Pembangunan Jalan Tol Lelet Mebuat Jokowi Kesal

Lisboa369.com - Semenjak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi sangat fokus membangun infrastruktur. Bahkan, di awal pemerintahannya, Jokowi berani mencabut subsidi BBM jenis Premium dan mengalihkannya untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, bandara dan jalan tol.

Jokowi kala itu heran angka subsidi BBM lebih besar dari pada subsidi kesehatan dan infrastruktur. Setiap tahun negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 714,5 triliun untuk subsidi BBM, Rp 202,6 triliun untuk kesehatan dan Rp 577,9 triliun untuk infrastruktur.

"Tiap hari kita membakar, membakar begitu terus, dan yang justru sangat penting untuk kesehatan, infrastruktur, jauh dengan subsidi BBM itu. Inilah yang harus kita ubah," tegas Jokowi di Jakarta, Senin (20/4/2015) silam.

Meski demikian, Jokowi menyadari pengalihan dana subsidi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi hasil pengalihan subsidi tidak bisa dilihat secara instan. Masyarakat bertanya tanya dan ingin tahu ke mana uang ratusan triliun ini dialihkan.

"Kita membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya ke mana?," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi setkab di Jakarta, Senin (20/4015).

Jokowi menyebut, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan.

"Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," tegas Jokowi.

Meski demikian, proses pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak kendala ditemukan hingga membuat Presiden Jokowi kesal.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Pembangunan Perlu Stabilitas Politik

Lisboa369.com - Presiden Joko Widodo mengatakan stabilitas politik yang dibangun partai-partai di Indonesia penting untuk membantu mempercepat pembangunan di Indonesia.
“Dalam pembangunan sebuah negara, yang namanya stabilitas politik sangat penting sekali. Tanpa stabilitas politik, kita enggak mungkin bisa bangun cepat,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka Munaslub Partai Golkar di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Sabtu malam.
            Presiden berharap proses demokrasi di Munaslub Partai Golkar dapat segera menunjuk ketua umum partai dan mendukung sepenuhnya kepada pemerintah petahana.
Menurut Presiden, dengan terpilihnya Ketua Umum Partai Golkar akan dapat membantu kondisi stabilitas politik di Indonesia dan mempercepat pembangunan ekonomi di Tanah Air.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak memihak kepada salah satu bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan dipilih pada Munaslub.
“Pertanyaannya terus, pak, berarti istana di mana? Ini jawaban terus terang saya, ya di Jalan Merdeka Utara,” demikian Presiden berkelakar mengenai isu keberpihakan pemerintah kepada bakal calon ketua umum tertentu dari Partai Golkar.
            Presiden mengatakan terdapat beberapa kader Partai Golkar yang menjadi pejabat pemerintah mendukung calon ketua umum tertentu dan hal itu sebagai hal yang wajar. Kendati demikian, hal tersebut bukanlah menyuarakan keberpihakan pemerintah kepada calon tertentu dalam Munaslub Golkar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap partainya dapat melanjutkan konsolidasi antara kader pada kepemimpinan masa berikutnya untuk mempersiapkan pilkada pada 2017 dan 2018 serta pemilihan legislatif periode berikutnya.
Aburizal meminta siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum selanjutnya di Partai Golkar berjanji akan mendukung pemerintah petahana.
Kendati demikian, Aburizal mengatakan hubungan politik di dalam Koalisi Merah Putih tetap akan dilanjutkan bersama.
              Sejumlah tokoh politik yang hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PAN Bara Hasibuan, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP Djan Faridz serta Romahurmuziy.

Sunny Tanuwidjaja diketahui mendatangi kantor Ahok

           Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuktikan ucapannya soal kunjungan Sunny Tanuwidjaya ke kantornya.
Sunny Tanuwidjaja diketahui mendatangi kantor Ahok pagi ini. Kedatangan Sunny awalnya tidak diketahui awak media.

Namun salah satu petugas pengamanan yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa Sunny sudah tiba di Balai Kota, sesaat setelah Ahok datang.

"Saya enggak tahu datangnya, tapi setelah Pak Ahok masuk, dia (Sunny) masuk," kata petugas keamanan tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4/2016).

Dia menuturkan, Sunny tiba dengan setelan batik coklat lengan pendek dan celana panjang hitam. Hingga kini, Sunny belum terlihat keluar dari kantor orang nomor satu di DKI tersebut.

Sebelumnya, pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) mengeluarkan pencegahan terhadap Sunny.

menurutnya , pencekalan tersebut dilakukan agar dirinya tidak berpergian keluar negeri dan komisi antirasuah mudah memanggilnya untuk pemeriksaan nanti.
"Intinya ,supaya siap saja memberi keterangan nanti,"

Karenanya, Sunny enggan mempersoalkan pencekalan tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat belum berencana keluar negeri. “Jadi, ya sudahlah, enggak terlalu berasa juga,” selorohnya.

Bekas peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini justru berharap, agar segera dipanggil penyidik KPK. “Lebih cepat, lebih baik lah,” ungkapnya.

Sebab, hingga awal pekan ini, Sunny belum menerima surat panggilan dari Agus Raharjo cs terkait kasus dugaan suap dua raperda inisiasi Pemprov DKI itu.

“Saya lagi minta KPK suratnya, supaya di dalam suratnya ada alasannya,” pungkas cucu pendiri PT Sinar Mas itu.

Pencegahan Sunny terkait dengan dugaan suap pembahasan dua Raperda, yakni tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.

Nama pria yang disebut-sebut sebagai staf khusus Ahok ini pertama kali keluar dari pernyataan pengacara Mohamad Sanusi, Krisna Murthi. Krisna mengungkapkan dugaan keterlibatan Sunny dalam kasus suap Sanusi.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Ketua DPR Dilaporkan Ke MKD Karena Sebut Anggota DPR Berpikiran Sesat

Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan terkait rencana pembangunan perpustakaan DPR RI.

Akom saat memaparkan tentang perpustakaan DPR RI beberapa waktu lalu menyebut keberadaan perpustakaan DPR RI yang diklaim terbesar di Asia Tenggara itu untuk meluruskan pikiran anggota dewan yang sesat.

“Masalah dengan dibangunnya perpustakaan DPR untuk meluruskan pikiran anggota dewan. Itu menghina,” ucap perwakilan Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen, Ari Wibowo, di Sekretariat MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain melaporkan ke MKD, Ari juga meminta Ade Komaruddin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebab bagaimanapun setiap anggota dewan, apalagi pimpinannya, sudah seharusnya menjaga nama baik dan kewibawaan anggota dewan terhormat.

“Dengan menyatakan anggota berpikiran sesat, Ketua DPR gagal menjaga nama baik DPR,” kata dia.

Menurutnya, Pasal 12 ayat D Tata Tertib DPR disebutkan bahwa anggota DPR berkewajiban mendahulukan kepentingan negara dibanding pribadi. Di sisi lain, membangun perpustakaan negara harus mengeluarkan anggaran 570 miliar. Padahal situasi ekonomi sedang sulit.

“Kami ingin Akom kasih solusi kepada pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran negara. Darimana 500 miliar kan belum ada pembahasan di BURT ?,” tegas Ari.

Dalam laporannya ke MKD DPR RI, Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen membawa bukti berupa 1 keping CD rekaman video dan salinan berita dari media online.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

KPK Harus Periksa Ahok Terkait Beri Ijin Reklamasi

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land PT APL), Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus dugaan suap raperda zonasi untuk reklamasi pantai Utara Jakarta kepada Anggota DPRD DKI Jakarta.
“Tersangka berikutnya AWJ, Presdir PT APL,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, ketika jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).
Selain Ariesma, KPK juga menetapkan karyawan PT APL berinisial TPT sebagai tersangka, dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
Dikatakan Agus, TPT adalah orang yang menyerahkan uang ke Sanusi di sebuah mal di Jakarta Selatan.
Untuk diketahui, PT APL bukan nama yang asing bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku memiliki kedekatan dengan PT APL. Bahkan, Ahok mengaku tidak masalah dengan sebutan “Gubernur Agung Podomoro”.
Ahok bahkan mengaku, mudah mendapatkan bantuan dari PT APL untuk membangun fasilitas di Ibu Kota, seperti pembangunan rumah susun (rusun), ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya dan pembangunan reklamasi Pulau G oleh anak perusahaan PT APL, PT Mura Wisesa Samudera (PT MSW).
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G itu, berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT MWS.

“Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan,” kata Ahok pada awal Maret lalu.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Pro Dan Konta Renca DPR Akan Bangun Perpustakaan Rp 570 M

DPR berencana membangun gedung perpustakaan sekaligus ruang kerja baru bagi anggota dewan senilai Rp 570 miliar.Rencana Ketua DPR Ade Komarudin untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara tidak goyah meski ada pihak-pihak yang menolak. Dia pun siap menghadapinya.
Wacana ini diangkat setelah pria yang akrab disapa Akom itu menerima para cendekiawan. Dia pun balik mempertanyakan alasan para penolak perpustakaan DPR ini.
"Kalau dengan akal sehat, saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan para cendekiawan itu. Mereka lebih bijak, lebih mengerti bagaimana mencerdaskan bangsa ini," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Akom baru akan membicarakan usul ini dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan fraksi fraksi setelah reses. Meski begitu, dia percaya diri bisa meyakinkan semua pihak.
"Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak," ucap politikus Golkar ini.
Akom membandingkannya dengan Library of Congress di Amerika Serikat. Menurutnya, perpustakaan ini bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk simbol intelektual bangsa.  Oleh sebab itu, Akom tidak ambil pusing bila ada yang menilai rencana pembangunan perpustakaan ini hanya akal-akalan.

"Silakan. Mau ngomong apa saja, EGP (emang gue pikirin)," cetusnya.

Politikus asal Jabar ini menyebut kegemaran membaca belum merata di masyarakat, termasuk anggota DPR. Ada yang hobi membaca buku, ada pula yang tidak.
"Negara susah maju karena enggak doyan buku," ucap Akom.
Sebelumnya, Fraksi NasDem dan Gerindra sudah meminta agar pembangunan perpustakaan ini ditunda. Mereka beralasan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.
Anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan yang bisa memuat 600.000 buku ini nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.
Pendapat Fraksi Hanura rencana pembangunan gedung perpustakaan Rp 570 miliar belum mendesak dan tak menjadi keharusan. Rencana proyek pembangunan ini justru membuat DPR menuai kritikan.
"Ini hanya akan menjadi protes, kritikan karena apa yang dilakukan DPR menuai sorotan rakyat. Ya karena kinerja enggak bagus," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Senin (28/3/2016) malam.
Menurut Dadang, lebih baik DPR fokus dalam menjalankan kinerja legislasi dibanding mempublikasikan rencana membangun gedung perpustakaan. Apalagi, rencana ini belum disosialisasikan secara maksimal oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kepada setiap fraksi.
"Sosialisasi belum kena. Tapi pandangan Hanura alangkah baiknya DPR genjot kinerja legislasi dulu. Kalau sudah bagus, legislasi meningkat baru kita minta tambah fasilitas," tuturnya.
Dadang menambahkan, persoalan keuangan negara yang masih defisit juga harus menjadi catatan. Memang diakuinya, secara fasilitas DPR memerlukan gedung pendukung untuk kinerja. Tapi, mesti melihat secara obyektif terlebih setelah ada kebijakan moratorium dari pemerintah.
"Moratorium dari pemerintah itu juga harus dipahami agar efisiensi menyesuaikan kemampuan negara," ucapnya.
Sebelumnya, penolakan atas rencana pimpinan DPR membangun perpustakaan sekaligus ruang kerja anggota DPR senilai Rp 570 miliar, juga disuaraka NasDem dan Gerindra. PKS juga menilai belum urgen.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Kelanjuta Proyek Hambalang

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.
Johan Budi menyebutkan, audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.
Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR mengkaji lebih lanjut, baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.
“Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3).
Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
“Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampai aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai,” katanya.
Menurut dia, aset itu harus diselamatakn apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.
Sementara itu, mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.
“Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya ‘Tour de Java’, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang,” kata Johan.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek ini mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat petinggi Partai Demokrat, salah satunya sang ketua umum Anas Urbaningrum.

SBY mengakui memang ada orang yang tidak suka dengan gelaran SBY Tour De Java yang dilakukan kader Demokrat selama 16 hari ini. Ada yang mengaitkan kunjungan Jokowi ke Hambalang untuk menyindir keliling Jawa yang dilakukan SBY untuk bertemu rakyat jelang Pilkada serentak 2017.
"Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java" , bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang," kata SBY dari akun resmi Facebook-nya, Senin (21/3).
SBY mengaku tak percaya jika kunjungan Jokowi ke Hambalang sengaja untuk menghancurkan Tour De Java itu. Dia tak habis pikir jika memang itu yang menjadi tujuan Jokowi.
"Jika ada yg bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader & rakyat mau dihancurkan?" tulis SBY lagi.
"Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata dia.
SBY menjelaskan, sudah kewajiban partai politik untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya langsung. Dia mengatakan, tak ada yang boleh menghalangi partai politik menyerap aspirasi masyarakat.
"Suara dari kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak & kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri," tegas dia.
"Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar," jelas dia.
Soal proyek Hambalang, SBY menekankan, pihaknya juga saat itu ingin melanjutkan proyek senilay Rp 2,5 triliun itu. Sayang, kala itu DPR dan KPK melarang agar proyek yang menjerat Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin itu dilanjutkan.
"Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran ditahan DPR & KPK tak izinkan. Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai," ujar dia.
SBY meminta agar Jokowi fokus bekerja dan tak mudah diprovokasi oleh pihak manapun. Sekali lagi, dia tak yakin jika kunjungan Jokowi ke Hambalang hanya ingin menghancurkan Tour De Java yang SBY lakukan bersama kader Demokrat.
"Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses," tuntas SBY.

www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Instruksi Jokowi di Teruskan Kabareskrim ke Seluruh Penyidik Tentang Kasus Korupsi

                                      Polisi di rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla ada pekerjaan lebih. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan kepada azas kepastian serta keadilan semata, tetapi juga diorientasikan untuk pembangunan nasional.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016.

Perpres itu diteken demi mempercepat proyek strategis. Total, terdapat 225 proyek yang dimaksud.

Dalam momen inilah, menurut Anang, polisi di seluruh Indonesia harus turut ambil bagian. Polisi harus bisa mengawal proses percepatan itu dari unsur pidana, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Percuma dong Bareskrim kalau tidak bisa mendukung pembangunan nasional di republik ini. Kami ini harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pembangunan nasional," ucap Anang di kantornya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/2/2016) pagi.

Tugas Bareskrim, kata Anang, tidak hanya memberi kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan dan harus bisa mendukung pembangunan nasional. Ujung penegakan hukum harus bisa mensejahterakan masyarakat.

Pesan itu telah disampaikan kepada para penyidik tindak pidana korupsi se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Saya minta khusus, sesuai instruksi Presiden serta Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti), kepada jajaran direktorat tindak pidana korupsi, untuk mengawal dan memberikan asistensi, khususnya dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur," ucap Anang.

Ada 225 proyek nasional yang membutuhkan pengawalan polisi. Rinciannya, 47 proyek jalan tol; lima jalan nasional non-tol; 12 proyek kereta api; tujuh sarana dan parsarana kereta perkotaan; 11 revitalisasi bandara; pembangunan empat bandara baru dan pengembangan dua bandara strategis; pembangunan 13 pelabuhan serta tiga tahap proyek satu juta rumah.

Selain itu, ada pula tiga proyek kilang minyak yang selalu diwacanakan, di antaranya yakni Bontang dan Tuban; tiga proyek pipa gas; satu proyek infrastruktur energi berbasis sampah; delapan proyek air minum; satu sistem air limbah.

Kemudian, satu proyek tanggul laut Jakarta atau bagian dalam "National Capital Integrated Coastal Development"; tujuh proyek pos lintas batas ; 60 proyek bendungan; dua proyek jaringan "broadband" dan 24 proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selanjutnya satu proyek percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih di 10 kawasan strategis pariwisata nasional; enam proyek smelter serta tiga proyek pertanian dan kelautan. 

"Harus kami kawal dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Kita juga harus proaktif dan secara integral berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya," ucap Anang.