slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan

Minggu, 21 Agustus 2016

Mungkinkah Risma Mengikuti Pilgub Di Jakarta


Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Tri Rismaharini alias Risma belakangan ramai mendapat dukungan pelbagai elemen masyarakat untuk maju dalam Pilgub DKI 2017. Dia juga diminta untuk bersiap-siap bila nantinya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri jadi mengusungnya. Apalagi Risma merupakan kader, otomatis mesti tunduk sebagai petugas partai.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menuturkan, pihaknya sadar bahwa Risma sebagai wali kota hatinya masih buat Surabaya. Namun, dirinya juga meminta Risma tidak egois dan harus mengikuti aturan partai, terutama dalam Pilgub DKI nanti.

"Bu Risma harus tetap siap-siap atau 'stand by' jika dalam proses ini diminta maju, dan petugas partai memang harus seperti itu," kata Eva, Sabtu (20/8), seperti diberitakan Antara.

Semua keputusan penting di PDIP memang diambil Megawati. Nasib petugas partai harus mengikuti tiap titahnya. Contohnya nasib Joko Widodo (Jokowi) sebelum jadi presiden.

Kala itu, Jokowi masih menjabat gubernur DKI Jakarta dan berjanji menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Namun, kenyataan berkata lain. Dia memimpin DKI Jakarta hanya dua tahun dan masuk dalam bursa calon presiden, setelah Megawati memerintahkannya sebagai petugas partai.

Bila berkaca pada kasus Jokowi, tidak menutup kemungkinan Risma bakal ikut perintah partai. Apalagi dukungan makin ramai untuk dirinya di Jakarta.


Para relawan pendukung Risma di antaranya, Barisan Risma (Baris), Tanah Merah untuk Risma (Tameris), Aliansi Masyarakat untuk Risma (Amaris), Pasukan Risma (Paris). Kemudian Pasukan rakyat untuk Risma (Praktis), Kampung Gusti dukung Risma (K-Gris), Siap mendukung Tri Rismaharini (Simetris), Aspirasi Gerakan Rakyat Bersama Risma (Agraris), Gerakan Masyarakat Pendukung Risma (Gempur), Anak Rawa Bunga Cinta Risma (Artis) dan terakhir Setia Kawan Laskar Risma (Selaris).

Seluruh elemen masyarakat ini tergabung dalam wadah Gerak Indonesia. Mereka bahkan sudah melakukan konsolidasi dan tekatnya memboyong Risma ke Jakarta.




LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Ketua Umum Gerak Indonesia, Emi Sulyuwati mengatakan, semua relawan begitu berharap Risma memimpin Jakarta. Sebab pihaknya menolak pemimpin bersikap arogan.

"Gerak Indonesia dan sejumlah rakyat Indonesia dan sejumlah rakyat Jakarta dengan tegas menolak dipimpin oleh kekuasaan yang arogan," kata Emi di Gedung Juang, Jakarta, kemarin.

Emi menilai, Risma sosok laik memimpin Jakarta. Bahkan, dikatakannya Risma sudah menerapkan program Nawacita di Surabaya. "Dia cocok menerapkan program Nawacita," pungkas Emi.

Maka itu, pihaknya mendesak Megawati Soekarnoputri segera menetapkan Risma sebagai calon gubernur di Pilgub DKI 2017. Mereka berharap PDIP mau memilih Risma sebagai kader terbaiknya untuk memimpin Jakarta.

"Kami berharap PDIP bersedia mendengar suara rakyat agar kader terbaiknya yang memimpin Jakarta," tegasnya.

Emi mengatakan pencalonan sosok Risma di Pilgub DKI sangat penting. Sebab, Risma dianggap mampu memimpin sekaligus mengayomi masyarakat dengan baik. Bahkan sosok Risma dinilai bakal membawa perubahan di Jakarta. "Hanya Risma yang kami pandang mampu menciptakan Jakarta Baru," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Jakarta Love Risma (Jaklovers), Sherly Annavita mengaku Risma masih menolak untuk ke Jakarta. Namun, kata dia, Risma tidak menutup pintu. Risma hanya pasrah sejauh ini.

"Sampai terakhir komunikasi kami dengan Risma memang beliau tak mau, 'kalau pun saya harus ke Jakarta itu memang kehendak di atas'," kata Sherly sambil menirukan ucapan Risma, Sabtu pekan lalu.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 20 Agustus 2016

DPR Dan Pemerintah Di Desak Bahas RUU Pemilu


Situs Cashmarket Maxbet , Sbobet Dan casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)


Lisboa369.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 2019.

“Belum ada tanda-tanda RUU Pemilu 2019 akan dibahas hingga akhir Agustus ini. Padahal pembahasan undang-undang membutuhkan proses konsultasi terbuka dengan banyak pihak,” kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi terbatas di Jakarta, Jumat (19/8).

Ia menjelaskan frekuensi konsultasi yang tinggi tentu tindak memungkinkan jika Undang-Undang (UU) Pemilu kelak dapat disusun dalam waktu singkat, apalagi konsultasi terbuka nantinya perlu dilakukan dengan masyarakat, akademisi, partai politik, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga hukum.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah dan DPR mengambil aksi, yakni segera membahas materi penyusunan UU tersebut, karena perdebatan dan pembahasan yang mendalam dibutuhkan untuk dapat menyiapkan regulasi dan desain penyelenggaraan pemilu agar menjadi baik, terangnya.


LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN RESMI DAN AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

 
“Jika Pemerintah, khususnya Presiden masih saja acuh terhadap RUU Pemilu ini, maka kita mesti bersiap menyongsong persiapan dan pelaksanaan pemilu yang ‘amburadul’,” ucap Fadli.

Selain itu, ia menilai RUU Pemilu yang akan dirumuskan kelak perlu menjadi regulasi yang kuat, agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu serentak pada 2019.

Revisi paket UU Pemilu, yakni UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu, telah masuk dalam prolegnas 2016.

Namun, revisi tiga UU Pemilu yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilu di Indonesia ini, dianggap sejumlah pengamat belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah maupun DPR.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Senin, 04 Juli 2016

Buka Puasa Bersama, PDIP Dan Gerindra Bahas Pembentukan Koalisi



Lisboa369.com - Proses konsolidasi antara PDIP dan Partai Gerindra jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 terus berjalan. Bahkan, kedua partai politik (parpol) ini akan kembali bertemu dalam acara buka puasa bersama, sore ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Gembong Warsono mengaku dalam pertemuan itu akan dibahas soal persiapan menghadapi Pilgub DKI tahun depan. Rencananya, pimpinan DPD kedua partai akan hadir dalam acara tersebut.

"Ya, hari ini bertemu. Kita silaturahmi mengarah ke sana (pembicaraan pilkada). Akan dihadiri pimpinan tingkat DPD," kata Gembong saat dihubungi, Senin (4/7).

Pertemuan nanti sore, katanya, merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua partai sebelumnya di DPD PDIP pada Kamis, 26 Mei lalu. Salah satu yang akan dibahas adalah peluang koalisi antara PDIP dan Gerindra.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjaringan DPD Partai Gerindra DKI Syarif membenarkan pertemuan tersebut guna membahas arah koalisi kedua partai. Sekaligus kembali menyamakan persepsi dan visi untuk membangun Jakarta yang lebih baik.

"Pukul 17.00 WIB mungkin sudah bisa ramai," kata Syarif saat dihubungi, Senin (4/7).

Rencananya, pimpinan DPD PDIP DKI dan Partai Gerindra dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Syarif menyebut acara buka bersama ini akan dilaksanakan di salah satu restoran di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Siapa-siapanya Insya Allah Pak Ketua dan Sekretarisnya hadir," terang anggota DPRD DKI F-Gerindra ini.

Jika bergabung, kedua partai ini akan mengumpulkan sebanyak 43 kursi di DPRD DKI. PDIP memiliki sekitar 28 kursi di DPRD, sedangkan Gerindra memiliki setidaknya 15 kursi di dewan.


www.lisboa369.com
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 04 Juni 2016

RUU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan Kosong



Lisboa369.com - Peneliti senior lembaga kajian independen PARA Syndicate, Toto Sugiarto, menilai Revisi Undang-Undang Pilkada seolah memberikan Badan Pengawas Pemilu sebuah kewenangan kosong.
“Revisi ini bagaikan memberikan kewenangan kosong bagi penyelenggara pemilu,” ujar Toto, di Jakarta.

Toto menjelaskan, melalui Revisi UU Pilkada 2016 Bawaslu diberikan kewenangan tambahan yakni dapat secara langsung mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
Namun, di sisi lain pasangan calon diperbolehkan memberikan sumbangan bagi pendanaan kampanyenya sendiri.

“Bisa saja pasangan calon menerima uang dari cukong dengan jumlah besar. Lalu dia menyumbangkan dana itu bagi kampanyenya sendiri, sama juga bohong,” tegas dia.
Toto menilai Revisi UU Pilkada 2016 diliputi kepentingan pragmatis, dimana kepentingan politis lebih dominan daripada kepentingan untuk memperbaiki proses pilkada.

Sementara itu perkembangan baik dalam revisi kali ini adalah ketentuan verifikasi dukungan bagi pencalonan calon perseorangan yang diputuskan melalui sensus. Artinya, seluruh dukungan KTP bagi calon perseorangan akan diverifikasi dengan pendataan langsung di lapangan.

“Ini perkembangan cukup baik. Tapi pertanyaannya, apakah KPU memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan sensus itu. Lalu apakah Bawaslu memiliki sumber daya cukup untuk mengawasi petugas sensus KPU,” ujar dia, mempertanyakan.

Sebelumnya DPR RI melalui rapat paripurna, telah menyetujui agar Revisi UU Pilkada disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah poin krusial di UU Pilkada tidak berubah, antara lain calon perseorangan (independen) dapat maju jika telah mengantongi 534.000 KTP, anggota DPR harus mundur jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan petahana cukup mengajukan cuti jika ingin maju kembali sebagai kepala daerah di wilayahnya.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473

Jumat, 03 Juni 2016

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Meminta Masyarakat Mewaspadai Politik Uang



Lisboa369.com - Menjelang Pemilihan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat mewaspadai politik uang yang dilakukan tim sukses (timses) gadungan pada masa kampanya maupun proses pemilihan kepala daerah pada Februari 2017.

“Membedakan timses atau bukan kan sulit, bisa saja dia gadungan. Tim sukses ini harus dibuktikan SK, namanya ada atau tidak, lalu apakah benar ada perintahnya tidak,” kata Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jum’at (3/6).

Tjahjo menjelaskan, secara prinsip bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang akan mendapat hukuman tegas berupa diskualifikasi dari pilkada.

Oleh sebab itu, sehubungan dengan poin revisi UU Pilkada mengenai politik uang, ditegaskan hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperketat namun lebih sebagai kebijakan penegasan dan kepastian hukum agar tidak lagi terjadi salah pemahaman mengenai politik uang.

“Tim sukses ada yang resmi juga ada yang tidak, simpatisan juga bisa jadi tim sukses,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran dari ketentuan politik uang yang dinilai bisa merugikan pemilih, Tjahjo berpendapat hal tersebut bisa dipertimbangkan apabila pemilih hanya menerima sembako atau uang transportasi.

“Tapi kalau warga ikut menggerakkan, menjadi bagian dari tim sukses lalu mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu dan menerima imbalan, nah itu yang saya rasa perlu diproses. Kata kuncinya disitu,” tuturnya.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473