" />
" />
" />
" />
Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Golkar menyiratkan dukungannya terhadap rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin menunjukkan dua Perwira Tinggi Kepolisian sebagai Pejabat Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Zainuddin Amali menyatakan, pihaknya tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang melanggar UU Kepolisian.
“Kan tidak berpolitik, dia tidak berpolitik tapi menjalankan pemerintahan. Dia menjalankan pemerintahan yang tadinya kosong kemudian Mendagri melihat bahwa disini dibutuhkan polisi, atau tentara,” ucap Amali di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1).
Dalam Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian sendiri disebutkan bahwa anggota Polri dapat menjabat jabatan di luar kepolisan setwlah mengundurkan diri atau pensiun dari korps Bhayangkara itu.
Sementara, dua nama yang digadang-gadang menjadi Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara masih aktif bertugas.
Meskipun masih sebatas rencana, namun telah mencuat dua nama yang digadang-gadang menjadi pejabat gubernur, yaitu Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.
LISBOA369
AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE
GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI
INDONESIA.
Menurut Amali, hal ini bukanlah hal yang baru lantaran telah terjadi pada saat Pilkada Sulawesi Barat tahun lalu. Pada saat itu, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menggantikan Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin yang menjadi pelaksana harian (plh) Gubernur Sulbar.
“2017 kan gitu ya, Sulbar yang dianggap rawan kemudian Plt adalah Pak Carlo Tewu, sekarang dia di kementerian polhukam,” ucam Ketua Komisi II DPR RI ini.
Pergantian ini sendiri terjadi lantaran telah habisnya masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Masa jabatan keduanya habis pada 14 Desember 2016, atau enam belas hari sebelum Carlo Brix Tewu dilantik.
Karena ditenggarai sebagai salah satu wilayah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2017, sehingga pemerintah memandang perlu menunjuk Pejabat Gubernur dari pihak kepolisian.
Sumber : Teuku Wildan
Disisi Lain Jenderal Polri jadi Pj Gubernur, Demokrat minta Jokowi tegur Mendagri
Lisboa369 (Agen resmi maxbet, agen resmi sbobet, serta agen resmi ionclub) -
Partai Demokrat menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai keputusan yang keliru. Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta, Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Tjahjo untuk membatalkan penunjukkan tersebut.
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
"Kami berharap semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut,"
Menurutnya, jika Tjahjo memaksakan penunjukkan Iriawan dan Martuani berpotensi membuat publik curiga dan mempertanyakan netralitas Polri di tahun politik seperti sekarang.
LISBOA369
AGEN RESMI SBOBET SERTA AGEN KHUSUS IONCLUB ATAU IONCASINO UNTUK LIVE
GAME ONLINE, JUGA AGEN RESMI MAXBET YANG TERPERCAYA SAAT INI NO 1 DI
INDONESIA.
"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," tegasnya.
Selain itu, Didi menganggap penunjukkan dua jenderal Polri menjadi Pj Gubernur itu tidak patut dilakukan mengingat banyak kepentingan di Pilkada. Apalagi, kata dia, tidak ada yang bisa menjamin keduanya bakal netral saat Pilkada berlangsung.
Terlebih, ada anggota Polri yakni Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan yang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanudin. Pasangan TB-Anton diusung oleh satu partai, yaitu PDIP.
"Sebab bukan saja karena ada calon partai tertentu yang akan kontes pilkada di Jabar dan Sumut, tetapi juga ada anggota polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar," ujar Didi.
Didi menanyakan kepada Pemerintah apakah tidak ada aparatur pemerintahan lain yang lebih layak untuk diplot menjadi PJ Jabar dan Sumut sesuai amanat UU Aparat Sipil Negara (ASN).
"Oleh karenanya biarkanlah polisi tetap netral, menuntaskan tugas mulia dgn profesional, baik sebagai pengayom dan yang terpenting sebagai penegak hukum yg benar-benar bisa menjaga ketertiban dan netralitas penyelenggaran pilkada di atas semua kepentingan," tandas Didi.
Kami melayani pembukaan akun sbobet,ibcbet,ioncasino/ionclub,poker,tangkas
silahkan hubungi kami melalui:
Livechat : Lisboa369
Yahoo Messenger : cs_lisboa369@yahoo.com
Line : lisboa369
WeChat : Lisboa369
Pin bb : 2C061DC0
Skype : lisboa_369
WhatsApp : +66924855473
Tidak ada komentar:
Posting Komentar