Dana Sertifikasi Guru Mengendap, Panja Akan Di Bentuk Dewan

Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan Komisi akan membuat Panitia Kerja (Panja) Guru dan Tenaga Kependidikan pada masa sidang kali ini untuk mengawasi data dan kebutuhan guru.

Hal ini dilandasi masih adanya perbedaan data guru yang bersertifikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan daerah. "Tentunya berdampak pada mengendapnya dana di kas daerah," katanya saat dihubungi, Jumat, 26 Agustus 2016.

 Dadang mengatakan berdasarkan pengalaman tahun lalu ada sekitar Rp 19 triliun dana kas daerah mengendap. Oleh karena itu, perlu mendata ulang guru yang menerima sertifikasi.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA 
Menurutnya, salah satu kendala penerimaan sertifikasi adalah syarat memiliki surat keputusan dari bupati bagi guru honor yang mengajar di sekolah pemerintah bila hendak mencairkan sertifikasinya.

Banyak guru, kata Dadang, yang tidak bisa memenuhi syarat itu. "Rata-rata bupati tidak mau membuat SK, sehingga tunjangannya tidak bisa dicairkan," tuturnya.

Ketidaksesuaian data sertifikasi membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Hal ini dalam rangka menghemat transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun. 

Menurut Sri, pemotongan itu untuk menyesuaikan anggaran dengan data riil jumlah guru di lapangan. “Gurunya memang tak ada, atau ada gurunya tapi belum bersertifikat profesi, sehingga tak bisa kami beri tunjangan,” katanya dalam rapat bersama DPR, kemarin.

Karena target penerimaan negara meleset, pemerintah memangkas belanja Rp 137,6 triliun. Pemangkasan terdiri atas penghematan belanja pusat Rp 64,7 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 72,9 triliun.

Adapun pagu tunjangan profesi guru dalam APBN-P 2016 yaitu Rp 69,762 triliun. Bila dipotong, uang insentif tinggal Rp 46,4 triliun. Selain itu, dana tambahan penghasilan guru juga dipangkas Rp 209,1 miliar dari pagu Rp 1,02 triliun sehingga tersisa Rp 811,4 miliar.

 www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

 

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

 

Kemenkum HAM Dapat Tambahan Anggaran dalam APBN-P 2016

Lisboa369.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan Kemenkumham mendapat tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2016 untuk UPT Pemasyarakatan senilai Rp1,3 triliun.

“Kemenkum HAM mendapatkan tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak yang akan dialokasikan untuk UPT Pemasyarakatan sejumlah Rp1,3 triliun,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (7/6).
Hal itu dikatakan dalam Rapat Kerja yang dilakukan Komisi III DPR dengan Kemenkumham.

Dia menjelaskan, dalam APBN-P TA 2016 selain dilakukan penghematan atau pemotongan, sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016, hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBNP 2016.

Dia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, penanganan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas WBP.

“Langkah persiapan yang dilakukan membentuk tim asistensi untuk melakukan verifikasi usulan rencana pembangunan atau rehabilitasi /revitalisasi lapas/rutan guna penanganan over kapasitas dengan melibatkan dinas pekerjaan umum dan BPKP setempat untuk melakukan pendampingan pada saat verifikasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan penggunaan anggaran pada APBN-P 2016 untuk Pembangunan lapas atau rutan penanganan over kapasitas, high risk, pembangunan lanjutan senilai Rp712.161.475.000. Untuk pembangunan atau renovasi lapas industri senilai Rp197.838.525.000, dan Pemenuhan sarana dan prasarana oerasional Rp390.000.000.000.

Selain itu, dia mengatakan, Kemenkum HAM masih membutuhkan penambahan anggaran senilai Rp 548.903.770.511 pada tahun 2016 untuk pemenuhan belanja pegawai sejumlah Rp310.125.804.000.
Pembayaran utang bahan makanan napi dan tahanan dari kekurangan bahan makanan napi dan tahanan tahun 2016 sejumlah Rp228.821.077.236.

“Pembayaran utang langganan daya dan jasa pemasyarakatan sejumlah Rp 9.389.059.275. Dan kebutuhan belanja barang nonoperasional untuk memenuhi pelaksanaan prioritas K/L Rp567.830.000,” katanya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

Utang Luar Negeri Meningkat Capai USD316 M

Lisboa369.com - Walaupun Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kian meningkat hingga mencapai USD316.0 miliar, atau tumbuh 5,7 persen secara year on year, namun Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo memastikan bahwa kondisi itu masih terkendali dengan baik.
                           Menurut Agus peningkatan yang terjadi pada utang jangka panjang hingga mencapai 80 persen, dan hal ini tidak terlalu membahayakan, namun apabila peningkatan itu terjadi pada utang jangka pendek, maka akan menjadi ancaman bagi keuangan negara.
                          “Saya secara umum menilai ULN Indonesia dalam kondisi yang aman. Walaupun jumlah utang swasta yang lebih besar dari pemerintah, tapi yang lebih utama itu total utang jangka panjang yang lebih dominan 80 persen dari total utang yang ada. kalau yang sensitif itu total utang swasta yang jangka pendek, yang diberikan oleh non-afiliasi,” tutur Agus usai menghadiri pertemuan tahunan Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center, Rabu (18/5)
                          Lebih lanjut dia merasa masih mampu mengendalikan lonjakan utang tersebut lantaran karena dia mengukur dari besaran utang swasta jangka pendek masih berada pada angka 5 persen.
“Utang swasta jangka pendek yang diberikan oleh non-afiliasi itu totalnya hanya 5 persen dari loan. Jadi secara umum terkelola dengan baik, dan kondisi ULN Indonesia menjadi lebih terkendali, terkelola karena kalau yang pemerintah dan BUMN pasti melalui koordinasi pemerintah,” tandasnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473 

KPK di Desak Agar Usut Mafia Anggan DPR

Dugaan keberadaan mafia anggaran di DPR RI terus menjadi perhatian serius oleh Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Mereka pun mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.

Presedium Kamerad, Haris Pertama menuding politikus PPP, Syaifullah Tamliha yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI sebagai mafia anggaran.

Menurut dia, Syaifulah adalah orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam skandal pengurusan proyek pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Korupsi telah merajalela, banyak anggota dewan menjadi mafia anggaran dan memeras pengusaha agar mendapatkan proyek di sejumlah Kementerian. Kami minta agar KPK segera melakukan tindakan kepada Syaifullah,” ujar Haris saat berorasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Haris menegaskan, pihaknya akan terus mendesak lembaga antirasuah untuk segera membuka keterlibatan oknum anggota dewan dalam kasus tersebut. Hal ini, untuk menghindari opini publik bahwa KPK masuk angin.

“KPK harus buka kasus ini kembali, jangan ditutup-tutupi. Supaya jangan dinilai KPK masuk angin,” ujarnya.

Menurut Haris, dugaan keterlibatannya tampak tertulis dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas tersangka korupsi di proyek tersebut. Dalam salinan BAP itu, politikus PPP itu jelas-jelas meminta komisi Rp5 miliar kepada tersangka agar bisa memuluskan proyek di kementerian tersebut.

“Disini kenapa KPK tidak tuntas mengusut korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemeras dari anggota dewan tidak ditangkap,” tegas Haris.

Selain itu, Kamerad juga meminta agar DPP PPP memecat Tamliha atas dugaan mafia anggaran dan menerima suap sebesar Rp5 miliar dalam proyek di kementerian tersebut.

“KPK juga harus segera periksa dan tangkap Syaifullah. MKD DPR harus memanggil dan memecat Syaifullah. Dan kami juga akan kembali menyebarkan BAP keterlibatan ST,” pungkasnya.

Di Temukan Penyimpangan pada Kasus "Mobile Crane" Pelindo II Oleh BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelindo II tahun anggaran 2012.

Hal ini menindaklanjuti surat dari Bareskrim Polri tanggal 3 September 2015 tentang Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara Perkara Korupsi PT Pelindo II.

"Pemeriksaan dilaksanakan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 23 Januari 2016," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (25/1/2016).

"Pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kasus tersebut kepada Bareskrim Polri,"

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

"Dikarenakan laporan hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Bareskrim Polri, maka tindak lanjut atas laporan tersebut sepenuhnya ada pada Bareskrim Polri," ucap Yudi.

Sebelumnya, hasil uji coba fisik terhadap 10 unit mobile crane di PT Pelindo II, Bareskrim Polri menemukan bahwa kondisi beberapa mobile crane ternyata tidak dapat beroperasi dengan baik.

Sebelumnya pada Sabtu (28/11/2015), penyidik Bareskrim telah melakukan uji coba fisik terhadap dua mobile crane.

Kasus dugaan korupsi melalui pengadaan 10 unit mobile cranesudah dimulai sejak Agustus 2015. Temuan penyidik, pengadaan mobile crane diduga tak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara dan mark up anggaran.

Penyidik telah menetapkan seorang tersangka, yakni Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan.

Namun, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino membantah tuduhan itu. Ia menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya.