" />
" />
" />
" />
Lisboa369.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjadi orang yang paling disorot atas kasus beredarnya vaksin palsu di sejumlah daerah di Indonesia. Vaksin palsu dianggap tanggung jawab Kemenkes untuk mengawasi. Kemenkes dianggap lalai dan tak becus dalam melaksanakan prosedurnya.
Menkes Nila bahkan langsung dipanggil oleh Komisi IX DPR untuk membahas hal itu. Nila tak khayal menjadi bulan-bulanan anggota DPR bidang kesehatan itu dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay marah dan menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api kepada Nila yang hadir di sana. Dia meminta, Nila harus menjawab pertanyaannya, jika tidak dia akan mengejarnya.
"Tolong dijelaskan apa sebetulnya bahaya vaksin palsu ini. Sudah tahu enggak apa campuran isi jenisnya sebenarnya. Sekarang kan sudah beredar, sudah dilakukan penelitian enggak? Apa jenisnya, apa bahayanya, setingkat apa berbahaya itu pada anak-anak," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).
Politikus PAN ini juga minta dijelaskan terkait data rumah sakit atau klinik yang diduga menjadi bagian peredaran vaksin tersebut. "Jangan-jangan ini sudah sampai ke Papua, cuma karena di Papua belum ada polisi nangkap jadi kita anggap enggak ada. Berapa rumah sakit, berapa klinik, apakah sudah distop atau ada di pasaran," tuturnya.
Saleh juga meminta penjelasan bagaimana langkah BPOM untuk menghentikan kasus peredaran vaksin palsu. Bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian dan Menkes.
"Saya tidak puas dengan penjelasan kementerian kesehatan melalui Twitter-nya itu. Di Twitter-nya katanya enggak usah khawatir lah, ada tujuh hal penjelasan yang disampaikan. Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya 1 persen yang itupun beredar di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah. Andaikata ada 1 orang Indonesia yang meninggal karena vaksin ini, ini betul-betul pelanggaran dan harus dikejar," bebernya.
Menurutnya, tak layak Nila menganggap remeh kasus vaksin palsu ini. Dia meminta Nila mengoreksi pernyataannya di Twitter.
"Coba lihat warga negara asing, 1 saja hilang di gunung Sinabung, itu sampai Kemenlu, kalau perlu presidennya datang ke situ jemput. Di negara kita vaksin beredar dikatakan hanya satu persen. Itu enggak betul," ungkapnya.
Selain itu, Saleh juga menyalahkan Nila yang mengatakan bahwa dikabarkan vaksin tersebut mengandung hal tertentu. "Dikabarkan? Ini kok bahasanya dikabarkan? Mestinya yang meneliti itu pemerintah. Kita bahas anggaran kemarin capek-capek itu biar pemerintah berhasil melindungi rakyat. Kalau dikabarkan berarti tidak pasti," ujarnya.
"Saya tidak suka dengan cara-cara pemerintah yang menganggap sepele terkait hal itu. Ingat Bu, jika pemerintah konsisten melanggar konstitusi, republik ini akan bubar," imbuhnya.
Tidak cuma Saleh, anggota Komisi IX lainnya, Ansory Siregar menegaskan, kasus vaksin palsu ini sebuah kejahatan besar.
Dirinya menganggap Kementerian Kesehatan gagal melindungi
masyarakat. Maka dari itu, dia mengancam akan menjegal anggaran APBN-P
di rapat paripurna.
"Saya tunggu reaksi ibu (Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, kalau perlu nanti ada siaran pers yang meyakinkan saya karena besok ada pengesahan APBN-P. Jangan sampai besok saya menghadap persetujuannya. Pernah saya adang Bu, tunggu seminggu atau apa, Dahlan Iskan. Tolong nanti ibu habis ini konpres untuk lakukan apa tahap pertama tangani ini. Sebelum ada jawaban yang memuaskan saya, saya kecewa berat," ujar Ansory.
Wakil ketua Fraksi PKS ini berharap, Nila mampu memberantas kasus ini. Sebab, kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan orang-orang besar.
"Karena ibu orang besar, lawan kejahatan besar itu. Kita pada puyeng mau apa. Capek-capek kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, begini juga hasilnya," tuturnya.
Ansory juga menilai, tak efektif jika kasus ini dibentuk Panja di komisinya. Sebab beberapa kali Panja, hasilnya tak memuaskan. Maka dari itu dia sepakat jika lebih baik dibentuk Pansus saja.
"Kalau pansus saya setuju," ucapnya singkat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mencoba menjawab pertanyaan dari komisi IX DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan IDAI. Sayang jawaban Nila tak memuaskan anggota DPR.
"Saya tunggu reaksi ibu (Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, kalau perlu nanti ada siaran pers yang meyakinkan saya karena besok ada pengesahan APBN-P. Jangan sampai besok saya menghadap persetujuannya. Pernah saya adang Bu, tunggu seminggu atau apa, Dahlan Iskan. Tolong nanti ibu habis ini konpres untuk lakukan apa tahap pertama tangani ini. Sebelum ada jawaban yang memuaskan saya, saya kecewa berat," ujar Ansory.
Wakil ketua Fraksi PKS ini berharap, Nila mampu memberantas kasus ini. Sebab, kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan orang-orang besar.
"Karena ibu orang besar, lawan kejahatan besar itu. Kita pada puyeng mau apa. Capek-capek kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, begini juga hasilnya," tuturnya.
Ansory juga menilai, tak efektif jika kasus ini dibentuk Panja di komisinya. Sebab beberapa kali Panja, hasilnya tak memuaskan. Maka dari itu dia sepakat jika lebih baik dibentuk Pansus saja.
"Kalau pansus saya setuju," ucapnya singkat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mencoba menjawab pertanyaan dari komisi IX DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan IDAI. Sayang jawaban Nila tak memuaskan anggota DPR.
"Saya setuju jika ini suatu kejahatan yang betul-betul harus
kita lakukan tindakan. Karena ini tentunya tidak dibenarkan untuk
melakukan pemalsuan yang menyangkut kesehatan baik anak sampai seluruh
masyarakat," kata Nila di Kompleks Parlemen.
Nila kemudian memastikan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab mengawal kasus ini. Maka dari itu, Nila mengatakan, bahwa Kemenkes akan terus bekerjasama dengan Polri, IDAI, dan BPOM.
"Kita harus mengetahui distribusinya ke mana saja. Kemudian juga siapa yang terkena dan bagaimana mengatasi yang terkena," tuturnya.
Menurut dia, dari BPOM akan diketahui kandungan dari vaksin palsu tersebut. Namun sejauh ini dia hanya tahu kandungan tersebut dari apa yang diberitakan media semata.
"Tetapi BPOM akan memeriksa uji laboratorium apa yang menjadi konten tersebut. Namun karena ini barang sitaan, kita tak bisa mengambil begitu saja dan memeriksanya. Kami sangat harapkan isinya apa, karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," ujar dia.
Menurut Nila, bagi korban terkena vaksin palsu cukup diberikan vaksin ulang. Dengan begitu kekebalan tubuh akan kembali.
"Kami menunggu penyelidikan polisi. Kami tetap harus mengembalikan kekebalan anak-anak ini yang terkena vaksin yang tidak benar. Kami harus mengetahui rumah sakit tersebut tidak mau memakai vaksin yang normatif atau vaksin yang dikeluarkan PT Biofarma," tukasnya.
Bahkan Nila memastikan jika pihak rumah sakit atau dokter terlibat kasus ini akan dikenai sanksi tegas. "Jadi kalau memang jelas rumah sakit terlibat, dokter terlibat, ini bisa dipidana. Jadi artinya ini memang ini kriminal. Mereka mengetahui itu palsu dan tetap memberikan, ini kriminal. Rumah sakit bisa dituntut, dokter bisa dicabut izin prakteknya," ungkapnya.
Namun Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay tak terima dengan penjelasan Nila. Menurutnya penjelasan tersebut kurang dalam.
"Pertama bu menteri menjelaskan ini belum bisa diambil untuk sample penelitian. Anehnya kok polisi bisa tahu itu palsu, berarti kan polisi sudah uji coba dulu. Sementara menteri kesehatan belum pasti ini palsu atau tidak. Masak sudah darurat seperti ini. Sudah heboh republik ini. Tapi bu menteri belum bisa menjelaskan benda apa yang ada dalam vaksin itu. Jangan-jangan virus apa gitu," ungkap Saleh.
Politikus PAN tersebut menganggap kinerja Menkes tak professional. Maka dari itu dia menyayangkan kenapa DPR rela susah payah membahas anggaran Menkes dan meloloskannya dalam postur APBN-P.
"Saya minta paling lama besok, kita minta pemerintah menjelaskan apa zatnya, berbahaya seperti apa," tuturnya.
Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang meminta agar RDP segera diakhiri. Hal tersebut lantaran Menkes Nila tak mampu menjelaskan hasil penelitian institusinya sendiri terkait kandungan dan dampak vaksin palsu.
"Saya pikir persidangan ini kita setop, lebih bagus kita membaca koran. Karena kita tidak ada penjelasan dari menteri kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa dengan menteri, kalau ibu menteri sudah mengatakan ada pelanggaran menurut polisi, sekalipun tidak ada kepastian dari BPOM mestinya ibu mengatakan bertanggung jawab. Kalau ada yang salah akan dipecat," ungkap Marwan.
"Setop ketua. Persidangan disetop, kita konferensi pers. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, titik. Selesai. Enggak ada gunanya persidangan ini. Tidak hadir di masyarakat, titik selesai," imbuh politikus PKB ini.
Marwan juga menyayangkan sikap Menkes Nila yang cenderung mengentengkan korban vaksin palsu. Padahal pihak korban sudah menderita.
Saleh juga sepakat agar RDP ini segera diakhiri, "Sanggup enggak menjawab, kalau enggak ya kita setop. Nanti kita lanjut setelah buka puasa atau sebelum sahur kita minta penjelasan. Kalau lama-lama gini ngapain," timpal Saleh.
Nila kemudian memastikan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab mengawal kasus ini. Maka dari itu, Nila mengatakan, bahwa Kemenkes akan terus bekerjasama dengan Polri, IDAI, dan BPOM.
"Kita harus mengetahui distribusinya ke mana saja. Kemudian juga siapa yang terkena dan bagaimana mengatasi yang terkena," tuturnya.
Menurut dia, dari BPOM akan diketahui kandungan dari vaksin palsu tersebut. Namun sejauh ini dia hanya tahu kandungan tersebut dari apa yang diberitakan media semata.
"Tetapi BPOM akan memeriksa uji laboratorium apa yang menjadi konten tersebut. Namun karena ini barang sitaan, kita tak bisa mengambil begitu saja dan memeriksanya. Kami sangat harapkan isinya apa, karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," ujar dia.
Menurut Nila, bagi korban terkena vaksin palsu cukup diberikan vaksin ulang. Dengan begitu kekebalan tubuh akan kembali.
"Kami menunggu penyelidikan polisi. Kami tetap harus mengembalikan kekebalan anak-anak ini yang terkena vaksin yang tidak benar. Kami harus mengetahui rumah sakit tersebut tidak mau memakai vaksin yang normatif atau vaksin yang dikeluarkan PT Biofarma," tukasnya.
Bahkan Nila memastikan jika pihak rumah sakit atau dokter terlibat kasus ini akan dikenai sanksi tegas. "Jadi kalau memang jelas rumah sakit terlibat, dokter terlibat, ini bisa dipidana. Jadi artinya ini memang ini kriminal. Mereka mengetahui itu palsu dan tetap memberikan, ini kriminal. Rumah sakit bisa dituntut, dokter bisa dicabut izin prakteknya," ungkapnya.
Namun Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay tak terima dengan penjelasan Nila. Menurutnya penjelasan tersebut kurang dalam.
"Pertama bu menteri menjelaskan ini belum bisa diambil untuk sample penelitian. Anehnya kok polisi bisa tahu itu palsu, berarti kan polisi sudah uji coba dulu. Sementara menteri kesehatan belum pasti ini palsu atau tidak. Masak sudah darurat seperti ini. Sudah heboh republik ini. Tapi bu menteri belum bisa menjelaskan benda apa yang ada dalam vaksin itu. Jangan-jangan virus apa gitu," ungkap Saleh.
Politikus PAN tersebut menganggap kinerja Menkes tak professional. Maka dari itu dia menyayangkan kenapa DPR rela susah payah membahas anggaran Menkes dan meloloskannya dalam postur APBN-P.
"Saya minta paling lama besok, kita minta pemerintah menjelaskan apa zatnya, berbahaya seperti apa," tuturnya.
Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang meminta agar RDP segera diakhiri. Hal tersebut lantaran Menkes Nila tak mampu menjelaskan hasil penelitian institusinya sendiri terkait kandungan dan dampak vaksin palsu.
"Saya pikir persidangan ini kita setop, lebih bagus kita membaca koran. Karena kita tidak ada penjelasan dari menteri kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa dengan menteri, kalau ibu menteri sudah mengatakan ada pelanggaran menurut polisi, sekalipun tidak ada kepastian dari BPOM mestinya ibu mengatakan bertanggung jawab. Kalau ada yang salah akan dipecat," ungkap Marwan.
"Setop ketua. Persidangan disetop, kita konferensi pers. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, titik. Selesai. Enggak ada gunanya persidangan ini. Tidak hadir di masyarakat, titik selesai," imbuh politikus PKB ini.
Marwan juga menyayangkan sikap Menkes Nila yang cenderung mengentengkan korban vaksin palsu. Padahal pihak korban sudah menderita.
Saleh juga sepakat agar RDP ini segera diakhiri, "Sanggup enggak menjawab, kalau enggak ya kita setop. Nanti kita lanjut setelah buka puasa atau sebelum sahur kita minta penjelasan. Kalau lama-lama gini ngapain," timpal Saleh.
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473
Tidak ada komentar:
Posting Komentar