bersama dengan warga.
"Kalau tujuan dan niatnya ikhlas dan nawaitunya itu tulus membangun dan bermanfaat bagi khususnya warga menengah ke bawah, pasti akan diterima kok. Rakyat itu mendukung upaya-upaya pemerintah selama berpihak kepada mereka," kata Sandiaga.

Dia menyebutkan, salah satu insiden kurangnya komunikasi adalah kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu saat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyambangi kawasan Luar Batang, Jakarta Utara.
Seorang personel satpol PP luka-luka akibat amukan massa.

"Karena mungkin kondisinya yang sangat emosional yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya sarankan untuk cooling down dulu, disejukkan dulu, dengan program-program yang enggak usah dibicarakan dulu," tutur Sandiaga.

Hasanudin Abdurakhman : Bolehkah Ahok Menggusur ?

 Oleh: Hasanudin Abdurakhman
                 Di dekat rumah mertua saya di kawasan Setiabudi, di dekat gedung Bank Ekonomi, ada sejumlah gubuk bedeng yang dibangun di atas bahu jalan. Di atas bahu jalan selebar 1 meter itu dibangun bedeng, panjangnya kira-kira 2 meter setiap satu bedeng, di kedua sisi jalan.
Penghuninya sekedar tinggal di situ, ada juga yang berjualan pulsa, atau buka bengkel. Jalan yang seharusnya cukup untuk dilalui 2 kendaraan jadi sempit dan hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan mobil. Kalau berpapasan harus repot mundur dulu, mencari tempat meminggir agar bisa bergantian lewat.
Ini adalah pencurian yang nyata terhadap hak-hak publik. Bagi saya mereka layak digusur, kalau perlu dihukum dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum.
Tapi apa yang terjadi kalau mereka digusur? Akan muncul pahlawan-pahlawan kesiangan yang mengecam. Tak manusiawi, kata mereka.
Manusiawi? Apakah manusiawi membiarkan orang-orang tinggal di bedeng berukuran 2 kali 1 meter? Maaf, bagi saya tempat itu tak layak dihuni manusia. Membiarkan mereka tinggal di situ juga tidak manusiawi.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Gusur saja. Syukur-syukur kalau disediakan rumah pengganti seperti rumah susun.
Bagaimana dengan mata pencarian? Kalau mau dagang, mereka harus sewa lapak. Tidak sanggup? Ah, masa. Embok-embok di pasar banyak yang sanggup bayar sewa lapak, kok. Jangan-jangan biaya rokok mereka justru lebih besar dari uang sewa lapak.
Tidak empati sama rakyat kecil? Hehehehe. Emak saya buta huruf, ayah saya cuma kelas 2 SR. Saat memulai hidup, hartanya cuma 2 batang parang, dan 2 kapak. Kurang kecil apa mereka sebagai rakyat.
Emak saya menebang pohon, menerobos rimba, membuka lahan pertanian, bersama Ayah. Lima tahun kemudian mereka bebas dari kemiskinan, setelah kelapa berbuah.
Ada puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan manusia yang seperti mereka. Bersama Emak dan Ayah, ada orang-orang Jawa yang pindah ke pelosok terpencil pesisir pulau Kalimantan. Mereka berangkat sendiri, tanpa dibiayai pemerintah.
 Sama, dalam waktu 5 tahun mereka bebas dari kemiskinan, bahkan tak lama setelah itu mereka jadi petani kelapa yang makmur. Kemudian datang lagi orang-orang lain berbondong-bondong, sampai membentuk 2 kampung. Mereka juga kemudian menjadi petani-petani kaya.
Pernahkah Emak dan Ayah meminta bantuan pemerintah? Tidak. Pernahkah mereka dibantu pemerintah? Secara langsung tidak. Pernahkah mereka mengeluhkan pemerintah? Tidak.

Saya berempati pada rakyat kecil, karena saya pernah jadi rakyat kecil. Pada usia 10 tahun, kelas 5 SD sambil sekolah saya sudah bekerja di kebun, menebas rumput. Sesekali saya berjualan es. Itu semua ajaran dari Emak dan Ayah. Intinya? Bekerja! Tanganmu sendiri yang akan mengubah nasibmu, kata Emak.
Di kota pun hukumnya sama. Mau berhenti jadi orang miskin, kerja! Saya percaya pada prinsip Emak, bahwa kemiskinan itu sebagian besar dimulai dari pola pikir. Saya bisa katakan bahwa orang-orang yang menempati bedeng-bedeng itu punya masalah dalam hal pola pikir.

Bagaimana memanusiakan manusia? Kembalikan mereka kepada harkat sebagai manusia. Manusia hidup harus bekerja. Hewan saja harus bekerja untuk dapat makan, toh?
Jadi memanusiakan orang-orang itu adalah dengan menjauhkan mereka dari pola hidup tidak manusiawi seperti tinggal di bedeng tadi, dan mendorong mereka untuk mandiri, bukan dengan terus menerus memanjakan mereka. Sesekali dorongan keras itu diperlukan.
Kembali ke soal penggusuran, yang memang ilegal dan mengganggu, gusur saja. Itu hal dasar. Bahwa mereka dibantu, itu tambahan saja sifatnya.
Bagaimana dengan soal kampung-kampung yang digusur Ahok? Prinsipnya sama. Kalau mereka menempati tanah secara ilegal, gusur saja. Tapi kalau mereka punya bukti kepemilikan yang sah, tidak boleh asal gusur.
Bagaimana dengan Kampung Luar Batang? Prinsip saya sama. Kalau penduduk ilegal, gusur saja. Yang punya sertifikat berhak atas ganti rugi yang pantas. Kalau tidak diberi, itu namanya zalim.

Nah, detil soal Kampung Luar Batang, saya tidak tahu. Kalau Ahok menggusur orang yang tinggal di sana secara sah, Ahok zalim. Di luar itu, sah!


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473