slide show

Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" /> Image Hosted by UploadHouse.com" />
Selamat datang di blogspot lisboa369

Senin, 29 Januari 2018

Stategi Sudirman Said Dalam Perebutan Menjadi Gubernur JATENG


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyarankan bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra, Sudirman Said, untuk rajin mengunjungi kawasan pedesaan di Jawa Tengah. Hal tersebut, menurut Amien, untuk menyerap aspirasi warga di desa-desa menjelang Pilgub Jateng 2018.
“Turun langsung ke masyarakat, kalau perlu menginap di desa-desa untuk mendengar suara rakyat, hayati kehidupan mereka untuk bisa mencari solusi yang pas atas masalah yang mereka hadapi,” kata Amien Rais di Semarang, pada Jumat (15/12/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Amien, Sudirman perlu merangkul sebanyak mungkin elemen masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, agama, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah.
“Itu penting untuk memperkuat basis dukungan massa,” ujar Amien.
Menanggapi saran tersebut, Sudirman Said mengatakan, “Ini pesan yang sangat berharga dari senior yang memiliki banyak pengalaman di politik, sebagai pendatang baru dalam kancah politik saya akan melaksanakan pesan-pesan itu.”
Amien bertemu Sudirman di Semarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Purwodadi, Kabupaten Grobogan, guna menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Wilayah PAN Jateng, 15-17 Desember 2017. Pada acara itu, Sudirman akan menyampaikan paparan visi dan misi dalam membangun Jateng di hadapan peserta dan pengurus DPP PAN. Rencananya PAN juga akan menyampaikan rekomendasi pencalonan Sudirman Said sebagai bakal Cagub Jateng.
Elektabilitas Sudirman memang masih kalah jauh dari kandidat petahana, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meskipun Ganjar belum menerima rekomendasi dari PDIP, elektabilitasnya dinilai masih jauh melampaui kandidat lain, termasuk Sudirman.
Hasil survei terbaru LSI Network Denny JA menyimpulkan Ganjar Pranowo masih menjadi kandidat Calon Gubernur (Cagub) paling populer di Pilgub Jateng 2018. Elektabilitas Gubernur Jateng petahana itu masih di atas 50 persen meski dia belum menerima rekomendasi dari PDIP.
Apabila Ganjar tidak maju kembali ke Pilgub Jateng 2018, survei LSI Denny Ja mencatat ada empat Cagub potensial yang sudah mulai rajin bergerilya. Mereka adalah Ferry Juliantono (Gerindra), Budi Waseso (Buwas) yang belakangan diisukan akan diusung PDIP, Sudirman Said (Gerindra) dan Marwan Jafar (PKB).
“Namun, dari data hasil survei terbaru LSI, pertarungan sengit potensial terjadi antara Buwas dan Ferry Juliantono. Dalam simulasi head to head, Buwas dipepet tipis oleh Ferry dengan selisih 1 persen saja, yakni Buwas 12 persen dan Ferry 11 persen,” kata peneliti LSI Network Denny JA, Toto Izul Fatah dalam siaran persnya, pada pekan kemarin.
Tak heran, Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menginginkan pendamping Sudirman Said di Pilgub Jateng 2018 mempunyai latar belakang Nahdlatul Ulama (NU).
“Yang jelas mungkin harusnya yang berbeda latar belakang dengan Pak Sudirman Said, misalnya bisa dari kalangan NU,” kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Basis massa NU di Jawa Tengah memang terbilang besar. PKB juga sudah kerap mewacanakan untuk memasangkan Sudirman dengan kadernya, Marwan Jafar.
Meski begitu, Fadli menyatakan perihal pendamping Sudirman Said juga tergantung dengan siapa partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra. “Tergantung hasil pembicaraan dengan mitra koalisi kita nanti,” kata Fadli.
Gerindra pun menurut Fadli menyerahkan nama pendamping kepada Sudirman Said untuk memilih sosok yang tepat. “Tapi kriteria komplementer. Jangan yang latar belakang kiranya sama gitu,” kata dia.
 LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.


Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said ingin mematahkan mitos politik, bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng, sebutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga beranggapan mitos tersebut semakin membuat kondisi Jawa Tengah tidak kunjung berubah terutama tingkat kemiskinannya.
"Jawa Tengah harus dikembalikan pada martabatnya, yakni sebagai tempat manusia seutuhnya," kata Sudirman, di Markas Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih 95, Semarang, Minggu (28/1/2018).
Di hadapan pemuda dari Cilacap dan relawan masjid, pasangan Ida Fauziyah tersebut mengatakan dirinya tidak nyaman dengan sebutan Jawa Tengah adalah kandang banteng. Dia pun telah memetakan kekuatan pimpinan daerah yang mendapat dukungan PDIP di Jawa Tengah di antaranya Semarang, Solo, Banyumas, Purbalingga, Brebes, dan Boyolali.
"Kekuatan itu ada batasnya. Saya sowan ke beberapa kiai, dapat pesan, Allah akan memberi pertolongan pada orang baik, sebagaimana setan akan memudahkan pekerjaan orang tidak baik," kata dia.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Menurutnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah sangat tinggi. Akhir 2017 mencapai 13,58 persen atau 4,577 jiwa. Sebanyak 15 kabupaten masuk zona merah, artinya 20 persen penduduk di 15 kabupaten tersebut hanya mampu menghidupi dirinya dengan biaya di bawah Rp10.000 per hari.
"Tidak banyak yang tahu, bahwa selain jumlah keluarga miskin tersebut, masih terdapat 15.229.994 jiwa yang terjebak kategori belum sejahtera. Ini cukup mengkhawatirkan," katanya.
Kepada relawan yang hadir dia berpesan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan dimulai dari sekitar, dengan jalan musyawarah dan gotong royong. Perubahan hanya bisa diraih jika dimulai dari pemimpinnya. Jika gubernurnya bermedia sosial terus, maka bawahannya juga akan melakukan hal yang sama.
"Saya tidak akan menyuarakan permusuhan, namun perubahan. Memang jalan semakin menanjak, namun kawan yang bergabung juga semakin banyak," tandasnya.


Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473





Jumat, 26 Januari 2018

Mendagri Kerahkan Polisi Jadi Gubernur


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Golkar menyiratkan dukungannya terhadap rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin menunjukkan dua Perwira Tinggi Kepolisian sebagai Pejabat Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Zainuddin Amali menyatakan, pihaknya tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang melanggar UU Kepolisian.
“Kan tidak berpolitik, dia tidak berpolitik tapi menjalankan pemerintahan. Dia menjalankan pemerintahan yang tadinya kosong kemudian Mendagri melihat bahwa disini dibutuhkan polisi, atau tentara,” ucap Amali di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1).
Dalam Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian sendiri disebutkan bahwa anggota Polri dapat menjabat jabatan di luar kepolisan setwlah mengundurkan diri atau pensiun dari korps Bhayangkara itu.
Sementara, dua nama yang digadang-gadang menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara masih aktif bertugas.
Meskipun masih sebatas rencana, namun telah mencuat dua nama yang digadang-gadang menjadi pejabat gubernur, yaitu Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Menurut Amali, hal ini bukanlah hal yang baru lantaran telah terjadi pada saat Pilkada Sulawesi Barat tahun lalu. Pada saat itu, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menggantikan Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin yang menjadi pelaksana harian (plh) Gubernur Sulbar.
“2017 kan gitu ya, Sulbar yang dianggap rawan kemudian Plt adalah Pak Carlo Tewu, sekarang dia di kementerian polhukam,” ucam Ketua Komisi II DPR RI ini.
Pergantian ini sendiri terjadi lantaran telah habisnya masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Masa jabatan keduanya habis pada 14 Desember 2016, atau enam belas hari sebelum Carlo Brix Tewu dilantik.
Karena ditenggarai sebagai salah satu wilayah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2017, sehingga pemerintah memandang perlu menunjuk Pejabat Gubernur dari pihak kepolisian.
Sumber : Teuku Wildan

                    Disisi Lain Jenderal Polri jadi Pj Gubernur, Demokrat minta Jokowi tegur Mendagri
 Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Demokrat menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai keputusan yang keliru. Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta, Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Tjahjo untuk membatalkan penunjukkan tersebut.
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
"Kami berharap semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,"
Menurutnya, jika Tjahjo memaksakan penunjukkan Iriawan dan Martuani berpotensi membuat publik curiga dan mempertanyakan netralitas Polri di tahun politik seperti sekarang.
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," tegasnya.
Selain itu, Didi menganggap penunjukkan dua jenderal Polri menjadi Pj Gubernur itu tidak patut dilakukan mengingat banyak kepentingan di Pilkada. Apalagi, kata dia, tidak ada yang bisa menjamin keduanya bakal netral saat Pilkada berlangsung.
Terlebih, ada anggota Polri yakni Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan yang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanudin. Pasangan TB-Anton diusung oleh satu partai, yaitu PDIP.
"Sebab bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes pilkada di Jabar dan Sumut, tetapi juga ada anggota polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar," ujar Didi.
Didi menanyakan kepada Pemerintah apakah tidak ada aparatur pemerintahan lain yang lebih layak untuk diplot menjadi PJ Jabar dan Sumut sesuai amanat UU Aparat Sipil Negara (ASN).
"Oleh karenanya biarkanlah polisi tetap netral, menuntaskan tugas mulia dgn profesional, baik sebagai pengayom dan yang terpenting sebagai penegak hukum yg benar-benar bisa menjaga ketertiban dan netralitas penyelenggaran pilkada di atas semua kepentingan," tandas Didi.

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Selasa, 21 Februari 2017

Santainya Jokowi dituding 'beking' Ahok hingga digugat ke PTUN



Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Polemik kembalinya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta pascacuti kampanye Pilkada terus bergulir. Sebab, kembalinya Ahok menjadi gubernur dinilai melanggar Pasal 83 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena belum rampung kasus penodaan agama hingga menyeretnya menjadi terdakwa.

Kritik keras datang dari sejumlah fraksi di DPR dan DPRD. Bahkan, empat fraksi di DPR mengajukan hak angket yang disebut 'Ahok Gate' guna mendesak pemerintah pusat mencopot sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai gubernur usai tersandung masalah hukum. 

Empat fraksi itu adalah PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sementara itu, empat fraksi DPRD DKI menolak rapat di Balai Kota sebagai bentuk kembalinya Ahok sebagai gubernur.

Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur.

Jokowi digugat ke PTUN oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Tuntutan agar Ahok dicopot sebagai gubernur juga dilakukan massa dari gabungan ormas dengan beraksi di gedung DPR.

Sejumlah perwakilan ormas kemarin bahkan mengunjungi DPR agar membantu menyampaikan tuntutan aksi 212 kepada Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respons dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan.

LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.

"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan kepala negara menghormati hukum Tanah Air. Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas putusan pemerintah.

"Kalau enggak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagai pihak yang memiliki wewenang hal itu menyatakan belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).

Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.

"Prinsipnya, pendapat/penjelasan apapun dari MA, pasti Kemendagri menghormatinya. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Itu saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat/pernyataan MA, jadi tidak perlu menjadi polemik," ujar dia.




Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473

Rabu, 15 Februari 2017

Pengunggah Video Munarman Ditetapkan Sebagai Tersangka


Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) - Polda Bali menetapkan Hazan Achmad sebagai tersangka terkait kasus yang menyeret juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman. Tersangka diketahui mengunggah pernyataan Munarman ke situs berbagi video Youtube.
Rekaman itu yang dikemudian dilaporkan oleh Zet Hasan mewakili Elemen Masyarakat Bali sebagai tindakan fitnah terhadap pecalang.
“Ya benar ada satu tersangka lagi yang sudah kita tetapkan. Tersangka ini yang menyebarkan rekaman video Munarman ke Youtube,” jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Kennedy, di Bali, Selasa (14/2).‎
LISBOA369 AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI INDONESIA.
Hazan ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 11 Februari lalu.‎ Hazan merupakan anggota organisasi FPI, ia bertugas mengakses seluruh kegiatan FPI ke media sosial.‎
Ditetapkannya Hazan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang salah satunya adalah Munarman. Meski begitu, Munarman menyatakan tidak menugaskan Hazan mengunggah videonya yang belakangan menyeretnya menjadi tersangka.
‎Kennedy memastikan akan menelusuri izin dari para petinggi FPI soal tindakan Hazan menunggah pernyataan Munarman ke Youtube.
“Soal kebenaran apakah ada izin dari pihak petinggi FPI untuk menyebarluaskan di medsos, itu akan kita periksa nanti terhadap HA. Kebenarannya kita lihat nanti,”ungkapnya.
Untuk itu ia mengaku telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua DPP FPI. Sayang, surat panggilan pertama tak diindahkan.
“Ketua FPI kita lakukan pemanggilan kedua. Minggu depan kita jadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya (Ketua FPI dan Hazan),” paparnya.
(Bobby Andalan)
(Soemitro)

Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
 
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
 WhatsApp : +66924855473