slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label polri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label polri. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Juli 2016

IPW Kritik Kakorlantas Terkait Tragedi Brexit, Jokowi Diminta Peduli



Lisboa369.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menyesalkan sikap Polri kepada keluarga pemudik yang meninggal di ‘Jalur Neraka’ pada arus mudik Lebaran 2016.

Polri bukannya meminta maaf kepada publik, malah justru cenderung membuka polemik tentang sejumlah orang yang tewas dalam kemacetan parah di tol Brebes.

“IPW menyayangkan sikap Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto yang mengatakan korban meninggal akibat mudik tidak hanya terjadi di arena kemacetan tol Brebes, tapi juga terjadi di tempat lain,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7).

Irjen Agung, kata dia, seharusnya tak perlu membuka polemik tapi cukup berjiwa besar dan secara kesatria mundur sebagai Kakorlantas. Sebab dia nyata-nyata sudah gagal melakukan rekayasa lalulintas di kawasan Brebes dan Jateng, sehingga jalur mudik stagnan selama 25 jam dan berubah menjadi ‘Jalur Neraka’.

IPW juga mengingatkan Presiden Jokowi agar peduli dengan kasus tewasnya belasan pemudik. Neta pun bandingkan sikap Jokowi sebelumnya terhadap seorang pedagang nasi yang digusur Satpol PP di Banten yang dapat santunan dari presiden. Seharusnya, ujar dia, presiden lebih peduli lagi dengan nasib para pemudik yang tewas akibat kemacetan parah di tol Brebes.

Kasus kematian akibat kemacetan parah tersebut, menurutnya tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dan Polri harus mengevaluasinya. Jika tidak, kasus ini akan menjadi fenomena, mengingat makin banyaknya kota besar Indonesia yang mengalami kemacetan parah dan makin banyak ‘Jalur-jalur Neraka’ jika liburan tiba.

“Polri sebagai instansi yang bertugas melakukan rekayasa lalulintas jangan bersikap cuci tangan dengan membuka polemik, tapi harus mencari solusi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” jelas Neta.
Ia mencontohkan misalnya perlunya membatasi jumlah kendaraan secara ketat atau melakukan moratorium industri otomotif agar kemacetan lalulintas tidak makin menggila.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Jumat, 13 Mei 2016

Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI


Lisboa369.com - Persoalan kucuran dana bagi anggota TNI dan Polisi yang ikut dilibatkan di aksi penggusuran Pemprov DKI jadi mencuat. Meskipun jauh sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah terang-terangan siapkan anggaran untuk itu di APBD.
                             Tapi pasca diberitakannya ada dana pengembang untuk biayai pasukan TNI/Polri yang dilibatkan di penggusuran, Ahok keluarkan pernyataan berbeda. Kali ini dia mengatakan dana operasional untuk itu memang bisa dari Pemprov DKI atau dari pengembang swasta. Bahkan pengembang menurut dia bisa langsung saja memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri.
“Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5).
                            Kata dia, jika ada pengembang memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri langsung, maka itu bukan urusannya. Misal PT Agung Podomoro Land merapihkan jalan inspeksi Daan Mogot. Kalau di proyek itu ada anggaran untuk polisi, maka itu tidak masuk ke dalam kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI.
“Kami enggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana, yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung,” dalih Ahok. Selain itu Ahok juga mengatakan jumlah uang yang digelontorkan dari pengembang ke TNI/Polri juga tidak perlu dilaporkan dirinya.
                      Tapi pernyataan berbeda disampaikan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Seperti diberitakan sebelumnya, Ariesman mengaku kepada penyidik KPK gelontorkan dana hingga Rp6 miliar untuk biayai penggusuran Kalijodo. Dan itu, kata Ariesman, atas permintaan Ahok. Yakni untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan yang diturunkan saat itu.