Ahok Belum Mantap Pilih Jalur Parpol Atau Independen

Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub (Agen Khusus Ioncasino atau agen ionclub)

Lisboa369.com - Tahapan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 semakin dekat. Tanggal 3 Agustus 2016, pasangan calon yang akan maju melalui jalur perseorangan harus mulai menyerahkan syarat dukungan KTP untuk diverifikasi oleh KPU, Basuki Tjahaja Purnama kian dikejar waktu untuk menentukan sikap,
Maju lewat jalur independen, atau melalui partai politik.

Hingga Senin (18/7), Ahok tak kunjung menyatakan sikap. Dia terkesan mengulur-ulur waktu seolah menunggu sesuatu. Parpol yang sudah menyatakan dukungannya pun meminta Ahok segera memutuskan.

Politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, jika Ahok memutuskan maju melalui jalur partai, maka sebenarnya segala hambatan terkait masalah komunikasi sudah selesai. "Sebenarnya, Ahok tinggal berani memutuskan saja. Soalnya kan "hambatan" jalur partai sudah selesai. Persoalan komunikasi saja," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

LISBOA369 MITRA RESMI SBOBET SERTA MITRA RESMI MAXBET  DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Anggota Komisi X DPR itu menjamin, tidak ada pihak yang akan ditinggalkan, jika Ahok memilih melalui salah satu jalur. Untuk itu, agar tidak menjadi isu terkesan melelahkan, Dadang berharap agar Ahok bisa secepatnya menentukan sikap. "Teman Ahok dan Pak Ahok harus ambil keputusan. Jika independen tak ada hambatan, ya jalan kita dukung," ujar Dadang.

"Kita harapkan minggu ini teman Ahok dan Ahok harus ada penunjukan (keputusan)," pungkasnya.

Apa jawaban Ahok atas desakan ini?

Ahok mengaku telah melakukan pertemuan dengan Teman Ahok terkait Pilgub 2017. Dalam waktu dekat Teman Ahok dan tiga partai pendukung dirinya akan mengadakan halal bihalal sekaligus pertemuan membahas pilgub mendatang. Ahok bahkan menyatakan siap maju lewat partai dan membuat pendukungnya yang telah menyerahkan KTP kecewa.

"Ya itu risiko politik, kita juga enggak tahu kan. Makanya mereka lagi ngitung," kata Basuki di Balaikota Jakarta.

"Ya kan memang saya bilang mau independen, tapi kalau mereka putusinnya sama parpol beda? Kamu tanya saja sama mereka (Teman Ahok dan parpol pendukung). Aku mah ikut saja. Kayak gitu aku enggak mau pusing lah, yang penting kerja saja," ungkap Ahok.

Sementara itu bila pada akhirnya harus diusung partai, Ahok menginginkan tetap berdampingan dengan kepala BPKD DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Ya harus sama Pak Heru dong. Itu kan kita mau sama dia. Kecuali dia mau selingkuh pergi," tegas Ahok.

Meski terkesan ingin maju lewat partai, Ahok malah membantah pernyataan Sekjen Golkar Idrus Marham yang menyebut sudah ada kesepakatan antara parpol dengan Teman Ahok bahwa dia akan maju Pilgub DKI melalui jalur partai.

"Saya enggak tahu pembicaraan parpol dengan mereka (Teman Ahok)," ujar Ahok.

Ahok juga membantah telah ditawari jalur partai oleh Golkar. "Enggak, dia (Idrus Marham) cuma kasih strategi untuk gimana kampanye kemenangan," pungkasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun, Maxbet, sbobet, ibcbet, ionclub, poker, tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Dituding DPR jegal calon independent di Pilgub DKI, ini reaksi KPU

Lisboa369.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menegaskan KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu dan tak memiliki kepentingan tertentu dalam suatu Pilkada. Maka, dia membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yang menyebut KPU berniat menjegal pencalonan Incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017.

"Memfitnah itu dosa. Tidak mungkin KPU melakukan penjegalan," kata Sumarno dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Lukman Edy sebelumnya menyatakan verifikasi faktual yang menjadi polemik karena dianggap ingin menjegal calon perseorangan bukanlah merupakan ide dari DPR. Tetapi, DPR hanya menyadur hal itu dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sumarno menjelaskan PKPU baru dapat diterapkan usai pembahasannya diketuk palu saat dibahas di DPR. Maka dari itu, ia menegaskan KPU hanya bertugas sebagai 'wasit' dan tak memiliki kepentingan dalam sebuah Pilkada.

"KPU itu wasit. Yang punya kepentingan perebutan kekuasan bukan KPU tetapi partai politik dan kelompok partai politik lainnya," ujarnya.

Sementara, terkait keharusan formulir dukungan dengan format yang dikeluarkan KPU, Sumarno menyatakan dalam PKPU Nomor 9 disebutkan jika calon perseoranhan memiliki formulir yang berbeda dengan format formulir dari KPU, maka memang diatur dalam PKPU bahwa saat penyerahan formulir ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU.

Namun, lanjut dia, bukan berarti formulir tersebut harus dicetak ulang, namun formulir dari calon perseorangan yang berbeda tersebut hanya cukup dilampirkan dengan formulir dengan format dari KPU.

Sumarno menambahkan data dalam formulir tak bisa dengan mudah dipindahkan ke formulir dengan format dari KPU, seperi tandatangan dari pendukung. Maka, formulir hanya cukup untuk dilampirkan.

"Jadi sama sekali tidak menyulitkan. Memfitnah itu dosa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan bukan DPR yang berusaha menjegal calon perseorangan lewat revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menyebut justru KPU yang ingin menjegal calon perseorangan.

Pernyataannya itu dilontarkan terkait poin dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur adanya verifikasi faktual. Dimana menjadi bahan perbincangan karena dianggap sebagai cara menjegal calon perseorangan khususnya untuk incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya bilang yang ingin menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena apa, soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU (Peraturan KPU" kata Lukman dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Lukman menambahkan dalam PKPU juga mengatur formulir dukungan perseorangan yang dikumpulkan harus merupakan formulir yang sesuai dengan yang dikeluarkan KPU. Sedangkan, formulir dukungan Ahok menggunakan formulir yang memiliki cap tanda Teman Ahok.

"Teman Ahok pasti akan bikin formulir ulang. Sementara di formulir KPU kan tidak ada kop surat Teman Ahok," katanya. 

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Pernyataan Kontroversial Ahmad Dhani Ke Ahok

Musisi Ahmad Dhani yang berniat meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta menuding cagub petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibekingi konglomerat. Dia menyebut ada kelompok tertentu yang berada di belakang Ahok sehingga Gubernur DKI Jakarta itu kuat secara politis.
Pemilihan Calon Gubernur Jakarta memang masih lama, namun para bakal calon Gubernur sejak jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terhadap khalayak umum untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon orang nomor satu di Jakarta. Sindiran-sindiran para bakal calon Gubernur pun tidak kalah sengit, sebut saja musisi Ahmad Dhani yang terus saja melontarkan pernyataan pedas kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bakal calon Gubernur petahana.
Dhani yang turut meramaikan bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta bahkan pernah melontarkan pernyataan kontroversial terhadap Ahok. Bos Republik Cinta Manajemen itu mengatakan Presiden Joko Widodo akan membekingi Ahok dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. "Yang saya pahami Ahok diback up 100 persen oleh Jokowi. Kemenangan Ahok nanti adalah kemenangan Jokowi," kata Dhani saat menghadiri Mukerwil DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (3/3).
Bahkan suami siri penyanyi Mulan Jameela mengaitkan Pilgub DKI Jakarta nanti masih berkaitan dengan koalisi Sewaktu masa Pilpres 2015-2019 kemarin yakni Koalisi Merah Putih (KMP) untuk Jokowi-JK, dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Prabowo-Hatta.

"Masih ada faktor KIH KMP di pilgub DKI," tegas Dhani.

Sindiran Ahmad Dhani kepada Ahok tidak hanya sampai di situ. Dia melihat Ahok bukan sosok pintar bila dibandingkan dengannya. Namun, dia meyakini gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kesempatan lebih baik darinya.
Meski merasa setara, Ahmad Dhani harus mengakui kalah dalam segi financial dibanding Ahok. Namun, Dhani tetap tak gentar dan melihat Ahok bukan sebagai lawan berat.

"Saya tak yakin Ahok lebih pintar dari saya. Cuma masalah kesempatan, dia dapat kesempatan. Saya kurang finansial saja. Yang lain saya kuat," terangnya.

Belum berhenti dengan menyeret nama Jokowi yang akan memback up Ahok dalam Pilgub 2017, Dhani juga menyindir keputusan Ahok yang maju Pilgub melalui jalur independen. Menurutnya, Ahok memang independen dari partai, tapi dia tidak independen dari konglomerat. Dia menambahkan secara teknis Ahok memiliki kekuatan yang besar di belakangnya. Tapi bukan rakyat yang merupakan kekuatan Ahok melainkan para konglomerat.

"Ahok itu kan anak baru di Jakarta. Kenapa dia bisa berlagak berani, karena ada beking. Jangan sombong, karena saya sudah kenal beberapa konglomerat tersebut lebih dahulu, Menurutnya, ada banyak konglomerat yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub tahun depan. Dhani menghitung, saat ini ada empat orang konglomerat yang sudah mendukungnya. Namun, ia tak mau menyebutkan siapa saja konglomerat tersebut.

"Nama konglomerat yang saya tahu itu ada 4. Satu (orang konglomerat) saja sudah super sekali" lanjut dia.

Dia menjelaskan kebijakan yang dibuat Ahok hanya menguntungkan para investor asing bukan pribumi. Para pemodal inilah yang memberikan modal Ahok kembali menduduki kursi DKI 1 periode selanjutnya. "Mereka bisa membeli hukum, bahkan membeli KPU," imbuh Dhani.
Rasa antipati Ahmad Dhani terhadap Ahok pun kian terasa saat Dhani berujar tidak sudi menerima uang Rp 1 trilun sampai Rp 2 triliun jika diminta sebagai pendamping Ahok saat maju Pilgub nanti. Alasannya, Dhani mengaku masih beriman dan memiliki martabat sehingga tidak ingin disandingkan dengan Ahok untuk membangun Ibu Kota. "Ya alasannya karena saya masih beriman, dan bermartabat. Sudah jelas deh saya enggak mungkin berpasangan dengan Ahok," tegasnya.
Pernyataan nyinyir juga dilontarkan oleh Dhani saat mendengar kabar PKB dan PAN turut mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Dhani mengatakan kabar itu seperti kabar burung yang tidak ada dasarnya. Menurutnya PKB dan PAN merupakan partai islam, tidak elok jika mendukung calon pemimpin non-muslim.

"Jadi gini, kalau ada partai berbasis islam yang dia bilang untuk kepentingan rakyat mereka memilih Ahok, itu hoax," tandasnya ,Jumat (25/3).

Dia menambahkan, petinggi partai juga harus meminta fatwa ketika ingin mendukung Ahok yang notabene non muslim. Fatwa yang dimaksud adalah pemberian dukungan kepada calon pemimpin non-muslim. Contoh, bila PKS ingin dukung Ahok, maka petinggi partai harus meminta fatwa terlebih dulu kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

"Minta fatwa dulu tentang pemimpin non-muslim, sebelum mereka mendukung Ahok atas nama aspirasi rakyat," tegas Dhani.