Berita Politik Tanah Air Agent sbobet Agent khusus ioncasino atau ionclub

Sabtu, 08 Oktober 2016

Lembaga Survei Harus Diaudit dan Diumumkan ke Publik

Situs Cashmarket Agen Resmi Maxbet , Agen Resmi Sbobet Dan Agen Casino online terpercaya di indonesia Mitra Resmi Ionclub(Agen khusus Ionclub atau agen ioncasino)

Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Nasrullah, meminta audit terhadap seluruh lembaga survei, khususnya yang terlibat dalam Pilkada serentak mendatang.

Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman ketik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu. Saat itu lembaga survei terbelah menjadi dua dengan hasil survei yang berbeda-beda.

“Tidak boleh ada lagi, ada sebuah perbedaan mencolok ketika Pilpres lalu,” kata anggota Bawaslu, Nasrullah saat diskusi bertajuk ‘Perang Survei Pilkada’,” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).

Lembaga survei yang ada saat ini, lanjutnya, harus diperkuat dengan melakukan audit terlebih dahulu.

“Ini yang harus diperkuat lembaga survei, kalau ada berbeda bisa diaudit. Bawaslu tidak pada posisi larang lembaga survei tadi, hanya bisa rekomendasi ke asosiasi, tolong audit ini sampaikan ke publik,” sambung dia.
Menurut Nasrullah, audit tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui mengenai metodologi yang digunakan lembaga survei tersebut.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

Nasrullah mengatakan hasil lembaga survei merupakan bahan referensi masyarakat untuk memilih dan menyajikan fakta di lapangan. Karenanya lembaga survei tidak boleh salah secara metodologi dan harus jelas mengenai data, populasi dan sampling yang digunakan.

“Jangan sampai muncul lagi dalam Pilkada ini. Kalau itu muncul, kalau memang mereka diragukan lembaga asosiasi bisa mencabut atau mengumumkan kepada publik mana lembaga survei yang dipertanyakan itu,” tandasnya.

Nasrullah mengingatkan lembaga survei adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu sehingga harus ditempatkan pada porsi yang sesungguhnya. Selain itu Lembaga survei tidak boleh diragukan mengenani kredibilitas, integritas dan harus menyajikan fakta secara objektif.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Lisboa369

Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com

Line : lisboa369

WeChat : Lisboa369

Pin bb : 2C061DC0

Skype : lisboa_369

WhatsApp : +66924855473

Sabtu, 04 Juni 2016

RUU Pilkada Berikan Bawaslu Kewenangan Kosong

Lisboa369.com - Peneliti senior lembaga kajian independen PARA Syndicate, Toto Sugiarto, menilai Revisi Undang-Undang Pilkada seolah memberikan Badan Pengawas Pemilu sebuah kewenangan kosong.
“Revisi ini bagaikan memberikan kewenangan kosong bagi penyelenggara pemilu,” ujar Toto, di Jakarta.

Toto menjelaskan, melalui Revisi UU Pilkada 2016 Bawaslu diberikan kewenangan tambahan yakni dapat secara langsung mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
Namun, di sisi lain pasangan calon diperbolehkan memberikan sumbangan bagi pendanaan kampanyenya sendiri.

“Bisa saja pasangan calon menerima uang dari cukong dengan jumlah besar. Lalu dia menyumbangkan dana itu bagi kampanyenya sendiri, sama juga bohong,” tegas dia.
Toto menilai Revisi UU Pilkada 2016 diliputi kepentingan pragmatis, dimana kepentingan politis lebih dominan daripada kepentingan untuk memperbaiki proses pilkada.

Sementara itu perkembangan baik dalam revisi kali ini adalah ketentuan verifikasi dukungan bagi pencalonan calon perseorangan yang diputuskan melalui sensus. Artinya, seluruh dukungan KTP bagi calon perseorangan akan diverifikasi dengan pendataan langsung di lapangan.

“Ini perkembangan cukup baik. Tapi pertanyaannya, apakah KPU memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan sensus itu. Lalu apakah Bawaslu memiliki sumber daya cukup untuk mengawasi petugas sensus KPU,” ujar dia, mempertanyakan.

Sebelumnya DPR RI melalui rapat paripurna, telah menyetujui agar Revisi UU Pilkada disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah poin krusial di UU Pilkada tidak berubah, antara lain calon perseorangan (independen) dapat maju jika telah mengantongi 534.000 KTP, anggota DPR harus mundur jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan petahana cukup mengajukan cuti jika ingin maju kembali sebagai kepala daerah di wilayahnya.

www.lisboa369.com

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ionclub,poker,tangkas

silahkan hubungi kami melalui:

Livechat : Livechat Lisboa369