KPK Telah Rampungkan Kasus RS Sumber Waras

Lisboa369.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengaku, kalau pihaknya telah merampungkan penyelidikan kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
                         Kata dia, saat ini pihaknya tengah melakukan tahap finalisasi untuk menentukan siapa tersangka dalam pengadaan yang memakan anggaran Rp800 miliar itu.
“Sedang final check dan hasil final check baik dari beberapa asosisasi profesional dan lain-lain, itu akan kita umumkan,” ungkap Syarif, saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta,
Syarif pun coba dikonfirmasi mengenai siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas pengadaan tersebut. Tapi sayangnya, dia mengaku kalau hal itu belum bisa diumumkan.
“Dari hasil final check baru bisa diketahui (siapa tersangkanya),” kata dia.
                     Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga telah mengatakan hal senada. Dia katakan bahwa tak lama lagi pihaknya akan segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus RS Sumber Waras.
“Sumber Waras mungkin akan segera diumumkan oleh KPK. Nanti bagaimana, tunggu saja,” kata Agus, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/5).
                     Dalam menyelidikan kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras, Agus Rahardjo Cs telah memintai keterangan terhadap 50 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi, pun telah memenuhi permintaan keterangan itu.
Selain meminta pemaparan dari berbagai ahli, KPK juga tengah membuat suatu analisa ihwal aliran uang pengadaan RS Sumber Waras. Namun, belum diketahui secara jelas aliran uang dalam pengadaannya atau aliran keuntungan setelah adanya peralihan hak atas tanah seluas 3,6 hektar itu.
                     Guru Besar hukum pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita telah meminta KPK untuk menelurusi kemanakah keuntungan setelah Pemerintah Provinsi DKI membayar biaya peralihan hak tanah kepada RS Sumber Waras.s
“Kalau sekarang masih dikuasai, masalahnya siapa yang rugi? Siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu? Pasti penjual. Kemana uangnya? Masuk ke negara-kah, karena sudah dilepaskan kepada negara? Atau masuk kantong pribadi-kah? Ini KPK harus telusuri,” papar Romli dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun TV swasta.
                      Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Choirul Huda, lebih berbicara kearah proses pengadaan, seperti halnya SK Tim Kajian yang dibuat tanggal mundur.
“Informasi yang saya terima, sejumlah dokumen dalam proses pengadaan tanah dimaksud, dibuat setelah Akta pelepasan hak ditandatangani,” ungkap dia, lewat pesan singkatnya, Rabu.
Hal itu, kata Choirul jadi fakta bahwa ada pelanggaran dalam pengadaan tanah Rp 800 miliar itu. “Jadi, dokumen-dokumen tersebut dibuat backdate, yang menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi,” terang Choirul.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Pendukung Ahok Bisa Menarik Dukungan Asal Sesuai Aturan

Lisboa369.com - Juru Bicara "Teman Ahok" Singgih Widyastomo mengatakan, masyarakat yang telah mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta melalui pengumpulan data KTP bisa saja menarik dukungannya.

Penarikan dukungan bisa dilakukan ketika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan verifikasi ke rumah warga.

"Kalau kami sebenarnya gak ada masalah, tapi sesuai regulasi yang ada yaitu ketika KPUD melakukan verifikasi faktual, kalo misalnya mereka gak setuju, mereka bisa tarik dukungannya," ujar Singgih, Senin.

Singgih mengatakan, ketika masyarakat sudah menyerahkan data ke Teman Ahok, secara otomatis sistem akan memasukkan data tersebut ke data base.

Sebelumnya, Singgih mengatakan ada masyarakat yang mendukung Ahok dengan menyerahkan KTP, namun masyarakat tersebut merupakan simpatisan partai yang berseberangan dengan Ahok.

Menurut Singgih, banyak warga mendukung Ahok karena partai yang mereka pilih belum menetapkan calon gubernur.

"Kami sampai sekarang belum bisa mengkonfirmasi, karena kami masih fokus untuk mengumpulkan KTP, sebenarnya bisa jadi ada simpatisan yang seperti itu, tapi kami akui itu pilihan masing-masing , jadi kami tidak menanyakan," ujar Singgih.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Pembangunan Perlu Stabilitas Politik

Lisboa369.com - Presiden Joko Widodo mengatakan stabilitas politik yang dibangun partai-partai di Indonesia penting untuk membantu mempercepat pembangunan di Indonesia.
“Dalam pembangunan sebuah negara, yang namanya stabilitas politik sangat penting sekali. Tanpa stabilitas politik, kita enggak mungkin bisa bangun cepat,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka Munaslub Partai Golkar di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Sabtu malam.
            Presiden berharap proses demokrasi di Munaslub Partai Golkar dapat segera menunjuk ketua umum partai dan mendukung sepenuhnya kepada pemerintah petahana.
Menurut Presiden, dengan terpilihnya Ketua Umum Partai Golkar akan dapat membantu kondisi stabilitas politik di Indonesia dan mempercepat pembangunan ekonomi di Tanah Air.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak memihak kepada salah satu bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan dipilih pada Munaslub.
“Pertanyaannya terus, pak, berarti istana di mana? Ini jawaban terus terang saya, ya di Jalan Merdeka Utara,” demikian Presiden berkelakar mengenai isu keberpihakan pemerintah kepada bakal calon ketua umum tertentu dari Partai Golkar.
            Presiden mengatakan terdapat beberapa kader Partai Golkar yang menjadi pejabat pemerintah mendukung calon ketua umum tertentu dan hal itu sebagai hal yang wajar. Kendati demikian, hal tersebut bukanlah menyuarakan keberpihakan pemerintah kepada calon tertentu dalam Munaslub Golkar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap partainya dapat melanjutkan konsolidasi antara kader pada kepemimpinan masa berikutnya untuk mempersiapkan pilkada pada 2017 dan 2018 serta pemilihan legislatif periode berikutnya.
Aburizal meminta siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum selanjutnya di Partai Golkar berjanji akan mendukung pemerintah petahana.
Kendati demikian, Aburizal mengatakan hubungan politik di dalam Koalisi Merah Putih tetap akan dilanjutkan bersama.
              Sejumlah tokoh politik yang hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PAN Bara Hasibuan, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP Djan Faridz serta Romahurmuziy.

Ahok mengancam akan mengguat PT Agung Podomoro Land (APL) dan Harian Tempo

Lisboa369.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengancam akan mengguat PT Agung Podomoro Land (APL) dan Harian Tempo karena menyebut dirinya menerima barter dana kontribusi tambahan dengan sejumlah proyek di DKI Jakarta salah satunya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo.
“Saya akan gugat, lu dapat darimana tulisan ini. Karena ini penggirangan opini yang bagi saya, ini bajingannya luar biasa. Saya enggak tahu siapa yang bikin ini,” ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (13/5).
                      Dalam dokumen yang beredar disebutkan dana yang dikeluarkan oleh PT APL sebagai bagian dari kontribusi tambahan izin reklamasi Teluk Jakarta mencapai Rp392 miliar. Menurut Ahok pemberitaan itu tidak benar. Ahok juga meminta KPK mencari tahu pihak internal yang membocorkan data penyidikan.
“Kan di berita ditulis dari penyidik, informan di KPK, ditulis sama Tempo. Berarti Tempo punya informan di KPK. Tapi aku enggak tahu, penyidik enggak ngeluarin kertas ini lho ke aku? Berarti ini siapa yang fitnah? Kamu ingat enggak Abraham Samad kenapa dipecat? Karena membocorkan BAP (berita acara pemeriksaan), sprindik. Kok Tempo bisa dapat ini?” kata dia.
Dalam dokumen yang beredar disebutkan ada 13 proyek yang dikerjakan oleh PT APL sebagai bagian dari dana kontribusi tambahan, yakni:
1. Rusunawa Daan Mogot dengan nilai Rp92.035.448.182
2. Furnitur Rusunawa DM dengan nilai Rp909.885.000
3. Kali Ciliwung dengan nilai Rp24.278.813.300
4. Rumah Pompa dengan nilai Rp1.378.880.800
5. Kali Mookevart Tahap I dengan nilai Rp27.594.600.000
6. Kali Tubagus Angke dengan nilai Rp37.235.000.000
7. Kali Item Kemayoran dengan nilai Rp37.510.000.000
8. Kali Apuran Tahap I dengan nilai Rp62.150.000.000
9. Kali Sekretaris dengan nilai Rp23.375.000.000
10 Kali Mookevart Tahap II dengan nilai Rp33.550.000.000
11. Kali Apura Tahap II dengan nilai Rp45.925.000.000
12. Pengadaan Tiang PJU Kali Ciliwung dengan nilai Rp729.900.000
13. Penertiban Kali Jodo dengan nilai 6.000.000.000
Dalam dokumen itu kewajiban yang sudah dibayar mencapai Rp218.715.943.217 sisah yang belum dilunasi Rp173.956.584.065


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI

Lisboa369.com - Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI dan Polisi yang ikut dilibatkan di aksi penggusuran Pemprov DKI jadi mencuat. Meskipun jauh sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah terang-terangan siapkan anggaran untuk itu di APBD.
                             Tapi pasca diberitakannya ada dana pengembang untuk biayai pasukan TNI/Polri yang dilibatkan di penggusuran, Ahok keluarkan pernyataan berbeda. Kali ini dia mengatakan dana operasional untuk itu memang bisa dari Pemprov DKI atau dari pengembang swasta. Bahkan pengembang menurut dia bisa langsung saja memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri.
“Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5).
                            Kata dia, jika ada pengembang memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri langsung, maka itu bukan urusannya. Misal PT Agung Podomoro Land merapihkan jalan inspeksi Daan Mogot. Kalau di proyek itu ada anggaran untuk polisi, maka itu tidak masuk ke dalam kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI.
“Kami enggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana, yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung,” dalih Ahok. Selain itu Ahok juga mengatakan jumlah uang yang digelontorkan dari pengembang ke TNI/Polri juga tidak perlu dilaporkan dirinya.
                      Tapi pernyataan berbeda disampaikan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Seperti diberitakan sebelumnya, Ariesman mengaku kepada penyidik KPK gelontorkan dana hingga Rp6 miliar untuk biayai penggusuran Kalijodo. Dan itu, kata Ariesman, atas permintaan Ahok. Yakni untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan yang diturunkan saat itu.

PDIP Jagokan Risma, 33 Pendaftar Lain Munkin Bakal Jadi Korban PHP

Lisboa369.com - Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, dipadati puluhan orang yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Beberapa wajah tak asing lagi. Ada mantan menteri era SBY, Yusril Ihza Mahendra, ada pengusaha muda Sandiaga Uno, dan politisi lain.
Mereka mulai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Setelah itu mereka akan menjalani test psikologi. Dari 34 orang bakal calon, akan diseleksi menjadi hanya 5 orang. Setelah itu barulah seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP diharuskan mengikuti semacam pelatihan. Dalam sekolah tersebut akan dipaparkan materi menyoal seputar reformasi birokrasi. Setelah semua proses dijalani, hasil penjaringan akan disodorkan ke petinggi PDIP.
                        Pengamat politik dari The Political Literacy Institute Jakarta Gun Gun Heryanto menyarankan semua bakal calon yang sudah mendaftarkan diri ke PDIP tidak terlalu berharap banyak. Sebab, proses penjaringan bakal calon gubernur DKI yang dilakukan PDIP hanya sebagai strategi politik untuk memilih calon alternatif.
"Belum tentu yang mendapat nilai tertinggi dalam fit and proper test otomatis jadi kandidat calon gubernur yang diusung PDIP. Karena keputusan terakhir masih ada Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri)," ujar Gun Gun saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/5) malam.
Gun Gun menuturkan, semua proses yang dijalankan PDIP bukan untuk memilih calon utama, melainkan hanya calon alternatif saja. Keputusan politik PDIP bisa saja berubah di detik-detik akhir. Apalagi masih ada peluang memberi 'tiket' pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta.
"Oleh karena bergantung Bu Mega, maka siapapun yang ikut fit and proper test belum tentu jadi kandidat de facto PDIP. Injury time berubah, bisa saja Bu Risma. Jadi jangan terlalu berharap. Ya bisa jadi PHP (Pemberi Harapan Palsu)."
                     Dia menganalisa sikap politik PDIP yang semula memberikan prioritas utama pada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kemudian berubah karena konstalasi iklim politik. Kemudian muncul nama Risma yang digadang-gadang calon kuat untuk melawan Ahok. Peluang Risma semakin besar karena kader asli PDIP.
Gun Gun memahami banyak politisi dan pengusaha berbondong-bondong datang dan rela mengikuti proses penjaringan PDIP karena partai berlambang banteng moncong putih ini satu-satunya yang berhak mengajukan calon sendiri. Karena besarnya peluang PDIP mengajukan calon sendiri, banyak yang berharap merebut tiket emas dari Megawati. Padahal, kata dia, proses penjaringan secara terbuka yang dilakukan PDIP, juga bisa dipandang sebagai bagian dari strategi politik menarik perhatian warga DKI Jakarta. "Jadi panggung PDIP juga," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang besar untuk diusung partainya dalam persaingan Pilgub DKI 2017. Maka dari itu kemungkinan besar PDIP akan mempersiapkan Risma untuk melawan petahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ada peluang kalau saya kira, cuma masih fifty-fifty," kata Andreas di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5).

Menurut Andreas, nama Risma bisa dimunculkan secara mudah melalui proses internal PDIP. "Ini kan ibaratnya main kartu. Lu kasih keluar kartu yang mana, gue kasih keluar kartu yang mana," tuturnya.

Isu Sara Pilgub DKI Jakarta

Lisboa369.com - Indostrategi melakukan survei terkait potensi konflik sosial yang mungkin muncul jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya, lebih dari setengah responden yakin bahwa warga Jakarta tak akan terpengaruh oleh isu-isu SARA yang dapat memantik konflik sosial.

Hasil survei dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indostrategi Andar Nubowo dalam jumpa pers di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016). Hadir dalam jumpa pers yakni Peneliti LIPI Ahmad Najib Burhani dan Pendiri Public Virtue Institut Usman Hamid.

"Sebanyak kira-kira 29% responden yakin bahwa masyarakat DKI Jakarta bisa terbelah oleh isu-isu SARA, yang menentang keyakinan ini sebanyak 59%, dan sisanya sebanyak 10% adalah ragu-ragu," kata Andar.

Survei dilakukan pada 1-12 April 2016 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak. Tujuan survei terutama untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap isu SARA yang kerap ditemui.

"Survei menunjukkan kecenderungan hubungan yang baik di antara warga DKI Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang cukup dewasa dalam melihat perbedaan etnik, agama, dan bangsa," jelas Andar.

Selain potensi kerusuhan, Indostrategi juga menanyakan kepada responden mengenai kemungkinan terjadinya kerusuhan seperti Mei 1998 dalam moment Pilkada 2017. Hasilnya, mayoritas berpandangan kemungkinan tersebut tak akan terjadi.

"Mayoritas warga DKI menampik kemungkinan ini yakni sebesar 62,25%, yang berpandangan sebaliknya yakni sebesar 24,2%, dan sisanya ragu-ragu sebesar 14,6%," jelas Andar.

Andar pun meminta para kandidat yang maju di Pilkada DKI 2017 agar tak menggunakan isu SARA selama kampanye. Hal tersebut dianggap justru dapat memberi efek buruk pada kerukunan warga DKI.

"Isu kampanye SARA belum tentu efektif dalam mempengaruhi pilihan politik, justru bisa berakibat buruk kepada persatuan masyarakat DKI Jakarta," ujar Andar.

"Apalagi, akhir-akhir ini, setidak-tidaknya, muncul isu-isu identitas yang berpotensi membelah kebhinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa, yakni soal agama, etnik, ras golongan, dan bangkitnya komunisme," jelasnya.