slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label dprd. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dprd. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Juni 2016

Cara Ganjar Pranowo Introspeksi Melalui Buku 'Kontroversi Ganjar'



Lisboa369.com - Awal kepemimpinan Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah banyak menarik perhatian. Pasalnya, usai memenangkan Pilkada Jateng dan menjabat sebagai Gubernur Jateng, politikus PDI Perjuangan ini melakukan banyak terobosan, menuai kritik dan memunculkan kontroversial.

Kepemimpinan awal selama 1,5 tahun ini membuat tiga orang jurnalis membuat buku berjudul 'Kontroversi Ganjar' yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia dan diluncurkan Rabu (29/6) di Gramedia Amaris Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali, Budayawan Prie GS, Wartawan senior Jawa Tengah Amir Machmud. Kemudian kolega, relawan serta beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jateng dan para politisi seperti pengurus DPP PDI Perjuangan Idham Samawi. Tampil sebagai moderator wartawati senior Sonya Helen Sinombor.

Di mata suami Siti Atikoh Supriyati ini, buku ini merupakan sebuah cermin introspeksi diri. Pasalnya, di setiap halaman 'Kontroversi Ganjar', tertuang perjalanan yang dilihat dari kacamata orang lain.

"Saya memang ingin ada pihak lain yang memotret, menceritakan, termasuk mengomentari perjalanan 1,5 tahun saya di Jateng. Dari sini, saya bisa lebih tahu, apa yang harus saya pertahankan dan kurangi," ungkapnya usai Peluncuran dan Bedah Buku 'Kontroversi Ganjar' di Semarang.

Selain itu, Ganjar juga ingin masyarakat bisa menilai, apakah selama dirinya memimpin ada yang keliru dan menyimpang. Termasuk, ada beberapa cerita di dalam buku yang memang memancing opini pembaca.

Seperti kisah cerita saat Ganjar marah-marah atau dalam istilah Jawa 'ngamuk-ngamuk' di salah satu jembatan timbang di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian melakukan proses lelang jabatan secara terbuka yang menjadi pusat perhatian dan masih banyak lagi kebijakan lain yang memunculkan kontroversi masyarakat Jawa Tengah.

"Memang seperti menuai dan memunculkan kontroversi. Kalau baca buku ini, pasti ada yang merasa senang, dan pasti ada yang senep juga," kelakar Ganjar kepada media.

Ganjar mengaku menerima respons dan kritik dari beberapa tokoh dan pakar di Jawa Tengah dan nasional umumnya. Salah satunya kritikan mengenai pembangunan fisik yang kurang terlihat selama masa kepemimpinannya.

Bagi Ganjar, pembangunan fisik sebagai upaya pengembangan daerah, bukan prioritas utama. Pasalnya, semua orang bisa dengan mudah membangun asal ada dananya. Karena itu, dia memilih untuk merancang pemerintahan yang bersih. Di mana sesuai dengan tage line atau moto awal kampanyenya 'Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi'. Prioritas utama awal kepemimpinannya adalah melayani masyarakat dengan cepat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Fokus saya ada di situ. Itulah bentuk transparansi akuntabilitas, termasuk fungsi negara dalam melayani masyarakat sebagai tuan pemerintah. Memang tidak begitu kelihatan karena tidak bisa ditata dengan cepat. Butuh 2-4 tahun agar bisa menjadi kultur baru dalam birokrasi," tandasnya.

Selain buku perdananya 'Kontroversi Ganjar', ke depan dirinya ingin membuat buku kedua yang lebih menggali isu-isu birokrasi di Jateng. Bagaimana politik anggaran, relasi dengan netizen serta sosial media. Sampai pada cerita-cerita di luar aktivitas kedinasannya sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.

Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali menilai buku 'Kontroversi Ganjar' merupakan ringkasan perjalanan kepemimpinan Gubernur Jateng yang patut disorot dan layak untuk disimak sehingga menjadi tauladan. "Saya suka Pak Ganjar yang mau memberikan contoh, bukan hanya memerintah saja. Sayang, dia terlalu emosional dalam memecahkan masalah," ungkapnya.

Anggota DPRD Jateng Sriyanto Saputro menilai, pada awal-awal kepemimpinan Ganjar, sebagai anggota legislatif yang merupakan mitra kerja Gubernur Jateng sebagai pimpinan lembaga eksekutif sosoknya adalah keras dan tegas.

Namun, seiring perjalanan waktu dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, diskusi dan perdebatan terkait kebijakan dengan anggota DPRD Jateng bisa mengalir dan dinamis. "Hal-hal semula jadi kemarahan, seiring waktu bisa kita diskusikan dengan baik. Karakter masyarakat Jateng tidak to the point atau keras perlu komunikasi," ujarnya.

Sriyanto yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jateng mengakui bahwa sebagai legislator dan Ganjar sebagai eksekutif harus bisa saling mengoreksi dan mengontrol. Apalagi, dengan pengalaman Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode sangat strategis untuk memberikan pendidikan politik terhadap wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Jateng.
"Kami juga perlu dikoreksi juga. Tapi pak Ganjar, sebaliknya dikoreksi juga. Tebal kuping dan jangan tipis kuping, sensitif," papar Sriyanto.

Usai peluncuran sekaligus bedah buku yang selama diskusi berjalan gayeng ini, ratusan para penggemar, kolega dan relawan Ganjar Pranowo pun tidak melewatkan kesempatan untuk berselfie ria. Juga mengantre meminta tandatangan di buku 'Kontroversi Ganjar' dan diakhiri dengan berbuka bersama dan makan malam di warung bakmi Pedagang Kaki Lima (PKL) pinggiran Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Jumat, 17 Juni 2016

Diduga Jadi Agen Perizinan, Menteri ESDM Didesak Cabut Perusahaan Panas Bumi



Lisboa369.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didesak untuk mencabut izin PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP) yang mengelola sumber energi di Lembah Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga hanya menjadi agen jual beli perizinan panas bumi.

“Cabut izin PT SMGP karena telah membohongi warga Mandailing,” tegas Koordinator Komunitas Mandailing Perantauan, Alfian Siregar, dalam aksinya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis.

Tuntutan Komunitas Mandailing Perantauan didasari sejumlah fakta. Salah satunya setelah memperoleh izin mengelola sumber energi di Madina, PT SMGP kini malah diakuisisi seratus persen oleh perusahaan asal Singapura PT KS Orka.

“Kami menolak kehadiran PT KS Orka, pengakuisisi 100 persen saham PT SMGP, karena tidak jelas rekam jejak dan investasinya di dunia eksplorasi panas bumi,” jelas dia.

Diungkapkan Alfian, PT SMGP sebelumnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada 2 September 2010. Karena pada setiap portofolio dan ekspos, mereka menyatakan sanggup memproduksi listrik 450 MW dari panas bumi Gunung Sorik Marapi dan telah mencadangkan investasi 850 juta dollar atau sekitar Rp 11 triliun.

Akan tetapi, sejak memperoleh izin PT SMGP tidak pernah memproduksi apa pun di Mandailing Natal. Selain membangun perkantoran, membeli lahan warga di lima kecamatan Mandailing Natal (Tambangan, Panyabungan Barat, Lembah Sorik Marapi, Panyabungan Selatan, dan Puncak Sorik Marapi).

Alfian juga menyatakan, IUP PT SMGP sebenarnya telah dicabut Bupati Madina 9 Desember 2014 lalu. Namun tetap memperoleh rekomendasi izin panas bumi (IPB) karena perusahaan tersebut tidak memberitahu Kementerian ESDM, IUP-nya telah dicabut.

“Kini setelah memperoleh IPB dari Kementerian ESDM, PT SMGP menjual 100 persen perusahaannya ke PT KS Orka Renewables Pte Ltd Singapura (KS Orka) dengan nilai 10 juta dollar atau sekitar Rp 132 miliar,” ujar Alfian.

Perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima Direktur Panas Bumi Yunus Saefulhaq dan tiga petinggi Kementerian ESDM lainnya. Sementara di waktu yang sama berlangsung pertemuan antara Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, dengan sejumlah pimpinan DPRD dan perwakilan pemerintah Kabupaten Madina.

“Kami akan melanjutkan aksi yang sama ke Kantor Kemenko Polhukam dan Istana Presiden. Karena pertemuan Dirjen, DPRD, dan wakil Pemkab Mandailing Natal tidak lebih hanya membahas sosialisasi keinginan Kementerian ESDM,” ucap Alfian.

Unjukrasa ini merupakan ketiga kalinya digelar Komunitas Mandailing Perantauan. Aksi pertama dilakukan di Kementerian ESDM pada 18 Mei lalu dan kedua di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Kamis (2/6) dua pekan lalu. Informasinya, Kementerian ESDM telah memanggil sejumlah pimpinan DPRD dan Bupati Madina terkait hal tersebut.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 04 Juni 2016

Daftar Nama Anggota DPRD Yang Mendukung Adanya HMP Lengserkan Ahok




Lisboa369.com - Sejumlah anggota DPRD DKI terus berupaya menghidupkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).
Usulan adanya HMP berawal dari desakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Hingga hari ini, 17 anggota dari 4 fraksi DPRD DKI sudah memberikan tanda tangan surat dukungan menghidupkan HMP. Empat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Fraksi Partai Gerindra:

1. Mohamad Taufik
2. Taufik Hadiawan
3. Abdul Ghoni
4. Iman Satria
5. Fajar Sidik
6. Nuraina
7. Prabowo Soenirman
8. Mohamad Arief
9. Endah Setia Dewi
10. Syarif
11. Seppalga Ahmad
12. Rani Mauliani
13. Rina Aditya Sartika.

Fraksi Partai Demokrat-PAN:

14. Mujiono

Fraksi PPP:

15. Abraham Lunggana
16. Riano

Fraksi Partai Golkar:

17 Ramli.

Bila mengacu pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 336 Ayat 1 huruf b disebutkan, hak menyatakan pendapat diusulkan oleh minimal 20 anggota DPRD yang berasal minimal dari dua fraksi.

Sementara, untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Saat ini, DPRD DKI Jakarta beranggotakan 106 orang anggota. Atas dasar ini, sekurang-kurangnya sekitar 80 anggota dewan untuk hadir dalam rapat paripurna HMP jika berhasil digelar.



Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473 

Rabu, 25 Mei 2016

DPRD Akan Kembali Gulirkan HMP Ke Ahok ?



Lisboa369.com - Di tengah keraguan akan ‘kekuatan’ DPRD DKI saat ini dalam lakukan pengawasan terhadap sepak terjang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebuah kabar disampaikan Lius Sungkharisma.
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) itu mengatakan Fraksi Gerindra dan Golkar di Kebon Sirih bertekad untuk gulirkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ke Ahok.
“Iya, waktu kita aksi tanggal 20 Mei lalu di Kebon Sirih saat Hari Kebangkitan Nasional. Kita ketemu orang Gerindra dan Golkar. Mereka menyatakan siap gulirkan lagi (HMP),” ujar dia saat dihubungi Aktual.com, di Jakarta, Senin (24/5).
Dia mengaku tidak perduli dengan kekhawatiran bahwa DPRD DKI sudah dianggap ‘melempem’ saat ini, mengingat pengguliran HMP sebelumnya juga kandas begitu saja tanpa bekas. “Justru sekarang akan bisa kelihatan siapa-siapa saja fraksi yang tidak mau gulirkan HMP Ahok,” ucap dia.
Yang membuat Lius yakin HMP kali ini bakal berjalan, sebab Ahok menurutnya diduga kuat lakukan pelanggaran hukum di sejumlah kasus seperti Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta.
Bahkan F-Gerindra, ujar dia, dalam pertemuan 20 Mei itu mengatakan HMP harus bergulir sebagai bentuk tanggung jawab mereka. “Istilahnya menebus dosa karena sudah mengusung Ahok di Pilkada DKI 2012 lalu,” ujar Lius.
Sambung Lius, kedua fraksi itu juga berjanji akan menyampaikan ke fraksi-fraksi lain di Kebon Sirih untuk mendorong HMP terhadap Ahok.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473