Investor Asal Selandia Baru Tertarik Tanamkan Modal

  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai investor asal Selandia Baru tertarik tanamkan modal di tiga sektor di Indonesia.

Yakni sektor jasa pendukung kesehatan, sektor infrastruktur pengolahan air bersih berbasis energi terbarukan dan peternakan sapi.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengklaim langkah pemerintah memangkas perizinan telah direspons positif investor Selandia Baru.

“Terdapat tiga perusahaan dari sektor jasa pendukung kesehatan, sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” kata dia, dalam keterangan resmi, Minggu (8/5).

Untuk sektor pertama, jelas dia, yakni sektor jasa pendukung kesehatan di antaranya adalah dalam bidang usaha klinik laboratorium. Perusahaan tercatat mendominasi pasar jasa kesehatan di Selandia Baru dengan pangsa mencapai 60 persen dan telah beroperasi selama 10 tahun.

“Mereka akan berpartner dengan perusahaan lokal yang merupakan investment company. Untuk tahap awal mereka belum akan masuk ke klinik namun ke radiologi dan laboratorium terlebih dahulu,” ucap dia.

Berdasarkan penjelasan investor, jenis laboratorium yang dibidik adalah deteksi kanker. “Bisnis ini sangat besar, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan dan sangat concern terhadap kesehatan nasional,” kata Franky.

Minat kedua muncul dari perusahaan asal Selandia Baru dengan bisnis penjernihan air bertenaga solar panel. Salah satu skema yang diusulkan adalah Joint Venture sehingga memungkinkan adanya transfer knowledge dari kedua belah pihak. Proyek investasi di bidang usaha tersebut dapat didaftarkan dengan skema layanan investasi 3 jam.

Adapun minat yang ketiga adalah untuk berinvestasi di sektor pastoral cattle farm di Papua Barat. Investor menyampaikan bahwa mereka telah menemukan lokasi strategis yaitu di Papua Barat, dimana terdapat lokasi yang merupakan padang rumput datar, sesuai dengan kebutuhan sapi.

“Supply sapinya nantinya akan didatangkan dari Australia. Infrastruktur tidak akan menjadi kendala, karena untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi, infratruktur yang minim tidak menjadi kendala,” tukas Franky.

Untuk diketahui dari data BKPM, sejak tahun 2010 hingga 2015, tercatat realisasi investasi dari Selandia Baru sebesar USD38,2 juta. Dari jumlah tersebut 77 persen terealisasi di industri makan. Sementara dari sisi komitmen investasi tercatat sebesar USD124,3 juta dengan sektor-sektor yang mendominasi adalah industri makanan, industri kimia, infrastruktur dan pariwisata.

Mau Mendengarkan Saran Sandiaga Uno , Ahok Tunda Penggusuran

              Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menunda penggusuran permukiman liar hingga Lebaran. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menggusur permukiman liar pada bulan Ramadhan.
"Kalau memang masih bisa tunda pekerjaan setelah Lebaran, kami akan (gusur) setelah Lebaran," kata Ahok, di Balai Kota, Sabtu.
Meski demikian, ia kembali menyebut penertiban dilakukan setelah unit rumah susun tersedia.

"Semua tergantung rusun," kata Ahok.

Ahok sebelumnya telah menertibkan kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan. Rencananya, dua kawasan tersebut akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Imbauan agar Ahok tidak menertibkan permukiman liar pada bulan Ramadhan juga datang dari bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Pemprov DKI Jakarta harus lebih mendekatkan diri kepada warga sebelum melakukan penggusuran.

 Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk tidak lagi menggusur pemukiman warga karena sudah akan masuk bulan Ramadhan.
Dia mengimbau, komunikasi harus ditekankan oleh Ahok sebelum menertibkan pemukiman warga.
"Sekarang saya kira, (Ahok) cooling down, ini sudah mau masuk bulan Ramadhan, terakhir bulan Rajab dan masuk bulan Ramadhan. Kita cooling down dululah," kata Sandiaga di sela kunjungannya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).

Pengusaha itu menyebutkan kelemahan Pemprov DKI Jakarta adalah komunikasi. Dia mengimbau Ahok agar mendengar aspirasi warga dan melakukan konsultasi publik. Kemudian, lanjutnya, wali kota dan camat harus duduk bersama dengan warga.
"Kalau tujuan dan niatnya ikhlas dan nawaitunya itu tulus membangun dan bermanfaat bagi khususnya warga menengah ke bawah, pasti akan diterima kok. Rakyat itu mendukung upaya-upaya pemerintah selama berpihak kepada mereka," kata Sandiaga.

Dia menyebutkan, salah satu insiden kurangnya komunikasi adalah kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu saat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyambangi kawasan Luar Batang, Jakarta Utara.
Seorang personel satpol PP luka-luka akibat amukan massa.

"Karena mungkin kondisinya yang sangat emosional yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya sarankan untuk cooling down dulu, disejukkan dulu, dengan program-program yang enggak usah dibicarakan dulu," tutur Sandiaga.

Indra Bambang Utoyo : Caketum Golkar Termiskin

         Politikus senior Golkar Indra Bambang Utoyo siap maju dalam bursa calon ketua umum Golkar. Mengaku hanya bermodal cekak, dia enggan menerapkan strategi bagi-bagi uang untuk menarik suara di Munas Golkar.

Bambang berseloroh dari calon ketum yang mencapai 20 orang, dia paling cekak.

"Dari calon-calon ketua umum Golkar yang ada 20 orang, mungkin saya yang paling miskin. Tapi, saya mau maju karena melihat situasi Golkar sekarang yang memprihatinkan," kata Bambang di Cafe Demang, Sarinah, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Bahkan, dia mengaku sampai saat ini belum memiliki tim sukses karena keterbatasan dana. Meski diakui sudah 5 bulan belusukan, namun itu dilakukan tanpa tim sukses yang menyertainya.

"Saya tidak punya kemampuan logistik, keliling ke DPD dengan membagikan uang. Saya bingung mau bentuk tim sukses tapi orang-orang besar sudah merapat ke mana-mana. Jadi, relawan sekarang ini ya teman-teman lama saya," tutur mantan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) itu.

Kemudian, bila hanya mengandalkan politik uang maka Munas Golkar tak akan sehat. Pasalnya, hanya calon ketum tertentu dengan modal dana yang bisa maju.

"Jangan politik uanglah. Karena politik uang itu akan menyebabkan hanya orang yang punya uang yang bisa jadi ketua umum dan tak adil," katanya.

Selain itu, politik uang juga tak sesuai dengan dasar Golkar yaitu yang menerapkan musyawarah mufakat serta gotong royong. Politik uang hanya membuat munas tak berkualitas dan jauh dari tujuan.

"Politik uang meninggalkan sikap dasar Golkar yaitu musyawarah mufakat, gotong royong. Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk memulai munas dengan politik uang," tuturnya.

iuran Rp 1 miliar pada Komite Pemilihan Munaslub. Apa respons Indra?

"Bagi saya ini masalah prinsip, ya tidak akan nyetor. Silakan saja dicoret dari daftar calon ketum," kata Indra saat dihubungi lewat telepon.

Dijelaskan Indra, dirinya menyebut iuran Rp 1 miliar ini tidak ada dalam AD/ART partai. Kedua, saat ini belum masuk pada proses Munas. Seharusnya semua diputuskan di tata tertib Munas.
"Kemudian pada waktu sosialisasi bakal caketum, Stering Commitee mengatakan, khusus dana wajib Rp 1 miliar ini akan ditanyakan ke KPK. Wakil Ketua Komisi Etik Lawrence Siburian sudah mendapat penjelasan dari KPK, itu dana wajib digolongkan gratifikasi, tapi tidak diindahkan. Di luar itu tidak pernah terjadi pada munas ada setor dana wajib kepada calon," jelas Indra.

Indra menyebut, bila dana Rp 1 miliar ini tidak diwajibkan, sebenarnya dirinya bersedia memberikan. Namun karena diwajibkan, dirinya tegas menolak.

"Ini akan menjadi preseden buruk ke depan, apalagi bila menjadi budaya. Akan diikuti oleh DPD, bukan tidak mungkin akan menyebabkan hanya kader yang kaya saja yang bisa jadi ketua, dan kader berkualitas tapi tidak punya kecukupan dana akan tersingkir. Jauh dari pikiran menjadikan partai ini modern," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi DKI Anjlok

                      Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi di ibu kota Jakarta selama triwulan I 2016 sebesar 5,62 persen, lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 dan di bawah perkiraan BI.
“Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2016 tumbuh 5,62 persen secara tahunan (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 6,48 persen (yoy), dan berada di bawah perkiraan BI,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Doni P Joewono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (5/5).
                Menurut Doni, optimisme konsumen yang semakin kuat dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2016 tidak diikuti dengan perbaikan kinerja belanja pemerintah dan kinerja ekspor.
Kedua komponen ini justru tumbuh lebih rendah sehingga secara keseluruhan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan ini menjadi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Melemahnya kinerja belanja pemerintah pusat mengkontribusi penurunan konsumsi pemerintah pada triwulan ini.
                Serapan belanja APBD DKI Jakarta yang cukup baik pada triwulan I 2016 tidak diimbangi dengan penyerapan belanja APBN melalui kementerian/lembaga yang optimal.
Relatif besarnya peran belanja kementerian/lembaga dalam komponen pengeluaran pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dan lemahnya kinerja penyerapan belanja APBN oleh kementerian/lembaga berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Jakarta.
Meskipun lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 dan perkiraan BI, namun realisasi angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 sebesar 5,62 persen itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,54 persen (yoy).
Sementara itu, masih lemahnya perkembangan ekonomi global berdampak pada terkontraksinya kinerja ekspor dari DKI Jakarta.
                Perkembangan ini terutama terjadi pada penurunan ekspor barang dan berdampak pada melambatnya kinerja industri pengolahan pada triwulan I 2016.
Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih terus menunjukkan perbaikan seiring dengan perbaikan optimisme konsumen dan membaiknya daya beli masyarakat.
“Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan UMP dan turunnya harga beberapa komoditas akibat penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL),” kata Doni.
Menurut dia, peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut juga tercermin dari meningkatnya penjualan mobil, aktivitas impor barang konsumsi dan aktivitas lapangan usaha perdagangan.
Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (wait and see) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi di triwulan ini.
                Perkembangan ini terutama terjadi pada investasi bangunan sektor swasta di tengah membaiknya realisasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
Dengan besarnya dominasi sektor swasta, hal ini mengakibatkan turunnya kinerja lapangan usaha konstruksi dan konsumsi semen di Jakarta.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada triwulan II 2016. Kondisi tersebut didukung oleh adanya implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah, terus meningkatnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur dan masih kuatnya konsumsi rumah tangga, sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan optimisme konsumen pada Indeks Tendensi Konsumen (BPS) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (BI).
               Selain itu, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta belanja APBN lewat kementerian/lembaga yang ada di Jakarta diperkirakan akan berkinerja lebih baik pada triwulan II 2016.

“Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta akan terus memonitor berbagai perkembangan baik di tingkat regional, nasional, maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta,” kata Doni Joewono.

Hasil Peninjauan Lokasi Reklamasi Teluk Jakarta

              Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar prihatin dengan kondisi lingkungan di lokasi reklamasi Teluk Jakarta. Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pundjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pihaknya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin lingkungan untuk lokasi reklamasi.
“Hari Senin, saya kira surat keputusan terkait izin lingkungan akan kita terbitkan. Kondisi lingkungannya sudah parah ini,” ujar Siti di lokasi reklamasi pulau C dan D, Rabu (4/5).
Ia tidak menampik adanya izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di kedua pulau yang direklamasi oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI) tersebut. Namun izin Amdal yang dikeluarkan tersebut tidak mengkaji sejumlah permasalahan.
Contohnya, permasalahan ketersediaan air bersih, pengaruhnya terhadap kabel pipa bawah laut dan gas, dan lain-lain.
                   Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji keberatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang dan Tanjung Priok.
“Memang kelihatan semua kajian belum rampung detail. Selain itu, juga tidak dikaji kebutuhan bahan urukan,” kata Siti.
Kemudian, pengembang juga tidak mengkaji dampak limpasan sedimen terumbu karang. Dia menilai, pengembang juga tidak membangun pemisah antara pulau hasil reklamasi dan daratan dengan baik sehingga mempersempit ruang gerak nelayan untuk mencari ikan.

“Kalau dilihat di lapangan, harusnya pulau terbelah dan ada kanal untuk memberi jalan kepada nelayan. Ini harus dikoreksi,” kata Siti.

Ahok Ajak Pantau Reklamasi Teluk Jakarta Dari Udara

                  Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap menyimpang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak beberapa menteri Kabiner Kerja seperti Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti akan menyambangi proyek tersebut.
                Pemantauan itu akan dilakukan dari udara. Jika memang ada yang penyimpangan amdal (analisis mengenai Dampak Lingkungan), maka pengerjaan tersebut akan resmi diberhentikan sementara.
"‎Iya besok. Ada surat dari Pak Rizal Ramli. Akan naik heli dari Halim sama ibu Siti Nurbaya dan Ibu Susi. Kami berempat akan meninjau langsung," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
              Rencananya, mereka berempat akan berangkat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan helikopter. Sebelumnya, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih dibekukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Penundaan ini akan berlangsung sampai ada aturan hukum yang pasti dan sepaham mengenai hal itu.
               Untuk itu, telah dibentuk joint committe antara Pemprov DKI, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji segala aturan yang selama ini berbenturan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami berempat akan meninjau langsung. Karena kalau sudah tinjau kan sekarang di lapangan sudah bekerja, akan dilihat ada laporan. Berita acara dari amdal. kalau memang mereka melanggar dari yang ditulis di amdal, maka akan dilakukan penyetopan sementara," bebernya.
              Langkah Ahok memboyong sejumlah menteri itu untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan itu sehingga nantinya mendukung dan memuluskan program reklamasi tersebut.
Jika memang proyek tersebut benar melanggar amdal, tentu ini akan jadi pembelajaran bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memperbaiki dan baru lanjut bangun jika sudah benar.

"‎Makanya nanti itu biar amdal yang putuskan. Apa nanti dipotong atau apa. Pasti akan dipotong itu teknik kerja dia bilang, makanya biar sesuai enggak dengan dokumen amdalnya. Penghentian sementara ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Setelah berhenti, perbaiki Amdal, baru lanjut bangun,” tutupnya.

Perubahan Tidak Perlu RAdikal

               Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil menyatakan perubahan sosil yang dilakukan di masyarakat jangan menggunakan cara-cara radikal maupun ekstrem.
“Ada tiga komponen masyarakat yang mampu melakukan perubahan, yakni kampus dengan mahasiswanya, pesantren dengan santrinya dan masjid dengan remaja masjidnya. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang reformis,” katanya di Banda Aceh, Sabtu (30/4).
              Dalam Dialog Pemuda Remaja Masjid (DPR Masjid) yang digelar oleh Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Banda itu, Ia mengatakan pemuda dan remaja masjid agar dapat melakukan perubahan sosial di masyarakat dengan cara reformasi, tidak dengan cara radikal.
Menurut Nasir, radikalisme tidak identik dengan agama, apalagi sampai mempersepsikan radikalisme sebagai bagian dari ajaran agama.
“Orang-orang yang menghubungkan radikalisme dengan Islam itu adalah orang yang keliru,” kata anggota DPR asal Aceh itu.
             Politisi PKS itu juga menyesalkan adanya segelintir umat Islam yang ikut-ikutan mengatakan Islam menyuburkan radikalisme, padahal Islam adalah pedoman hidup yang tidak mungkin mengajarkan radikalisme.
“Radikalisme bisa terjadi kalau ada kesenjangan ekonomi, sosial dan kesenjangan politik. Maka peran pemuda dan remaja untuk memahami realita di masyarakat sehingga bisa melakukan klarifikasi, termasuk menjelaskan bahwa masjid tidak mendidik radikalisme,” katanya.
Dialog bertajuk peran pemuda dan remaja masjid dalam menangkal paham radikalisme dan ekstremisme di tengah masyarakat itu merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Remaja Cinta Masjid (Pertama) di Banda Aceh.
Nasir juga mengajak pemuda dan remaja untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan dan shalat jamaah.


 www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473