slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label gubernur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label gubernur. Tampilkan semua postingan

Senin, 29 Januari 2018

Stategi Sudirman Said Dalam Perebutan Menjadi Gubernur JATENG


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyarankan bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra, Sudirman Said, untuk rajin mengunjungi kawasan pedesaan di Jawa Tengah. Hal tersebut, menurut Amien, untuk menyerap aspirasi warga di desa-desa menjelang Pilgub Jateng 2018.
“Turun langsung ke masyarakat, kalau perlu menginap di desa-desa untuk mendengar suara rakyat, hayati kehidupan mereka untuk bisa mencari solusi yang pas atas masalah yang mereka hadapi,” kata Amien Rais di Semarang, pada Jumat (15/12/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Amien, Sudirman perlu merangkul sebanyak mungkin elemen masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, agama, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah.
“Itu penting untuk memperkuat basis dukungan massa,” ujar Amien.
Menanggapi saran tersebut, Sudirman Said mengatakan, “Ini pesan yang sangat berharga dari senior yang memiliki banyak pengalaman di politik, sebagai pendatang baru dalam kancah politik saya akan melaksanakan pesan-pesan itu.”
Amien bertemu Sudirman di Semarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Purwodadi, Kabupaten Grobogan, guna menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Wilayah PAN Jateng, 15-17 Desember 2017. Pada acara itu, Sudirman akan menyampaikan paparan visi dan misi dalam membangun Jateng di hadapan peserta dan pengurus DPP PAN. Rencananya PAN juga akan menyampaikan rekomendasi pencalonan Sudirman Said sebagai bakal Cagub Jateng.
Elektabilitas Sudirman memang masih kalah jauh dari kandidat petahana, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meskipun Ganjar belum menerima rekomendasi dari PDIP, elektabilitasnya dinilai masih jauh melampaui kandidat lain, termasuk Sudirman.
Hasil survei terbaru LSI Network Denny JA menyimpulkan Ganjar Pranowo masih menjadi kandidat Calon Gubernur (Cagub) paling populer di Pilgub Jateng 2018. Elektabilitas Gubernur Jateng petahana itu masih di atas 50 persen meski dia belum menerima rekomendasi dari PDIP.
Apabila Ganjar tidak maju kembali ke Pilgub Jateng 2018, survei LSI Denny Ja mencatat ada empat Cagub potensial yang sudah mulai rajin bergerilya. Mereka adalah Ferry Juliantono (Gerindra), Budi Waseso (Buwas) yang belakangan diisukan akan diusung PDIP, Sudirman Said (Gerindra) dan Marwan Jafar (PKB).
“Namun, dari data hasil survei terbaru LSI, pertarungan sengit potensial terjadi antara Buwas dan Ferry Juliantono. Dalam simulasi head to head, Buwas dipepet tipis oleh Ferry dengan selisih 1 persen saja, yakni Buwas 12 persen dan Ferry 11 persen,” kata peneliti LSI Network Denny JA, Toto Izul Fatah dalam siaran persnya, pada pekan kemarin.
Tak heran, Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menginginkan pendamping Sudirman Said di Pilgub Jateng 2018 mempunyai latar belakang Nahdlatul Ulama (NU).
“Yang jelas mungkin harusnya yang berbeda latar belakang dengan Pak Sudirman Said, misalnya bisa dari kalangan NU,” kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Basis massa NU di Jawa Tengah memang terbilang besar. PKB juga sudah kerap mewacanakan untuk memasangkan Sudirman dengan kadernya, Marwan Jafar.
Meski begitu, Fadli menyatakan perihal pendamping Sudirman Said juga tergantung dengan siapa partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra. “Tergantung hasil pembicaraan dengan mitra koalisi kita nanti,” kata Fadli.
Gerindra pun menurut Fadli menyerahkan nama pendamping kepada Sudirman Said untuk memilih sosok yang tepat. “Tapi kriteria komplementer. Jangan yang latar belakang kiranya sama gitu,” kata dia.
 LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.


Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said ingin mematahkan mitos politik, bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng, sebutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga beranggapan mitos tersebut semakin membuat kondisi Jawa Tengah tidak kunjung berubah terutama tingkat kemiskinannya.
"Jawa Tengah harus dikembalikan pada martabatnya, yakni sebagai tempat manusia seutuhnya," kata Sudirman, di Markas Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih 95, Semarang, Minggu (28/1/2018).
Di hadapan pemuda dari Cilacap dan relawan masjid, pasangan Ida Fauziyah tersebut mengatakan dirinya tidak nyaman dengan sebutan Jawa Tengah adalah kandang banteng. Dia pun telah memetakan kekuatan pimpinan daerah yang mendapat dukungan PDIP di Jawa Tengah di antaranya Semarang, Solo, Banyumas, Purbalingga, Brebes, dan Boyolali.
"Kekuatan itu ada batasnya. Saya sowan ke beberapa kiai, dapat pesan, Allah akan memberi pertolongan pada orang baik, sebagaimana setan akan memudahkan pekerjaan orang tidak baik," kata dia.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Menurutnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah sangat tinggi. Akhir 2017 mencapai 13,58 persen atau 4,577 jiwa. Sebanyak 15 kabupaten masuk zona merah, artinya 20 persen penduduk di 15 kabupaten tersebut hanya mampu menghidupi dirinya dengan biaya di bawah Rp10.000 per hari.
"Tidak banyak yang tahu, bahwa selain jumlah keluarga miskin tersebut, masih terdapat 15.229.994 jiwa yang terjebak kategori belum sejahtera. Ini cukup mengkhawatirkan," katanya.
Kepada relawan yang hadir dia berpesan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan dimulai dari sekitar, dengan jalan musyawarah dan gotong royong. Perubahan hanya bisa diraih jika dimulai dari pemimpinnya. Jika gubernurnya bermedia sosial terus, maka bawahannya juga akan melakukan hal yang sama.
"Saya tidak akan menyuarakan permusuhan, namun perubahan. Memang jalan semakin menanjak, namun kawan yang bergabung juga semakin banyak," tandasnya.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473





Jumat, 26 Januari 2018

Mendagri Kerahkan Polisi Jadi Gubernur


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Golkar menyiratkan dukungannya terhadap rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin menunjukkan dua Perwira Tinggi Kepolisian sebagai Pejabat Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Zainuddin Amali menyatakan, pihaknya tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang melanggar UU Kepolisian.
“Kan tidak berpolitik, dia tidak berpolitik tapi menjalankan pemerintahan. Dia menjalankan pemerintahan yang tadinya kosong kemudian Mendagri melihat bahwa disini dibutuhkan polisi, atau tentara,” ucap Amali di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1).
Dalam Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian sendiri disebutkan bahwa anggota Polri dapat menjabat jabatan di luar kepolisan setwlah mengundurkan diri atau pensiun dari korps Bhayangkara itu.
Sementara, dua nama yang digadang-gadang menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara masih aktif bertugas.
Meskipun masih sebatas rencana, namun telah mencuat dua nama yang digadang-gadang menjadi pejabat gubernur, yaitu Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Menurut Amali, hal ini bukanlah hal yang baru lantaran telah terjadi pada saat Pilkada Sulawesi Barat tahun lalu. Pada saat itu, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menggantikan Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin yang menjadi pelaksana harian (plh) Gubernur Sulbar.
“2017 kan gitu ya, Sulbar yang dianggap rawan kemudian Plt adalah Pak Carlo Tewu, sekarang dia di kementerian polhukam,” ucam Ketua Komisi II DPR RI ini.
Pergantian ini sendiri terjadi lantaran telah habisnya masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Masa jabatan keduanya habis pada 14 Desember 2016, atau enam belas hari sebelum Carlo Brix Tewu dilantik.
Karena ditenggarai sebagai salah satu wilayah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2017, sehingga pemerintah memandang perlu menunjuk Pejabat Gubernur dari pihak kepolisian.
Sumber : Teuku Wildan

                    Disisi Lain Jenderal Polri jadi Pj Gubernur, Demokrat minta Jokowi tegur Mendagri
 Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Demokrat menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai keputusan yang keliru. Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta, Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Tjahjo untuk membatalkan penunjukkan tersebut.
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
"Kami berharap semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,"
Menurutnya, jika Tjahjo memaksakan penunjukkan Iriawan dan Martuani berpotensi membuat publik curiga dan mempertanyakan netralitas Polri di tahun politik seperti sekarang.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," tegasnya.
Selain itu, Didi menganggap penunjukkan dua jenderal Polri menjadi Pj Gubernur itu tidak patut dilakukan mengingat banyak kepentingan di Pilkada. Apalagi, kata dia, tidak ada yang bisa menjamin keduanya bakal netral saat Pilkada berlangsung.
Terlebih, ada anggota Polri yakni Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan yang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanudin. Pasangan TB-Anton diusung oleh satu partai, yaitu PDIP.
"Sebab bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes pilkada di Jabar dan Sumut, tetapi juga ada anggota polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar," ujar Didi.
Didi menanyakan kepada Pemerintah apakah tidak ada aparatur pemerintahan lain yang lebih layak untuk diplot menjadi PJ Jabar dan Sumut sesuai amanat UU Aparat Sipil Negara (ASN).
"Oleh karenanya biarkanlah polisi tetap netral, menuntaskan tugas mulia dgn profesional, baik sebagai pengayom dan yang terpenting sebagai penegak hukum yg benar-benar bisa menjaga ketertiban dan netralitas penyelenggaran pilkada di atas semua kepentingan," tandas Didi.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Selasa, 14 Juni 2016

Ahok puasa bicara panasnya Pilgub DKI, independen atau parpol



Lisboa369.com - Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah belum percaya diri untuk maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI tahun 2017. Walaupun sudah mengumpulkan KTP dukungan, Ahok seringkali mengklaim bila dirinya orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan berharap bisa maju diusung partai berlambang kepala banteng tersebut.

Tensi perpolitikan DKI Jakarta makin memanas walaupun Pilkada masih satu tahun lagi waktunya. Mulai saat ini, Ahok akan puasa bicara soal Pilgub DKI Jakarta.

"Aduh enggak usah ngomong itu (politik), ngomong kerjaan dulu, banyak kerjaan. Soal pencalonan enggak usah tanya dulu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung kini enggan menanggapi pertanyaan rekan-rekan media terkait politik. Ahok mengklaim ingin fokus menjalankan mandat dari warga Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, dirinya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah dalam Pilkada 2017. Sebab, proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta masih lama.

"Belanda masih jauh, tenang-tenang saja," terangnya.

Dia mengharapkan, pembahasan mengenai Pilkada 2017 tidak perlu ditanyakan saat ini. Karena saat ini sedang bulan Ramadan, Ahok minta semua berkonsentrasi pada ibadah.

"Habis Lebaran deh lo baru kita bicara lagi ya, puasa dulu, ya baik-baik ya," tutupnya.

Untuk diketahui, Teman Ahok telah mengumpulkan 900 KTP dukungan lebih agar Ahok bisa lolos dan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan. Sejauh ini, ada tiga partai poitik yang telah mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017. Yakni partai Hanura, NasDem dan Partai Golkar.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Minggu, 12 Juni 2016

Dituding DPR jegal calon independent di Pilgub DKI, ini reaksi KPU



Lisboa369.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menegaskan KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu dan tak memiliki kepentingan tertentu dalam suatu Pilkada. Maka, dia membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yang menyebut KPU berniat menjegal pencalonan Incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017.

"Memfitnah itu dosa. Tidak mungkin KPU melakukan penjegalan," kata Sumarno dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Lukman Edy sebelumnya menyatakan verifikasi faktual yang menjadi polemik karena dianggap ingin menjegal calon perseorangan bukanlah merupakan ide dari DPR. Tetapi, DPR hanya menyadur hal itu dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sumarno menjelaskan PKPU baru dapat diterapkan usai pembahasannya diketuk palu saat dibahas di DPR. Maka dari itu, ia menegaskan KPU hanya bertugas sebagai 'wasit' dan tak memiliki kepentingan dalam sebuah Pilkada.

"KPU itu wasit. Yang punya kepentingan perebutan kekuasan bukan KPU tetapi partai politik dan kelompok partai politik lainnya," ujarnya.

Sementara, terkait keharusan formulir dukungan dengan format yang dikeluarkan KPU, Sumarno menyatakan dalam PKPU Nomor 9 disebutkan jika calon perseoranhan memiliki formulir yang berbeda dengan format formulir dari KPU, maka memang diatur dalam PKPU bahwa saat penyerahan formulir ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU.

Namun, lanjut dia, bukan berarti formulir tersebut harus dicetak ulang, namun formulir dari calon perseorangan yang berbeda tersebut hanya cukup dilampirkan dengan formulir dengan format dari KPU.

Sumarno menambahkan data dalam formulir tak bisa dengan mudah dipindahkan ke formulir dengan format dari KPU, seperi tandatangan dari pendukung. Maka, formulir hanya cukup untuk dilampirkan.

"Jadi sama sekali tidak menyulitkan. Memfitnah itu dosa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan bukan DPR yang berusaha menjegal calon perseorangan lewat revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menyebut justru KPU yang ingin menjegal calon perseorangan.

Pernyataannya itu dilontarkan terkait poin dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur adanya verifikasi faktual. Dimana menjadi bahan perbincangan karena dianggap sebagai cara menjegal calon perseorangan khususnya untuk incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya bilang yang ingin menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena apa, soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU (Peraturan KPU" kata Lukman dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Lukman menambahkan dalam PKPU juga mengatur formulir dukungan perseorangan yang dikumpulkan harus merupakan formulir yang sesuai dengan yang dikeluarkan KPU. Sedangkan, formulir dukungan Ahok menggunakan formulir yang memiliki cap tanda Teman Ahok.

"Teman Ahok pasti akan bikin formulir ulang. Sementara di formulir KPU kan tidak ada kop surat Teman Ahok," katanya. 


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Sabtu, 04 Juni 2016

Daftar Nama Anggota DPRD Yang Mendukung Adanya HMP Lengserkan Ahok




Lisboa369.com - Sejumlah anggota DPRD DKI terus berupaya menghidupkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).
Usulan adanya HMP berawal dari desakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Hingga hari ini, 17 anggota dari 4 fraksi DPRD DKI sudah memberikan tanda tangan surat dukungan menghidupkan HMP. Empat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Fraksi Partai Gerindra:

1. Mohamad Taufik
2. Taufik Hadiawan
3. Abdul Ghoni
4. Iman Satria
5. Fajar Sidik
6. Nuraina
7. Prabowo Soenirman
8. Mohamad Arief
9. Endah Setia Dewi
10. Syarif
11. Seppalga Ahmad
12. Rani Mauliani
13. Rina Aditya Sartika.

Fraksi Partai Demokrat-PAN:

14. Mujiono

Fraksi PPP:

15. Abraham Lunggana
16. Riano

Fraksi Partai Golkar:

17 Ramli.

Bila mengacu pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 336 Ayat 1 huruf b disebutkan, hak menyatakan pendapat diusulkan oleh minimal 20 anggota DPRD yang berasal minimal dari dua fraksi.

Sementara, untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Saat ini, DPRD DKI Jakarta beranggotakan 106 orang anggota. Atas dasar ini, sekurang-kurangnya sekitar 80 anggota dewan untuk hadir dalam rapat paripurna HMP jika berhasil digelar.



Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Rabu, 25 Mei 2016

DPRD Akan Kembali Gulirkan HMP Ke Ahok ?



Lisboa369.com - Di tengah keraguan akan ‘kekuatan’ DPRD DKI saat ini dalam lakukan pengawasan terhadap sepak terjang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebuah kabar disampaikan Lius Sungkharisma.
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) itu mengatakan Fraksi Gerindra dan Golkar di Kebon Sirih bertekad untuk gulirkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ke Ahok.
“Iya, waktu kita aksi tanggal 20 Mei lalu di Kebon Sirih saat Hari Kebangkitan Nasional. Kita ketemu orang Gerindra dan Golkar. Mereka menyatakan siap gulirkan lagi (HMP),” ujar dia saat dihubungi Aktual.com, di Jakarta, Senin (24/5).
Dia mengaku tidak perduli dengan kekhawatiran bahwa DPRD DKI sudah dianggap ‘melempem’ saat ini, mengingat pengguliran HMP sebelumnya juga kandas begitu saja tanpa bekas. “Justru sekarang akan bisa kelihatan siapa-siapa saja fraksi yang tidak mau gulirkan HMP Ahok,” ucap dia.
Yang membuat Lius yakin HMP kali ini bakal berjalan, sebab Ahok menurutnya diduga kuat lakukan pelanggaran hukum di sejumlah kasus seperti Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta.
Bahkan F-Gerindra, ujar dia, dalam pertemuan 20 Mei itu mengatakan HMP harus bergulir sebagai bentuk tanggung jawab mereka. “Istilahnya menebus dosa karena sudah mengusung Ahok di Pilkada DKI 2012 lalu,” ujar Lius.
Sambung Lius, kedua fraksi itu juga berjanji akan menyampaikan ke fraksi-fraksi lain di Kebon Sirih untuk mendorong HMP terhadap Ahok.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Sabtu, 14 Mei 2016

Ahok mengancam akan mengguat PT Agung Podomoro Land (APL) dan Harian Tempo


Lisboa369.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengancam akan mengguat PT Agung Podomoro Land (APL) dan Harian Tempo karena menyebut dirinya menerima barter dana kontribusi tambahan dengan sejumlah proyek di DKI Jakarta salah satunya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo.
“Saya akan gugat, lu dapat darimana tulisan ini. Karena ini penggirangan opini yang bagi saya, ini bajingannya luar biasa. Saya enggak tahu siapa yang bikin ini,” ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (13/5).
                      Dalam dokumen yang beredar disebutkan dana yang dikeluarkan oleh PT APL sebagai bagian dari kontribusi tambahan izin reklamasi Teluk Jakarta mencapai Rp392 miliar. Menurut Ahok pemberitaan itu tidak benar. Ahok juga meminta KPK mencari tahu pihak internal yang membocorkan data penyidikan.
“Kan di berita ditulis dari penyidik, informan di KPK, ditulis sama Tempo. Berarti Tempo punya informan di KPK. Tapi aku enggak tahu, penyidik enggak ngeluarin kertas ini lho ke aku? Berarti ini siapa yang fitnah? Kamu ingat enggak Abraham Samad kenapa dipecat? Karena membocorkan BAP (berita acara pemeriksaan), sprindik. Kok Tempo bisa dapat ini?” kata dia.
Dalam dokumen yang beredar disebutkan ada 13 proyek yang dikerjakan oleh PT APL sebagai bagian dari dana kontribusi tambahan, yakni:
1. Rusunawa Daan Mogot dengan nilai Rp92.035.448.182
2. Furnitur Rusunawa DM dengan nilai Rp909.885.000
3. Kali Ciliwung dengan nilai Rp24.278.813.300
4. Rumah Pompa dengan nilai Rp1.378.880.800
5. Kali Mookevart Tahap I dengan nilai Rp27.594.600.000
6. Kali Tubagus Angke dengan nilai Rp37.235.000.000
7. Kali Item Kemayoran dengan nilai Rp37.510.000.000
8. Kali Apuran Tahap I dengan nilai Rp62.150.000.000
9. Kali Sekretaris dengan nilai Rp23.375.000.000
10 Kali Mookevart Tahap II dengan nilai Rp33.550.000.000
11. Kali Apura Tahap II dengan nilai Rp45.925.000.000
12. Pengadaan Tiang PJU Kali Ciliwung dengan nilai Rp729.900.000
13. Penertiban Kali Jodo dengan nilai 6.000.000.000
Dalam dokumen itu kewajiban yang sudah dibayar mencapai Rp218.715.943.217 sisah yang belum dilunasi Rp173.956.584.065


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Minggu, 24 April 2016

Yusril Komentari Gaya Kepimpinan Ahok




                     Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kerap memarahi, memaki-maki dan mempermalukan pejabat bawahannya di depan umum. Cara-cara seperti itu, kata Yusril, tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin karena dapat mengganggu suasana kerja dan menurunkan prestasi aparat secara keseluruhan.
“Walikota, kepala dinas, camat, atau PNS bawahan lainnya adalah pejabat administratif yang bekerja menjalankan kebijakan gubernur. Kalau mereka salah tidak sepantutnya dimaki-maki dan dipermalukan di depan umum,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/4).
                    Pernyataan Yusril ini menanggapi tudingan Ahok bahwa Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi bersokongkol dengannya. Rustam  sempat curhat melalui akun facebook-nya dan mengatakan bahwa tuduhan dan fitnah dari Ahok sebagai pimpinan sangat menyakitkan hati.
                  Yusril membantah membela Rustam Effendi karena ia mengaku tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan walikota Jakarta Utara itu. Yusril mengaku prihatin atas tuduhan yang diterima walikota Jakarta Utara melakukan persekongkolan dengan dirinya terkait dengan rencana penggusuran kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
                  Yusril mencatat banyak pejabat di DKI Jakarta yang dimarah-marahi Ahok di depan umum dan diancam akan dipecat dari jabatannya. Menurut Yusril mengevaluasi kinerja dan memberhentikan pejabat bawahannya adalah wewenang gubernur sebagai atasan. Namun, lanjut Yusril, tidak harus mempermalukannya di depan publik, bahkan disiarkan di televisi.
“Kalau mau menegur, mengkritik atau memarahi bawahan ya jangan di muka umum. Itu akan membuat mereka merasa diinjak-injak harga dirinya. Lagi pula kan bisa ditegur dan kemudian diingatkan agar mereka bisa bekerja lebih baik lagi,” papar Yusril.
                   Menurut Yusril, para pejabat dan PNS di DKI Jakarta merupakan aset penting yang menentukan berhasil tidaknya  kebijakan yang dibuat oleh gubernur. Mereka harus dirangkul dan didorong untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Jika selalu ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan dan kata-kata tidak senonoh, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan gubernur.

“Berilah mereka kebebasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. PNS DKI yang jumlahnya ribuan perlu ‘di-wongke’ dan diperlakukan  secara beradab,” pungkas Yusril


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 



Selasa, 19 April 2016

Penundaan Proyek Reklamasi



        Hasil rapat koordinasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sejumlah menteri, kemarin menghasilkan keputusan untuk menunda proyek reklamasi hingga segala persyaratan terpenuhi. Secara otomatis, proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan.

         Untuk menanggulangi pengembang membandel yang masih tetap menjalankan reklamasi, Ahok berharap Pemerintah Pusat ikut turun tangan mengawasi.

"Makanya saya pengen (pemerintah) pusat ikut awasi," kata Ahok usai meresmikan RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4/2016).

           Jika pengembang tetap membandel melanjutkan proyek reklamasi, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin reklamasi.


"Ada sanksinya, di Kementerian LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," kata dia.
Sebagaimana diketahui, rapat koordinasi antara Ahok dan sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin 17 April 2016, memutuskan proyek reklamasi dihentikan untuk sementara waktu, menunggu segala persyaratan dipenuhi.

            Sementara itu, akan dibentuk Joint Commitee atau mitra kerja antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengkaji segala peraturan terkait reklamasi yang selama ini menjadi polemik.

            Sebelumnya Presiden Jokowi Telah berpesan kepada Ahok kala menjabat Gubernur DKI, kata Ahok, Presiden Jokowi pernah berpesan agar reklamasi tidak boleh sampai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir di pesisir Ibu Kota.

"‎Yang penting jangan merusak lingkungan kata Presiden; kedua, jangan sebabkan banjir sesuai lah; terus porsi biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi gubernur bilang saya dari masih wagub sudah ribut sama pengembang. Pengembang saat itu tawarkan Rp1 juta per meter, ya enggak bisa dong. Kita harus bicara berapa persen dari NJOP," terang Ahok.

           Ia menambahkan, bagi Presiden Jokowi permasalahan reklamasi adalah persoalan sederhana. Sebab, reklamasi harus memberikan fa‎silitas umum dan fasilitas sosial dalam membangun hunian baru nantinya.

"‎Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini harus ada fasum 45 persen, ada tanah komersial 5 persen, masak harus pakai ABDP bangun fasum-fasos di pulau," imbuhnya.

            Lebih lanjut Ahok mempersilakan para pengembang untuk membuat pulau di Teluk Jakarta. Namun, para pengembang harus menaati peraturan yang ada.


"Jadi maunya gimana? Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI. Fasum dan fasos 45 persen punya DKI. Lima persen gross pulau punya DKI. Terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung nanti," tandasnya.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : https://secure.livechatinc.com/licence/7243931/open_chat.cgi
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Senin, 18 April 2016

Ahok Sering Diterpa Isu Negatif



          Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah diterpa banyak isu negatif. Mulai dari permasalahan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

         Menurutnya, hal ini memberikan dampak positif bagi dirinya. Ahok mengatakan, hal ini juga sama saja dengan mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

"Enggak usah deklarasi. Tiap hari orang diserang semua sudah deklarasi kok," katanya di Balaikota DKI Jakarta.

        Walaupun sering mendapatkan serang negatif dari lawan politiknya, mantan Bupati Belitung Timur ini merasa santai. Menurutnya warga Jakarta sudah pintar dalam memilih pemimpinnya sehingga tidak masalah jika ternyata dirinya kalah dalam Pilkada mendatang.

"Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Ada yang lebih jujur dari saya, jangan pilih saya. Kamu harus dapatkan yang terbaik dari yang terbaik untuk memimpin kamu. Tapi bukan cuma mengaku-ngaku seagama, sesuku, seras. Ya jangan dong. Kamu harus pintar sedikit," terangnya.

          Ahok mengibaratkan ajang pemilihan gubernur (Pilgub) seperti memilih sepeda motor. Ahok menggunakan logika ini untuk menggambarkan warga agar memilih calon terbaik.

"Kalau kamu punya uang Rp10 juta, bisa dapat motor Jepang. (Kalau) kamu beli motor Tiongkok yang mereknya enggak jelas, merek 'Ahok', begitu loh. Lu mesti pilih Yamaha, Honda, atau Suzuki, Kawasaki. Duitnya sama kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

"Nasib kamu lima tahun itu sama. Buang waktu juga sama, yakni waktu datang ke TPS. Pilihlah yang terbaik yang bisa mengurusi kamu," imbuh dia.

           Mengenai berbagai macam isu yang dialamatkan kepadanya jelang Pilgub DKI 2017 mendatang, Ahok tak ambil pusing. Bahkan ia mengatakan, jika ada calon lain yang lebih baik dibanding dirinya, maka ia mempersilakan warga untuk tak kembali memilihnya.

"Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Ada yang lebih jujur dari saya, jangan pilih saya. Kamu harus dapatkan yang terbaik dari yang terbaik untuk memimpin kamu. Tapi bukan cuma mengaku-ngaku seagama, se-suku, se-ras. Ya jangan dong. Kamu harus pintar sedikit," jelas Ahok.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : https://secure.livechatinc.com/licence/7243931/open_chat.cgi
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Kamis, 14 April 2016

Satu Jengkal Lahan Reklamasi Pulau Sertifikatnya Tetap Milik DKI



  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa  sertifikat hak pengelola lahan (HPL) pulau-pulau yang akan direklamasi tetap milik Pemprov DKI.
Untuk diketahui, banyak pihak yang menganggap keputusan Basuki memberi izin swasta untuk reklamasi pulau di utara Jakarta berpihak kepada salah satu pengembang, yakni Agung Podomoro Group, dan mengakibatkan Jakarta tenggelam. 

"Ingat, 17 pulau (reklamasi) itu begitu jadi, seluruh sertifikat HPL adalah milik Pemprov DKI, catat baik-baik. Seluruh pulau, satu jengkal tanah pun, sertifikatnya milik DKI," kata Basuki kesal menanggapi pertanyaan salah seorang wartawan di Balai Kota.

Ahok, sapaan Basuki, menampik bahwa dia berpihak kepada Agung Podomoro Group untuk menjalankan proyek reklamasi pulau. Hal ini terkait penerbitan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pulau kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land.
Reklamasi pulau ini merupakan bagian dari pengembangan properti Pluit City yang investasinya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

Menurut dia, izin pengembang melakukan reklamasi pulau bukanlah atas izin dia. Basuki menjelaskan, reklamasi pulau ini merupakan realisasi Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto waktu itu.

Dalam Keppres tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta.

Keppres ini ditindaklanjuti dengan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta.

Sementara itu, Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga ikut memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi Jakarta.

"Banyak media salah menduga, reklamasi 17 pulau ini bukan giant sea wall (GSW). Enggak ada hubungannya sama sekali dan juga kami masih menunggu kajian dari Belanda. Nah, 17 pulau ini adalah Keppres tahun 1995, yang hampir setengahnya (pulau) diberikan kepada BUMD, (pulau) yang lainnya juga perusahaan anaknya Pak Harto sebenarnya," kata Basuki. 

"Kemudian, sebagian mereka (pengusaha) kerja sama dan yang namanya Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group ini adalah grup-grup yang dari dulu sudah dapat hak beli pulau," ujarnya.

Sebanyak tujuh hingga sembilan pulau direklamasi oleh BUMD DKI, yakni PD Pembangunan Saran Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam keppres yang diterbitkan Presiden Soeharto tercantum kewajiban pengembang untuk membantu mengantisipasi banjir di daratan Jakarta.

"Sekarang kan gini, air sungai kan datang dari selatan ke utara, terus kamu bikin pulau 300 meter di atas (utara Jakarta), ini ada ngehambat jalur air Anda enggak? Ya enggak ada urusan dengan Anda, justru dia menahan ombak. Sekarang saya mau tanya, ruginya di mana sih bikin pulau," kata Basuki dengan nada tinggi.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 26 Maret 2016

Pernyataan Kontroversial Ahmad Dhani Ke Ahok


Musisi Ahmad Dhani yang berniat meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta menuding cagub petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibekingi konglomerat. Dia menyebut ada kelompok tertentu yang berada di belakang Ahok sehingga Gubernur DKI Jakarta itu kuat secara politis.
Pemilihan Calon Gubernur Jakarta memang masih lama, namun para bakal calon Gubernur sejak jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terhadap khalayak umum untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon orang nomor satu di Jakarta. Sindiran-sindiran para bakal calon Gubernur pun tidak kalah sengit, sebut saja musisi Ahmad Dhani yang terus saja melontarkan pernyataan pedas kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bakal calon Gubernur petahana.
Dhani yang turut meramaikan bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta bahkan pernah melontarkan pernyataan kontroversial terhadap Ahok. Bos Republik Cinta Manajemen itu mengatakan Presiden Joko Widodo akan membekingi Ahok dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. "Yang saya pahami Ahok diback up 100 persen oleh Jokowi. Kemenangan Ahok nanti adalah kemenangan Jokowi," kata Dhani saat menghadiri Mukerwil DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (3/3).
Bahkan suami siri penyanyi Mulan Jameela mengaitkan Pilgub DKI Jakarta nanti masih berkaitan dengan koalisi Sewaktu masa Pilpres 2015-2019 kemarin yakni Koalisi Merah Putih (KMP) untuk Jokowi-JK, dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Prabowo-Hatta.

"Masih ada faktor KIH KMP di pilgub DKI," tegas Dhani.

Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok tidak hanya sampai di situ. Dia melihat Ahok bukan sosok pintar bila dibandingkan dengannya. Namun, dia meyakini gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kesempatan lebih baik darinya.
Meski merasa setara, Ahmad Dhani harus mengakui kalah dalam segi financial dibanding Ahok. Namun, Dhani tetap tak gentar dan melihat Ahok bukan sebagai lawan berat.

"Saya tak yakin Ahok lebih pintar dari saya. Cuma masalah kesempatan, dia dapat kesempatan. Saya kurang finansial saja. Yang lain saya kuat," terangnya.

Belum berhenti dengan menyeret nama Jokowi yang akan memback up Ahok dalam Pilgub 2017, Dhani juga menyindir keputusan Ahok yang maju Pilgub melalui jalur independen. Menurutnya, Ahok memang independen dari partai, tapi dia tidak independen dari konglomerat. Dia menambahkan secara teknis Ahok memiliki kekuatan yang besar di belakangnya. Tapi bukan rakyat yang merupakan kekuatan Ahok melainkan para konglomerat.

"Ahok itu kan anak baru di Jakarta. Kenapa dia bisa berlagak berani, karena ada beking. Jangan sombong, karena saya sudah kenal beberapa konglomerat tersebut lebih dahulu, Menurutnya, ada banyak konglomerat yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub tahun depan. Dhani menghitung, saat ini ada empat orang konglomerat yang sudah mendukungnya. Namun, ia tak mau menyebutkan siapa saja konglomerat tersebut.

"Nama konglomerat yang saya tahu itu ada 4. Satu (orang konglomerat) saja sudah super sekali" lanjut dia.

Dia menjelaskan kebijakan yang dibuat Ahok hanya menguntungkan para investor asing bukan pribumi. Para pemodal inilah yang memberikan modal Ahok kembali menduduki kursi DKI 1 periode selanjutnya. "Mereka bisa membeli hukum, bahkan membeli KPU," imbuh Dhani.
Rasa antipati Ahmad Dhani terhadap Ahok pun kian terasa saat Dhani berujar tidak sudi menerima uang Rp 1 trilun sampai Rp 2 triliun jika diminta sebagai pendamping Ahok saat maju Pilgub nanti. Alasannya, Dhani mengaku masih beriman dan memiliki martabat sehingga tidak ingin disandingkan dengan Ahok untuk membangun Ibu Kota. "Ya alasannya karena saya masih beriman, dan bermartabat. Sudah jelas deh saya enggak mungkin berpasangan dengan Ahok," tegasnya.
Pernyataan nyinyir juga dilontarkan oleh Dhani saat mendengar kabar PKB dan PAN turut mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dhani mengatakan kabar itu seperti kabar burung yang tidak ada dasarnya. Menurutnya PKB dan PAN merupakan partai islam, tidak elok jika mendukung calon pemimpin non-muslim.

"Jadi gini, kalau ada partai berbasis islam yang dia bilang untuk kepentingan rakyat mereka memilih Ahok, itu hoax," tandasnya ,Jumat (25/3).

Dia menambahkan, petinggi partai juga harus meminta fatwa ketika ingin mendukung Ahok yang notabene non muslim. Fatwa yang dimaksud adalah pemberian dukungan kepada calon pemimpin non-muslim. Contoh, bila PKS ingin dukung Ahok, maka petinggi partai harus meminta fatwa terlebih dulu kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

"Minta fatwa dulu tentang pemimpin non-muslim, sebelum mereka mendukung Ahok atas nama aspirasi rakyat," tegas Dhani.

Jumat, 25 Maret 2016

Pembangunan Waduk Teritip di Percepat

Pembangunan Waduk Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dipercepat. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian waduk lebih awal dari targetnya di akhir 2016 ini.
"Kita ingin pembangunan bisa dipercepat agar sebelum hujan musim depan waduk ini sudah selesai," kata Jokowi seusai meninjau pembangunan waduk.
"Saya tadi sudah memerintahkan Menteri PU lewat dirjennya agar sebelum musim (hujan) ini datang, waduk bisa diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi tiba ke Balikpapan pada Rabu (23/3/2016) malam. Ia disambut Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Dalam pertemuan Rabu malam itu, Jokowi menerima keluhan dari Rizal bahwa warga kotanya kesulitan mendapatkan air bersih karena Waduk Manggar, satu-satunya sumber air baku bagi warga, mengalami kekeringan.
Karena keluhan ini pula, akhirnya Jokowi menambah satu lagi agenda kunjungan selama di Balikpapan, tadi siang.
"Tadi malam saya mendapatkan keluhan dari Wali Kota bahwa di Balikpapan terjadi krisis, kekurangan air," kata Jokowi.
Keluhan ditanggapi serius. Pemerintah menjanjikan bantuan untuk pembangunan Waduk Teritip sedang dibangun sejak 24 Februari 2014.
Rencananya, Waduk Teritip mesti selesai di pertengahan Desember 2016. Awalnya, proyek pembangunan konstruksinya saja menelan biaya Rp 262 miliar lewat APBN.
Waduk dibangun di lahan seluas 300 hektar dan dirancang mampu menampung air hingga 2.400.000 kubik.
Saat nanti beroperasi, waduk mampu menghasilkan debit 250 liter per detik dan diyakini bisa memenuhi 20.000 kepala keluarga.
Namun, kini pembangunan waduk itu terkendala pembebasan lahan. Hingga kini, 118 hektar lahan sudah bebas, sedangkan 181 hektar lain memasuki masa negosiasi dengan pemilik lahan.
Dalam menggenjot penyelesaian, pemerintah daerah akan menggelontor Rp 86 miliar dari APBD dan pemerintah pusat melalui kementrian PU akan bertambah jadi Rp 370 miliar. Ini termasuk untuk pembangunan instalasi dan pemipaan. Jokowi mengatakan, memang perlu sinergi dari APBN dan APBD sehingga proyek-proyek semacam ini cepat selesai dibangun.

"Kita harapkan nanti (di akhir) tahun depan sudah jadi tampungan air baku jadi masyarakat sekitarnya. Waduk juga bisa jadi pengendali banjir dan pariwisata," kata Jokowi.